Bagaimana Hubungan Bank Indonesia dengan Bank Aceh?

BANDA ACEH – Hari ini, Selasa 29 Januari 2013, posisi Kepala Kantor Bank Indonesia Banda Aceh berpindah dari Mahdi Muhammad kepada Zulfan Nukman. Apa saja tugas Bank Indonesia?

Bank Indonesia adalah bank sentral yang bertugas sebagai otoritas moneter. Bank Indonesia juga mengawasi bank-bank umum dengan membuat aturan main, hingga menentukan layak tidaknya seseorang menjabat sebagai Komisaris atau Direksi sebuah bank.

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia atau BI tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan perbankan dan sistem pembayaran.

Seperti dikutip dari laman resmi BI, keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan. Begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter.

Lalu, bagaimana Bank Indonesia memelihara stabilitas sistem keuangan? Ada lima peran utama BI menjaga stabilitas sistem keuangan.

Mulai dari menjaga stabilitas moneter melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Selain BI juga mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan, serta berperan sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort atau LoLR.

Terkait peran menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, BI juga berhubungan dengan bank-bank umum seperti Bank Aceh.

Salah satunya lewat kebijakan Good Corporate Government atau GCG. Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG yang wajib dilakukan bank umum.

Mantan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Mahdi Muhammad dalam sebuah wawancara dengan ATJEHPOStcom pada Juli 2012 pernah mengeluhkan soal Bank Aceh yang saat itu belum menyampaikan laporan pelaksanaan rencana strategis sebagai wujud menjalankan praktek GCG.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 mengharuskan setiap bank melaporkan pelaksanaan GCG pada bank sentral setiap akhir tahun buku. Laporan GCG ini memuat rencana strategis meliputi kewajiban bank menyusun rencana korporasi dan rencana bisnis.

“Ini penting sebagai bahan bagi Bank Indonesia melakukan penilaian dan evaluasi,” kata Mahdi saat itu.

Setelah laporan itu diterima BI, kata Mahdi, akan dianalisis dengan data pembanding dimiliki bank sentral.

"Misal, Bank Aceh dalam rencana strategisnya ingin melakukan ekspansi bisnis di bidang “A”. Bank sentral akan menganalisis bidang tersebut. Apakah benar produktif, atau malah sebaliknya. Bila hasil evaluasi kami rencana bisnisnya tidak realistis, kami akan meminta bank tersebut untuk merevisinya," ujar Mahdi.

Selain itu, Bank Indonesia juga berwenang melakukan fit and proper test terhadap calon Komisaris dan Direksi yang diputuskan lewat Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 7 poin 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum menyebutkan, "persyaratan bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu."[]

Berita Terkait:

Sejarah Bank Indonesia, Berawal dari De Javasche Bank

  • Uncategorized

Leave a Reply