Bahas Temuan BPK, DPRK Aceh Utara Panggil Asisten I dan Kepala DPKKD

LHOKSEUMAWE – DPRK Aceh Utara memanggil Asisten I Setdakab Aceh Utara T Mustafa serta Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Aceh Utara Iskandar Nasri untuk pembahasan temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan tahun 2011, di gedung DPRK,  Selasa 24 Juli 2012.

Selain T Mustafa dan Iskandar Nasri, pertemuan tertutup yang dipimpin Wakil Ketua I DPRK Aceh Utara Abdul Mutalib dan Wakil Ketua II DPRK Ida Suryana, juga dihadiri para Ketua Komisi dan Ketua Fraksi DPRK, serta Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara Syahrial.

“Ada sekitar tujuh item temuan BPK menyangkut kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan. Itu semua kami bahas satu per satu dalam rapat tadi,” kata Ketua Komisi C DPRK Aceh Utara Azhari alias Cagee saat ditemui The Atjeh Post, Selasa siang tadi.

Menurut Cagee, dalam pertemuan itu DPRK meminta eksekutif segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK sesuai ketentuan. Hal ini sesuai amanat UU Nomor 15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pada pasal 20 disebutkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang kepegawaian.

Seperti diberitakan, BPK Perwakilan Aceh memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Aceh Utara tahun anggaran 2011. Sebab, BPK menemukan beberapa kelemahan yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern, di antaranya penyelesaian kasus pemalsuan warkat deposito Pemerintah Aceh Utara sebesar Rp217.750.000.000 berlarut-larut.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply