Belajar bendera ke tirai bambu

DUA bendera itu berkibar-kibar ditiup angin pada penghujung April lalu. Yang satu berwarna merah, satunya lagi berwarna hijau. Yang merah, dihiasi lima bintang berwarna kuning. Sementara yang hijau, juga ada lima bintang kuning yang menaungi bunga lotus. Posisinya sejajar.

Pemandangan itu terlihat di bandara internasional Macau Airport ketika saya baru saja turun dari pesawat. Yang hijau adalah bendera Macau, sedangkan yang merah merupakan bendera China.

Pemandangan serupa terlihat di banyak tempat. Di pelabuhan masuk, di pintu keluar, di kantor-kantor pemerintah, museum, dan sekolah-sekolah. Ada juga perkantoran yang hanya memasang bendera hijau meskipun masih ada satu tiang di sampingnya yang dibiarkan tanpa bendera merah.

Termasuk dalam wilayah Republik Rakyat China, Macau adalah wilayah otonom. Istilah resminya: Special Administratif Region. Dengan status itu, Macau punya bendera sendiri di samping bendera China.

Yang lebih mengagetkan, Macau juga punya mata uang sendiri selain mata uang China. Namanya Dollar Pataka.  Selain itu, para pebisnis di Macau juga menerima mata uang Hong Kong.

Berada di seberang Hong Kong, Macau pernah dikuasai Portugis selama lebih empat abad. Setelah melewati serangkaian persiapan sejak 1987, Macau resmi dikembalikan ke China pada 20 Desember 1999.

Sejak itu Macau menikmati era baru di bawah kebijakan ‘satu negara dua sistem’ yang diperkenalkan Deng Xioping. Kebijakan ini diperkenalkan oleh Deng Xiaoping sejak 1980-an. Dia menyarankan hanya ada satu China, tetapi membiarkan daerah khusus, seperti Hongkong, Macau, dan Taiwan menjalankan sistem ekonomi kapitalis dan sistem politik sendiri. Adapun provinsi lain di China menganut sistem ekonomi sosialis.

Sejumlah literatur menyebutkan, China membuat undang-undang khusus untuk Macau. Jika ketika di bawah koloni Portugis undang-undang yang dipakai bernama Estatuto Organico de Macau,  setelah dikembalikan ke China, Macau punya undang-undang baru yang disebut The Basic Law of Macau Special Administrative Region of the People's Republic of China.

Status daerah otonomi khusus yang disandang Macau juga dinyatakan dalam Konstitusi Republik Rakyat China. Pasal 31 konstitusi itu menyebutkan Macau adalah daerah khusus yang dijamin undang-undang untuk menjalankan kebijakan satu negara dua sistem.

Artinya, Pemerintah China tidak membuat undang-undang lain untuk mengatur Macau. Daerah itu diberi hak mengurus dirinya sendiri hingga 2059, atau 50 tahun setelah serah terima dari Portugis ke China.  Sedangkan China, hanya mengatur dua hal: hubungan diplomatik luar negeri dan pertahanan nasional.

Macau kini berkembang menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Asia. Untuk mempromosikan daerahnya, di sejumlah negara, termasuk Indonesia, Macau mendirikan kantor yang disebut "Kantor Pariwisata Pemerintah Macau."

***

STATUS otonomi khusus yang disandang Macau serupa dengan Aceh. Aceh memang punya latar belakang berbeda dengan Macau. Jika Macau mendapat status daerah otonomi khusus sebagai hasil kesepakatan dua negara, Aceh memperoleh status serupa setelah menandatangani perjanjian damai Helsinki dengan Pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005 sekaligus mengakhiri 30 tahun konflik bersenjata.

Perjanjian itu menyebutkan Aceh berhak mengatur dirinya sendiri, kecuali dalam enam hal: urusan hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, moneter dan fiskal, peradilan, dan kebebasan beragama.

Perjanjian Helsinki lantas menjadi dasar pembuatan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang mengatur apa saja kewenangan Aceh secara lebih detail. Dalam praktiknya, harus diakui, dalam banyak hal pusat masih campur tangan terhadap Aceh.

Lihat saja, sejumlah aturan main tentang pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Aceh hingga hari ini belum selesai. Padahal, UUPA hampir berusia 10 tahun. Bahkan, tak jarang terjadi pertentangan peraturan perundang-undangan antara Aceh dan Pemerintah Pusat. Selain soal bendera, kini muncul pula sengketa Bawaslu, aturan kuota 100 atau 120 persen untuk pengajuan calon anggota legislatif, dan sejumlah kasus lainnya.

***

SELASA, 7 Mei 2013. Ribuan kilometer dari Macau, tepatnya di Kota Batam, empat belas orang itu duduk berhadap-hadapan. Mereka adalah perwakilan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.  Yang dibahas adalah perbedaan pandangan tentang bendera Aceh yang telah disahkan DPR Aceh.

Pemerintah pusat menganggap bendera yang telah disahkan oleh DPR Aceh itu berbau separatis karena pernah dipakai oleh Gerakan Aceh Merdeka dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang bendera daerah.

MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh tidak mengatur secara detail bentuk bendera dan lambang Aceh. Namun, ada poin khusus yang menyebutkan, "setiap kebijakan  menyangkut Aceh harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Aceh." Nah, Pemerintah Aceh merasa peraturan tentang bendera daerah itu tidak pernah dikonsultasikan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Harmoni One Batam itu, hadir mewakili Pemerintah Aceh; Asisten Satu Iskandar Gani, Kepala Biro Hukum Edrian, dan Kepala Biro Umum Pemerintah Aceh Mustafa. Lalu dari DPR Aceh ada Nurzahri dan Abdullah Saleh dari Partai Aceh, Yunus Ilyas (Demokrat), Ghufran Zainal Abidin (Partai Keadilan Sejahtera), dan Nurlelawati (Golkar).

