Berikan Migas Aceh sesuai porsi

MULAI pekan ini, Pemerintah Aceh akan kembali melewati hari-hari berisi pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan sumber minyak bumi dan gas. Pembahasan yang jumlahnya sudah mencapai puluhan kali itu belum juga mencapai kata sepakat. Padahal, sudah delapan tahun perdamaian Aceh dirajut.

Perjanjian damai di Helsinki melahirkan Nota Kesepahaman dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dari kedua item itu, Rancangan Peraturan Pemerintah soal migas merupakan salah satu regulasi yang harus diselesaikan.

Tak selesainya RPP Migas awalnya karena tarik ulur tentang pengelolaan bersama. Aceh meminta jarak di atas 12 mil dikelola bersama, tapi pusat enggan mengabulkan. Alasannya, di atas 12 mil hingga 200 mil sebagai batas Zona Ekonomi Eksklusif diatur secara nasional. Artinya, secara hukum jika ada sumber migas di area itu, Jakartalah yang berhak mengelola sendiri.

Aceh berpegang pada Pasal 160 Ayat 1 dan 2 UUPA yang menyebutkan, Pemerintah Aceh diberi wewenang mengelola sumber daya alam khususnya migas. Aturan itu juga menyebutkan, wewenang diberikan dengan membentuk satu badan pelaksana yang ditetapkan bersama dengan Pemerintah Pusat untuk mengelola migas di Aceh.

Aceh meminta pengelolaan di atas 12 mil karena di jarak itulah sebagian besar sumber migas masih tersedia. Ambil contoh Simeulue. Di lepas pantai kabupaten itu diprediksi tersimpan kandungan migas cukup bombastis: 320 barel. Lokasinya di Pulau Lasia, Kecamatan Teupah Selatan. Selain itu juga ada di Kepulauan Andaman, bahkan perbatasan Aceh Tamiang-Sumatera Utara.

Kabar yang terdengar, Pemerintah Pusat mulai melunak soal batas 12 hingga 200 mil yang tak lagi dipermasalahkan. Namun di sisi lain ada persoalan baru yang menanti, tentang pembagian hasil migas. Bila dikelola bersama, Aceh meminta 70 persen, sisanya untuk Pusat. Namun usulan ini ditolak. Pusat menawarkan opsi 70 persen untuk mereka atau fifty-fifty. Tentu saja kedua tawaran itu ditolak Aceh.

Pemerintah Aceh mau tak mau harus mendorong agar RPP Migas berpihak kepada nanggroe. Di sisi lain, sumber Migas Aceh mulai menipis. PT Arun diprediksi habis pada 2018. Sementara dana otonomi khusus pada 2028 sudah tidak ada lagi. Walaupun Aceh juga menikmati dana bagi hasil  migas, porsinya diragukan sampai 70 persen. Saat dana-dana itu habis, anggaran Aceh akan menipis. Bila RPP Migas jadi, tapi hasilnya lebih banyak untuk Pusat, lagi-lagi Aceh akan menjadi penonton.

Pemerintah menargetkan RPP Migas bisa gol 31 Oktober 2013. Namun dalam tenggat waktu demikian singkat, diragukan hasilnya bisa memuaskan. Belum lagi, faktor tidak kompaknya kementerian-kementerian yang terlibat dalam pembahasan RPP.

Jakarta harusnya tak lagi “menahan” apa yang menjadi hak Aceh ini. Nota MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh haruslah dipandang sebagai jalan menyejahterakan rakyat Aceh. Pembagian hasil migas 70:30 bukan sebuah “kutukan” untuk memiskinkan Jakarta.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply