Category: Opini

Rupiah dalam Waduk

Rupiah dalam Waduk

Ternyata pembangunan bendungan Keureuto di Desa Blang Pante, Kecamatan Payah Bakong, Kabupaten Aceh Utara menghasilkan rupiah yang sangat besar, sekaligus membawa dampak positif dari segi kesejahteraan rakyat Aceh Utara secara umumnya dan masyarakat Payah Bakong khususnya.

Bendungan yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, Jokowi, juga berfungsi menyediakan air irigasi seluas 9.500 hektare, air baku sebanyak 500 liter per second, dan sumber tenaga pembangkit listrik tenaga air berdaya 6,34 megawatt. Bendungan yang digadang-gadang sebagai bendungan terbesar di Sumatera ini juga diharapkan sebagai proyek infrastruktur yang mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Aceh Utara dan sekitarnya.

Tiap tahunnya kabupaten yang dipimpin H. Muhammad Taib (Cek Mad) ini mencapai kerugian Rp800 miliar rupiah disebabkan oleh banjir rutinitas tahunan. Dengan adanya bendungan ini ditargetkan tempat yang dinobatkan langganan banjir ini akan mampu menghambat “tamu yang tak diundang” tersebut.

Petani kerap gagal panen, bangunan (sekolah dan perumahan) terendam berujung kerusakan, pendidikan diliburkan, hingga para buruh tani dan pelaut pun kesulitan mendapatkan rupiah. Semua itu disebabkan oleh banjir yang sudah terbiasa dialami oleh setiap generasi daerah Payah Bakong dan sekitarnya.

9 Maret 2015 merupakan hari peletakan batu pertama, tanda dimulainya galian pembangunan Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara. Proyek yang memperoleh dana segar Rp1,7 triliun dari APBN ini ditargetkan rampung terlaksana dalam kurun waktu masa kerja empat tahun. Dapat dipastikan juga ini hanya modal rupiah yang kecil untuk keuntungan rupiah yang besar bagi Aceh Utara empat tahun yang akan datang.

Banjir yang melanda Aceh Utara dan Lhokseumawe tidak hanya memorak-morandakan perabotan rumah tangga dan harta benda lainnya milik warga masyarakat. Sejumlah petani juga mengalami kerugian rupiah cukup besar, seperti petani tambak. Mereka terpaksa gigit jari karena tidak dapat  memetik hasil. Pasalnya, ribuan hektare tambak budidaya udang, ikan bandeng, dan ikan air tawar seperti lele dan nila hancur karena ketinggian air rata-rata di atas pematang tambak, (www.acehutara.go.id,  Desember 2014).

Menurut presiden yang senang turun ke lapangan ini, Joko Widodo atau yang lebih dikenal Jokowi, pembangunan bendungan (waduk) tersebut memiliki banyak fungsi. Salah satunya untuk mencegah banjir. Dengan demikian, kerugian rutin dua belas bulan Rp800 miliar, optimis dapat dihentikan dan keuntungan akan bertambah. Lebih tepatnya Aceh Utara akan menghemat dana Rp800 M setiap tahunnya dan modal Rp1,7 T akan terbayar dalam kurun waktu kurang lebih 2,1 tahun.

Petani setempat biasanya panen dua kali setahun (apabila tidak banjir). Dengan adanya persediaan air irigasi yang mencapai 9.500 ha ini diharapakan kuantitas dan kualitas panen petani meningkat. Dengan demikian, sumber ekonomi masyarakat Aceh Utara akan meningkat dengan baik.

Mari berandai-andai! Andai petani Aceh Utara sebelumnya meraup hasil keuntungan mencapai Rp30 miliar dengan kuantitas dua kali panen dalam setahun, kemungkinan besar dipastikan empat tahun yang akan datang (pembangunan bendungan rampung tepat waktu dan berfungsi dengan baik), petani Aceh Utara akan meraup tambahan 50% keuntungan atau berkisar keseluruhan Rp45 miliar dengan kuantitas panen sampai tiga kali dalam setahun.

Proyek yang dikerjakan oleh beberapa perusahaan ternama ini, disebut-sebut akan membantu penambahan stock (cadangan) tenaga listrik untuk kabupaten yang masih sering kerap terjadi “listrik mati bergilir” ini. Lagi-lagi hitungan angka rupiah terselamatkan, dan juga perekonomian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara meningkat.

Lalu, bagaimana dengan potret masyarakat yang beranggapan bahwa tempat tersebut nantinya akan menjadi tempat wisata baru milik kabupaten yang sudah dua kali pemekaran ini? Hal ini juga tidak menutup kemungkinan akan terwujud karena ini adalah waduk terbesar di Sumatera. Lagi-lagi dapat diperkirakan bahwa masyarakat setempat akan memperoleh rupiah dengan mudah dari pengunjung (wisatawan), dan tentunya dengan berbagai transaksi usaha yang halal berdasarkan ajaran Islam.

Salut untuk kinerja Pemerintah Aceh Utara dalam mengupayakan penyelamatan perekonomian hingga peningkatan perekonomian daerah. Semoga Aceh Utara menjadi kabupaten yang memperoleh ekonomi yang paling baik di Aceh![] (*sar)

Penulis: Mawardi, S.Pd., Guru AL-Muslimun Islamic Boarding School Lhoksukon, Guru Hanna English School (Hes) Lhoksukon, Guru Ex-Kul SMA 3 Putra Bangsa Lhoksukon dan Peserta Sekolah Demokrasi Aceh Utara (SDAU).

 

 

 

Riau Berasap Salah Siapa?

Riau Berasap Salah Siapa?

Kondisi politik Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan, tidak stabil, tanpa struktur, dan sulit dikendalikan. Berbagai macam isu politik kini bermunculan, alih-alih isu tersebut entah sengaja diciptakan supaya isu kenaikan harga dolar dapat terkesampingkan atau memang terjadi dengan sendirinya. Semua kembali kepada cara kita menganalisis isu tersebut. Lantas, bagaimana peran negara, apa kabar pemerintah?

Seharusnya negara sesegera mungkin mengambil sikap/langkah dan tindakan agar situasi politik negara kembali kondusif. Stabilitas politik negara mulai kocar-kacir, rakyat pun begitu risi dengan berbagai macam gejolak politik saat ini, baik yang diciptakan maupun yang terjadi dengan sendirinya. Ini mengakibatkan hilangnya nasionalisme rakyat terhadap negara dan pemerintah.

Mengenai kondisi Riau saat ini, kabut asap yang menyelimuti provinsi tersebut dan sekitarnya kini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Tak hanya itu, negara tetangga pun mulai merasakannya, baik Singapura maupun Malaysia.

Berbagai ancaman perlahan-lahan kini mulai tercium, baik dari masyarakat, mahasiswa, maupun tokoh politik Riau. Keinginan “Riau Merdeka” tak luput dari ketidakpekaan Pemerintah Pusat terhadap daerah tersebut. Pemerintah begitu lambat menangani berbagai kasus perusakan hutan di Riau, padahal Provinsi Riau merupakan daerah yang memberikan pajak terbesar kepada Indonesia sebagaimana diinformasikan sejumlah media bahwa ekspor Riau mencapai 1,15 miliar Dolar AS.

Kontribusi ekspor Riau kepada nasional sebesar 10,04%. Selain itu, Riau juga penghasil CPO dan migas terbesar. Namun, hari ini Pusat masih belum peka dan terkesan lamban menangani kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini.

Pembakaran hutan kembali terjadi di Provinsi Riau akhir-akhir ini. Akibatnya, masyarakat sekitar resah sehingga terjadi mogok kerja/aktivitas selama 3 minggu. Ini merupakan ulah yang berulang kali dilakukan oleh perusahaan yang masih aktif di wilayah hutan Riau.

