Bahas Qanun, DPRA Pastikan Akomodir Calon Perseorangan

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memastikan akan kembali melakukan pemahasan Qanun Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh yang sempat terhenti pembahasannya beberapa waktu lalu.

“Kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke Mendagri, bahwa DPRA akan membahas Qanun Pilkada Aceh yang sempat terhenti,” kata Abdullah Saleh kepada The Atjeh Post, Senin (2/1) di ruang kerjanya.

Abdullah Saleh menjelaskan, pembahasan akan dilakukan pada kesempatan awal Januari 2012 ini. Di dalam pembahasan nantinya, calon perseoranan akan diakomodir dalam Qanun Pilkada Aceh tersebut.

“Pada pembahasan juga nantinya akan membuka kesempatan kembali kepada partai politik yang belum mendaftar,”kata Abdullah Saleh. “Sehingga Pilkada yang akan dilaksanakan nantinya akan ikut partisipasi semua pihak,serta mendapat dukungan secara luas dari berbagai kalangan,” ujarnya.

Abdullah Saleh menambahkan, pada saat  pembahasan qanun juga nantinya akan dibahas tentang sengketa kewenangan. "Pada pembahasan sebelumnya belum mendapat persetujuan bersama antara pihak eksekutif dan legislative," katanya.

Pada pasal 74 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) disebutkan bahwa kewenangan mengadili penanganan (sengketa) hasil Pilkada adalah Mahkamah Agung.

“Sementara dalam praktek selama ini, sudah diajukan dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Abdullah Saleh. “Ini juga harus diperjelas, sebab tidak mungkin menetapkan sebuah aturan pelaksanaan seperti qanun, justru bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yaitu UUPA,“ ujarnya.

Di dalam melaksanakan pembahasan, kata Abdullah Saleh, selain melibatkan para stakeholder terkait, juga akan dikonsultasikan dengan Pemerintah Pusat, yag dalam hal ini Mendagri, selaku Pembina Pemerintah Daerah.

Tentang langkah apa yang akan dilakukan DPRA terhadap KIP yang telah menjalankan tahapan PIlkada, Abdullah saleh mengatakan “Itu akan menjadi langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah Pusat,” katanya. “Hubungan koordinasi dengan KIP dan lainnya itu tanggung jawab Pemerintah pusat,” ujarnya. []

  • Uncategorized

Leave a Reply

Bahas Qanun, DPRA Pastikan Akomodir Calon Perseorangan

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memastikan akan kembali melakukan pemahasan Qanun Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh yang sempat terhenti pembahasannya beberapa waktu lalu.

“Kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke Mendagri, bahwa DPRA akan membahas Qanun Pilkada Aceh yang sempat terhenti,” kata Abdullah Saleh kepada The Atjeh Post, Senin (2/1) di ruang kerjanya.

Abdullah Saleh menjelaskan, pembahasan akan dilakukan pada kesempatan awal Januari 2012 ini. Di dalam pembahasan nantinya, calon perseoranan akan diakomodir dalam Qanun Pilkada Aceh tersebut.

“Pada pembahasan juga nantinya akan membuka kesempatan kembali kepada partai politik yang belum mendaftar,”kata Abdullah Saleh. “Sehingga Pilkada yang akan dilaksanakan nantinya akan ikut partisipasi semua pihak,serta mendapat dukungan secara luas dari berbagai kalangan,” ujarnya.

Abdullah Saleh menambahkan, pada saat  pembahasan qanun juga nantinya akan dibahas tentang sengketa kewenangan. "Pada pembahasan sebelumnya belum mendapat persetujuan bersama antara pihak eksekutif dan legislative," katanya.

Pada pasal 74 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) disebutkan bahwa kewenangan mengadili penanganan (sengketa) hasil Pilkada adalah Mahkamah Agung.

“Sementara dalam praktek selama ini, sudah diajukan dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Abdullah Saleh. “Ini juga harus diperjelas, sebab tidak mungkin menetapkan sebuah aturan pelaksanaan seperti qanun, justru bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yaitu UUPA,“ ujarnya.

Di dalam melaksanakan pembahasan, kata Abdullah Saleh, selain melibatkan para stakeholder terkait, juga akan dikonsultasikan dengan Pemerintah Pusat, yag dalam hal ini Mendagri, selaku Pembina Pemerintah Daerah.

Tentang langkah apa yang akan dilakukan DPRA terhadap KIP yang telah menjalankan tahapan PIlkada, Abdullah saleh mengatakan “Itu akan menjadi langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah Pusat,” katanya. “Hubungan koordinasi dengan KIP dan lainnya itu tanggung jawab Pemerintah pusat,” ujarnya. []

  • Uncategorized

Leave a Reply