Demokrat Minta Pemda yang Demo BBM Diberhentikan

Partai Demokrat geram melihat adanya pemerintah daerah (Pemda) yang justru turun melakukan aksi demo menolak penaikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat Andi Nurpati. Juru bicara Partai Demokrat ini menilai tindakan penolakan itu tidak masuk akal.

"Jika dianggap membahayakan bangsa dan negara termasuk keselamatan masyarakat serta melanggar sumpah janji sebagai pejabat negara, yang tepat diberhentikan dari jabatannya sesui UU yang berlaku," ujar Nurpati, Rabu,  (28/3/2012).

Dia menjelaskan, pejabat eksekutif di daerah yang terjun memimpin demo menolak kenaikan harga BBM adalah tidak etis dan melanggar sumpah janji sebagai pejabat.
"Seharusnya setelah menjadi kepala daerah atau wakil menjadi pelaksana pemerintah di atasnya (pusat) bukan melawan kebijakan pemerintah pusat," katanya.

Bahkan, dia menilai aneh jika Pemerintah daerah yang turun. Nurpati menuding tindakan tersebut provokatif. "Kok malah jadi provokator melawan pemerintah di mana di dalamnya dia termasuk pemerintah. Pemerintah daerah seperti ini tidak loyal pada negara tapi loyal pada golongan dan kelompoknya," katanya.

Walaupun demikian, Nurpati mengatakan DPP Demokrat, menghormati masyarakat yang berdemo menyampaikan aspirasi. "Tetapi hendaknya demo tidak anarkis atau disertai perusakan-perusakan. Atau menghalangi dan mengganggu aktifitas umum," ujarnya.|Sumber: inilah

  • Uncategorized

Leave a Reply