Pihak penegak hukum pun sudah mengantongi 7 perusahaan yang dianggap biang kerok pembakaran hutan, yaitu  PT RPP di Sumatra Selatan, PT BMH di Sumsel, PT RPS di Sumsel, PT LIH di Riau, PT GAP di Kalimantan Tengah, PT MBA di Kalimantan Tengah, dan PT ASP di Kalteng, sebagaimana dikutip di BBC, 16 September 2015. Selain itu, kata Jenderal Kepala Kepolisian Badrodin Haiti, masih ada 20 nama lainnya yang masih dalam pemeriksaan. Dia menyarankan kepada pemerintah selaku regulator agar diberikan sanksi hukum yang berat (pencabutan Izin) terhadap perusahaan tersebut.

Menurut aktivis lingkungan, dan pemantau perusakan hutan (Eyes on the Forest) dan Walhi Riau, hal ini sudah berulang kali terjadi dan dilakukan oleh perusahaan yang sama. Namun, ringannya sanksi yang diberikan oleh penegak hukum tidak menimbulkan jera efek jera. Selain itu, perusahaan-perusahaan itu sulit diatasi karena mengandalkan “beking” dalam melakukan aktivitas di daerah-daerah terlarang, seperti kawasan hutan lindung.

Sebenarnya, masyarakat dan aktivis lingkungan menginginkan adanya terobosan baru dari Pemerintah Pusat selaku regulator yang mempunyai kewenangan besar dalam mengambil keputusan untuk menindaklanjuti perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran sehingga dengan adanya tindakan yang represif, pihak perusahaan akan merasakan efek jera.

Undang-undang yang telah dilahirkan negara menunjukkan keseriusannya dalam menangani kasus-kasus pembakaran hutan di antaranya adalah sebagai berikut.

Pasal-Pasal Pidana Pembakaran Hutan

  • Undang-Undang Perkebunan 39 tahun 2014, pasal 108:

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

  • Undang-Undang Kehutanan, pasal 78

Pelaku pembakar hutan dikenai hukuman beragam dari satu hingga 15 tahun penjara dengan denda Rp50 juta sampai Rp1,5 miliar.

  • UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Penulis: Shaivannur, mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang.

Partai Nasional di Aceh Kalah!

Partai Nasional di Aceh Kalah!

PELENGSERAN Sulaiman Abda lewat “Kudeta Paripurna” DPR Aceh (30/9) bukan hanya buah dari terbelahnya partai Golkar di tingkat pusat, namun juga sebagai tanda kekalahan telak Partai Nasional (Parnas) dalam percaturan politik Aceh.

Bagaimanapun, Sulaiman Abda adalah simbol tokoh partai Golkar serta politisi Parnas di Aceh. Pertama, dibawah kepemimpinannya, Golkar Aceh mampu bangkit dari citra masa lalu yang kelam. Bahkan, Golkar mampu meraih podium kedua pada pileg 2014 setelah Partai Aceh. Yang perlu diapresiasi, dengan segenap masa lalu Partai yang berat, tidak mudah membuat Golkar bisa bangkit di Aceh. Namun Sulaiman Abda, dengan tipe kepemimpinan egaliter dan populis mampu menjadi pembangkit persaudaraan kader Golkar sekaligus menjadi daya pikat bagi publik.

Kedua, politik persaudaraan yang dibangun Sulaiman Abda dengan berbagai elit partai lainnya juga menjadikannya kawan dan lawan politik yang cukup disegani dalam kalangan Parnas di Aceh. Posisi politik Sulaiman Abda inilah yang membuat banyak kalangan khawatir. Bagi sebagian politisi Partai Lokal (Parlok), posisi Sulaiman Abda mampu menggerus suara Parlok dalam pesta demokrasi di Aceh. Sementara bagi sebagian politisi Parnas, posisi Sulaiman Abda dapat menutupi keberadaan citra politik mereka.

Kekhawatiran serupa bukan hanya melanda kalangan politisi berpartai. Sepak terjang politik Sulaiman Abda juga mengganggu kepentingan kalangan non partai. Berbagai kepentingan yang sama-sama melihat Sulaiman Abda sebagai penghalang, sudah sejak lama berusaha untuk melengserkannya. Menurut analisa awam-pun dapat terlihat bahwa dalam partai bergambar pohon beringin ini telah banyak yang menunggu dan mengincar kesempatan untuk mengantikannya.

Potensi politik

Kondisi terbelahnya Golkar di Jakarta dan di Aceh, dimanfaatkan dengan seksama oleh para pelaku politik untuk menghilangkan legitimasi status Sulaiman Abda di dewan kehormatan para perwakilan rakyat yang disebut DPRA. Maka, dilangsungkan-lah rapat-rapat fraksi dan berujung pada sidang paripurna yang melengserkan Sulaiman Abda dari kursi Wakil Ketua DPRA, walaupun jelas kisruh partai Golkar yang berpunca di Jakarta belum sepenuhnya selesai. Dari hal ini jelas terkesan ada sesuatu yang dipaksakan, dan demi mengejar kepentingan segelintir pihak.

Apa yang harus dilakukan oleh Sulaiman Abda? Menerima kekalahan atau melawan? Dalam perspektif psychological-strategic, menerima kekalahan tentu memberikan dampak besar bagi ‘nama’ Sulaiman Abda dan para loyalist-nya. Namun dengan melawan, bisa saja dapat memutar balikkan keadaan dan menjadi boomerang bagi lawan-lawan politiknya. Lagipula, amanah rakyat yang diberikan kepada dirinya dan Golkar pada Pileg 2014 yang lalu juga wajib dihormati. Namun, perlawanan ini tentunya harus dilakukan dengan cara-cara pintar melalui mekanisme hukum, secara negara Indonesia merupakan negara hukum.

Terbelahnya tubuh Golkar dan pelengseran Sulaiman Abda dari posisi Wakil ketua DPRA bukan hanya dapat mengorbankan harga diri, namun juga menghancurkan nama baik institusi di mata rakyat. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini berdampak pula pada jatuhnya kredibilitas partai nasional dalam percaturan politik di Aceh.

Perlu kesadaran ekstra untuk memperbaiki kondisi politik yang telah terjadi di Aceh selama ini. Kader partai Golkar perlu paham dan sadar atas sosok Sulaiman Abda dalam internal partainya. Partai nasional lainnya pun perlu kembali merangkul seluruh kader dan simpatisannya, serta memperbaiki keretakan hubungan antar Parnas yang telah terjadi. Hal ini telah terlihat dalam tubuh partai lokal, manuver politik akhir-akhir ini memperlihatkan kesadaran bahwa perseteruan di dalam tubuh mereka sendiri akan memecah belah dukungan rakyat ke atas mereka dan kemudian akan dimanfaatkan oleh partai nasional.

Dalam konteks kompetisi antar partai nasional dan partai lokal, dengan ‘terusirnya’ Sulaiman Abda dari dalam rumah partainya sendiri, serta turut pula didukung oleh beberapa parnas tetangganya, maka para politisi partai lokal dengan santai dapat melakukan berbagai pendekatan kepada simpatisan-simpatisan Golkar yang tengah galau. Sementara, partai Golkar sendiri terus memperbesar api konflik internal mereka. Lagipula, bagi parnas lainnya tanpa disadari, telah memperbesar ‘jurang’ di antara mereka sendiri karena kehilangan sosok pemersatu dan bukan tidak mungkin mempengaruhi citra masyrakat dalam pesta demokrasi ke depannya.

Hematnya, hal ini menyiratkan kekalahan partai nasional atas partai lokal. Selain itu, hal ini juga dapat melanggengkan calon Gubernur dari partai lokal untuk bergerak mulus dalam Pemilihan Kepala Daerah Aceh 2017, bahkan tanpa perlu tokoh parnas menjadi calon Wakil Gubernur-nya sekalipun.

Penulis adalah Danil Akbar Taqwadin, pengamat politik dan konflik Aceh.

 

Wajib Kenduri Maulid Nabi di Masa Sultan

Wajib Kenduri Maulid Nabi di Masa Sultan

POLEMIK tentang hukum kenduri maulid terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat Aceh. Mayoritas masyarakat Aceh memperingati milad nabi dengan berbagi makanan, menyantuni anak yatim dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW.

Hal ini terjadi diseluruh gampong di Provinsi Aceh saat memasuki Rabiul Awal
hingga Jumadil Awal selama 3 bulan yang sudah menjadi tradisi masyarakat Aceh secara turun-temurun. Lantas dari mana asal usul perayaan kenduri maulid di Aceh?

Dalam sebuah artikel dari Tan Sri Sanusi Junid  translaterisi manuskrip
dari kerajaan Islam Bandar Aceh Darussalam telah ditemukan di perpustakaan
University Kebangsaan Malaysia.

Manuskrip ini merupakan ‘Wasiat Sultan Aceh’ kepada pemimpin-pemimpin Aceh 913 Hijriah pada 12 Rabiul Awwal hari Ahad bersamaan 23 Juli, 1507 yang tulisan aslinya berbahasa  Jawie (Arab-Melayu). Manuskrip ini lebih dikenal dengan sebutan “The Aceh Code”.

Sebagian semenanjung Malasyia merupakan wilayah kekuasan kerajaan Aceh pada abad ke 16 setelah Sultan Iskandar Muda berhasil mengusir portugis ditanah malaka. Besar kemungkinan manuskrip tersebut merupakan surat resmi kerajaan Aceh yang ditembuskan pada pemimpin kerajaan Pahang yang termasuk wilayah kedaulatan Aceh.

Pada Poin ke-17 disebutkan ‘diwajibkan ke atas sekalian rakyat Aceh
mengerjakan kenduri maulid Nabi Muhammad SAW, tiga bulan sepuluh hari waktunya, supaya dapat menyambung silaturrahmi antar kampung yang saling mengunjungi secara bergantian makan kenduri maulid.

Pandangan penulis, ini merupakan amanah bagi Gubernur Aceh yang seyogyanya para Sultan Aceh telah mampu mencapai puncak kejayaannya. Berikut terjemahan selengkapnya manuskrip The Atjeh Code.

Bismillahirrahmanirrahim, Amma Ba’du…

Mulai terdiri Kerajaan Aceh Bandar Darussalam yaitu pada 913 Hijriah
12 Rabiul Awwal, Ahad bertepatan 23 Juli, 1507. Atas nama yang berbangsawan bangsa Aceh yaitu Paduka Seri Sultan Alauddin Johan Ali Ibrahim Mughayat Syah.

Johan Berdaulat, maka pohon kerajaan mulai tersusun oleh yang bangsawan tersebut hingga sampai pada kerajaan puteranya yang kuat yaitu Paduka Seri Sultan Alauddin Mahmud Al-Qahhar Ali Riayat Syah.

Kemudian hingga sampai pada masa kerajaan cicitnya yaitu raja
lang-gemilang gagah perkasa yang masyhur Al-Mulaqaab Paduka Seri Sultan
Al-Mukarram Sultan Alauddin Mahkota Alam Iskandar Muda Perkasa Alam Syah.

Johan berdaulat Zilullah Fil Alam, yatiu telah ijmak keputusan sabda muafakat Kerajaan Aceh Bandar Darussalam beserta alim ulamak dan hulubalang dan menteri-menterinyam yaitu telah ditetapkan dia dan telah difaftarkan dengan sahih sah dan muktamad dengan memberitahu dan diperintahkan dia untuk mengikut dan menurut menjalankan serta dilaksanakan oleh seluruh pegawai-pegawai kerajaan.

Aceh Bandar Darussalam dan jajahan takluknya yaitu wajib difayahkan di atas seluruh rakyat Aceh Bandar Darussalam dan jajahan takluknya. Bahwasanya kita semuanya satu negeri bernama Aceh, berbangsa Aceh, berbahasa Aceh di kerajaan Aceh dan alam Aceh.

Yakni satu negeri satu bangsa, satu kerajaan, satu alam dan satu agama yaitu Islam dengan mengikut syariah Nabi Muhammad SAW. Atas jalan ahlusunnah waljamaah dengan mengambil hukum dari pada Quran dan Hadis serta kias dan ijmak ulama ahlusunnah waljamaah.

Dengan hukum dengan adat dengan resam dengan qanun yaitu syara’ Allah dan
syara’ Rasullullah SAW dan syara’ kami yang bernaung di bawah alam merah cap peudeung lukisan warna putih yang berlindung dibawah panji-panji Syariat Nabi Muhammad SAW dari dunia sampai akhirat dan sepanjang masa.

Pertama, diwajibkan atas sekalian rakyat Aceh yang lelaki lagi mukaallaf (orang yang sudah mengetahui hukum) dan bukan orang gila yaitu hendaklah membawa senjata ke manapun pergi baik siang maupun malam yaitu pedang atau sikin panyang atau sekurang-kurangnya rencong atau tiap-tiap yang bernama senjata.

Kedua, setiap rakyat mendirikan rumah atau masjid atau baleeh-baleeh
atau meunasah. Maka pada tiap-tiap tiang di atas puting bawah bara
hendaklah dipakai kain merah dan putih sedikit yakni kain putih.

Ketiga, diwajibkan diatas sekalian rakyat Aceh yaitu bertani,  terutama lada
dan barang sebagainya.

Keempat, diwajibkan atas sekalian rakyat Aceh mengajar dan belajar, pandai emas, pandai besi dan pandai tembaga serta ukiran bunga-bunga.

Kelima, diwajibkan atas sekalian rakyat Aceh yang perempuan yaitu mengajar dan belajar membuat tenun yang terbuat dari kain sutera dan kain benang yang dijahit dan menyulam serta melukis bunga-bunga pada pakaian.

Keenam, diwajibkan atas sekalian rakyat Aceh belajar dan mengajar jual beli dalam negeri dan luar negeri dengan bangsa asing.

Ketujuh, diwajibkan atas sekalian rakyat Aceh belajar dan mengajar ilmu kebal.

Kedelapan, diwajibkan atas sekalian rakyat Aceh yang laki-laki mulai taklif syara’ umur lima belas tahun belajar dan mengajar menggunakan senjata dengan pendekar silek dan barang sebagainya.

Kesembilan, wajib ‘ain belajar mengajar ilmu agama Islam syariah Nabi Muhammad SAW atas almariq (berpakaian) mazhab ahlusunnah waljamaah. Kesepuluh, menjauhkan diri dari pada belajar dan mengajar ilmu kaum 72 yang di luar ahlussunnah waljamaah. Kesebelas, sekalian hukum syara’ yang dalam negeri Aceh diwajibkan memegang atas jalan Mazhab Imam Syafi’i dalam sekalian hal hukum syara’ syariat Nabi Muhammad SAW. Maka mazhab yang tiga itu apabila mudharat (sulit) maka dibolehkan dengan cukup syarat.

Maka dalam negeri Aceh yang sahih muktamad memegang kepada Mazhab Syafi’i yang jadid. Keduabelas, sekalian zakat dan fitrah dalam negeri Aceh tidak boleh pindah dan tidak diambil untuk membuat masjid dan balee atau meunasah. Maka zakat dan fitrah itu hendaklah dibagi kepada delapan
bagian yang mustahak (berhak) menerimanya pada masing-masing daerah ditiap-tiap kampung maka janganlah sekali kali tuan zalim merampas zakat dan
fitrah hak milik yang mustahak tersebut.

Ketigabelas, diwajibkan membantu kerajaan apabila datang meminta bantu. Keempatbelas, diwajibkan  belajar dan mengajar mengukir kayu-kayu dengan tulisan bunga dan mencetak batu dengan pasir, tanah liat, kapur, air kulit dan tanah bata yang ditumbuk serta batu-batu karang dihancurkan semuanya.

Kelimabelas, diwajibkan belajar mengajar Indang Mas didalam negeri. Keenambelas, diwajibkan memelihara ternak seperti kerbau, sapi, kambing, itik dan ayam serta tiap-tiap yang halal dalam syara’ agama Islam yang memberi manfaaf pada umat manusia.

Ketujuhbelas, diwajibkan mengerjakan kenduri maulid akan Nabi Muhammad SAW dalam kurun  waktu tiga bulan sepuluh hari supaya dapat menyambung silaturrahmi antar kampung dan saling mengunjungi secara bergantian. Kedelapan belas,  hendaklah pada tiap-tiap tahun mengadakan keduri laut, yaitu dibawah perintah Amirul Bah, yakni Panglima Laot.

Kesembilanbelas, wajib mengerjakan kenduri blang pada tiap-tiap kampung dan mukim masing-masing dibawah perintah Panglima Meugoe dengan Kejrun Blang pada tiap-tiap tempat mereka itu. Keduapuluh, diwajibkan setiap pakaian sutera atau benang, payung dan barang lainnya yang berwarna kuning atau warna hijau tidak boleh memakainya kecuali Kaum Bani Hasyim dan Bani Muthalib yakni sekalian syarif dan sayed yang turun menurun silsilahnya daripada
Saidina Hasan dan Saidina Husin yang keduanya anak Saidatina Fatimah Az Zahra Al-Alamin ‘alaihassalam binti Saidina Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

Warna kuning dan hijau yang tersebut diperbolehkan memakainya yaitu
sekalian kaum keluarga ahli waris Kerajaan Sultan Aceh Sultan kepada yang telah diberi izin oleh kerajaan maka diperbolehkan memakainya kepada
siapapun.

Keduapuluh satu,  jangan sekali-kali memakai perkataan yang hak kerajaan seperti titah, sabda, karunia, nugerahi, murka, daulat ketujuh, seri pada (Paduka), harap mulia, paduka seri, singgasana, tahta, duli hadrat, Syah Alam, seri baginda, permaisuri dan Ta. Maka demikianlah sabda muafakat yang sahih muktamad dari adanya Kerajaan Aceh Bandar Darussalam.

Maka hendaklah menyampaikan sabda muafakat keputusan kerajaan kami oleh
Hulubalang Menteri kami kepada sekalian rakyat kami di seluruh Aceh yaitu
daerah, mukim, kampung, dusun timur, barat tunong dan baruh serta kepada sekalian imam, kejrun, datuk, kechik, wakil, dan sekalian tuha muda dan sekalian orang yang ada jabatan masing-masing, baik besar maupun kecil menurut kadar dan ilmunya.

Mudah-mudahan insya Allah selamat bahagia sekalian ummat manusia di negeri khas Aceh Bandar Darussalam dan Aceh jajahan takluk yaitu siapa menjadi manusia yang baik dan berkelakuan yang baik serta tertib sopan majlis dan hormat mulia yang sempurna dengan berkat syafaat Nabi Muhammad SAW supaya terpeliharalah bangsa dan negeri kami dari marabahaya dengan selamat sejahtera bahagia sepanjang masa serta jauh daripada lembah kehinaan dan kesusahan sepanjang hidup.

Supaya terpeliharalah negeri Aceh dengan usaha yang banyak supaya dapat mesra kesenangan bersama-sama yaitu antara rakyat dengan kerajaan yang bersatu seperti nyawa dengan jasad serta taqwa dan tawakkal kepada Allah SWT dengan menahan sabar daripada kepayahan maka tentu akhirnya insya Allah menjadi kebajikan bersama dengan saudara-saudara Islam dalam negeri Aceh dengan berkasih sayang dan mengikut syara’ Allah dan syara’ Rasulullah serta syara’ kerajaan.

Penulis Al Fadhal, Ketua Humas Ikatan Penulis Santri Aceh (IPSA), Bireuen.

Aku Memilih Setia

Aku Memilih Setia

Catatan Lepas Tentang Sulaiman Abda

Ini bukan judul lagu Fatin Sidqia Lubis. Tapi ini pilihan politik, untuk memilih setia bersama Bang Leman.

Mungkin, ini bukan pilihan populer. Sebab di politik, kata orang, kesetian beriring dengan keuntungan. Lalu, apa untungnya lagi setia dengan Bang Leman?

Beliau bukan lagi Ketua Golkar Aceh toh. Keberadaan Beliau tidak bisa dipakai untuk mendapatkan jaminan pada saat pengusulan caleg di musim Pileg, atau melobi politik agar bisa jadi calon kepala daerah, atau setidaknya mengusulkan rekan atau calon pesanan, kepadanya.

Untuk apa lagi setia kepada Bang Leman, toh posisinya sekarang paska dilengserkan rame-rame oleh DPR Aceh, sudah tidak strategis lagi memasukkan proposal agar bisa mendapatkan sedikit dari bagian dana aspirasinya.

Untuk apa lagi setia kepada Bang Leman, jika nanti benar-benar jatuh dan terdepak dari DPR Aceh, maka habislah yang bisa didapati darinya. Politisi jatuh biasanya juga jatuh secara finansial.

***

Aku jadi terbayang pada saat Bang Leman masih sebagai Ketua Golkar Aceh, pada musim sebelum konflik internal. Orang-orang begitu setia kepadanya. Begitu dipanggil langsung datang. Malah ada yang menitip pesan kepada Kak Ida di sekretariat agar begitu Bang Leman tiba di kantor segera sms agar bisa merapat.

Aku masih merekam kehangatan teman-teman di kantor, dan aku sangat kagum karena mereka begitu terlihat kompak, dan menunjukkan dedikasinya kepada Bang Leman, yang kerap dipanggil Ketua.

Bang Lemanpun sangat terbuka dan memberi kebebasan kepada siapa saja untuk mengungkapkan pikiran dan juga kekesalannya. Istilah populer, sangat demokratis. Jadilah kantor tempat mengalirnya kritik, termasuk mengkritik Bang Leman. Tidak ada yang takut apalagi sampai merasa tertekan. Jika rapat berlangsung, semua dengan antusias menyampaikan pandangan dan sikapnya. Duduk di dalam rapat sangat bebas dan enjoy, bukan seperti duduk anak TK yang kerap mengikuti apa arahan ketua atau pimpinan rapat.

Akupun pernah mengkitik Bang Leman, tapi lebih banyak aku lakukan di saat berduaan. Apa yang tidak sesuai langsung aku katakan dengan argumentasi. Beliau mendengar, dan sesekali juga terjadi diskusi panas. Selebihnya, hubungan baik kembali terjalin.

Bahkan, aku pernah menyampaikan surat pengunduran diri karena pada saat itu aku merasa bosan hanya datang, duduk, dan diskusi saja. Aku ingin melakukan sesuatu. Akhirnya, suratku dijawab dengan tantangan untuk mengelola pendidikan politik bagi anak-anak muda, mengelola pendataan dan membangun keterbukaan informasi.

Alhamdulillah, sejumlah anak-anak muda berhasil kami himpun, dan beberapa pelatihan pendidikan politik pernah digelar. Aku juga mengelola data yang dipakai untuk keperluan Pileg 2014. Hasilnya, perolehan suara dan kursi Golkar Aceh meningkat. Lebih dari itu, Golkar Aceh pernah mendapatkan Juara Keterbukaan Informasi yang penilaiannya dilakukan oleh Komisi Informasi Aceh.

***

Hari ini aku merekam pemandangan yang biasa secara laku politik, tapi sangat tidak baik secara etika atau sopan santun politik. Orang-orang yang dahulu mengalahkan kesetianku, justru menjauh dari Bang Leman. Ada yang sembunyi dan memilih diam padahal dahulu sangat vokal dan kritis terhadap Bang Leman. Kenapa terhadap orang lain tidak berani kritis?

