Category: Editorial

Penyambutan ‘Pagar Manusia’ di Bandara SIM

Penyambutan ‘Pagar Manusia’ di Bandara SIM

SELURUH pejabat Aceh beramai-ramai menjemput kepulangan Gubernur Aceh Zaini Abdullah dari tanah suci di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Rabu 7 Oktober 2015.

Di Bandara SIM, mereka membentuk ‘pagar manusia’ demi bisa menyapa, terlihat serta bersalaman dengan Gubernur Aceh.

Mereka meninggalkan aktivitas kantor serta kepentingan public. Mereka melupakan sejenak kondisi serapan APBA 2015 untuk menyapa orang nomor satu di Aceh saat ini.

Beberapa kepala SKPA bahkan menjemput langsung ke Jakarta sejak Senin awal pekan lalu.

Respon dari pejabat Aceh ini sebenarnya sangat berlebihan dan menggelikan hati. Karena, mereka sebenarnya masih bisa berjumpa dengan Gubernur Zaini pada hari-hari lainnya, atau bersalaman saat upacara peusijuek di pendopo Aceh.

Ada banyak argument serta persepsi yang muncul saat melihat pejabat Aceh berdesak-desakan dan membentuk ‘pagar manusia’ di Bandara SIM demi menyambut Gubernur Aceh.

Di media social, hal ini juga jadi pembicaraan serius. Sorotan paling banyak tentu hal yang bersikap negative. Bukan untuk gubernur, tetapi untuk para pejabat itu sendiri.

Kita yakin, gubernur Aceh sendiri tak ingin penyambutan ‘semeriah’ seperti kemarin. Ini karena, gubernur baru pulang dari ibadah haji serta bukan dari turnamen ‘hidup mati’ atau medan peperangan.

Gubernur memilih para pembantunya di SKPA tentu bukan hanya untuk disambut meriah seperti kemarin. Gubernur melantik mereka untuk bekerja yang hasil kerja hari ini masih sangat mengecewakan.

Maka kita berharap, setelah istirahat nanti, sudah semestinya Gubernur Aceh memikir ulang penempatan pejabat di SKPA. Gubernur harus benar-benar jeli dalam menempatkan pejabat baru, agar yang dilantik nanti adalah pejabat yang mau bekerja serta bukan pejabat yang hanya pandai cari muka serta menjilat.

Selamatkan Anak Aceh!

Selamatkan Anak Aceh!

KEMARIN, para aktivis Aceh mengadakan aksi damai untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap kasus-kasus yang menimpa anak. Hal ini dilakukan para aktivis setelah maraknya kasus kekerasan yang menimpa anak-anak Aceh di 2015 ini.

Teranyar pada September ada tiga kasus yang melibatkan anak-anak sebagai korban atau pun pelaku kekerasan. Selain itu ada juga kasus pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan di tengah Aceh memberlakukan syariat Islam.

Beberapa pakar menyebutkan kasus kekerasan terhadap anak disebabkan oleh kurang pedulinya lingkungan pada masa pertumbuhan sang anak. Hal ini menyebabkan anak-anak berada di luar kontrol pihak keluarga. Selain itu, warga yang ada di lingkungan tertentu juga mulai tidak memperdulikan sikap seseorang anak. Apakah dia cenderung pendiam, kerap menangis atau melakukan hal-hal yang tidak wajar dilakukan oleh seorang anak.

Ada beberapa faktor penentu yang menyebabkan kasus kekerasan terhadap anak di Aceh meningkat. Salah satunya adalah pesatnya tayangan-tayangan hiburan ataupun siaran televisi yang tidak mendidik. Selain itu, faktor lainnya yang menyebabkan kasus kekerasan terhadap anak meningkat adalah faktor kesenjangan sosial penduduk.

Tingginya angka pengangguran dan tingginya biaya hidup terkadang membuat sikap seorang ayah atau ibu menjadi tidak terkontrol. Akibatnya marak diberitakan di media soal perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan dan perampokan yang turut mempengaruhi psikologis seorang anak di lingkungan tersebut.

Hal ini diperparah dengan perilaku orang-orang dewasa yang menganggur, dan memberikan contoh buruk bagi kehidupan seorang anak. Di sisi lain, lembaga pendidikan juga menjadi faktor penentu membentuk karakter seorang anak atau turut mengontrol kehidupan sosial si anak selama proses belajar mengajar.

