Cagub Nazar: Terima Saja Putusan MK, Jangan Buat Masalah Baru

BANDA ACEH- Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar yang juga kandidat Gubernur Aceh periode 2012-2017 menyatakan putusan final Mahkamah KOnstitusi memberi celah hukum kepada KPU/ KIP Aceh tentang batas waktu maksimal pencoblosan Pilkada Aceh tanggal 9 April tahun ini sudah layak serta rasional.

"Saya ikut menyerukan semua pihak menerima saja putusan MK itu dan sebaiknya tidak ada lagi komplain baru," kata Nazar yang diusung Partai Demokrat, PPP dan partai lokal SIRA. "Berikan waktu kepada KIP bekerja maksimal sehingga kualitas demokrasi lebih terjamin dan lebih baik dari pemilu 2006 maupun 2009."

Menurut Nazar, semua orang harus memahami situasi Aceh yang dinamis bercampur dengan transisi serta karakteristik konflik menuju perdamaian yang lebih baik.

"Jadi memang ada hal-hal unik bisa saja terjadi di Aceh meskipun belum tentu ada di daerah-daerah lain. Apalagi sebahagian orang Aceh juga senang ketika dianggap aneh, termasuk dalam kasus proses pelaksanaan Pilkada kali ini yang berlarut-larut," kata Nazar.

Itu sebabnya, Nazar tidak heran dengan kondisi itu. Ia pun mengaku sudah menduga kemungkinan besar pilkada yang layak digelar pada April 2012. "Soalnya dulu PA dan kawan-kawan partai lain belum mendaftar dan mengatakan tidak akan mendaftar. Terakhir mereka berjuang untuk pembukaan pendaftaran. Nah, inipun kita dukung," katanya.

Nazar bilang, sebagai Wagub maupun calon gubernur, ia sudah memberi masukan agar agar pilkada diperpanjang, asal tidak melampaui April supaya PA dan kandidat lain bisa mendaftar.Sebagai kandidat yang sudah duluan mendaftar, kata Nazar, sebenarnya pergeseran jadwal itu lumayan merugikan dari sisi logistik. Namun, kata Nazar, dia dan pasangannya Nova Iriansyah lebih melihat bagimana memenangkan Aceh secara keseluruhan. 

Pilkada, kata Nazar, hanya bahagian kecil yang sangat penting bagi Aceh dan harus menjadi bahagian dari penguatan perdamaian serta demokrasi yang berperadaban.

"Jika Pilkada 16 Februari berarti baru seminggu jabatan saya sebagai Wagub berakhir. Artinya masih setengah-setengah incumbentlah! Tetapi sekali lagi kita tidak hanya memenangkan kandidat, jauh lebih penting menyelamatkan, mencerdaskan dan menyejahterakan Aceh," ujarnya.

Nazar berharap para elit politik tidak ada lagi yang memboncengi perbedaan pandangan tentang Pilkada Aceh.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pelaksaaan hari pencoblosan pilkada Aceh selambat-lambatnya 9 April 2012. Putusan itu dibacakan dalam sidang putusan akhir sengketa kewenangan pilkada Aceh di gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat, 27 Januari 2012.

"Menguatkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 dengan ketentuan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh hanya dapat menyesuaikan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh 2012-2017 sesuai dengan kondisi yang ada dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemungutan suara dilaksanakan selambat-lambatnya 9 April 2012," begitu bunyi putusan MK.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply