Category: Politik

Rakan Mualem Minta Pemerintah Aceh Libatkan Pemuda di Sektor Pertanian

Rakan Mualem Minta Pemerintah Aceh Libatkan Pemuda di Sektor Pertanian

BANDA ACEH – Ketua Rakan Mualem, Muzakir Fahlevi, menilai pentingnya  pembinaan pemuda dalam gerakan perubahan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di Aceh.

“Pembinaan pemuda justru penting karena gerakan perubahan justru dimulai dari pemuda,” kata Muzakir.

Menurutnya perubahan yang diinginkan oleh kaum muda seperti pengelolaan sektor pendidikan dengan baik. Dia juga meminta pemerintah membuka akses informasi yang tepat kepada pemuda dan pemudi untuk menunjang mutu Sumber Daya Manusia di Provinsi Aceh.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk melibatkan pemuda di sektor pertanian dan perkebunan agar bisa mengelola hasil pertanian yang melimpah di Aceh. Muzakir Fahlevi juga meminta pemerintah untuk membina dan mendidik pemuda terkait pertanian dan perkebunan.

“Ini keluhan para pemuda dan pemudi setelah kami berkeliling 10 kabupaten/kota di wilayah timur Aceh. Kami siap melanjutkan masukan ini kepada pemerintah Aceh, tidak lagi mendorong, tapi kami melanjutkan kepada pemerintah untuk dijalankan oleh pemerintah Aceh demi masa depan kamu muda dan mudi Aceh,” ujar Muzakir.

Ketua Rakan Mualem ini juga menilai perlunya sosok pemimpin Aceh yang mampu melakukan perubahan untuk kepentingan masyarakat. Dia mengatakan sosok ini ada pada Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem.

“Mualem punya cita-cita yang cukup besar untuk melakukan perubahan untuk Aceh, Aceh ini harus dibangun dengan baik dan menciptakan banyak SDM untuk mendukung pemerintah dan menjelakan roda Pemerintahan Aceh,” ujar Muzakir.

Muzakir juga mengingatkan, pemuda di Aceh harus terus mengedepankan nilai perdamaian tidak mudah terpancing gejolak atau peristiwa menjelang pemilihan kepala daerah Aceh. “Serta tidak menyebarkan fitnah terhadap lawan politik,” ujarnya.[]

Partai NasDem Disarankan Bubar, Kenapa?

Partai NasDem Disarankan Bubar, Kenapa?

JAKARTA – Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai Partai NasDem saat ini berada dalam posisi yang sulit. Pasalnya, sejumlah petingginya terindikasi terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Provinsi Sumatera Utara dan suap hakim PTUN Medan.

“Ini sudah kusut. Bukan hanya ketua dewan kehormatannya, OC Kaligis yang sudah ditetapkan jadi tersangka, tapi juga Ketua Umum Surya Paloh juga disebut mengatur kasus ini. Bahkan Sekjen Patrice Rio Capella disebut menerima aliran dana,” ujar Arbi ketika dihubungi, Rabu, 7 Oktober 2015.

Arbi mengatakan, NasDem saat ini masih memiliki kesempatan untuk kembali merebut kepercayaan masyarakat. Asalkan, kader-kader partai pendukung pemerintah itu berani dengan tegas menghukum para elitenya jika nanti terbukti terlibat rasuah.

Sayangnya, dia sejauh ini tidak melihat adanya keberanian dari kader-kader NasDem. “Sejak nama Surya Paloh disebut-sebut partai malah terlihat membela. NasDem justru terkesan melindungi koruptor. Jadi karena sudah kusut begini, lebih baik Partai NasDem membubarkan diri saja,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Arbi mengaku tidak heran jika para petinggi NasDem akhirnya terbukti ikut bermain dalam dua kasus tersebut. Pasalnya, sejak awal sudah tercium partai anyar tersebut ingin menguasai sektor hukum dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi para elitenya.

Hal itu terlihat dari pos-pos di kabinet yang dikuasai kader NasDem seperti menkopolhukam dan jaksa agung. Meskipun belakangan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno dicopot presiden dan diganti dengan orang dari luar NasDem.