Namun ada juga para pihak yang menyebutkan saat ini banyak guru yang tidak lagi memerhatikan hal itu. Guru sekarang disebut-sebut lebih disibukkan dengan target jam belajar untuk mengejar sertifikasi. Akibatnya guru tidak lagi menjadi pendidik seperti pada periode-periode sebelumnya.

Sudah saatnya Pemerintah Aceh menyikapi meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak ini dengan serius. Gubernur Aceh maupun wakilnya harus menjadikan hal ini sebagai prioritas kerja mereka di paruh akhir kepemimpinannya.

Anak Aceh adalah masa depan daerah Aceh. Menyelamatkan mereka adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Namun dalam hal ini, Pemerintah Aceh memiliki tanggung jawab besar untuk menjawab hal tersebut. Jika tidak, Aceh akan kehilangan satu generasi di masa mendatang.[]

Mari Bekerja dengan Hati

Mari Bekerja dengan Hati

PRILAKU PNS yang berkantor di warung kopi saat jam dinas masih susah dihilangkan di Aceh. Lihat saja, usai Idul Adha, PNS yang berkantor di Warkop masih dengan mudah kita temui.

Seluruh warung kopi di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar dipadati oleh PNS, terutama saat jam dinas. Mereka datang ke Warkop dengan berpakaian PNS, termasuk hari ini. Padahal, larangan, himbauan serta kecaman sering kali muncul di media massa serta media sosial.

Hobi berkantor di Warkop baru hilang jika adanya razia dari Satpol PP Aceh seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun usai razia berlalu, penyakit PNS yang suka berkantor di Warkop saat jam dinas kembali kambuh.

Ini membuktikan bahwa para ‘pelayan rakyat’ kita ini belum bekerja dengan hati. Para PNS nakal ini masih beranggapan bahwa datang ke kantor adalah rutinitas biasa serta bukan persoalan moral. Bekerja tidak bekerja, mereka tetap menerima gaji di awal bulan. Padahal, mereka lupa bahwa gaji berasal dari pajak yang dibayar masyarakat.

Belum lagi ditambah jadwal jemput istri dan anak serta rutinitas keluarga lainnya. Sedangkan yang bekerja di kantor adalah para honorer yang gajinya masih sangat minim.

Inilah juga yang menyebabkan realisasi APBA masih sangat minim di akhir tahun ini. Sayangnya, belum ada tindakan apapun dari pemerintah kita terkait kebiasaan buruk para PNS ini.

Para pemimpin di Aceh sudah menganggap kebiasaan buruk ini sebagai sebuah prilaku biasa atau prilaku ‘jamaah’ PNS yang sudah ‘dimanfaatkan’. Bisa saja ini juga terjadi karena atasan dan bawahan sama-sama hobi nongkrong di warung kopi saat jam kerja.

Keadaan ini sangat kita sesalkan. Dengan kondisi Aceh hari ini, sangat sulit menemukan PNS yang benar-benar memposisikan diri sebagai pelayan rakyat, bersikap ramah terhadap masyarakat yang berkunjung, serta memiliki beban moral yang besar saat program rakyat gagal dilaksanakan.

Semestinya, keadaan ini bisa diubah jika para “pelayan rakyat” ini benar-benar bekerja dengan hati. Bekerja tulus untuk rakyat sesuai dengan janji mereka ketika mulai berstatus PNS. []

Bersatunya Mantan Kombatan GAM, Bisakah?

Bersatunya Mantan Kombatan GAM, Bisakah?

SOFYAN Dawood dan Mualem kembali bertatap muka di Warung Musleni Tomyan, Peuniti, Kota Banda Aceh, Kamis malam, 1 Oktober 2015. Keduanya mengisyaratkan sinyal bakal kembali rujuk setelah sempat berseteru pada pilkada 2012 dan Pileg 2014.

Sikap politik yang ditunjukan oleh mantan petinggi GAM ini patut diapresiasi. Pasalnya, kedewasaan politiklah yang dianggap mampu menyatukan kedua sosok yang cukup disegani saat Aceh masih berkonflik ini.

Kita tahu bahwa Aceh hari ini mendapat banyak tantangan dalam hal pembangunan. Salah satunya, belum tuntasnya semua keistimewaan Aceh sebagaimana yang diatur dalam MoU Helsinki.

Keadaan ini kemudian diperparah dengan ‘rusaknya’ Aceh dari dalam. Antar sesama mantan ekskombatan bertikai sehingga posisi Aceh tak lagi mendapat tempat istimewa di mata pemerintahan pusat.

