Bupati Aceh Tengah: Politik masyarakat tidak sebatas bilik suara

BUPATI  Aceh Tengah Nasaruddin mengatakan kapasitas masyarakat dalam menyikapi situasi politik sangat menentukan dan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu pemerintahan. Dia mengatakan berhasilnya suatu pemerintahan pada akhirnya juga akan kembali berdampak terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat utama.

Dia mengatakan kapasitas masyarakat dalam berpolitik, bukan hanya ditinjau atau sebatas keterlibatan masyarakat dalam proses politik untuk memilih wakil rakyat di eksekutif maupun legislatif.

“Partisipasi masyarakat dalam politik bukan hanya sebatas bilik suara, sehingga selesai pemilihan umum, maka selesailah peran masyarakat dalam menentukan jalannya pemerintahan,” kata Nasaruddin saat membuka kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dalam berpolitik, di hotel Mahara Takengon, Selasa 16 April 2013.

Namun lebih dari itu, kata dia, kapasitas masyarakat dalam berpolitik dapat digambarkan melalui sejauhmana keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan pemerintah.

"Bagaimana kesadaran masyarakat tidak hanya sebatas bilik suara, tapi kemampuan untuk memproyeksikan kehidupan masyarakat yang lebih luas dari sekedar penentuan atau pilihan untuk mewakili kepentingan rakyat di eksekutif maupun legislatif", kata dia.

Nasaruddin mencontohkan perlunya peran masyarakat dalam perencanaan yang diatur dalam mekanisme Musrenbang secara berjangka. "Melalui Musrenbang masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan, dan wadah ini diperlukan untuk menjamin adanya keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan program dan kebijakan pemerintah,” katanya.

Tidak hanya itu, Nasaruddin menambahkan, dalam setiap perumusan kebijakan berupa peraturan daerah hingga undang-undang, sebelumnya harus ditempuh melalui uji publik, atau mendengar pendapat masyarakat, sehingga aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat memenuhi harapan seluruh pihak.

Kedudukan masyarakat dalam proses politik juga demikian, menurut Nasaruddin, telah diatur oleh pemerintah untuk mengakomodir kepentingan masyarakat yang lebih luas dengan diberikannya kewenangan untuk memilih langsung perwakilan legislatif maupun eksekutif.

Namun, kata dia, permasalahannya apakah masyarakat menyadari peran dan kedudukannya atau hanya sekedar memilih, ikut-ikutan atau didorong oleh kepentingan sesaat.

"Disinilah demokrasi substansial ditinjau lebih jauh, apakah telah menyentuh kepentingan mendasar dari masyarakat atau belum,” kata Nasaruddin.

Kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dalam berpolitik hari itu diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh, dengan mengikutsertakan 50 orang tokoh masyarakat setempat dan berlangsung selama satu hari. [](ma)

  • Uncategorized

Leave a Reply