“Kalau mau diungkapkan saja gerakan untuk menguasai sektor hukum yang bertujuan memanfaatkan hukum dan aparaturnya. Kalau lawan digasak, kawan dilindungi kalau terkait korupsi. Ini seperti preman, kalau setor aman, tidak setor tidak aman,” pungkasnya.[] sumber: JPNN.com

Soal Calon Tunggal Ikut Pilkada, Yusril Minta Jokowi Bikin UU Baru

Soal Calon Tunggal Ikut Pilkada, Yusril Minta Jokowi Bikin UU Baru

Mahkamah Konstitusi (MK) bolehkan calon tunggal kepala daerah untuk ikut pilkada serentak. Namun keputusan ini dinilai menambah panjang persoalan penyelenggaraan pilkada yang hanya tinggal menyisakan waktu dua bulan lagi.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan, polemik calon tunggal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun tangan. Menurut dia, masalah calon tunggal tidak bisa diselesaikan hanya dengan aturan setingkat KPU, tapi harus dibuat Undang-Undang baru.

“Peraturan itu setingkat undang-undang, tidak bisa setingkat KPU, mengenai calon tunggal. Harus diputuskan melalui undang-undang presiden,” kata Yusril saat menghadiri acara seminar di Gedung PTIK, Jakarta, Selasa (6/10).

Dia tak mau berpolemik apakah keputusan MK memperbolehkan calon tunggal ikut pilkada benar atau salah. Dia hanya menyatakan jika putusan MK final sehingga mau tidak mau harus diikuti.

“Putusan MK final dan mengikat. Betapapun keputusan itu salah tapi putusan itu mengikat,” tutur dia.

Seperti diketahui, KPU tengah menggodok aturan turunan atas keputusan MK yang memperbolehkan calon tunggal ikut pilkada. Sementara penyenggaraan pilkada serentak semakin dekat yakni 9 Desember 2015.[] Sumber: merdeka.com

Foto: Yusril Ihza Mahendra (kanan)

Demokrat Aceh Bahas Calon Kepala Daerah Setelah Musda

Demokrat Aceh Bahas Calon Kepala Daerah Setelah Musda

BANDA ACEH – Partai Demokrat Aceh tidak ingin pengalaman pemilihan kepala daerah lalu terulang kembali pada Pilkada 2017 mendatang. Setelah mengusung calon menjadi bupati lantas memutuskan komunikasi dengan partai pengusungnya.

“Salah satu penyebab bupati  gagal, karena memutuskan hubungan dengan partai pengusungnya. Seharusnya dijaga supaya program pembangunan dari partai pengusung dapat dijalankan bersama,” kata Plt. Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Ir. Nova Iriansyah, M.T., kepada media selepas kegiatan donor darah di Sekretariat DPD PD Aceh, Lueng Bata, Banda Aceh, Senin, 5 Oktober 2015.

Nova juga menyebutkan beberapa bupati di Aceh yang diusung Partai Demokrat seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Selatan, Siemeulue, dan Banda Aceh.

“Pada Pilkada lalu orientasinya adalah menang, ternyata itu salah. Banyak bupati setelah diusung dan menang, lalu memutuskan komunikasi,” ujar Nova Iriansyah.

Namun begitu, jelas Nova, menyangkut calon pada Pilkada mendatang Demokrat Aceh akan mengkajinya setelah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) di penghujung Oktober 2015 nanti, karena tugas Plt. Ketua adalah menjalankan Musda sampai ada ketua terpilih.

“Nanti setelah Musda Demokrat baru membahas calon-calon kepala daerah baik tingkat kabupaten maupun provinsi,” ujarnya. [] (mal)

“Seluruh Mantan GAM Bakal Bersatu Jika Mualem-Sofyan Dawood Berpasangan”

“Seluruh Mantan GAM Bakal Bersatu Jika Mualem-Sofyan Dawood Berpasangan”

BANDA ACEH – Mantan tahanan politik, Muhammad MTA, menilai Muzakir Manaf layak disandingkan dengan Sofyan Dawood di pemilihan kepala daerah 2017 mendatang. Hal ini menyikapi realitas politik Aceh kekinian dan demi mempersatukan GAM, terutama eks-kombantan.

“Sepuluh tahun kepemimpinan GAM, dua periode, tidak mampu dalam menjaga ritme politik dan konsolidasi GAM demi memberikan kenyamanan bagi Aceh. Saya yakin Muzakkir Manaf dan Sofyan Dawod sangat representatif untuk membawa kembali GAM kepada orientasi awal berlandaskan kepada cita-cita perdamaian. Hanya para panglima yang bisa menyatukan tentara-tentaranya, kita dorong untuk bersatu, untuk kebaikan,” ujar Muhammad MTA melalui siaran pers kepada portalsatu.com, Senin, 5 Oktober 2015.

Menurutnya secara politik, Muzakir Manaf dan Sofyan Dawood sangat mengental di pihak bersebrangan. Dia menilai jika keduanya bersatu maka akan bisa lebih mudah dalam mewujudkan cita-cita mensejahterakan rakyat Aceh.

“Karena semua eks-kombatan akan terkonsolidasi dengan baik dalam menopang cita-cita pembangunan di Aceh,” ujarnya.

“Saya berkeyakinan, dua mantan panglima besar GAM ini akan mampu melakukan komunikasi yang baik dengan semua pihak, baik di Aceh maupun di Jakarta,” katanya lagi.

Muhammad MTA menilai dengan kepemimpinan Aceh yang ada pada ke dua orang ini, tentunya mereka akan melakukan kondolidasi secara menyeluruh, termasuk dengan semua komponen sipil dan mahasiswa.

“Dengan demikian, maka saya berkeyakinan seluruh eks-kombantan akan bersatu untuk mendukung pasangan Mualem-Sofyan Dawod ini, karena mereka adalah panglima tertinggi saat perang berkecamuk. Ini pandangan saya, yang terpenting eks-kombantan bersatu untuk mewujudkan cita-cita perdamaian yang selama ini jauh dari harapan,” katanya.[](bna)

“Sulaiman Abda Sengaja Dilengserkan”

“Sulaiman Abda Sengaja Dilengserkan”

BANDA ACEH – Pemerhati politik dan hukum, Erlanda Juliansyah Putra, S.H.,M.H, mengatakan semua partai politik, baik dari Partai Nasional (Parnas) maupun partai lokal tahu bahwa secara legalitas Sulaiman Abda tidak bisa diganti.

“Lantas apa juga politik yang sedang dicari? Lagi pula, pergantian Sulaiman Abda dengan kader Golkar Aceh lainnya baru bisa dilakukan, bila Golkar Kubu Agung dan Golkar Kubu Arb secara bersama sepakat menyampaikan rekomendasi pergantian pimpinan di DPR Aceh, atau PAW sebagai anggota DPR Aceh atas nama Sulaiman Abda,” kata Erlanda Juliansyah Putra, melalui siaran persnya, Minggu 4 Oktober 2015.

“Atau, pergantian susunan pimpinan dewan atau PAW juga baru bisa dilakukan bila sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan pemerintah melalui Kemenkumham sudah menerbitkan Surat Keputusan Menkumham tentang Kepengurusan Partai Golkar,” kata pria yang berprofesi sebagai pengacara ini lagi.

Pertanyaannya, kata dia, mengapa pengetahuan legalitas itu diabaikan oleh Golkar Aceh dari Kubu ARB, dan kemudian mendapat dukungan dengan Parnas yang tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB)?

“Jawaban logisnya adalah Paripurna DPRA dengan agenda tunggal melengserkan Sulaiman Abda hanya untuk menganggu aspek legitimasi ketokohan Sulaiman Abda,” ujarnya.

Kata Erlanda, agenda politik penghancuran legitimasi Sulaiman Abda ini bisa dibaca dari dua hal saja. Pertama, mengapa Muhammad Saleh yang diajukan sebagai pengganti Sulaiman Abda.

“Mengapa bukan kader lain, yang secara kader jauh lebih legitimate dan memenuhi semua syarat yang sudah ditetapkan dalam Rapimnas 5 Partai Golkar. Ini artinya Muhammad Saleh hanya jadi tumbal dari permainan politik yang bermaksud menghancurkan legitimasi Sulaiman Abda. Muhammad Saleh sebagai kader Golkar junior yang diuntungkan oleh kebaikan hati Sulaiman Abda tidak bisa menuntut apa-apa, selain menunggu. Posisi politik Muhammad Saleh yang dulu sangat dekat dengan Sulaiman Abda diperkirakan dapat mengganggu psikologi Sulaiman Abda. Bersandarkan kriteria keder yang boleh menjadi pimpinan di DPRA maka Zuriat Supardjo-lah yang paling memenuhi kriteria,” katanya.

Kedua, kata dia, bagi Parnas yang tergabung dalam KAB merasa gerah dengan posisi ketokohan Sulaiman Abda selama ini yang sangat dekat dengan semua pihak strategis di Aceh, termasuk sangat dekat dengan ormas dan kalangan rakyat kecil, khususnya dengan kalangan kaum muda.

“Popularitas itu membuat terganggu tokoh lainnya menjelang Pilkada 2017. Hal ini, di mata tokoh Parnas dianggap sebagai manufer politik Sulaiman Abda untuk dipinang sebagai Wagub oleh salah satu kandidat. Disisi lain, kedekatan Sulaiman Abda dengan gubernur dan pihak lainnya, membuat tokoh lain kehilangan akses atau setidaknya merasa terhalang dengan keberadaan Sulaiman Abda,” kata Erlanda.