Aceh sudah dianggap sama seperti provinsi lainnya sehingga beragam keistimewaan yang harus dimiliki tersendat hingga kini.

Pembangunan Aceh juga terganggu dengan tingginya angka kriminalitas. Akhirnya, pemerintah Aceh yang saat ini dikendalikan oleh mantan kombatan tidak bisa berbuat apapun.

Ibarat gunung es, sorotan negative yang ditunjukan oleh masyarakat terhadap pemimpin Aceh hari ini, sebenarnya berawal dari akal masalah yang sama. Persoalan tersebut adalah ekskombatan GAM selaku pihak yang terlibat dalam MoU Helsinki tak lagi kompak dan menuntut haknya ke Pemerintah Pusat.

Makanya, isyarat rujuk yang ditunjukan oleh Sofyan Dawood dan Mualem, memberi angin segar bagi seluruh rakyat Aceh. Momen ini telah lama dinanti-nantikan.

Kita berharap rekonsiliasi bisa berlangsung di Aceh, dan tak hanya sebatas antara Sofyan Dawood dengan Mualem. Rekonsiliasi harus juga terjadi di seluruh kabupaten kota, serta Sofyan Dawood dan Mualem menjadi penggerak utama.

Pemimpin dan Politisi Teroris?

Pemimpin dan Politisi Teroris?

MEDIA kemarin banyak menulis tentang teroris. Teroris yang dimaknai sebagai pelaku teror fisik. Pelaku kekerasan atas nama keyakinan dan sasarannya yang belum tentu bersalah.

Ini mungkin terorisme yang dipahami secara letterlex oleh masyarakat umum. Tapi benarkan hanya sebatas itu?

Benarkah seharfiah itu kita memaknai terorisme atau negera sedang mempersempit makna teror itu? Bagaimana dengan teror para pemimpin dan politisi kita? Teror kehidupan kita.

Tiap hari mereka meneror ruang privat kita atas nama aturan dan tetek bengek lainnya. Kita tertekan atas kondisi yang mereka ciptakan.

Bila tetoris yang kita pahami saat ini rela menderita, bahkan rela mati demi keyakinannya. Ini beda dengan teror yang dilakukan para politisi kepada kita. Mereka meneror kita dengan aturan. Mereka laksana pisau. Bisa melukai kita tapi takkan melukai dirinya. Mereka bahkan langsung untung dengan meneror pemilihnya. Meneror dengan segala yang kita berikan atas fasilitas dari rakyat.

Lihat saat ini bagaimana kita rakyat diteror untuk manut dan taat. Sementara mereka mengambil hak kita. Mencuri hak hak kita atas alasan mereka buat sendiri. Mereka meneror kita dengan pernyataan bohong. Dengan retorika yang penuh tipu daya. Para pemimpin atau politisi yang tak jujur. Yang tidak sesuai perkataan dengan perbuatan. Mengingkari sumpah dan ikrar mereka. Merekalah sesungguhnya teroris itu.

Lihatlah bagaimana mereka mengelola uang kita. Bagaimana mereka berfoya-foya. Bagaimana buruknya kinerja mereka. Semua keburukan itu rakyatlah korbannya.

Rakyat tidak mendapat hak haknya. Rakyat terkebiri. Rakyat makan setengah perut. Mereka makan sampai amat kenyang sehingga lebih banyak tidurnya.

Lihat saja legislatif kita. Ukurlah kinerja sesuai tupoksi mereka. Berapa banyak produk legislasi yang sudah mereka hasilkan. Berapa banyak tugas pengawasan yang sudah berhasil mereka lakukan? Bagaimana tugas budgeting mereka? Apakah sudah berpihak rakyat?

Begitu juga para pimpinan pemerintah. Apakah yang sudah mereka lakukan untuk rakyat? Lihat saja kinerja pemerintahan. Anggaran berlimpah hanya menjadi ajang empuk cari rente. Pelayanan publik tak lebih retorika. Semua itu apakah tidak tergolong dalam teror? Sehingga pelakunya layak kita sebut teroris? []

Siapa Teroris Itu?

Siapa Teroris Itu?

KEMARIN, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menggelar seminar terkait terorisme. Salah satunya peran besar dunia maya dalam mempengaruhi dan merekrut pemuda masuk dalam jejaring terorisme.

Pelaksanaan seminar ini tentu bukan tanpa sebab. Apalagi kegiatan tersebut dilaksanakan oleh badan nasional yang selama ini intens menangani permasalahan terorisme. Pertanyaannya kenapa seminar terorisme ini dilaksanakan di Aceh? Apakah di Aceh sudah ada gejala-gejala muncul dan berkembangnya gerakan-gerakan teror tersebut?

Jika menilisik catatan sejarah, apa yang dikhawatirkan ini bisa saja terjadi. Pasalnya usia perdamaian Aceh sudah masuk satu dekade. Artinya, kekhawatiran muncul gerakan bersenjata baru di Aceh mulai mencuat.

Lalu apakah gerakan bersenjata yang dikhawatirkan tersebut masuk dalam kategori terorisme? Ingat, di Aceh saat ini masih ada sekelompok orang yang menentang  Pemerintah Aceh seraya memanggul senjata: Din Minimi Cs. Jadi apakah komplotan ini masuk dalam kategori teroris?

Menjawab hal tersebut, kita patut mencari definisi terorisme agar semua menjadi jelas adanya. Pasal 14 ayat 1 The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act, 1984, menyebutkan, terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear.”

Jika diartikan secara sederhana, terorisme berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk setiap penggunaan kekerasan untuk tujuan menempatkan publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

Artinya, kegiatan terorisme tersebut mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya.

Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidak percayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk menaati kehendak pelaku teror.

Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus, atau dapat dikatakan lebih sebagai psy-war.

Sejauh ini belum ada batasan yang baku untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan terorisme. Akibatnya banyak pihak yang menjadi salah kaprah dalam mengartikan dan mengenal terorisme tersebut. Sebut saja di antara mereka seperti penduduk Eropa dan Amerika.

Meskipun telah masuk dalam daftar negara-negara maju, orang Amerika khususnya, belum sepenuhnya mengetahui apa sebenarnya terorisme tersebut. Mereka kerap curiga, menduga, dan bahkan memvonis muslim taat sebagai teroris.

Propaganda ini tentu saja terus digalakkan hingga akhirnya mewabah ke Indonesia. Sehingga kita menyaksikan aparat penegak hukum di Indonesia yang kerap menangkap muslim-muslim terduga teroris seperti di Pulau Jawa atau Sulawesi. Meskipun ada di antara mereka yang benar-benar terlibat, dan ada pula yang hanya menjadi tumbal.

Nah, apakah penjabaran terorisme seperti itu kini sudah menggejala ke Aceh? Ada beberapa kemungkinan yang bisa diprediksikan dalam hal ini. Pertama, eksisnya komplotan bersenjata Din Minimi. Kekhawatiran kedua adalah adanya pergesekan pemikiran (ada yang menyebutnya khilafiah) antara Salafi-Wahabi dengan Ahlussunnah wal jamaah di Aceh. Sementara faktor ketiga adalah masuknya tahun 2016 sebagai tahun perjalanan menuju pemilihan kepala daerah di Aceh.

Ketiga faktor ini bisa menjadi alasan munculnya kekhawatiran dari para pihak tentang bakal atau sudah berkembangnya terorisme di Aceh.

Kita berharap Aceh tetap aman. Kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu setidaknya bisa ditepis jauh. Apalagi seperti disampaikan oleh Kasdam Iskandar Muda kemarin bahwa orang-orang di Aceh saat ini sebenarnya sudah sadar dan bahkan bosan dengan konflik serta radikalisme. Jikapun ada yang mengkritisi pemerintah, baik Pemerintah Aceh dan Jakarta, bukan berarti mereka adalah teroris. Jikapun ada para pihak yang mempertahankan aqidah agama untuk tetap sesuai dengan sunnah dan firman-Nya, bukan berarti mereka adalah radikalis.

Sebagai salah satu bangsa yang berperadaban tinggi, kita harus cerdas menyikapi hal ini. Kita tentu tidak ingin darah kembali tertumpah di Aceh, Indonesia. Kita tentu tidak ingin kekerasan bersenjata kembali melanda Aceh. Kita semua pasti ingin damai agar bisa membangun Aceh menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih bermartabat.[]

SKPA Berapor Merah, Apa Solusinya?

SKPA Berapor Merah, Apa Solusinya?

LIBUR Idul Adha telah usai. Sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) kembali aktif masuk kantor sejak beberapa hari lalu. Namun laporan P2K masih menunjukan adanya SKPA berapor merah.

