Belanja Publik Aceh Belum Efisien

BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai anggaran belanja publik di Aceh saat ini belumlah efektif dan efisien. Masih ada beberapa indikator mendasar dari pembangunan seperti tingkat kemiskinan, IPM serta tingkat keluaran pendidikan dan kesehatan dari masyarakat masih rendah.

Koordinator MaTA, Alfian mengatakan APBA 2013 nantinya haruslah mempunyai keluaran yang lebih baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

“Kami menemukan banyak yang belum efektif setelah melakukan analisis terhadap belanja publik di Aceh sebelumnya,” katanya saat melakukan presentasi di depan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hasbi Abdullah, Wakil DPRA Sulaiman Abda dan anggota DPRA Abdullah Saleh, di gedung dewan, Banda Aceh, Jumat 7 Desember 2012.

Analisis tersebut dilakukan MaTA bersama sebuah tim Public Expenditure Analysis & Capacity Strengthening Program (PECAPP), yang didukung oleh World Bank dan AusAid.

Menurutnya, berdasarkan analisis tim PECAPP, Aceh telah membelanjakan sektiar Rp 19 triliun pada tahun 2011, dan diprediksikan sektiar Rp 20 triliun dibelanjakan pada akhir tahun 2012. Secara keseluruhan sejak Otonomi Khusus tahun 2008 hingga tahun 2012 Aceh akan membelanjakan sekitar Rp91 trilun.

Alfian mengatakan, jika dibandingkan pada masa rehab-rekon, data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa sekitar Rp 60 triliun dana rehab rekon telah dibelanjakan di Aceh, akan tetapi hasil keluaran dan pembangunan rehab-rekon dapat langsung dirasakan dan terlihat.

“Sekarang, dengan jumlah dana yang begitu besar, semestinya permasalahan pembangunan di Aceh dapat dijembatani dan dipacu secara lebih cepat,” kata Alfian.

Karenanya, pada 2013 mendatang, penganggaran harus berdasarkan data dan analisis yang akurat terhadap kebutuhan dan tantangan pembangunan sehingga intervensi politik dan kepentingan golongan dapat di minimalisir secara terus menerus.

“Ketepatan pengesahan waktu anggaran adalah satu hal penting dalam pelaksanaan pembangunan, akan tetapi kualitas  perencanaan dan target pembangunan adalah hal yang jauh lebih penting,” ujarnya.

DPRA  diminta untuk mempercepat tersedianya masterplan pelaksanaan Otsus (dalam proses penyusunan); dengan menetapkan kriteria program/proyek yang akan didanai oleh Otsus. Kemudian diharapkan dapat mengesahkan anggaran secara tepat waktu, namun tidak mengabaikan kualitas perencanaan.

Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda menyambut baik komitmen MaTA dan tim PECAPP dalam melakukan analisis dan advokasi anggaran. Pihaknya berkomitmen untuk membuka ruang keterlibatan yang lebih besar kepada CSO dan media dalam bersama-sama mengawal konsistensi penganggaran.

“Berbicara bagaimana ke depan adalah timing yang sangat tepat saat ini, karena kami sedang menyusun APBA 2013,” ujarnya.

Pihaknya juga siap membuka ruang diskusi dan mengajak tim PECAPP dan CSO lainnya mengawal dan memberikan analisisnya dalam perancangan anggaran publik.

“Ini telah menjadi warning bagi kami, menjadi acuan, untuk membahas anggaran 2013 yang lebih baik. Insya Allah pada 26 Desember ketok palu (pengesahan APBA 2013),” ujarnya.

Sementara itu Abdullah Saleh menilai apa yang dilakukan MaTA bersama Tim PECAPP adalah sebuah gerakan yang sangat baik dalam mempengaruhi kebijakan terkait penggangaran publik.

“Ini sebuah gerakan baru yang harus didukung.”[bna]

  • Uncategorized

Leave a Reply