Begini Cara Kadin Menangani Masalah Tenaga Kerja

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai permasalahan nasional di bidang tenaga kerja menjadi keprihatinan bagi dunia usaha. soalan tenaga kerja Indonesia bersifat multikompleks.

"Dalam penanggulangan masalah tenaga kerja yang kompleks tersebut, Indonesia sudah waktunya mengubah strategi. Tidak mungkin terus berharap pada sektor industri dan bisnis skala besar untuk menampung tenaga kerja, karena daya serap sangat terbatas," kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, dalam sambutan pembukaan Sarasehan Nasional "Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Muda Menuju Indonesia Maju 2025" di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa 15 Mei 2012.

Suryo menyebutkan penduduk Indonesia yang berjumlah 240 juta jiwa menghasilkan angkatan kerja tidak kurang dari 2,91 juta per tahun. Pertumbuhan angkatan kerja itu pada tahun lalu telah menghasilkan tingkat pengangguran sebesar 7,61 persen.

"Pengangguran ini tercipta dari akumulasi perbedaan sebanyak 1,37 juta angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia usaha," ujarnya.

Dia mencermati bahwa dari jumlah angkatan kerja yang tersedia, ternyata 80 persen merupakan tenaga tidak terlatih. Kondisi itu sulit diserap oleh industri dan bisnis skala besar yang sedang berupaya meningkatkan daya saingnya.

Dalam kompleksitas permasalahan tenaga kerja, Kadin melihat adanya tiga jalan keluar yang perlu dijadikan landasan dalam pengembangan paradigma baru ketenagakerjaan nasional.

Pertama, peningkatan produktivitas tenaga kerja secara nasional. Kedua, peningkatan jumlah entrepreneur di tingkat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi. Ketiga, perubahan peran UMKM dan struktur ekonomi nasional.

Kadin, Suryo melanjutkan, telah mengembangkan program peningkatan produktivitas tenaga kerja serta program melahirkan entrepreneur.

"Saya yakin bahwa program yang mendapat dukungan dunia usaha ini akan berjalan lebih cepat dan efektif kalau ditunjang kebijakan pemerintah. Saya berharap kerja sama dengan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) yang ditandatangani pagi tadi merupakan awal dari upaya sinergi antara dunia usaha dan pemerintah," ujar Suryo.

Selain itu, Kadin berharap pemerintah dapat melakukan pooling of resources dari kalangan Badan Usaha Milik Negara serta pendanaan hibah dari berbagai negara dan lembaga keuangan nasional.

"Investasi asing yang beroperasi di Indonesia juga perlu diajak ikut serta dalam program-program ketenagakerjaan yang tercakup dalam rangka program-program public private participation. Pooling of resources tersebut kami harapkan akan mendukung penyelenggaraan Kadin Training Center yang akan kami kembangkan," tuturnya.[]

SUMBER: VIVANEWS

  • Uncategorized

Leave a Reply