Bupati Cek Mad Akan Evaluasi Dana Aspirasi Dewan Terdakwa Korupsi

LHOKSEUMAWE – Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib atau Cek Mad menyatakan tidak mengetahui adanya alokasi dana aspirasi senilai Rp700 juta untuk A Junaidi, anggota DPRK nonaktif dan berstatus terdakwa korupsi.

“Saya akan panggil Sekwan (Sekretaris Dewan), mengapa diusulkan dana aspirasi untuk anggota dewan nonaktif itu. Setelah itu akan saya panggil Kepala Bappeda, mengapa diplotkan dalam APBK (tahun 2013),” kata Cek Mad saat ditemui ATJEHPOSTcom di Kana Dapu Kupi, Lhokseumawe, Minggu, 20 Januari 2013.

Yang jelas, kata Cek Mad, sebagai Bupati dirinya akan mengevaluasi alokasi dana aspirasi anggota dewan nonaktif atas nama A Junaidi. “Karena APBK sudah disahkan, kita evaluasi apakah program dari dana aspirasi itu tepat sasaran atau tidak. Kalau program itu usulan masyarakat sesuai kebutuhan, tentu tidak bisa kita hapus begitu saja,” katanya.

Apabila program dari dana aspirasi itu berupa bantuan modal usaha, tambah Cek Mad, maka dipastikan akan dihapuskan atau tidak boleh dicairkan. “Saya sudah katakan jauh hari lalu, tidak boleh ada lagi bantuan modal usaha dari APBK. Kalau mau modal usaha ambil di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Aceh Utara, dana kredit akan bergulir dan hanya diberikan kepada usaha produktif,” kata Cek Mad.

Cek Mad menambahkan secara pribadi dirinya tidak setuju dengan alokasi dana aspirasi anggota dewan. Tetapi jika dana itu dalam bentuk program hasil usulan masyarakat dan telah melalui proses verifikasi di lapangan, kata dia, pemerintah tidak mungkin menolak tanpa alasan yang jelas.

“Intinya apakah tepat sasaran dan sesuai aspirasi masyarakat, itu yang harus kita lihat,” kata Cek Mad. “Tapi khusus untuk anggota dewan nonaktif, ke depan tidak boleh ada lagi dana aspirasi”.

Diberitakan sebelumnya, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Pemerintah Aceh Utara menghapus dana aspirasi untuk anggota DPRK nonaktif yang berstatus terdakwa korupsi.

“Adanya dana aspirasi untuk anggota dewan terdakwa korupsi menunjukkan Pemerintah Aceh Utara tidak memiliki wibawa. Bupati dan  Bappeda harus bertanggung jawab dan segera menghapus dana aspirasi tersebut,” kata Koordinator MaTA Alfian.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply