Cegah Daerah Bikin Aturan Kontroversi, Ini Langkah Dinas Syariat Islam Aceh

Cegah Daerah Bikin Aturan Kontroversi, Ini Langkah Dinas Syariat Islam Aceh

BANDA ACEH – Kepala Bidang Dakwah dan peribadatan Dinas Syariat Islam Aceh, Dr. M. Syukri Yusuf, MA, mengatakan Dinas Syariat Islam kabupaten kota belum punya wewenang untuk menyusun qanun pelaksanaan syariat islam secara parsial. Hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Provinsi.

“Dalam menyusun Qanun Pelaksanaan Syariat Islam hanya boleh dilakukan oleh dinas provinsi, daerah hanya boleh melakukan turunan dari provinsi,” Syukri Yusuf, dalam acara diskusi Kajian Inspiratif Portal Satu (KIPaS) tentang ‘Qanun Kontroversi di Aceh; Penegakan Syariat atau Pencitraan’ di Redaksi portalsatu.com, Banda Aceh, Jumat, 5 Juni 2015.

Syukri Yusuf mengatakan sampai tahun 2014, Dinas Syariat Islam sudah mengajukan draft ke DPRA dan saat itu sudah sempat masuk ke Prolega, “Tapi sampai habis masa jabatan DPRA yang lalu, qanun tersebut tidak berhasil dibahas,” ujarnya.

Menurutnya, jika pemerintah sudah punya qanun kewenangan pelaksanaan syariat Islam, maka dalam pelaksanaanya akan lebih jelas lagi ke depannya, sehingga nantinya bisa lebih seragam. Dia mencontohkan seperti aturan yang dikeluarkan oleh gubernur perihal jam malam.

“Jadi salah satu yang penting diperjuangkan hari ini bagaimana mengadvokasi ke DPR Aceh agar qanun kewenangan provinsi dan daerah itu dibahas pada 2015, supaya jelas. Jadi tiap-tiap daerah tidak bikin aturan sendiri,” katanya.

 

 

Leave a Reply