Busyro Muqoddas: Korupsi Politik Makin Kelihatan Jelang 2014

KPK mengindikasikan permainan anggaran baik di pusat maupun di daerah semakin kuat menjelang pemilihan umum 2014. Elit partai politik jelas terlibat dalam kasus ini, terutama lewat modus politik pembelanjaan daerah yang ternyata lebih banyak digunakan untuk anggota dewan dan pemerintah daerah, ketimbang untuk pemberdayaan masyarakat.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, juga menegaskan bahwa besaran angka korupsi tidak tergantung dari besar kecilnya parpol.

“Tidak ada garansi bahwa parpol kecil lebih bersih karena parpol kecil kan harus berkoalisi dengan parpol besar untuk menggalang kekuatan politik.”

Hal ini bukannya tidak menjadi aib tersendiri di DPR RI. Wakil Ketua Komisi II, Ganjar Pranowo, terus terang mengakui bahwa tahun anggaran 2013 harus betul-betul diawasi karena rawan “dijarah”.

“UU Pemilu 2014 itu sudah diketok palu, maka saya kasih early warning (peringatan dini) sampai hari ini biar teman-teman di KPK juga siap-siap. APBN dan APBN 2013 itu paling potensial untuk dijarah, karena semua akan siap-siap “friend makan friend” (teman makan teman), jeruk makan jeruk. Maka, kapital (modal) yang paling dominan menguasai,” kata politisi PDIP itu di Jakarta, Selasa malam, 12 Juni 2012.

Berikut wawancara mengenai korupsi politik tersebut dengan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, usai peluncuran situs “Korupedia” di Jakarta, Selasa malam.

Atjeh Post (AP): Tadi Anda sempat sebutkan soal “Politico Koruptopedia”, sebenarnya itu merujuk ke siapa?

Busyro Muqoddas (BM): Saya cuma ingin memaknai lebih dalam dan kontemplatif lagi, fenomena yang semakin didukung dengan sejumlah indikator, yaitu fenomena korupsi politik. Dari data yang ditangani oleh KPK itu terlihat makin meningkat.

Korupsi di APBD dan APBN hampir melibatkan unsur-unsur elit parpol. Kedua, melibatkan pengusaha-pengusaha yang memang terbiasa dengan bisnis yang tidak "bersih". Tapi ada pengusaha yang mengaku sebetulnya dia ingin "bersih" tetapi dipaksa oleh anggota DPR setempat. Katanya,”kalau Anda enggak kasih nanti kami enggak akan kasih proyek”. Jadi terpaksa mereka memberikan suap.

AP: Artinya ada penyalahgunaan kekuasaan oleh politisi daerah?

BM: Ini artinya aparatur parpol di DPR itu sebagiannya menggunakan, melakukan korupsi dalam bentuk “abuse of power” (penyalahgunaan kekuasaan). Power-nya (fungsi) DPR yang diamanatkan kepadanya itu. Nah, akhirnya APBN dan APBD yang seharusnya diproteksi lewat politik pembelanjaan yang seharusnya untuk rakyat, bukan sebaliknya. Inilah yang saya maksud indikasi kasus-kasus seperti ini yang semakin banyak. Kemarin yang ditangkap di Magelang (Jawa Tengah) oleh Kejaksaan Negeri Magelang itu juga kan aktivis parpol.

AP: Apakah KPK sudah menghitung berapa kira-kira persentase peningkatan korupsi oleh parpol pada 2009, kemudian menjelang pemilu 2014? Berapa banyak kebocorannya?

BM: Teman-teman di kantor belum sempat menghitung persentasenya, tetapi itu menarik. Nanti saya tanyakan ke bagian litbang (penelitian dan pengembangan).Tapi kebijakan kami memang kasus-kasus bidang penindakan. Itu nanti yang akan dikaji, modus-modusnya seperti apa, apakah hanya lewat APBD. Lalu adakah anggaran ini dan itu. Misalnya, harusnya ada sekian persen untuk pasar tradisional untuk pengembangan ekonomi lemah, lalu di-switch (ditukar) untuk kepentingan sektor ekonomi kota. Kemudian digelontorkan untuk modal yang tidak berorientasi pada rakyat tapi kapitalisme.

AP: Temuan awal apa yang menguatkan indikasi korupsi politik yang sudah diketahui KPK ini?

BM: Saya terperanjat ketika membaca hasil penelitian Sri Palupi (Ketua lembaga riset The Institute for ECOSOC Rights). Di sana saya membaca ada sejumlah APBD di daerah-daerah itu ketika diteliti persentasenya ya memang bukan digunakan untuk penguatan rakyat. Lalu untuk apa? Untuk penguatan DPRD dan pemda setempat. Itu kan sudah jungkir balik namanya logika kayak begitu.

AP: Ada pengawasan yang tidak jalan selama ini?

BM: Begini, anggaran itu harus untuk memperkuat kebutuhan dasar masyarakat, kalau negara ini diletakkan secara jujur sesuai prinsip negara hukum. Negara hanya akan tinggal nama kalau tidak dibarengi dengan HAM dan demokratisasi. Demokratisasi itu intinya check and balances. Anggaran pun harus diseimbangkan (balancing), kepentingan untuk rakyat harus jauh lebih besar dibandingkan kepentingan negara.

AP: Menjelang pemilihan presiden 2014 sudah ada beberapa nama yang menjadi wacana, seperti Aburizal Bakri, Jusuf Kalla, dan juga Prabowo. Berkaitan dengan korupsi parpol yang Anda sampaikan, apakah ada jaminan parpol besar melakukan korupsi dengan jumlah besar, dan parpol kecil sebaliknya, atau seperti apa?

BM: Oh enggak, KPK tidak bisa membuat pernyataan yang bersifat menggaransi bahwa partai kecil adalah jaminan untuk menghadirkan calon-calon presiden lewat koalisi dan calonnya itu bersih. Partai kecil itu tidak bisa hidup tanpa bergantung pada partai-partai besar, untuk memperbesar kekuatan politiknya. Tapi itu tidak bersamaan dengan satu kekuatan moral, artinya bagi-bagi kekuasaan saja.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply