Dewan Bireuen sahkan Qanun Laporan Keuangan Pelaksanaan APBK 2012

DEWAN Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen mengesahkan Rancangan Qanun Laporan Keuangan Pelaksanaan (LKP) APBK tahun anggaran 2012 menjadi Qanun Kabupaten Bireuen.
 
Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna di gedung dewan, Kamis, 22 Agustus 2013.  Rapat beragendakan penyampaian pendapat gabungan komisi dan fraksi-fraksi, kemudian pengambilan keputusan terhadap Rancangan Qanun (Raqan) LKP APBK yang diajukan Bupati Bireuen.
 
Dalam rapat paripurna yang dihadiri Bupati Bireuen H Ruslan M Daud dan Wakil Bupati Mukhtar, Fraksi Partai Aceh dan Fraksi Gabungan menyetujui raqan itu disahkan menjadi qanun.

Pendapat Fraksi Partai Aceh dibacakan Munazir Nurdin memberi sejumlah catatan antara lain meminta Bupati Bireuen segera menindaklanjuti masalah uang persediaan (UP) di sejumlah dinas yang belum dikembalikan ke kas daerah sejak 2009.
 
Lalu belum dimasukkan laporan keuangan Badan Lalayan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Fauziah ke dalam LKP APBK 2012. Sehingga hal itu menjadi satu persoalan yang berpengaruh terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI terhadap anggaran Bireuen.

”Beberapa catatan ini menjadi hal penting untuk segera ditindaklanjuti Bupati Bireuen, termasuk pengawasan kinerja sejumlah SKPK pemungut pendapatan asli daerah, sebab selama ini belum dikelola dengan maksimal,” ujar Munazir.[](iip)

  • Uncategorized

Leave a Reply