Aku juga merekam keanehan yang mengiris hati. Orang-orang yang sudah dianggap adik, dan bahkan anak atau keluarga oleh Bang Leman justru dibelakang Bang Leman menjatuhkan pilihan politik Bang Leman. Sudah tidak bisa dan mau membantu Bang Leman, untuk sekedar menjaga marwah Bang Leman saja tidak bisa.

Mereka memang kerap menyatakan kasian kepada Bang Leman. Padahal, apa yang sedang terjadi dengan Bang Leman tidak perlu dikasihani. Semua kejadian politik sudah ada aturan dan jalur perlawanannya. Hanya yang dibutuhkan oleh Bang Leman adalah dukungan agar apa yang sedang dihadapinya berjalan secara aturan. Ini tidak cukup hanya dilakukan oleh Bang Leman, dan inilah kesempatan bagi teman-teman yang dahulu dekat ikut memberi dukungan dan sokongan.

Jadi, yang harusnya dikasihani adalah mereka yang hari ini lebih memilih setia dengan kalkulasi untuk sekedar mendapatkan keuntungan politik. Padahal, politik yang sedang sangat dirindui rakyat adalah politik yang tidak saling melukai, politik yang kompak di atas dasar kebenaran dan aturan, juga di atas rasa persaudaraan.

Bukankah sengketa Golkar belum selesai. Kedua kubu, baik yang sudah diakui pemerintah maupun yang sedang melakukan gugatan, keduanya masih terikat dengan logika sengketa. Dalam masa itu, sepatutnya tidak ada pihak yang saling menjatuhkan, apalagi sampai memecat kader yang sudah terbukti secara suara sangat didukung oleh rakyat, seperti Bang Leman.

Sejauh partai masih berada dalam sengketa, wakil rakyat tidak sewajarnya dipecat apalagi sampai mengkeroyok ramai-ramai dengan mengajak partai lain. Semestinya kader Golkar dan sesama wakil rakyat saling bela membela atau minimal tidak mengambil keuntungan dari situasi kekacauan.

Memang, dalam politik itu hal biasa. Kekuasaanlah yang utama dicari. Tapi Golkar bukan partai baru dan juga bukan Golkar jaman orde baru. Golkar paska orde baru adalah Golkar yang muncul dengan paradigma barunya. Golkar yang sudah berubah. Golkar yang tidak lagi ditentukan nasibnya oleh orang seorang. Golkar yang tidak lagi bergantung pada kekuasaan. Golkar hari ini adalah Golkar yang kemenangannya ditentukan oleh ide, gagasan, moral dan kedekatan dengan rakyat. Seluruh kemenangan Golkar ditentukan oleh permanent campaign yang digerakkan dengan ide, moral, dan kedekatan dengan rakyat.

***

Tapi, faktanya hanya beberapa saja yang memilih setia. Dan aku juga memilih setia. Apapun yang terjadi atas kezaliman yang sedang menimpa Bang Leman akan aku sertai dia dengan kemampuan yang aku miliki. Inilah politikku. Inilah sikapku dan ini juga etika yang aku pegang. Soal yang lain, aku maklumi sambil berdoa agar masih mungkin terbuka hati agar sosok yang sudah diberi amanah oleh rakyat terus bisa berkerja untuk rakyat.

Di suatu malam saat aku bersilahturami ke rumahnya, aku berkata dengan tegas. “Loen bantu bang, bukon agar na proyek. Tapi, lon teupu that, meuyo na bang di DPR Aceh, rame ureung yang mudah meu urosan dengan Bang.”

Di lain waktu saya juga berkata: “Mungkin bagi Bang Leman tidak ada lagi kepentingan sehingga tidak perlu sekali ngotot mempertahankan kekuasaan yang sedang ada. Tapi, ingatlah, enam belas ribu suara rakyat adalah angka kepercayaan yang tidak sedikit. Abang jangan bela diri tapi belalah suara rakyat yang sudah memberi kepercayaan kepada Abang untuk menjadi wakil rakyat. Ini jihad politik dan jika abang kalah dalam jihad ini, abang sudah mempertahankan satu kebenaran. Dan abang akan menjadi inspirasi bagi kami semua untuk tidak takut memperbaiki politik agar lebih bagus lagi di masa depan.”

Saat itu, wajah Bang Leman kembali bercahaya dan senyumnya kembali muncul sebab ia tahu masih ada orang yang setia dengannya. []

Seandainya DPR Aceh ‘Ngotot’ untuk Kepentingan Rakyat

Seandainya DPR Aceh ‘Ngotot’ untuk Kepentingan Rakyat

SIAPA “aktor utama” di balik “suksesnya” rapat paripurna untuk “mendepak” Sulaiman Abda dari kursi wakil ketua DPR Aceh?

Bagi sebagian rakyat Aceh, pertanyaan itu barangkali tidak penting. Akan tetapi menjadi “penting” jika pertanyaannya kemudian: “Apakah ‘aktor utama’ di balik ‘suksesnya’ rapat paripurna Rabu malam itu juga selalu ‘ngotot’ untuk kepentingan rakyat banyak?”

Pat tacok? hana barang! Teramat langka jika saat ini ada anggota dewan yang jiwa raganya seutuhnya untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan kelompoknya, dan para ‘penjilat’ disekelilingnya,” begitu acapkali saya dengar sindiran sebagian warga terhadap anggota dewan masa kini.

Mengapa muncul pertanyaan: “Siapa ‘aktor utama’ di balik ‘suksesnya’ rapat paripurna untuk ‘mendepak’ Sulaiman Abda dari kursi wakil ketua DPR Aceh?” Karena menurut saya yang bukan pengamat politik, tipis kemungkinan rapat paripurna itu “sukses” jika tanpa “campur tangan” pihak tertentu di DPR Aceh.

Sebab, berdasarkan berita yang saya baca, rapat paripurna itu sempat diskor lantaran anggota DPR Aceh atau DPRA yang hadir tidak memenuhi kuorum. “Hansep syarat, han sah rapat”. Dan rapat itu diskor bukan sekali, tapi dua kali.

Artinya, menurut perkiraan saya, di celah-celah itu, ada upaya pihak tertentu agar anggota DPRA yang tadinya “malas” menghadiri rapat paripurna itu lekas datang ke gedung dewan. Apakah “dibujuk, dirayu-rayu, digoda, diiming-imingi sesuatu, dll.,” yang bahasa halusnya “mengundang”. Surat undangan pastinya sudah dikirim sebelumnya, tapi malam itu “mengundang” agar rapat paripurna “sukses”.

Neujak laju keunoe bagah, meuhan…,” umpamanya begitu cara “mengundang”. Pastinya pihak tertentu itu yang lebih tahu “jurus cakologi politek”, tentunya dengan sikap “ngotot”.

Saya tidak ingin masuk ke ranah “konflik internal” Partai Golkar Aceh yang berlanjut terhadap rapat paripurna “mendepak” Sulaiman Abda dari kursi wakil ketua DPRA. Karena saya bukan kader atau simpatisan partai politik tertentu. Saya sebagai rakyat Aceh hanya tertarik soal sikap “ngotot” itu tadi. Sikap “ngotot” yang ditunjukkan pimpinan dan anggota DPRA.

Saya kemudian mencoba berandai-andai, jika DPRA tidak sekadar “ngotot” rapat paripurna itu, akan tetapi “ngotot” pula untuk kepentingan rakyat banyak. Misalnya, saat ini banyak warga hidup melarat, persentase penduduk miskin di Aceh jauh di atas rata-rata nasional, padahal provinsi ini diguyur uang berlipat. Apakah DPRA “ngotot”, berdiri paling depan, memanggul kepentingan rakyat miskin itu?