Ini menunjukan SKPA ini belum adanya pembaikan kinerja. Hingga 28 September 2015, realisasi fisik secara keseluruhan masih 45, 9 persen. Dua SKPA seperti Bina Marga dan Dinas Pengairan Aceh juga masih berstatus merah. Serapan anggarannya masih sekitar 23 persen. Laporan ini sangat memilukan. Dimana kita ketahui, masa anggaran hanya sekitar beberapa bulan lagi.

Demikian juga dengan enam SKPA berapor kuning. Kinerja mereka masih jauh dari kata memuaskan. Berapor kuning bukan berarti lebih baik.

Makanya, gubernur dan wakil gubernur perlu memberikan teguran keras kepada para pejabat Aceh yang masih berkinerja lemah ini. Para pemimpin di SKPA berapor merah dan kuning ini perlu dipanggil untuk diminta pertanggungjawaban kinerjanya.

Demikian juga dengan anggota DPR Aceh, mereka harus memaksimalkan fungsi pengawasan untuk memacu kinerja SKPA ini.

Jangan sampai, pemimpin Aceh, baik gubernur dan wakil gubernur, justru diam melihat kinerja lelet para bawahannya ini.

Baik buruknya pemerintahan periode ini, akan ditentukan dengan terobosan yang ditempuh dalam dua tahun terakhir ini. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana yang kita ketahui, tak ada terobosan yang berarti.

Gubernur dan wakil gubernur, perlu memacu kinerja SKPA agar menghasilkan bukti nyata bagi masyarakat. Jika memang pejabat SKPA berapor merah dan kuning tak bisa mengikuti ritme kerja pemerintahan saat ini, maka sudah sepantasnya untuk diganti.

Jangan sampai, diamnya pemimpin Aceh saat ini justru dianggap enteng oleh para pejabat di SKPA setempat. Imbasnya, mereka hanya akan bekerja standar dan biasa. Akhirnya, rakyatlah yang sengsara. []

Dukungan Semu

Dukungan Semu

Pernyataan Muntasir Hamid di media ini tentang dukungan Golkar kubu ARB kepada Mualem kemarin, benarkah?

Begitu juga pemberitaan soal dukungan Parnas lain atas pernyataan Mualem untuk memilih wakil dari Parnas. Banyak petinggi Parnas menyatakan hal yang sama. Bahkan pernyataan pernyataan itu cenderung lebai. Tidak konstektual,lips servis dan mengada-ada. Politik bukanlah tentang pernyataan elit politik. Politik kekuasaan adalah sesuatu yang konstektual. Mengikuti keadaan dan real pada kepentingan.

Saat ini para Parnas hanya sedang melakukan “tender” dan prosesnya amat panjang. Orang orang di sekitar Mualem harus sadar. Jangan sampai kehabisan nafas ketika permainan real nantinya. Pernyataan Golkar kubu ARB lebih terkesan “bloe gaseh”. Mereka sedang butuh dukungan untuk merebut kekuasaan di Aceh, terutama kekuasaan di DPRA terkait PAW sejumlah anggota dewan.

Tulisan ini tidak untuk berpihak salah satu pihak. Tapi elit Aceh terutama para pendukung mualem tidak terkecoh. Sebab bohong bila politisi cuma punya syahwat politik sesaat. Mereka pasti akan selalu mencari celah apapun untuk terus merebut kuasa. Pilkada masih lumayan lama. Dalam rentang waktu itu keadaan sangat dinamis.

Apa yang hari ini mereka nyatakan,tidak akan menjadi patron seterusnya. Politik adalah kepentingan. Pada akhirnya mereka tetap memilih apa yang paling menguntungkan bagi mereka sesuai dengan event politik itu dan tidak haram bagi politisi berbalik arah ketika kepentingan mereka ada yang lebih menguntungkan.

Dukungan banyak pihak ke Mualem saat ini memang bagus. Ada trust yang terbangun dengan isu isu itu. Jelas keuntungan untuk saat ini. Pihak lawan juga makin banyak berpikir. Tapi juga bagi partai pendukung saat ini juga amat menguntungkan. Disamping untuk politik kekuasaan dan politik anggaran saat ini. Bagi mereka juga amat bernilai untuk para pihak yang ingin menggunakan perahu mereka. Jelas mereka akan menawar tinggi. Sebab mereka akan menawar selaku “dara baro yang ingin dipinang banyak orang. Makanya tidak ada kepastian antara hari ini dengan esok. Oleh karenanya bagi Partai Aceh atau Mualem, dukungan ini harus dilihat multi tafsir. Jangan sampai terbuai. Sehingga kerja kerja politik menjadi lemah.