Untuk itu, kata Erlanda, jalan politik yang strategis adalah memanfaatkan kisruh internal Golkar Aceh untuk menghilangkan legitimasi Sulaiman Abda agar semua pihak menjauh dari Sulaiman Abda. Kepentingan ini bertemu dalam KAB yang secara politik terikat dalam kepentingan saling membantu.

“Jadilah semua mendukung dan kompak menempuh cara untuk melengserkankan Sulaiman Abda dari posisi Wakil Ketua DPRA. Meski secara legal Sulaiman Abda masih tetap berkerja sebagai salah satu pimpinan namun efek dari kudeta paripurna dipandang dapat mengganggu legitimasi politik dari Sulaiman Abda,” kata Erlanda.

“Hanya saja, semua pihak luput dari perhitungan politik jangka panjang. Sulaiman Abda yang selalu tampil dengan karakter politik merakyat dan baik dengan semua kalangan justru akan menambah kecintaan rakyat kepadanya. Seandaikan Sulaiman Abda berani mencalonkan diri sebagai gubernur dari jalur independen, bisa dipastikan Sulaiman Abda bisa menjadi calon kuat, dan tidak tertutup kemungkinan menang. Harus dipahami, publik sangat peduli dan bersedia mendukung tokoh-tokoh yang terdhalimi,” ujarnya. []

 

Regulasi Pilkada Aceh Tetap Merujuk ke UUPA

Regulasi Pilkada Aceh Tetap Merujuk ke UUPA

BANDA ACEH — Proses pelaksanaan tahapan Pilkada Aceh tetap merujuk kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Karena Aceh mengalami perbedaan penyelenggaraan pilkada dengan daerah lain di Indonesia yang mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Kerja Pilkada Serentak DPD RI, Fachrul Razi kepada Serambinews.com, Sabtu (03/10/2015), mengapresiasi sikap KIP Aceh yang menggunakan UUPA sebagai landasan hukum pelaksanaan Pilkada 2017.

Ia mengatakan, selama ini ada pihak-pihak yang coba bermanuver terhadap Pilkada Aceh ke depan, disatu sisi mereka menganggap UU Pilkada mengancam kekhususan Aceh, disisi yang lain mencoba untuk menyudutkan UUPA dengan menyatakan tahapan pilkada Aceh harus sesuai dengan aturan nasional.

“Manuver politik terkait regulasi Pilkada ini sangat tidak baik bagi perdamaian Aceh,” kata dia.

Dalam waktu dekat, kata dia, pihaknya yang membawahi Bidang Pemerintah Daerah dan Pilkada Serentak akan bertemu dengan anggota KIP Aceh membicarakan tahapan Pilkada Aceh 2017 dan kendala yang dihadapi.

Ia menambahkan, sinergisitas antarkelompok dan lembaga harus segera dibentuk dalam mengawal kekhususan yang berlaku, karena selama ini di Aceh selalu terjadi gesekan yang berujung konflik untuk mempertahankan lex spesialis.

“Ke depan kita berharap tidak ada lagi konflik regulasi yang dapat membuat tahapan Pilkada Aceh terganggu,” pungkasnya.[] sumber: serambi indonesia

Sekjen Garda NasDem Aceh Utara Apresiasi Pertemuan Mualem-Sofyan Dawood

Sekjen Garda NasDem Aceh Utara Apresiasi Pertemuan Mualem-Sofyan Dawood

BANDA ACEH – Sekjen DPD Garda NasDem Aceh Utara, Mahadir Buloh, mengapresiasi pertemuan antara Sofyan Dawood dengan Muzakir Manaf atau Mualem pada 1 Oktober 2015 lalu. Kedua sosok tersebut merupakan mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sebelumnya pernah berseberangan jalur politik dalam Pilkada 2012 dan pemilihan legislatif 2014.

Mahadir melalui siaran persnya kepada portalsatu.com, Sabtu, 3 Oktober 2015, menilai pertemuan ini menggambarkan komitmen Mualem untuk kembali mempersatukan para mantan kombatan yang sebelumnya pernah berseberangan.

“Pertemuan ini diharapkan menjadi spirit dan semangat untuk melihat Aceh ke depan dalam sebuah kesatuan politik dan cita-cita pembangunan Aceh ke depan. Kita harus objektif melihat bahwa stabilitas politik dan jalannya pembangunan di Aceh sangat ditentukan oleh keberadaan mantan kombatan, karena itu adalah kekuatan sipil terbesar di Aceh hari ini,” ujarnya.