Apakah DPRA “ngotot” mengkritisi “patgulipat anggaran akhirnya masuk kantong pejabat?” Apakah DPRA “ngotot” memikirkan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat banyak?

Dan apakah DPRA “ngotot” mempersoalkan terus menerus dengan langkah nyata ketika Pemerintah Aceh tidak mampu secara maksimal merealisasikan 10 Program Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017?

Mulai program (1) Reformasi Birokrasi dan Tatakelola; (2) Keberlanjutan Perdamaian; (3) Dinul Islam, Adat dan Budaya; (4) Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Pertanian; (5) Penanggulangan Kemiskinan; (6) Pendidikan; (7) Kesehatan; (8) Infrastruktur yang Terintegrasi; (9) Sumber Daya Alam Berkelanjutan; (10) Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan.

Tunjukkan kepada kami rakyat Aceh, bukti pimpinan dan anggota DPRA “ngotot” terkait persoalan-persoalan itu!

*Irmansyah, warga Lhokseumawe.

 

Drama PAW Sulaiman Abda

Drama PAW Sulaiman Abda

DRAMA yang bernama PAW (Pergantian Antar Waktu) Sulaiman Abda di DPR Aceh akhirnya selesai dan telah mengambil keputusan menjelang larut malam 30 September 2015. Sebuah drama yang banyak ditonton, ditunggu dan dibicarakan oleh khalayak ramai di ibukota Propinsi Aceh, baik oleh praktisi pulitek, penggemar pulitek maupun kaum awam.

Rapat paripurna DPRA, setelah dua kali ditunda karena tidak mencukupi kuorum itu akhirnya memutuskan untuk memberhentikan mantan Ketua DPD Golkar Aceh, Drs Sulaiman Abda, sebagai wakil pimpinan DPRA. Dewan kemudian menggantikannya dengan kompatriot Sulaiman Abda di Partai Kuning, Muhammad Saleh.

Proses PAW ini menjadi sesuatu yang luar biasa mengingat sampai hari ini, masyarakat masih belum mengetahui siapa sebenarnya yang berkuasa di Partai Golkar: kubu Bali atau kubu Ancol?

Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun tidak bisa menjawab pertanyaan siapa yang berhak mengusulkan calon di pilkada serentak nasional tahun 2015 ini: Golkar ARB kah? Atau Golkar Agung Laksono kah?

Sebuah kesepakatan akhirnya dicapai untuk mencegah adanya kegagalan mencalonkan kepala daerah dari Partai Beringin ini. Sebuah tim yang terdiri 10 orang perwakilan dari kedua kubu bekerja mengajukan nama yang disepakati kepada KPU. Pengajuan nama calon kepala daerah harus disertai surat dukungan dari kedua faksi. Solusi ini diambil untuk mengisi kekosongan akibat adanya upaya hukum yang diusahakan pihak internal Golkar untuk mencari siapa jawara sejati yang berhak duduk di Slipi.

Preseden yang menyejukkan tersebut ternyata tidak terlalu laku di daerah. Konflik berlangsung di semua DPD Tingkat I dan II Golkar di seluruh Indonesia. Dualisme pun otomatis terjadi dan semua terpacu untuk menjadi nomor satu. Nikmatnya kekuasaan memang selalu membuat orang-orang pandai mau dan tidak malu-malu untuk berkontestasi. Kubu ARB di Aceh yang dimotori Yusuf Ishak dan Muntasir Hamid melakukan move penting dengan mengajukan permintaan PAW Sulaiman Abda, yang dikenal sebagai pendukung kubu Agung Laksono. Sebuah move yang sangat hebat mengingat proses ini berjalan sangat cepat, tidak lebih dari dua pekan sesudah paripurna mendapatkan keputusan. Kesan buru-buru dan “dipaksakan” pun muncul. Ada apa ini?

Proses pemberhentian Sulaiman Abda dari pimpinan DPRA dibumbui pernyataan dari Golkar kubu Bali yang akan mendukung pencalonan Mualem sebagai Gubernur Aceh di Pilkada 2017. Rumornya gayung pun bersambut, Mualem meminta anggota DPRA dari Partai Aceh untuk menyegerakan penggantian ini.

Memang politik tidak jauh-jauh dari transaksi semacam ini, dan sudah menjadi rahasia umum dimana-mana. Kalau memang demikian yang terjadi, mungkin perhitungan matematis sudah dilakukan dengan cermat oleh kubu Mualem. Tapi apakah pakar matematika kubu Mualem dan Muntasir sudah memasukkan variable penentu bahwa ada fakta belum tentu ARB yang akan menjadi pemenang di dalam perebutan keabsahan kepengurusan Partai Golkar? Bukankah proses hukum masih bergulir? Bukankah Agung Laksono juga punya kans? Bahkan, bukankah ada ancaman muncul Partai Golkar kubu ketiga yang kabarnya akan merangkul semua pihak dan mengadakan sebuah munaslub?

Tapi bisa saja para pakar matematika mengabaikan variable-variable ini, karena bisa saja menurut mereka siapa pun yang menjadi raja secara nasional di Partai Golkar, ketokohan Mualem dan kesolidan Partai Aceh pasti akan mengantarkan Mualem ke kursi Aceh-1 tahun 2017.

Perandai-andaiaan ini mungkin kurang lengkap tanpa menanyakan, “Jadi, kalau semisal Golkar Aceh bukan variabel penentu di dalam pencalonan Mualem, kenapa terburu-buru melaksanakan proses PAW Sulaiman Abda?” Apakah Sulaiman Abda sendiri menjadi ancaman bagi Mualem di Pilkada Aceh 2017? Atau, apakah Sulaiman Abda menjadi ancaman bagi Partai Aceh dan partai-partai lain pendukung paripurna PAW ini? Atau apakah Sulaiman Abda adalah ancaman bagi pimpinan DPRA yang lain mengingat dia adalah yang paling senior dan berpengalaman, dan mungkin yang paling paham mengenai anggaran?

Wow, kalau ini benar, bukan kah Sulaiman Abda ini hebat sekali? Superman-kah dia sehingga harus dijegal jauh-jauh hari?

Sejarah politik Aceh selama 10 tahun terakhir mencatat hegemoni partai lokal telah mengubah peta kekuatan di propinsi paling barat Sumatera ini. Partai Aceh menjadi juara berturut-turut di dua pemilu 2009 dan 2014, walaupun terjadi penurunan jumlah kursi DPRA di pileg terakhir.
Partai nasional (istilah yang sampai hari ini baru ada di Aceh) pun keteteran dan “goyang” di Pileg 2009. Partai Golkar Aceh, adalah pemenang kedua pemilu 2014, naik peringkat dari peringkat ketiga di pileg sebelumnya. Kemunculan adik biologisnya parnas baru, Nasdem Aceh yang secara fenomenal telah mencuri perhatian masyarakat dengan menjadi juara 3 di tahun 2014.

Partai Golkar Aceh tetap survive dengan jumlah kursi yang malah bertambah. Prediksi Nasdem akan mencuri pemilih tradisional Golkar Aceh ternyata tidak (signifikan) terjadi. “Kesuksesan” Golkar Aceh ini tentu tidak lepas dari peran sang nahkoda, Sulaiman Abda yang memegang kendali sejak 2009.

Kemampuan politik Sulaiman Abda sudah terasah selama puluhan tahun. Kepiawaian melakukan komunikasi politik adalah modalnya untuk membuat Golkar Aceh tetap tegak. Walau muncul kritik dan tuduhan kerap menjalankan politik dua kaki di beberapa even politik di Aceh, dia telah membuat Golkar Aceh mampu berperan di banyak lini yang mempengaruhi kebijakan di Aceh.

Sulaiman Abda adalah seorang penyintas yang berhasil menularkan ketangguhan ini kepada partainya. Jumlah pemilih kedua terbanyak di level pimpinan DPRA dengan 17 ribu suara adalah salah satu fakta yang tidak bisa ditutupi.

