Category: Headline

Netizen Heboh, Kadispora Aceh Diduga Ngemis Uang Rp 2 Miliar dari PPTK

Netizen Heboh, Kadispora Aceh Diduga Ngemis Uang Rp 2 Miliar dari PPTK

BANDA ACEH – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh, Iskandar Zulkarnaen, diduga menagih uang senilai Rp 2 miliar kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Permintaan ini disebut-sebut memicu keributan di Kantor Dispora Aceh.

Informasi Kadispora Aceh mengemis uang ini mulai merebak di dunia maya. Salah satu netizen yang diduga asal Aceh bahkan turut mempertanyakan informasi tersebut kepada Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan melalui akun facebooknya.

laporan 2 miliar

Bang, abangkan di DPRA, kami ingin tau, Kadispora ngemis duit ke PPTK untuk ngumpulin recehan Rp 2.000.000.000 yg akan diberikan untuk anggota dewan yg mengemis ke kadispora. bener ga bang, karena ribut nih di kantor Dispora Aceh, gara-gara si Kadis. Apa ini karena dia dapat jabatan beli, makanya harus ‘nyetor’. Mohon penjelasannya bang. Atau abang tanya aja sama Kadispora. Uang itu untuk setor ke siapa di DPRA. Terima kasih bang, mohon investigasinya atas kasus ini,” tulis salah satu warga di wall Facebook Teuku Irwan Djohan, Kamis, 8 Oktober 2015.

Portalsatu.com kemudian mencoba mengonfirmasi narasumber yang menyebutkan adanya dugaan Kadispora ngemis uang ke sejumlah PPTK tersebut. Sumber itu lantas mengatakan adanya konflik antara Iskandar Zulkarnaen dengan tim sukses yang mempromosikannya menjabat sebagai kepala dinas di Dispora Aceh.

“Kadispora tega memotong uang kegiatan kepala seksinya tanpa melihat bahwa kasinya masih hutang dalam kegiatan mereka,” kata sumber yang enggan ditulis namanya itu.

Dia mengatakan pemicu hal tersebut setelah Kepala Dispora Aceh memaparkan program di depan salah satu komisi di DPR Aceh. Saat itu, kata sumber tersebut, Iskandar Zulkarnaen kebingungan. Akhirnya dewan menanyakan program-program Dispora Aceh kepada para kepala bidang dan kepala seksi Dispora Aceh.

Sumber tersebut mengatakan beberapa pejabat dan pegawai di Dispora Aceh sudah mulai membicarakan hal ini di belakang Iskandar Zulkarnaen. “Itu yang kami dengar dari mulut para pejabat dan rekan-rekan kantor, yang benar dan yakin Rp 2 milyar itu betul diminta DPRA. Silakan tanya ke kasie yang jadi korban aja bang,” ujar sumber tersebut.

Namun sumber portalsatu.com tidak menyebutkan nama kasie atau kabid di Dispora Aceh yang menjadi korban pemotongan duit saat ditanya oleh wartawan.

Teuku Irwan Djohan dalam akun facebooknya mengaku mendapat pertanyaan yang sama dari beberapa warga lainnya perihal kasus tersebut.

Beberapa hari yg lalu juga sudah ada staf Dispora Aceh yg menanyakan hal yg sama kepada saya lewat Facebook juga… Katanya Kasie-Kasie di Dispora Aceh sedang kalang kabut dan ribut sampai semua staf jadi tau, bahwa Pak Kadis meminta para bawahannya mengumpulkan uang sampai 2 milliar untuk disetor ke DPRA.

Saya bingung mau jawab apa, karena gak pernah mendengar apalagi mengetahui soal ini… Yang minta 2 miliar itu siapa? Lembaga DPRA kah? Atau individu anggota DPRA? Dan yg diminta 2 milliar itu dalam bentuk apa? Uang tunai kah? Lalu alasannya meminta 2 milliar itu apa?

Saya tidak tahu soal ini… Nanti akan saya cari informasi ke Ketua DPRA, Sekwan dan anggota DPRA… Ada apa sebenarnya? Apakah memang DPRA ada meminta 2 milliar? Jika ada, siapa? … Atau jangan-jangan ada pihak yg “bermain” dengan membawa-bawa nama DPRA.

