Banda Aceh Raih Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik

KOTA Banda Aceh mendapat penghargaan dari pemerintah pusat dibidang kepatuhan pelayanan publik. Kali ini, Ombudsman RI mengundang Wali Kota Banda Aceh untuk hadir pada acara Peringatan 5 tahun UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan penyerahan piagam predikat kepatuhan pemda terhadap standar pelayanan publik di Hotel Grand Sahid Jaya pada tanggal 18 juli 2014 mendatang.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh, Dr Taqwaddin Husin, ketika bertandang ke Kantor Wali Kota Banda Aceh, Senin, 14 juli 2014.

“Alhamdulillah Banda Aceh termasuk yang patuh terhadap penyediaan komponen-komponen standar pelayan publik sesuai Pasal 15 dan 21 UU Pelayanan Publik di instansi masing-masing. Dari 15 SKPK yang di survey pada Juni 2014 lalu, 10 SKPK sudah masuk zona hijau dengan score nilai di atas 800, 3 zona kuning dan hanya 2 yang masih merah,” ungkap Taqwaddin di hadapan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Jamal.

Dijelaskan, SKPK yang sudah masuk zona hijau itu antara lain adalah Dinas Pekerjaan Umum, Disdikpora, KPTSP, DPKAD dan Disdukcapil. Sedangkan yang masih berada di zona merah adalah Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota.

Menanggapi masih ada yang berapor merah, wali kota berkomitmen akan melakukan pembenahan segera.

”Insya Allah dalam waktu dekat ini yang belum masuk zona hijau akan kita intruksikan untuk memenuhi komponen-kompenen standar pelayanan publik, sesuai arahan Ombudsman RI,” ujar Illiza.

Selain kepada pemerintah kabupaten/kota, pada acara yang akan dijadwalkan dihadiri oleh Presiden SBY  dan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi tersebut juga akan diserahkan piagam predikat kepatuhan kepada kementrian, lembaga dan pemerintah provinsi.

Pada pertemuan tersebut, Taqwaddin yang ditemani oleh Asisten Ombudsman RI, Ayu Parmawati Putri, MKn dan M. Fadhil Rahmi, Lc juga berkoordinasi dengan wali kota terkait laporan-laporan pengaduan masyarakat terhadap kinerja instansi dalam lingkungan Pemko Banda Aceh. 

“Kita apresiasif terhadap Pemko Banda Aceh yang sangat respon terhadap aduan-aduan masyarakat melalui Ombdusman RI Perwakilan Aceh. Sampai sekarang, belum ada  pengaduan masyarakat yang tidak mendapat respon dari Pemko. Bahkan, DPRK Kota Banda Aceh pun turut membantu menyelesaiakan keluhan masyarakat bersama dengan Ombudsman RI Perwakikan Aceh. Semoga tren ini dapat dipertahankan danmenjadi model bagi Pemkab/Pemko lain di Aceh,” ujar Taqwaddin.

Baca juga:

Kinerja Pemko Banda Aceh Dinilai Buruk

  • Uncategorized

Leave a Reply