Dia juga mengharapkan adanya niat tulus dari Ketua KPA Muzakir Manaf agar bisa mewujudkan pilkada damai di 2017 mendatang. “Dan (semoga) kondisi stabilitas politik di Aceh semakin baik,” katanya.[](bna)

Rakan Mualem Saweu Pidie dan Pidie Jaya

Rakan Mualem Saweu Pidie dan Pidie Jaya

MEUREUDU – Rakan Mualem menggelar rapat konsolidasi daerah Pidie dan Pidie Jaya pada Sabtu, 3 Oktober 2015. Rapat ini dipimpin langsung oleh Muzakir selaku Ketua Rakan Mualem Pusat.

Dalam pertemuan tersebut, berkembang beberapa gagasan untuk kemajuan Aceh ke depan. Selain itu, beberapa anggota Rakan Mualem di wilayah Pidie dan Pidie Jaya siap membantu Muzakir Manaf untuk menjadi Gubernur Aceh 2017-2022.

“Semangat kita adalah membentuk karakter pemuda Aceh yang kuat sesuai dengan keahliannya. Agar pemuda aceh, mahasiswa Aceh dan santri Aceh dapat bersaing dengan pemuda daerah lain dan negara lain. Pemuda Aceh bek jiwa meudahoh,” kata Zakir yang akrab disapa Kang Bahar oleh rekan-rekannya.[](bna)

Demokrat Aceh dan Mualem Bahas Sembilan Poin Penting, Apa Itu?

Demokrat Aceh dan Mualem Bahas Sembilan Poin Penting, Apa Itu?

BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Aceh bersilaturahmi dengan pimpinan Koalisi Aceh Bermartabat yang juga Ketua Umum DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf, di rumah dinasnya di Banda Aceh, Sabtu, 3 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 WIB.

Hadir dalam silaturahmi tersebut Ir. Nova Iriansyah, MT sebagai Plt. Ketua Demokrat Aceh, Ir. Miryadi Amir sebagai Sekretaris Demokrat Aceh, dan T. Ibrahim, ST. MM yang kini menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Aceh.

Selain itu hadir pula Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Aceh Jamidin Hamdani, S.Sos, Ketua Komisi VI DPRA T. Iskandar Daod, SE. Ak. M. Si, Wakil Sekretaris PD Aceh Yusrizal Ibrahim, S. Sn, Fungsionaris Demokrat Aceh Iqbal Faraby, SH, dan Ir. Yusmaizal.

Dalam pertemuan tersebut, Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf, didampingi oleh Direktur Eksekutif KAB Tgk. Wien Rimba Raya.

Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak turut prihatin dengan kondisi ekonomi nasional, termasuk Aceh saat ini. “Sehingga perlu kolaborasi atau kerjasama semua pihak agar agar bisa memperbaiki keadaan ini,” ujar Nova Iriansyah kepada portalsatu.com petang tadi.

Selain itu, kedua pihak juga membicarakan tentang perlunya peranan semua pihak mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh dengan pendekatan yang spesifik dan manusiawi. Hal ini tentu saja dilakukan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal yang ada di Aceh.

Menurut Nova, Koalisi Aceh Bermartabat adalah aset rakyat Aceh yang merupakan wadah bagi perwujudan program-program Pemerintah Aceh yang konkrit, cepat, tepat sasaran dan pro rakyat. Selain itu, kata dia, KAB akan diberdayakan semata-mata untuk membantu percepatan pembangunan yang pro rakyat.

Kedua belah pihak juga membahas paradigma pembangunan/pemerintahan Aceh ke depan harus menganut asas good governance yang profesional, akuntabel, transparan dan aspiratif.

“Pemilukada Aceh tahun 2017 harus terselenggara dengan baik, sehingga menghasilkan pemerintah yang mampu membawa perubahan untuk kesejahteraan rakyat Aceh,” katanya.

Nova mengatakan Partai Demokrat dan segenap konstituennya turut mendukung niat baik dan percaya kepada ketulusan Mualem untuk mencalonkan diri sebagai Cagub dalam Pemilukada Aceh 2017. Mereka juga siap membantu, bermitra dan mengawal Pemerintah Aceh nantinya di bawah kepemimpinan Mualem.

Sementara dalam hal pasangan (Cawagub), PD menyambut baik konsep Mualem yang ingin bermitra dengan Parnas. Hal ini merupakan sikap yang simpatik, cerdas dan revolusioner demi menerobos komunikasi yang mungkin masih tersendat dengan Pemerintah Pusat.

“PD sangat mendukung sikap Mualem dalam memilih Balon Wagub-nya, dengan catatan bahwa pasangan tersebut adalah figur yang cakap, punya jaringan luas, berdedikasi tinggi dan yang terpenting adalah setia dan punya loyalitas penuh,” katanya.[]