Jika memang ada pihak yg “bermain” untuk keuntungan pribadi, akan kita minta pihak yg berwajib untuk menelusuri dan membongkarnya… Jika memang Pak Kadispora merasa diperas oleh oknum tertentu di DPRA, sebaiknya Pak Kadispora mengambil jalur hukum, laporkan ke kepolisian, agar masalahnya terungkap dan oknum tersebut diminta keterangan dan pertanggungjawabannya.

Saya sendiri sudah lama sekali tidak ketemu dengan Kadispora, terakhir ketemu waktu upacara Haornas (Hari Olahraga Nasional) di halaman kantor gubernur,” tulis Teuku Irwan Djohan.[]

Jubir KPA: Jangan Lagi Mengutip Upeti dengan Dalih Perjuangan

Jubir KPA: Jangan Lagi Mengutip Upeti dengan Dalih Perjuangan

BANDA ACEH – Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Mukhlis Abee, mengintruksikan mantan GAM di seluruh Aceh, terutama yang bernaung di bawah Komite Peralihan Aceh (KPA) agar tidak mengutip upeti dalam bentuk apapun dengan tujuan apapun, baik terkait dana desa maupun dana proyek-proyek pemerintah serta bisnis swasta.

Pernyataan ini disampaikan terkait dengan adanya dugaan pengutipan upeti atas dana desa oleh oknum mantan GAM di Aceh Utara.

“Pimpinan KPA pusat mengecam keras perbuatan tersebut,” kata Mukhlis Abee dalam siaran persnya, Jumat 9 Oktober 2015.

“Jangan lagi mengutip upeti atau pajak nanggroe dengan dalih perjuangan, apalagi mengatasnamakan anak yatim dan korban konflik. Pimpinan KPA tidak mentoleril jika ada oknum yang terbukti melakukan perbuatan tersebut dan pihak kepolisian tentu harus memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya lagi.

Kepada masyarakat Aceh, Mukhlis Abee juga menghimbau agar tidak perlu ragu melapor kepada pihak kepolisian apabila melihat dan mengetahui adanya praktek pungli atau upeti oleh siapapun, termasuk dilakukan oleh pihak mantan GAM.

“Kami juga mengintruksikan kepada pimpinan KPA wilayah (kabupaten dan kota) di seluruh Aceh agar mengawasi dan mengendalikan seluruh anggotanya sehingga tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan kebijakan KPA,” katanya. [] (mal)

Mesin ATM BRI Bireuen Dibobol Pencuri Pakai Sabun Cair

Mesin ATM BRI Bireuen Dibobol Pencuri Pakai Sabun Cair

BIREUEN — Anjungan tunai mandiri (ATM) BRI yang berada di pekarangan Penang Market di Jalan Listrik, Desa Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh, dibobol kawanan pencuri.

Belum diketahui pasti kapan ATM tersebut dibobol. Sebab, baru pada Jumat (9/10/2015) pagi, sekitar pukul 07.00 WIB, seorang nasabah yang hendak menggunakan fasilitas ATM terkaget-kaget menyaksikan kondisi mesin yang rusak.

Khaidir, anggota satpam BRI Cabang Bireuen, mengatakan, ia mendapat laporan kerusakan tersebut dari seorang nasabah pada pagi tadi, yang ia teruskan ke pihak kantor dan segera dilaporkan ke Polsek Kota Juang.

“Saya mendapat laporan sekitar pukul 07.20 WIB, yang langsung kami tindak lanjuti dengan melaporkannya ke mapolsek,” ungkap Khaidir.

Kapolsek Kota Juang AKP Marwansyah mengatakan kepada wartawan, Jumat, bahwa pihaknya sedang mengumpulkan seluruh bukti dan saksi.

Menurut dia, para pelaku tidak menggunakan mesin las untuk membobol mesin uang tersebut, tetapi melumurinya dengan sabun cair sebagaimana yang terlihat berceceran di TKP.

“Dari penyelidikan petugas, pintu brankas rusak, bahkan CCTV juga rusak parah karena dilumuri sabun cair,” kata Kapolsek.[] sumber: kompas.com

“Itu Bang Yan Habis dengan Anda, Duduk dengan Mualem”

“Itu Bang Yan Habis dengan Anda, Duduk dengan Mualem”

BANDA ACEH – Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan, Tarmizi Karim, mengaku mendapat banyak telepon usai Sofyan Dawood bertemu dengan Muzakir Manaf.

