Dewan Aceh Utara: Aneh Retribusi Parkir hanya Rp61 Juta

Dewan Aceh Utara: Aneh Retribusi Parkir hanya Rp61 Juta

LHOKSEUMAWE – Komisi C (Bidang Keuangan) DPRK Aceh Utara mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait rendahnya pendapatan asli daerah atau PAD. Salah satunya, retribusi parkir yang disetor Dinas Perhubungan hanya sekitar Rp61 juta per tahun.

“Retribusi parkir hanya Rp61,8 juta lebih dari lima kecamatan yang menjadi pos utama pengutipan biaya parkir dikelola Dinas Perhubungan. Artinya, dari lima kecamatan selama ini hanya menghasilkan retribusi parkir sekitar Rp171 ribu per hari. Tentu tidak logis, ini aneh, sehingga patut dipertanyakan karena sangat kecil,” ujar Sofyan Hanafiah, anggota Komisi C DPRK Aceh Utara kepada portalsatu.com akhir pekan lalu.

Itu sebabnya, kata Sofyan, saat pertemuan dengan pihak Dinas Perhubungan belum lama ini, Komisi C mendesak pihak dinas itu mendongkrak PAD dari retribusi parkir. Pasalnya, menurut penilaian dewan, retribusi parkir Rp61,8 juta per tahun lebih kecil dari jumlah dana yang dikeluarkan untuk membayar gaji dan operasional petugas.

“Kita perkirakan retribusi parkir sejumlah itu malah tidak cukup untuk menutupi gaji dan biaya operasional petugas Dinas Perhubungan. Ini sangat memperihatinkan,” kata Sofyan yang merupakan anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Nasional Aceh (PNA).

Sofyan menjelaskan, retribusi parkir Rp61,8 juta per tahun itu dari Kecamatan Tanah Jambo Aye, Lhoksukon, Samudera, Dewantara, dan Muara Batu. Kata dia, di Kecamatan Dewantara ada empat lokasi pengutipan parkir, yaitu Simpang Empat BRI, Simpang Empat Tambon, kawasan Bank Aceh, dan pasar ikan.

“Kalau satu lokasi saja hasilnya Rp20 ribu per hari, maka di Dewantara terkumpul Rp80 ribu per hari. Di Lhoksukon tentunya harus lebih besar lagi karena Ibukota Aceh Utara. Kalau saja dari lima kecamatan masing-masing Rp80 ribu per hari maka mencapai Rp144 juta per tahun. Kita memang tidak berharap harus sama hasilnya per kecamatan, tapi angkanya harus logis. Hasil selama ini sangat tidak logis,” ujarnya.

Pernyataan sama disampaikan anggota Komisi C DPRK Aceh Utara Zulfadhli A. Taleb, As’adi dan Saiful.

Sementara itu Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Aceh Utara, M. Nasir berulangkali dihubungi lewat telpon seluler tidak merespon panggilan masuk, Senin, 8 Juni 2015 . Nasir juga belum menjawab konfirmasi melalui layanan pesan singkat (SMS) hingga pukul 16.00 WIB tadi.[]

Foto Sofyan Hanafiah, anggota Komisi C DPRK Aceh Utara. @Irman/portalsatu.com

Leave a Reply