Bahasa Daerah Didorong Masuk di Muatan Lokal

BANDA ACEH – Pra-Kongres Peradaban Aceh merekomendasikan agar bahasa-bahasa lokal di Aceh masuk dalam kurikulum di sekolah. Sehingga anak-anak sekolah bisa mempelajari bahasa ibunya dengan lebih tersistem dan sesuai kaedah yang benar.

“Ini penting agar mereka akrab dengan bahasa lokal masing-masing,” kata Mustafa Ismail, Sekretaris Panitia Kongres Peradaban Aceh, di Banda Aceh, Senin, 28 September 2015.

Namun, dia menekankan, kewajiban mempelajari bahasa lokal itu hanya diperuntukan bagi siswa-siswa yang berada di wilayah masing-masing sesuai dengan bahasa ibu mereka. Misalnya, siswa di Gayo hanya mempelajari bahasa Gayo, siswa di pesisir Aceh hanya memperlajari bahasa Aceh, siswa di Aceh Tamiang hanya mempelajari bahasa Tamiang, dan seterusnya.

“Jadi mereka tidak diwajibkan mempelajari atau bisa menuturkan semua bahasa lokal yang ada di Aceh,” ujar Mustafa.

Ia mengatakan sangat tidak mungkin semua siswa di Aceh harus mempelajari semua bahasa lokal di Aceh.

“Mereka hanya didorong untuk mempelajari dan mahir bahasa ibunya serta tak malu-malu menggunakan bahasa lokal itu dalam pergaulan di lingkungannya,” tutur dia.

“Mereka tidak diharuskan bisa menuturkan semua bahasa. Itu sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal,” katanya.

Ia mencontohkan, di Jawa, hal itu telah dilakukan. “Misalnya di Jawa Barat, ada pelajaran muatan lokal Bahasa Sunda,” kata Mustafa yang bermukim di Jakarta dan tercatat sebagai anggota Dewan Kesenian Depok (DKD), Jawa Barat, itu.

Jadi, dia menambahkan, muatan lokal itu diterapkan secara terbatas di wilayah yang menjadi teritorial penuturan bahasa itu sendiri. Tidak belaku umum untuk semua wilayah.

Fahmi Mada, salah seorang insiator KPA2015, mengatakan hal serupa juga terjadi di Banten. “Ada muatan lokal bahasa Sunda di sekolah-sekolah di sana,” ujar pengusaha bidang farmasi yang tinggal di wilayah Tangerang Selatan, Banten, itu.

Jadi, menurut Fahmi, meskipun siswa-siswa itu berada di Pulau Jawa, mereka tidak diharuskan belajar semua bahasa yang ada di Pulau Jawa.

“Mereka hanya mempelajari bahasa di wilayah mereka masing-masing. Bukan semua bahasa di Jawa,” tuturnya.

Pra-Kongres Peradaban Aceh bertemakan “Penguatan Bahasa-bahasa Lokal” berlangsung di Hotel Grand Nanggroe, Sabtu, 26 September 2015. Persoalan kebahasaan dibahas dalam tiga komisi, yakni Komisi I tentang kebijakan, Komisi II tentang tata bahasa dan ejaan, dan Komisi III tentang output dan tidak lanjut. Acara itu juga diwarnai dengan orasi peradaban oleh Prof DR. Nazaruddin Syamsuddin.

Sementara pada Malam Peradaban Aceh juga diisi pidato kunci oleh Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar, penampilan kelompok seudati Syech Jamal Cut Kruenggeukueh, pembacaan hikayat oleh M Yusuf Bombang, rapai dabus Sanggar Tuha dari Lamrheueng, pembacaan puisi oleh LK Ara, Fikar W. Eda dan Sulaiman Juned.

“Juga laporan panitia tentang hasil rekomendasi dari Pra-Kongres,” ujar Fahmi Mada.

Salah satu rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlunya kurikulum muatan lokal bahasa-bahasa di Aceh, mulai tingkat dasar hingga menengah. Rekomendasi lain adalah diperlukan majelis bahasa daerah atau nama lain yang berada langsung di bawah lembaga wali nanggroe atau Gubernur, yang cabangnya ada di setiap kabupaten/kota seluruh Aceh. Diperlukan kebijakan penggunaan bahasa lokal pada acara-acara tertentu seperti rapat-rapat adat/nonformal atau upacara khusus.

“Juga perlu dicanangkan hari berbahasa lokal satu hari dalam satu minggu pada instansi pemerintah,” kata Ahmad Farhan Hamid, ketika membacakan hasil rekomendasi Pra-Kongres.

Kegiatan itu juga merekomendasi perlunya qanun atau peraturan gubernur sebagai payung hukum dalam pembinaan dan pengembangan bahasa-bahasa lokal di Aceh dan perlunya jurusan/prodi ilmu bahasa dan sastra daerah Aceh pada perguruan tinggi.

Rekomendasi lain, tutur Farhan, kongres perlu mendorong para pengambil keputusan pada tingkatan provinsi, kabupatan/kota untuk membuat qanun yang menetapkan ejaan bahasa-bahasa lokal di Aceh. Rekomendasi yang tak kalah penting adalah diharapkan semua bahasa lokal di Aceh memiliki kamus dalam bentuk cetak dan digital.

“Juga perlu disusun ensiklopedia Aceh cetak dan digital,” ujar Farhan.

Pra-Kongres juga merekomendasikan agar Kongres Peradaban Aceh dilakukan pada Desember 2015.

“Ini bergeser dari jadwal yang direncanakan panitia pada 23 Oktober 2015,” kata Nully Nazlia, project officer KPA2015.

“Ini artinya kami punya waktu lebih panjang untuk mempersiapkan Kongres sehingga acaranya menjadi lebih matang.” Menurutnya kongres nanti akan melibatkan sekitar 300 peserta.[](bna)

Leave a Reply