Hal ini disampaikan Tarmizi Karim kepada portalsatu.com di Warkop 3 In I Kota Banda Aceh, Kamis 8 Oktober 2015.

“Banyak juga yang menanyakan ke saya; Itu Bang Yan habis duduk dengan Anda, duduk dengan Mualem,” kata Tarmizi Karim yang mengulang pertanyaan warga Aceh kepada dirinya.

Katanya, pertanyaan tersebut rata-rata disampaikan warga Aceh yang menjadi pendukung dirinya untuk maju di Pilkada 2017.

“Kalau saya berpikirnya begini, itulah yang dilakukan komunikasi politik. Yang dia inginkan adalah tokoh-tokoh yang bagus membangun Aceh. Bukan berarti duduk dengan Mualem, mendukung Mualem kan?” kata Tarmizi Karim.

“Dia duduk dengan saya, bukan berarti saya satu-satunya. Demikian juga saat Bang Yan duduk dan bertemu dengan Mualem, bukan berarti meninggalkan saya,” ujar mantan Bupati Aceh Utara ini lagi. [] (mal)

Tarmizi Karim Mengaku Tak Pernah Menjanjikan Apapun untuk Sofyan Dawood

Tarmizi Karim Mengaku Tak Pernah Menjanjikan Apapun untuk Sofyan Dawood

BANDA ACEH – Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan, Tarmizi A. Karim, mengaku tak pernah menjanjikan apapun kepada Sofyan Dawood sehingga sosok tersebut mendukungnya. Hal ini diungkapkan Tarmizi Karim kepada portalsatu.com di Warkop 3 In 1, Kamis siang, 8 Oktober 2015.

“Saya tidak menjanjikan apapun dengan dia,” kata Tarmizi Karim.

Sebelumnya, Tarmizi A. Karim juga mengaku tetap akan maju sebagai calon gubernur Aceh di Pilkada 2017.

“Oh, iya (maju-red),” kata Tarmizi Karim.

Untuk itu, Tarmizi Karim mengaku sudah menjalin komunikasi politik dengan sejumlah partai lokal dan nasional.

“Oh, saya punya link, baik di lokal maupun nasional terkait partai tadi dan dalam politik tadi, kita kan melakukan komunikasi politik,” kata mantan Bupati Aceh Utara ini. [] (mal)

Diisukan Gandeng Kader NasDem Sebagai Wakil, Ini Kata Tarmizi Karim

Diisukan Gandeng Kader NasDem Sebagai Wakil, Ini Kata Tarmizi Karim

BANDA ACEH – Pejabat Gubernur (Pj) Kalimantan Selatan, Tarmizi A. Karim, mengaku tetap akan maju sebagai calon Gubernur Aceh di Pilkada 2017. Namun soal calon wakilnya, Tarmizi Karim masih merahasiakannya.

“Saya begini. Saya katakan bahwa semua partai-partai nasional kita lakukan pendekatan-pendekatan. Walaupun saya orang dalam birokrasi. Tentu saya bermain dalam etika dan aturan yang ada,” kata Tarmizi Karim kepada portalsatu.com di Warkop 3 In 1, Kota Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015.

“Saya memegang dua-dua itu. Pertama, memegang posisi saya sebagai pejabat. Yang kedua, etika-etika tadi. Saya punya pimpinan, sebagai staf Kemendagri, misalnya. Saya kan enggak bisa mengungkapkan apa saja,” kata mantan Bupati Aceh Utara ini.

Saat ditanya soal isu bahwa calon wakilnya adalah kader Partai NasDem Aceh, Tarmizi Karim berkomentar singkat.

“Itu belum,” kata Tarmizi Karim. [] (mal)

Tarmizi Karim Tetap Bakal Maju di Pilkada Aceh 2017

Tarmizi Karim Tetap Bakal Maju di Pilkada Aceh 2017

BANDA ACEH – Pejabat Gubernur (Pj) Kalimantan Selatan, Tarmizi A. Karim, mengaku tetap akan maju sebagai calon gubernur Aceh di Pilkada 2017. Hal ini diungkapkan Tarmizi Karim kepada portalsatu.com di Warkop 3 In 1, Kota Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015.

“Oh, iya (maju-red),” kata Tarmizi Karim.

Untuk itu, Tarmizi Karim mengaku sudah menjalin komunikasi politik dengan sejumlah partai lokal dan nasional.

“Oh, saya punya link, baik di lokal maupun nasional terkait partai tadi dan dalam politik tadi, kita kan melakukan komunikasi politik,” kata mantan Bupati Aceh Utara ini.

Namun Tarmizi Karim masih merahasiakan dari partai politik mana dirinya bakal mencalonkan diri sebagai Cagub Aceh. “Itu belum,” kata Tarmizi Karim. [] (mal)

[Wawancara] Mendagri: Gubernur Harus Mengamankan Kebijakan Pusat di Aceh

[Wawancara] Mendagri: Gubernur Harus Mengamankan Kebijakan Pusat di Aceh

MENTERI Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyempatkan diri ngopi di 3 In 1, Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015. Ia ditemani sejumlah stafnya, mantan anggota DPR RI asal Aceh Marzuki Daod, serta Pj. Gubernur Kalimantan Selatan Tarmizi A. Karim.

Di sela-sela ngopi tersebut, Mendagri menyempatkan diri diwawancarai  wartawan portalsatu.com, Murdani Abdullah. Topik pembicaraan mulai dari persoalan APBA hingga Qanun Wali Nanggroe yang tak kunjung ada kejelasannya di Pemerintah Pusat.

Berikut petikan hasil wawancara tersebut:

Bagaimana Anda melihat serapan APBD Aceh 2015 yang cenderung lamban?

Saya sudah bertemu dengan Gubernur Aceh terkait pencapaian serapan APBA 2015. Gubernur mengaku cukup optimis jika realisasi bisa mencapai 80 persen hingga akhir tahun nanti. Kita hargai. Namun, nanti kita juga akan melakukan evaluasi kembali di akhir tahun.

Pengesahan APBD Aceh cenderung terlambat setiap tahun. Tahun lalu ada teguran. Kalau terlambat tahun ini, apakah ada sanksi?

Kita meminta ini tidak terulang, terutama untuk APBA 2016.

Nanti kita bahas lagi. Masalah sanksi itu dari Kementerian Keuangan.

DPR Aceh pernah konsultasi soal pembentukan Rancangan Qanun Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Apa komentar Anda?

Kita tak mempermasalahkan Rancangan Qanun Badan Reintegrasi Aceh yang sedang dibahas DPR Aceh asal Raqan itu sesuai dengan MoU Helsinki dan UUPA.

Pada prinsipnya Pemerintah Pusat mengakui aturan baku di Aceh, MoU dan UUPA. Ada hal-hal yang jadi (kewenangan Pusat-red) dan hal-hal yang diatur dalam MoU, tidak masalah.

Itu (Raqan BRA-red) kita hargai dan kita hormati. Itu aja persoalannya, simple. Dengan kekhususannya, dengan MoU Helsinki, beberapa Perda (qanun-red) yang menjadi kewenangan DPRD (DPRA-red) saya kira tidak ada masalah.

(Wawancara sempat terputus beberapa menit karena ada warga yang meminta foto bareng dengan Mendagri)

Artinya Anda mendukung?

Pemerintah Pusat pada prinsipnya menghargai kekhususan Aceh yang tercantum dalam UUPA dan MoU Helsinki.

Kitab sucinya Aceh kan, MoU Helsinki.

Kalau soal Qanun Bendera Aceh bagaimana?

(Mendagri menjawab sambil berdiri. Rombongan menuju ke mobil dan hendak meninggalkan Warkop 3 In 1)

Kalau bendera pada prinsipnya harus tunggal. Sebagai bagian dari negara, ya merah putih. Harus tetap merah putih.

Gubernur sebagai bagian dari Pemerintah Pusat di Aceh harus menyelesaikan polemik bendera Aceh. Gubernur harus mengamankan kebijakan Pemerintah Pusat di Aceh.

Soal rencana DPRD Aceh membahas Raqan KKR bagaimana?

Akan kita kaji dulu. Itu belum diajukan (Raqan KKR). Nanti (kalau diajukan-red) akan kita kaji dulu.

Kalau soal Qanun Wali Nanggroe bagaimana kejelasannya di tingkat Pusat?