Sementara dari Jakarta datang Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djoehermansyah Djohan, Dirjen Kesatuan Kebangsaan dan Politik Tanri Bali, Deputi V Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Irjen TNI Bambang Suparno, dan Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Kemenkumham RI, Suwandi.

Selain itu, ada juga Deputi Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, Staf Ahli Depdagri Profesor Yunan, serta mantan Sekretaris Wakil Presiden Jusuf Kalla, Andi Alwi.

Pertemuan di Batam merupakan lanjutan dari serangkaian pertemuan yang telah digelar sebelumnya di Aceh dan Jakarta. Dari 13 poin hasil koreksi Kementerian Dalam Negeri terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 soal Bendera dan Lambang Aceh, baru dua poin yang telah mendapat persetujuan bersama.

Walhasil, pertemuan pada Selasa pagi itu berusaha mencari jalan keluar untuk bendera Aceh.
Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Edrian mengatakan, dalam rapat itu Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djoehermansyah Djohan dengan nada bercanda sempat mengusulkan perubahan kecil pada bendera Aceh. Namun, tim dari Pemerintah Aceh tetap tak mengiyakan. Sempat jeda saat makan siang, rapat baru berakhir pukul 14.00 WIB.

Hasilnya? Kedua tim sepakat bertemu kembali di Makassar pada 16 Mei mendatang.  Menurut Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Nurzahri, Pemerintah Pusat juga meminta waktu klarifikasi bendera Aceh tidak lebih dari 60 hari. "Namun kami tidak bisa memutuskan, harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan gubernur dan DPR Aceh. Jawabannya akan kita sampaikan di Makassar,” kata Nurzahri.

Kesepakatan lain tentang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden turunan UUPA yang akan keluar bersamaan dengan pengesahan Bendera dan Lambang Aceh.

Dalam pertemuan itu, juga disepakati untuk meminta Menteri Dalam Negeri memfasilitasi pertemuan lembaga negara dan badan-badan yang memiliki konflik regulasi dengan Pemerintah Aceh. Nurzahri mencontohkan seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. "Saat pertemuan juga sempat menyinggung masalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun, Pemerintah Pusat tidak memberikan tanggapan," ujarnya.

Soal permintaan perubahan bentuk bendera, sejumlah anggota DPR Aceh yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan akan membahas dengan fraksinya masing-masing.  “Nanti akan didiskusikan kembali setiba di Aceh,” kata anggota DPR Aceh dari Partai Keadilan Sejahtera, Ghufran Zainal Abidin.

Jawaban senada juga datang dari Abdullah Saleh (Partai Aceh), Yunus Ilyas (Fraksi Demokrat), dan Nurlelawati dari Golkar. “Nanti keputusannya akan dirumuskan bersama,” kata Yunus Iyas.  
Namun, Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Edrian punya pandangan lain. Kata dia, Pemerintah Aceh tetap berpegang pada qanun yang telah disahkan.

Tentang batas waktu 60 hari yang diberikan Pemerintah Pusat, kata Edrian, terhitung sejak 27 Maret hingga 27 Mei 2013. Pada 27 Maret 2013, Pemerintah Aceh mengirimkan dokumen Qanun Bendera dan Lambang Aceh untuk diklarifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Bila lewat dari waktu, qanun sudah dianggap legal. Pusat tidak punya kewenangan membatalkan qanun,” ujar Edrian.

***

JIKA Aceh dan Jakarta masih harus berembuk untuk menentukan corak dan warna bendera Aceh, Macau justru sedang memetik hasil dari status otonom di bawah China.

Di reruntuhan gereja Ruin St.Paul’s yang menjadi kawasan pusat sejarah Macau yang saban hari diserbu turis dari berbagai penjuru dunia, aneka suvenir bergambar bendera Macau dan China justru diborong para turis.

Di salah satu toko yang menjual suvenir itu, saya terkejut ketika menemukan tulisan berbahasa Indonesia di pintu masuk. “Di sini murah,” begitu bunyinya.

“Dari Indonesia, Mas?,” sapa seorang perempuan muda bertubuh pendek dengan logat Jawa yang kental.

Saya mengiyakan. Perempuan yang memperkenalkan diri bernama Santi itu mengaku sudah lima tahun bekerja di sana. “Di sini enak, Mas. Bisa kirim banyak uang ke kampung,” katanya seraya menawarkan sejumlah suvenir, termasuk aneka produk bergambar dua bendera, seperti baju kaus, pin, gelas unik, dan banyak lagi.

Saya memilih beberapa pin bergambar dua bendera dengan tulisan Macau-China di bawahnya, lalu membayar dengan mata uang Dollar Hongkong. Sebagai kembaliannya, Santi mengembalikan dalam lembaran mata uang campuran: Dollar Hongkong dan Macau Pataka.

Di Macau, saya juga tak menemukan ada kecurigaan daerah otonomi itu ingin melepaskan diri dari China hanya gara-gara selembar bendera. Dua bendera yang berbeda justru menjadi ladang uang bagi rakyatnya. [] ALFIANSYAH OCXIE dan FIQIH PURNAMA (Banda Aceh)

  • Uncategorized

Leave a Reply