Tetapi, apakah supermanship ini yang membuat Sulaiman Abda didepak beramai-ramai dari pimpinan DPRA? Wallahualam! Yang jelas di tengah banyaknya persoalan di Aceh, di tengah alotnya tahapan pembahasan APBA-P, dan banyaknya rancangan qanun yang belum terselesaikan, ternyata DPRA kita lebih senang mengurus hal-hal remeh seperti ini. Mungkin mereka lelah!

Dari kejadian ini, kritikan harus kita sampaikan untuk Golkar Aceh karena gagal melokalisir persoalan di internal, bersambut pula dengan pragmatisme elit politik menjelang pilkada 2017. Ujung-ujungnya kepentingan rakyat yang akan dirugikan.[]

Penulis: T. Mahfud, nelayan yang tinggal di Deah Glumpang, Banda Aceh

Aceh Butuh Model dalam Hal Beribadah?

Aceh Butuh Model dalam Hal Beribadah?

Indonesia merupakan negara hukum dan kegiatan turun ke jalan kemarin sangatlah legal, malah itu salah satu bentuk kegiatan demokrasi. Sebuah model yang sangat dibangga-banggakan segenap bangsa pada saat ini. Ditambah lagi aspirasi yang disampaikan agar pemerintah segera merealisasikan UUPA yang telah dibuat.

Perlu kita ketahui bahwa komposisi masyarakat saat ini lebih banyak masyarakat  “awam” daripada masyarakat “intelektual”. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kaum “intelektual” mengawal si “awam” agar tidak terpeleset ke dalam paham menyimpang.

Oleh sebab itu, kita membutuhkan sebuah model seragam supaya si “awam” punya rambu-rambu dalam mempelajari agama. Akan sangat fatal bila seseorang menerima semua aliran agama tanpa ada rambu-rambu pada dirinya. Kasus millata abraham misalnya. Bila kita telusuri ternyata yang terlibat kebanyakan anak dosen. Padahal mereka anak-anak cerdas, tetapi tetap saja terjerumus. Hal ini terjadi karena mereka tidak punya rambu-rambu kala belajar agama.

Lalu, model seragam apa yang cocok untuk Aceh? Jika kita tarik sejarah, ada sebuah model yang telah diterapkan di Aceh, yaitu pada masa Sultan Iskandar Muda. Sebuah model penyeragaman paham dan hanya paham ini yang boleh ditampakkan di publik. Model tersebut adalah pengakuan terhadap mazhab Syafi’i di bidang fiqh, kemudian Abu Mansur Maturidi dan Hasan Asyari di bidang tauhid.

Sejarah telah membuktikan bahwa dengan penyeragaman seperti itu negara relatif lebih stabil. Masa kegemilangan kerajaan Aceh Darussalam justru pada saat penyeragaman itu diberlakukan, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda.

Untuk penguatan, kita boleh melihat beberapa negara yang menerapkan keseragaman dan negara tersebut relatif lebih stabil. Coba kita lihat Iran dengan paham Syiahnya. Saudi dengan paham Wahabinya, lalu Brunei dan Malaysia dengan mazhab Syafi’i. Coba bandingkan dengan negara-negara Islam yang tak punya seragam, di dalamnya banyak terjadi huru-hara.

*Penulis: Zahrul Fuadi. Ia mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala.

Jeritan Hutan Negeri Ini

Jeritan Hutan Negeri Ini

TIADA hari hutan negeri ini tanpa jeritan makhluk yang menghuni di dalamnya. Kasus pembalakan liar (illegal logging) dan pembakaran hutan yang terjadi saat ini adalah yang kesekian kalinya dilakukan manusia yang tidak bertanggung jawab. Murka Allah sudah pasti terjadi.

Tindakan kejahatan kehutanan yang dinamakan illegal logging (penebangan tidak sah) pada umumnya dipraktikkan kepada kayu-kayu yang dianggap sudah layak dijadikan bagian dari suatu bangunan berdasarkan usia kayu, mutu kayu dan jenis kayu tertentu. Sedangkan pembakaran hutan malah lebih kejam dari itu, tanpa memperdulikan jenis kayu, usia kayu, kualitas serta tidak menghiraukan bibit kayu yang memulai penghijauan Tanah Air ini.

Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan (LHK), Siti Nurbaya telah mengeluarkan surat keputusan nomor 367 tahun 2015 tentang Satgas Pengendalian Nasional, Operasi Darurat Penanganan Kebakaran Lahan/Hutan serta telah ditetapkan klarifikasi sanksi dalam level Katagori ringan, sedang dan berat (kompas 8/9/2015).

Dalam penetapan keputusan tersebut Siti Nurbaya juga menjelaskan sanksi-sanksi yang akan diperoleh bagi pelanggaran pembakaran hutan yang menjadikan “Indonesia abu-abu” dalam beberapa hari ini karena kabut asap.

Berikut tiga kategori dan sanksi yang telah ditetapkan. Pertama kategori ringan, sanksinya adalah berkewajiban membuat pernyataan tertulis, melakukan rehabillitasi dan restorasi lahan serta hutan yang mengalami kerusakan.

Selanjutnya kategori sedang, sanksinya akan dibekukan izin operasi perusahanan (apabila pelanggar dari pihak perusahaan), dikenakan denda, wajib melakukan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan yang mengalami kerusakan.

Terakhir, kategori berat. Sanksinya adalah denda, dipidana, disidangkan di pengadilan dan dimasukkan daftar hitam (black list) izin usaha. Namun dalam hal ini banyak kalangan masyarakat yang masih percaya hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Di samping itu publik juga ragu pengadilan akan berlaku adil karena kerap terjadi penyimpangan. Bisa saja pelaku melakukan kesalahan kategori berat malah memperoleh keputusan yang berbeda dari dewan hakim, ataupun sebaliknya. Semoga kekhawatiran itu bisa dipadamkan oleh dewan hakim negeri ini.

Ketegasan Pemerintah

Kebijakan Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas penetapan sanksi-sanksi tersebut merupakan keijakan yang tergolong bijaksana selaku seorang menteri. Namun mari kita mengingat kembali tentang kejadian yang terjadi pada April lalu terhadap seorang nenek asal Dusun Kristal, Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng.

Nenek yang bernama Asyani ini dijatuhi hukuman 1 tahun dan denda Rp 500 juta subsider satu hari kurungan dengan percobaan 15 bulan atas tuduhan bersalah melakukan pembalakan kayu satu batang, dengan diameter 118 cm yang diakui milik Perum Perhutani RPH Bondowoso (Kompas, 24/4/2015).

Berdasarkan kesalahan tersebut pula nenek yang berusia 63 tahun itu dianggap merugikan pihak Perum Perhutani RPH Bondowoso.

Yang harus diterawang lebih jelas sekarang adalah permasalahan yang sedang terjadi (pembakaran hutan dan illegal logging) ini bukan hanya merugikan satu instansi atau pribadi seseorang, namun Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia-pun merasa rugi karena peristiwa tersebut.

Sungguh sajian totonan luar biasa yang dipersembahkan oleh pelaku illegal logging dan pembakaran lahan indonesia.

Sepertinya Indonesia terlalu menikmati tontonan tersebut sehingga lupa akan kerusakan yang sedang terjadi di negeri yang indah akan pulau-pulaunya ini. Pelaku kejahatan pembakaran hutan, illegal logging dan semacamnya bukan hanya merugikan bangsa Indonesia saja, akan tetapi pelaku tersebut akan berdosa sesama manusia dan juga kemurkaan dari Allah atas dosa-dosanya karena melaggar larangan Allah Subhanahuwata’ala (SWT), berdasarkan firman Allah dalam surat Al-A’raf ayat 56 -58.

