Dasar hukum lemah, PKPI Aceh tidak berani tambah caleg

PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Aceh tetap bertahan dengan kuota caleg 100 persen, sesuai aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Pusat.

“Surat Keputusan KIP Aceh tersebut menurut kita dikeluarkan hanya berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan dasar hukum yang kuat. Jadi kita tidak berani melakukan penambahan caleg,” ujar Sektaris PKPI Aceh Andri Agung kepada ATJEHPOSTcom, Sabtu, 15 juni 2013.

Keputusan KIP Aceh tersebut, kata dia, hanya bisa digunakan untuk partai politik lokal saja karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) dan Qanun Nomor 3 Tahun 2008.

“Karena sesuai UUPA dan Qanun Nomor 3 Tahun 2008, kuota 120 persen yang diatur hanya untuk parpol lokal bukan parnas,” ujarnya.[](bna)

  • Uncategorized

Leave a Reply