Daya Serap APBN-P 2012 Kemdikbud Masih Rendah

SUNGGUH mengejutkan,  sebuah instansi berskala nasional masih memiliki daya serap yang rendah hingga menjelang akhir tahun 2012.  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sampai  tanggal 22 November 2012 mencatat daya serap anggaran 2012 di bawah 1 persen.

Anggota Komisi X DPR RI Raihan Iskandar, Senin 3 Desember 2012, mengatakan  masa  daya serap Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Kemdikbud  2012 hanya 0.9 persen. Padahal ini sudah menjelang akhir tahun. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) juga sudah diterima oleh Kemdikbud sekitar 2-3 bulan yang lalu.
 
“Mengapa daya serapnya rendah? itu yang kita pertanyakan,”ujar Raihan.

Ia menjelaskan ,  APBN-P Kemdikbud tahun 2012 tercatat sebesar 12.8 triliun rupiah. Sedangkan daya serap anggarannya sampai tanggal 22 November 2012 hanya  100 miliar rupiah. Daya serap 0.9 persen ini rendah sekali. Bahkan 5 unit utama di bawah Kemdikbud mencatat daya serap 0.0 persen. Unit tersebut diantaranya Pendidikan Anak Usia Dini Non-formal dan Informal (PAUDNI), Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas), Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen), Badan Bahasa, dan Kebudayaan.

Menurutnya, Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) memang menjanjikan daya serap akan diusahakan hingga Desember 2012 sebesar 90 persen.  Kalau berkaca pada tahun lalu saja daya serap Kemdikbud mencapai 89.6 persen.
 
“Kok daya serap bisa dikebut hanya dalam waktu 1 bulan dari 0.9 persen menjadi 90 persen? Ini mencerminkan reformasi birokrasi di tubuh Kemdikbud belum berjalan optimal,”ujar Raihan.

Padahal reformasi birokrasi Kemdikbud ada alokasi anggaran tersendiri  Inspektorat Jenderal Kemdikbud yang fungsinya melakukan pengawasan dan audit internal memiliki anggaran tahun 2011 sebesar 184,715 miliar rupiah. Harusnya dengan anggaran sebesar itu Kemdikbud bisa optimal dalam melakukan reformasi birokrasi terkait pengorganisasian dan tata kerja lembaga,  termasuk juga akuntabilitas.

Ia menambahkan target instansi adalah mendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualiaan) saat diaudit Badan Pengawas Keuangan (BPK). Apalagi anggaran Inspektorat Jenderal Kemdikbud tahun 2013 dipatok sebesar 205 miliar rupiah.

“Harapan saya dengan anggaran sebesar itu pada akhir tahun 2013 nanti tidak terjadi lagi daya serap anggaran yang masih rendah. Sebab,  berpotensi ngebut penghabisan anggaran pada akhir tahun," tandas anggota DPR RI Dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh ini.

  • Uncategorized

Leave a Reply