Yang artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan DIA-lah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat Nya (hujan) hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (QS Al A’raf : 56-58)

Setiap manusia yang melewati garis larangan Allah SWT, maka Azab akan diperolehnya pada hari kebangkitan nantinya. Andai pelaku-pelaku tersebut tidak takut akan hukuman negeri ini atas alasan mampu membeli Undang-undang atau dengan cara lain pun, maka jangan coba bersikap angkuh dan memberanikan diri akan hukuman yang sudah ALLAH janjikan.

MawardiSemoga Indonesia dalam lindungan Allah SWT, Amin.[]

Penulis: Mawardi,S.Pd, Guru AL-Muslimun Islamic Boarding School Lhoksukon, Guru Hanna English School Lhoksukon, Guru Exkul SMA N 3 Putra Bangsa Lhoksukon dan Peserta SDAU (Sekolah Demokrasi Aceh Utara).

Tanda-Tanda Kegagalan Mualem

Tanda-Tanda Kegagalan Mualem

MALAM itu, saya punya dua ajakan. Pertama, ajakan menghadiri acara Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh (18/9). Kedua, ajakan silahturahmi dengan kandidat gubernur Aceh, Mualem.

Tadinya, saya ingin menghadiri sidang terbuka Kaukus. Di sana para anggota DPR Aceh dan aktifis lingkungan hidup bertemu. Pasti ada banyak diskusi menarik, dan sayapun ada kemungkinan bisa menyampaikan gagasan atau masukan.

Tapi, akhirnya saya memilih untuk memenuhi ajakan sahabat saya, Tengku Jamaica, bersilahturahmi dengan Mualem. Kenapa pilihan jatuh menemui Mualem, yang sudah menyatakan kesiapannya menjadi calon gubernur Aceh?

Salah satu alasan saya adalah untuk menemukan alasan penguat peluang kemenangan Mualem. Ukuran saya mungkin agak aneh. Saya tidak menggunakan indikator “surat tupe” alias dukungan para pihak kepada Mualem, melainkan menemukan potensi diri yang ada pada Mualem untuk saya lihat dari perspektif demokrasi baru yang lebih dirindui rakyat yaitu makin dialogis, makin partisipatif, makin merakyat, dan makin digital dengan menjadikan spiritualitas sebagai basis perubahan.

Mengapa indikator potensi diri yang menarik perhatian saya? Jujur, ini ada kaitannya dengan perkembangan pembangunan dan demokrasi di Bojonegoro yang oleh Otto Scharmer disebut sebagai demokrasi baru bagi dunia.

Karena itu, sebelum bertemu Mualem, saya sudah mempelajari kunci-kunci utama yang dimiliki oleh sang penggerak pembangunan dan demokrasi di sana, yaitu Bupati Bojonegoro, Suyoto, yang akrab disapa Kang Yoto.

Petuah pertama yang diberikan kepada saya oleh Mualem adalah “beu gleh nit.” Terus terang, petuah ini membuat saya sangat gembira. Soalnya, saya pernah membaca kekuatan niat baik yang oleh Kang Yoto dipresentasikan dihadapan 280 peserta dari 28 negara dalam pertemuan Global Forum, USA, Februari 2014.

Menurut Kang Yoto, dia percaya dengan kekuatan niat baik dari semua yang terlibat. Niat itulah yang membukakan berbagai kemungkinan yang lebih baik terbentang di hadapan kita masing masing dan saling mencari pasangannya untuk menghasilkan hal baik bagi kehidupan sesama.

Jadi, ajakan Mualem untuk membaguskan niat saya sambut gembira. Membangun Aceh, pada akhirnya memang harus kembali kepada basis spiritualitas orang Aceh, yang menempatkan niat baik sebagai kunci awal segala daya upaya.

Atas dasar inilah saya punya keyakinan bahwa model kepemimpinan Mualem akan diarahkan untuk lebih dekat secara langsung, nyambung, dan saling belajar dengan rakyat guna menggapai sukses yang membahagiakan semua, khususnya rakyat.

Itu artinya, sebagai calon gubernur Mualem akan lebih banyak mendengar dan menyelami serta mengetahui secara langsung apa yang dibutuhkan rakyat. Bukan rakyat yang harus memahami apa yang dibutuhkan oleh Mualem terkait Aceh.

Untuk itu, yang saya bayangkan adalah Mualem akan lebih banyak turun langsung bertemu rakyat. Mualem akan mengabaikan semua masukan mereka yang kerap mengatasnamakan rakyat, seperti partai politik. Jikapun Mualem mendengar sejumlah tokoh yang secara real memiliki basis dukungan sosial politik di masyarakat, tapi sebagai calon Mualem akan bersedia berlelah fisik dan pikiran guna menyerap semua masukan langsung rakyat guna mengetahui apa yang dibutuhkan rakyat.

Dengan kata lain, kunci kepemimpinan Mualem bukan lagi kepemimpinan partai politik, melainkan kepemimpinan rakyat yang pada akhirnya juga akan berkerja dengan dukungan penuh rakyat bila nanti dipercaya menjadi Gubernur Aceh.

Parpol dan wakil rakyat beserta birokrasi akan diajak untuk meringankan tugasnya sebagai pemimpin guna mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh rakyat sebagaimana yang telah dicernanya sejak dalam perjalanan pencalonan.

Apa keuntungan bila Mualem memperkuat akar politiknya langsung ke rakyat di akar rumput? Bukan malah mendekat ke parpol? Biaya politik yang makin murah. Inilah kuncinya. Politik yang makin mahal karena uang maupun mahar politik lainnya hanya akan membuat Mualem terperangkap dalam bayar hutang budi politik. Dan, pengeluaran politik paling beresiko adalah ketika Mualem terikat dengan politik transaksi dengan partai politik.

Sebaliknya, bila Mualem mengikat diri sepenuhnya dengan rakyat, bukan hanya dukungan politik rakyat yang akan diperoleh Mualem tapi juga dukungan politik dari parpol dan wakil rakyat beserta birokrasi yang bisa diarahkan untuk memenuhi hajat kebutuhan rakyat.

Pesan kedua Mualem adalah bersatu saja belum tentu berhasil membangun Aceh, apalagi bercerai berai. Pesan ini, lagi-lagi menjadi kunci dari model demokrasi baru yang sedang dibutuhkan dunia, khususnya mereka yang makin sadar bahwa tidak ada kebaikan sama sekali dibalik perseteruan yang menjatuhkan, mematikan, apalagi membunuh kesempatan orang untuk berkembang, minimal berkiprah bagi negeri dan rakyat.

Pesan kedua Mualem itu membangun gambaran politik bahwa Mualem akan memilih mendekat dengan orang-orang atau pihak-pihak yang sadar bahwa konflik, perseteruan, dan permusuhan adalah sumber bencana bagi pembangunan Aceh.

Salah satu kunci sukses, menurut Kang Yoto adalah kesadaran untuk berteman dengan orang-orang yang punya mental sukses, bukan mereka yang bermental gagal. Orang sukses bukan mereka yang tidak pernah gagal atau salah, melainkan mereka yang selalu mau berkerja keras, tanpa disertai sikap benci, menjatuhkan, dan mematikan orang lain. Orang salah berbeda dengan orang jahat. Orang jahatlah yang mesti dihindari karena motifnya hanya mencari keuntungan. Apapun akan dilakukan demi keuntungan, termasuk “mematikan” saudaranya. Jika saudaranya saja sikorbankan, apalagi orang lain.

Dua tanda itu saja, niat baik dan persatuan dengan rakyat sudah menjadi indikator bagi saya untuk melihat peluang kemenangan bagi Mualem. Tentu saja bila kedua sikap dasar Mualem ini bisa diterjemahkan oleh tim suksesnya. Sebaliknya, bila orang lingkar Mualem tidak cerdas menterjemahkan dan mewujudkan sikap politik Mualem, maka inilah tanda-tanda kegagalan Mualem. []

*Penulis adalah warga Ulee Kareng