Saat ini selaku penguasa PA punya banyak pekerjaan rumah. Kegagalan kegagalan inplementasi janji politik berbahaya bagi elektabilitas partai dan calon yang diusung. Konon lagi dengan sikap gubernur “meusipak keunue droe”. Keadaan ini membuat rumit keadaan. Publik melihat gubernur selaku petinggi partai. Sehingga kegagalan beliau juga akan berimbas kepada partai. Bagi Mualem selaku calon yang digadang-gadangkan. Butuh kemampuan membaca ritme politik yang ada. Beliau harus keluar dari kesalahan rejim ini. Sebab beliau adalah wakil gubernur. Saat ini memang tdk ada calon lain sekuat beliau. Tapi ingat para pesaing juga tidak akan menerima saja keadaan ini. Mereka bisa saja berupaya untuk menyainginya.

Saat ini secara presentasi kekuasaan PA hanya mengusai kurang 40 persen suara di DPRA. Ini menunjukkan PA bukan mayoritas. Akan sangat bahaya bila Parnas bersatu dan memunculkan satu paket calon. Mualem bisa saja kalah. Walaupun kemungkinan itu amat kecil. Tapi semua bisa saja terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin. Bilapun dukungan Parnas saat ini adalah real,apakah itu juga tanpa “mahar”? Tanpa konsensi? Bagaimana para partai membangun konsensus. Bagaimana mereka dari banyak partai sepakat untuk mengusung hanya satu calon wakil? Inikan hitungan yang rumit. Kalkulasinya tidak akan ketemu cuma dengan pernyataan. Semua pasti rebutan.

Terus bila Mualem yang menentukan apakah mereka legowo? Situasi ini harus di hitung dengan cermat oleh para orang dekat Mualem. Bagi partai ajang pesta demokrasi akan jadi ajang konslidasi walaupun mereka tahu akan kalah. Artinya bila ada yang berani bayar mahal,dipastikan mereka akan maju. Minimal mereka bisa berkontribusi untuk merawat para kader. Merawat jaringan partai.

Bila sudah begini uang lah yang berbicara. Bukan mulut manis. Bukan pernyataan pernyataan berbusa. Tapi siapa “wani piro” kata orang seberang. []

Bodohkah Kita?

Bodohkah Kita?

Bak meurak dicong bak bak murong dicot,bungong jeumpa got Kalhueh tak tanda, rab jeut keu atra ka dijok le gob,soe yang han meuhob ci cuba kira.

September ini menjadi bulan yang suram bagi Aceh. Sejumlah sumur “seureudok” gas di Aceh dialihkan kepemilikan tanpa keterlibatan pemerintah Aceh.

Selanjutnya konsensi blok Pase yang telah sepenuhnya di serahkan oleh pemerintah pusat ke Aceh, juga diperjual belikan oleh kontraktor bagi hasil juga tanpa kita tahu.

Dalam kasus Aceh mengalami kisah yang amat tragis. Pasalnya sejak di serahkan Aceh belum dapat apapun. Tapi sang kontraktor sudah memperdagangkan konsensi itu. Triangle sudah menjual milik kita. Artinya kemarin ketika pemerintah Aceh menyerahkan kelola sumur itu ke mereka. Nyatanya mereka bukan mengelolanya,tapi malah menjual.

Betapa tragisnya nasib kita. Ketika harta yang kita miliki,belum kita nikmati. Malah orang lain sudah mendapat untung dengan menjual punya kita. Apakah ini salah?

Dalam perdagangan modren ini tidak salah. Tapi ini benar benar menunjukkan kebodohan yang nyata bagi kita. Bagaimana mungkin harta kita malah diperjualbelikan oleh orang lain. Sedangkan kita menyerahkan ke mereka untuk diusahakan serta bukan untuk diperjual belikan. Dimanakah kesalahan kita sehingga bisa” dicok suep” oleh orang lain. Beberapa tahun lalu Triangle sudah melobi pemerintah Aceh untuk mendapat konsensi mengurus sumur gas tua itu. Awalnya isu yang beredar Pemerintah Aceh menolak perusahaan miskin ini. Belakangan juga beredar kabar bahwa mereka melakukan lobi via keluarga gubernur. Akhirnya beberapa bulan lalu mereka mendapatkan “boh manok mirah” itu.

