Dahlan Iskan: 70 Persen BUMN Raih Proyek dengan Menyogok

JAKARTA –  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  Dahlan Iskan secara blak-blakan mengatakan bahwa 70 persen  badan usaha dalam mendapatkan proyek melakukan penyogokan kepada pemilik proyek.
 
Hal ini diungkapkan ketika menghadiri acara diskusi media hari ini, Senin 4 Juni 2012, di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta.
 
"Waktu itu ada pertemuan khusus BUMN, saya ajukan kuesioner melakukan survei kecil-kecilan, apakah dalam mendapat proyek dilakukan secara fair atau tidak. 30 persen mengatakan tanpa permainan (fair), sisanya selain itu," paparnya.
 
Dahlan menambahkan dalam suatu tender proyek mungkin ada permainan baik itu dari pihak ketiga, konsultan maupun pihak langsung yang melibatkan BUMN. Ia juga menjelaskan bahwa dalam kasus kontraktor bangunan, pihak BUMN adalah yang mencari pekerjaan bukan pemilik proyek. Sehingga ia berharap pemilik proyek dapat menjalankan tender secara bersih tanpa ada sogokan.
 
"Kalau memang menang yah harus menang. Saya berharap semua proyek ditenderkan secara adil," pungkasnya.
 
Selain memprioritaskan tender yang adil dan bersih, menteri yang dikenal santai dan rajin menggunakan sepatu olahraga saat bertugas ini, ingin mencari BOD (Board of Director) alias jajaran direksi yang mempunyai integritas tinggi.
 
Menurutnya, seseorang yang memiliki integritas baik akan mencari teman yang integritasnya juga baik. Maka saat mencari seorang direktur utama (dirut) untuk salah satu BUMN, Dahlan tidak segan menelusuri orang ini apakah integritasnya baik atau tidak.
 
Akan tetapi integritas yang dimaksud tidak hanya sekadar formalitas. Ia ingin orang-orang yang kenal dengan orang tersebut baik kerabat dekat maupun keluarga mengetahui karakter serta integritas orang yang akan ditunjuknya sebagai dirut.
 
Dalam diskusi media yang berlangsung selama satu jam tersebut, Dahlan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan yang hadir mengenai cara-cara dia untuk menjadikan BUMN sebuah lembaga yang bersih dari korupsi.
 
Hadir pula Wakil Ketua KPK  Busyro Muqoddas dan Pakar Hukum  Erman Rajagukguk. Mereka mengkritik karena selama ini KPK banyak menerima kasus yang berasal dari BUMN. (sut) | sumber: bisnis
 

  • Uncategorized

Leave a Reply