Itu panjang ceritanya. Tunggu saja ending ceritanya ya. (Mendagri tertawa)

Foto: Mendagri.@ Republika

Ditanya Soal Bendera Aceh, Mendagri: Prinsipnya Tetap Harus Tunggal

Ditanya Soal Bendera Aceh, Mendagri: Prinsipnya Tetap Harus Tunggal

BANDA ACEHMenteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan bendera di Indonesia harus tetap tunggal atau merah putih.

Tjahjo Kumolo menyatakan itu saat wartawan portalsatu.com menanyakan bagaimana pengakuan pemerintah pusat terkait Qanun tentang Bendera Aceh, dalam wawancara di Warung Kopi 3 In 1, Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015, siang.

“Kalau bendera pada prinsipnya harus tunggal. Sebagai bagian dari negara, ya merah putih. Harus tetap merah putih,” kata Tjahjo Kumolo.

Terkait hal ini, kata Mendagri, gubernur bagian dari pemerintah pusat di Aceh harus menyelesaikan polemik bendera tersebut. Gubernur harus mengamankan kebijakan pemerintah pusat di Aceh.

Sebelumnya, Mendagri mengatakan tak mempermasalahkan Rancangan Qanun (Raqan) Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang sedang dibahas DPR Aceh. Asal, kata Mendagri, Raqan itu sesuai dengan MoU Helsinki dan UUPA.

“Pada prinsipnya pemerintah pusat mengakui aturan baku di Aceh. MoU dan UUPA. Ada hal-hal yang jadi (kewenangan pusat-red) dan hal-hal yang diatur dalam MoU, tidak masalah,” kata Tjahjo Kumolo.

“Itu (Raqan BRA-red) kita hargai dan kita hormati. Itu aja persoalannya, simple. Dengan kekhususannya, dengan MoU Helsinki, beberapan Perda (qanun-red) yang menjadi kewenangan DPRD (DPRA-red) saya kira tidak ada masalah,” ujarnya lagi. [] (mal)

Selundupkan Sabu, Dua Ibu Rumah Tangga Asal Aceh Ditangkap di Jakarta

Selundupkan Sabu, Dua Ibu Rumah Tangga Asal Aceh Ditangkap di Jakarta

JAKARTA – AP (33) dan AH (30) yang merupakan kakak beradik asal Aceh ini harus mendekam di penjara Polres Jakarta Barat. Keduanya ditangkap saat sedang membawa 1 kilo sabu di wilayah Tangerang.

Menurut KBO Narkoba Polres Jakarta Barat, AKP Alrasyidin Fajri, keduanya ditangkap berdasarkan hasil penggerebekan di depan sebuah hotel di kawasan Benda Kerep, Tangerang. Keduanya berhasil membawa 1 kilogram sabu lewat Bandara Soekarno Hatta.

“Pelaku bisa lolos dari sistem pengamanan bandara setelah berhasil menyembunyikan sabu melalui konde rambut yang disumpal oleh kerudung dan lipatan kemben yang disimpan dalam perut. Dari tangan keduanya kami berhasil mengamankan 1 Kg sabu,” terang Fajri, Kamis (8/10/2015).

Awal mula penangkapan berdasarkan laporan warga yang mengatakan di kawasannya kerap dijadikan sarang narkoba oleh sejumlah orang. Mendapati hal itu, Unit narkoba di bawah pimpinan Kasubnit 1 tim 2 Narkoba Polres Jakbar, Ipda Subartoyo langsung melakukan investigasi dan penelusuran terhadap informasi tersebut.

“Hasilnya, kami mencurigai dua orang yang tengah hilir mudik di depan hotel. Setelah yakin, kami langsung menggerebek keduanya,” terang Fajri.

Upaya pengembangan terhadap jaringan ini pun sempat dilakukan Satuan Narkoba pasca ketangkepnya wanita asal Aceh ini. Melalui sedikitnya informasi, anggota narkoba pun berangkat ke Surabaya untuk mencari seorang pelaku bernama Babe yang diduga menjadi penyelundup sabu itu.

“Kami juga tengah memburu satu pelaku lain yang kabur saat penggrebekan itu,” jelas Fajri.

Atas perbuatannya, kedua ibu beranak dua inipun terjerat dengan pasal 114 UU no 35 tahun 2009 tentang narkoba dan terancam hukuman penjara di atas 12 tahun. | sumber: detik.com