Namun sejak konsensi mereka terima mereka gagal menyetor kewajiban pemerintah pusat. Sehingga operasional perusahaan inipun senin kamis. Belakangan malah mereka menerbitkan pengumuman via bursa Australia bahwa mereka menjual konsensi itu ke perusahaan Indonesia. Acehpun “dipasoe lam si token bulut.”

Bodohkah kita? Kalau iya maka perlu kita kerucutkan. Siapa sebenarnya yang amat bodoh? Maka patut di duga pemegang otoritas pemerintah Aceh lah yang perlu persalahkan. Kebodohan mereka mempermalukan dan menghambat kemajuan Aceh. Merusak masa depan Aceh dalam bisnis belum tentu anda pemilik barang yang menikmati hasil terbesar. Bisa saja barang anda tapi keuntungan terbesar milik orang lain. Itu lebih bagaimana anda mengelola harta itu. Sehingga tidak dikadali orang.

Dalam sejumlah kasus “harta” Aceh yang masih gagal dimanfaatkan, kesalahan terbesar berada ditangan Gubernur. Beliau lebih mendengar keluarganya, kroninya daripada orang orang profesional. Padahal orang yang beliau dengar tak lebih para pemburu rente kelas “agen keubeu”. Hanya sekadar cari makan. Mereka lupa diri. Benar benar memanfaatkan keluguan gubernur. Yang paling kita kasihani gubernur kita. Sekian banyak kegagalan tidak juga menyadarkan beliau.

Seharusnya mereka yang sudah mengarahkan beliau menghancurkan reputasi beliau,”kajeut geureutok u krueng” agar Aceh tidak terus dirugikan serta lebih baik membayar mahal para profesional. Daripada kasus begini terus berulang. Dalam bisnis migas bukan bisnis lembu atau kambing. Itu bisnis yang rumit. Sedikit longgar negosiasi maka kita langsung masuk jurang. Maka jangan dengar penasehat sekelas pekerja tukang baut di perusahaan Migas walaupun itu keluarga beliau. []

Memacu Kinerja SKPA Usai Idul Adha, Bisakah?

Memacu Kinerja SKPA Usai Idul Adha, Bisakah?

LIBUR Idul Adha hampir usai. Momen ini menjadi kebahagian tersendiri bagi seluruh umat muslim, termasuk yang berada di Aceh.

Idul Adha menjadi sumber kebahagian bagi masyarakat yang pusing dengan terpuruknya ekonomi Aceh belakangan ini serta sulitnya mencari pekerjaan di daerah sendiri.

Idul Adha memberi spirit tersendiri bagi masyarakat. Berkumpul dengan keluarga serta bersilaturahmi dengan kerabat tercinta.

Idul Adha menjadi momen bagi kita semua untuk melupakan sejenak kondisi Aceh hari ini yang karut marut. Demikian juga dengan para PNS yang bekerja di Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang sejatinya adalah pelayan rakyat.

Sebelum Idul Adha kemarin, kita mengetahui bahwa realisasi anggaran Aceh masih sangat minim. Masih sekitar 43 persen. Ada juga sejumlah SKPA yang masih berapor merah.

Kita juga mengetahui bahwa roda perekonomian masyarakat Aceh saat ini sangat tergantung dengan APBA. Minimnya realisasi anggaran, membuat perekonomian masyarakat tersendat. Ini karena sector swasta masih belum berkembang di Aceh.

Kita berharap, realisasi anggaran Aceh bisa mengalami perubahan usai libur Idul Adha nanti. Artinya, ada pacuan kerja yang drastic dari pegawai SKPA usai istirahat sejenak selama Idul Adha.

Selaku pelayan, mereka memiliki tanggungjawab yang besar terhadap para ‘tuannya’ masyarakat Aceh. Pegawai SKPA dan SKPD harus bekerja dua kali lebih keras demi masyarakat Aceh.

Keras keras inilah yang sangat dinantikan oleh masyarakat Aceh. Jangan sampai, libur Idul Adha justru membuat para abdi negara bekerja lebih lamban dan malas-malas. Ingat, bahwa Anda adalah pelayan yang diganti dari pajak dan keringat masyarakat Aceh.

Hilangkah budaya santai serta bermalas-malasan saat kerja. Jauhi warung kopi saat jam kerja. []