Boleh, Pantas dan Butuh

Boleh, Pantas dan Butuh

ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah RI asal Aceh Fachrul Razi kemarin mengeluarkan pernyataan tentang penting dan butuhnya sosialisasi UUPA kepada masyarakat. Untuk sosialisasi tersebut boleh menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Aceh atau APBA. Anggaran disediakan saat reses anggota dewwan ke daerah pemilihan masing-masing. Menurutnya ini merujuk pada anggaran reses yang memang disediakan negara untuk DPD RI dan DPR RI.

Pernyataan ini sangat menarik. Konon lagi untuk sosialisasi UUPA. Undang-undang ini justru membuat Aceh menjadi provinsi paling istimewa di Indonesia.

Tapi, mari luangkan waktu sejenak untuk bertanya. Benarkah rakyat saat ini membutuhkan sosialisasi UUPA? Lazimnya, aturan disosialisasikan agar diketahui dan dipahami untuk dijalankan. Nah, sekarang UUPA tidak dijalankan apa karena rakyat tidak tahu, tidak paham sehingga berujung tidak dijalankannya atau tidak dipatuhi. Untuk menjawab ini tergantung pada persepsi masing-masing.

Apakah sama UUPA dengan UU tentang aturan lalu lintas? Sehingga butuh sosialisasi pada rakyat. UUPA tidak jalan karena kesalahan pemimpin mulai dari Jakarta hingga di Aceh. Termasuk di dalamnya anggota DPD dan DPR. Jadi untuk apa disosialisasikan ke rakyat. Jika undang-undang lalu lintas memang harus disosialisasikan kepada rakyat, karena sasarannya agar mereka patuh hukum.

Sedangkan UUPA, harus diketahui, dipahami dan dijalankan oleh pengambil kebijakan di negeri ini. Mestinya kepada merekalah sosialisasi tersebut diberikan. Namun karena biaya sosialisasi ini menggunakan uang rakyat maka perlu dipertimbangkan. Yang perlu kita simak adalah pemahaman mengenai boleh, pantas, dan kebutuhan.

Anggaran untuk sosialisasi UUPA bagi anggota dewan mungkin boleh-boleh saja. Karena ada yurisprudensi. Boleh karena tidak ada aturan yang melarang. Nah sekarang pertanyaan pantas. Apakah semua fasilitas yang ada bagi anggota dewan sekarang masih kurang? Sehingga perlu anggaran khusus buat sosialisasi UUPA. Atau ini hanya akal-akalan saja untuk mengeruk uang rakyat. Selanjutnya apakah rakyat butuh sosialisasi itu. Sehingga anggaran sosialisasinya menjadi urgent dan layak dianggarkan.

Rakyat tak butuh sosialisasi itu. Mereka semua tau perdamaian terjadi dengan konsensi UUPA. Yang mereka butuhkan adalah implementasi. Bukti bahwa UUPA bisa memberikan mereka kesejahteraan lahir batin. Sampai mereka minum air rebusan UUPA . Kalau rakyat masih “breuh bak puncong ija” tak berarti.

Yang harus membuktikan bahwa UUPA berguna untuk rakyat yaitu orang yang mereka pilih. Salah satu tugas orang terpilih menjalankan UUPA sesuai dengan butir-butir di dalamnya.

Kita berharap para pengelola uang rakyat jangan jadikan kata ‘boleh’ sebagai senjata. Lihat apakah yang boleh itu pantas? Apakah yang boleh itu memang kebutuhan? Jangan sampai para elit kehilangan nurani. Semua boleh, tidak penting apakah pantas dan dibutuhkan. Maka lihat buku APBA kita. Bagaimana negara memberi fasilitas kepada mereka. Kalau mengacu aturan tentu saja boleh. Untuk pantas dan sesuai kebutuhan itu ditentukan oleh nurani.

Apakah kita melulu harus menjadi putusan Jakarta sebagai yurisprudensi kita. Tentu tidak. Selama tidak melanggar aturan apa salahnya kita tidak terlalu membebek. Tak semua perilaku mereka di Jakarta sana sudah ideal. Pakailah nurani, lihat lebih jelas. Mengapa kita masih terpuruk. Padahal punya undang undang yang sangat khusus (UUPA). Punya uang berlimpah. Salah siapa? Kenapa?  Logika jangan dibalik. Fakta jangan dikaburkan. Rakyat jangan dibodoh-bodohkan.[]

Leave a Reply