Author: ZIKIRULLAH ALFARISI

Aceh Peace Watch: Kasus Din Minimi Harus Diselesaikan Menyeluruh

Aceh Peace Watch: Kasus Din Minimi Harus Diselesaikan Menyeluruh

BANDA ACEH – Eksekusi menewaskan Junadi alias Beurijuek terduga anggota Din Minimi yang terjadi di SPBU Batuphat, Lhokseumawe,  27 Agustus 2015, terus menuai kencaman dari berbagai pihak. Aceh Peace Wacth menilai semua pihak mestinya tidak sekadar mengecam polisi, melainkan mendesak Pemerintah Aceh menyelesaikan kasus kelompok Din Minimi secara menyeluruh.

Direktur Eksekutif Aceh Peace Wacth, Fahrol Azmi melalui siaran pers, Minggu, 30 Agustus 2015, menyebutkan secara kasat mata tindakan kepolisian menembak Beurijuek hingga tewas memang menyalahi Standar Operasional Prosedure (SOP) tentang strategi pelumpuhan Target Operasi (TO) terhadap orang telah dimasukan kedalam Daftar pencarian orang (DPO).

Akan tetapi, kata Fahrol Azmi, terlalu naif jika kondisi ini dimanfaatkan para stakeholders, aktivis, LSM, pengamat, dan anggota legislatif untuk “menyerang” polisi secara “membabi buta” dengan berbagai asumsi dan kecaman.

 

Menurut Fahrol Azmi, ada subtansi dari urgensi yang harus diperjuangkan dengan disuarakan secara bersama. Kata dia, perlu sinergisitas dalam memahami zone conflict, jangan cuma memakai strategi “pemadam kebakaran”. “Dimana ada api, datang dan siram,” ujarnya.

Fahrol Azmi menyebut bahwa yang harus diperhatikan bersama adalah penyelesaian kelompok Din Minimi secara holistik (menyeluruh), presure dan paksa Pemerintah Aceh memenuhi tuntutan kelompok Din Minimi.

“Karena tuntutan mereka relevan, karena itu adalah janji pasangan ‘Zikir’ pada masa kampanye Pilkada 2012, Gubernur dan Wagub jangan hanya duduk manis,” katanya. Menurutnya, tuntuntan Din Minimi jelas dan absulote, tidak obscur liebelle (kabur). “Apalagi yang harus dipikirkan Gubernur dan Wagub serta Ketua DPRA? Kita melihat Pemerintah Aceh periode ini adalah sebuah pemerintahan auto pilot, seperti bue drop darut (kera tangkap belalang), kenapa mereka tidak pernah duduk mencari solusi sebagai upaya solving problem,” ujarnya.

Fahrol Azmi menambahkan, Wali Nanggroe juga harus turun tangan, jangan cuma diam menunggu istana siap untuk ditempati. “Subtansinya bukan menikmati kekuasaan, akan tetapi bagaimana dengan menggunakan kekuasaan untuk mencari cara melakukan upaya penyelesaian api konflik yang berpotensi membesar yang akan membakar perdamain Aceh secara khusus dan Aceh secara umum,” kata dia lagi. Menurutnya, Muzakir Manaf juga bisa menggunakan jalur KPA (Komite Peralihan Aceh) bila enggan menggunakan jalur pemerintahan.

“Muzakir Manaf tidak boleh diam seribu bahasa, ini ‘PR’ beliau. Disinilah kemampuan seorang Muzakir diuji, bukan hanya capable (mampu) dalam memimpin pasukan perang di masa konflik. Tapi juga mampu mengayomi dan menjaga barisan serta memberdayakan anggotanya di masa damai,” ujarnya.

Kepada Kapolda Aceh, Fahrol Azmi  minta segera audit investigatif pola kinerja polisi dalam memburu kelompok Din Minimi. “Karena publik Aceh mencium gegalat tidak normal dalam pelumpuhan dua anggota komplotan Din Minimi terakhir yaitu Ridhwan dan Junaidi,” ujar Fahrol Azmi.[]

Foto Ketua AHF Adi Maros saat bertemu Din Minimi Cs. @Dok.

 

M@PPA: Penembakan Terhadap Beurijeuk Sebuah Tindakan Brutal

M@PPA: Penembakan Terhadap Beurijeuk Sebuah Tindakan Brutal

BANDA ACEH – Mahasiswa Peduli Perdamaian Aceh (M@PPA) menilai penembakan terhadap Ridwan dan Junaidi alias Beurijeuk merupakan sebuah tindakan yang sangat brutal dan di luar rasa prikemanusian

“Terlepas apapun alasannya, ini merupakan sebuah dosa besar dan jangan coba-coba menggiring kembali Aceh yang sudah damai ke dalam nuansa konflik masa lalu,” kata Koordinator Pusat M@PPA, Azwar AG, kepada portalsatu.com, Minggu, 30 Agustus 2015.

Seharusnya, menurut Azwar, kejadian yang menimpa Beurijeuk dan Ridwan tersebut bisa dicegah, apabila pemerintah Aceh cepat turun tangan untuk melakukan berbagai pendekatan.

“Bukan hanya diam dan terkesan tidak punya hati nurani,” ujarnya.

Azwar menambahkan dalam berbagai kasus kriminal bersenjata di Aceh pasca damai seharusnya dijadikan sebagai barometer terhadap keberlangsungan perdamaian Aceh.

“Karena rakyat Aceh sangat mengharapkan Keadilan dan kesejahtraan akibat dari kompensasi ini yang tidak mereka terima jadi wajar mereka menuntut apa yang seharusnya mereka dapatkan dari hasil perjuangan mereka walaupun dengan cara mereka sendiri,” katanya.

Menurutnya, muncul kelompok bersenjata di Aceh yang mayoritas di dalamnya adalah mantan kombatan dan juga korban konflik itu sebenarnya sangat mudah untuk diselesaikan jika semua pihak, khususnya Pemerintah Aceh atau para tokoh dan mantan petinggi GAM, punya itikad Baik.

“Pemerintah Aceh dalam menyelesaikan tindakan kriminal tersebut malah terkesan menutup mata serta tidak mau peduli seolah-olah tidak terjadi apa-apa di Aceh,” ujarnya.

M@PPA berharap kepada pihak kepolisian untuk melakukan pendekatan yang persuasif serta mengedepankan nilai-nilai kemanusian.

“Dan kami sangat menyesalkan  pendekatan represif yang harus mengorbankan Jiwa manusia. Dimana juga yag katanya polisi sebagai pengayom masyarakat kalau mengedepankan sikap arogan ini yang harus di evalusi kembali di jajaran Polda Aceh,” ujarnya.

“Kepada seluruh mantan petinggi GAM baik yang sudah mendapat posisi penting dalam pemerintahan maupun yang sudah berada di Partai maupun KPA baik tingkat pusat, wilayah, daerah dan juga sagoe untuk melakukan pendekatan kekeluargaan terhadap kelompok bersenjata di Aceh untuk segera kembali kemasyarakat dan tidak ada lagi Korban yang berjatuhan,” katanya lagi. [] (mal)

DPW BM-PAN Aceh Laksanakan Rangkaian HUT PAN ke 17

DPW BM-PAN Aceh Laksanakan Rangkaian HUT PAN ke 17

BANDA ACEH – Dewan Pengurus Wilayah Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM-PAN) provinsi Aceh akan melakukan beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka HUT Partai Amanat Nasional (PAN) ke 17.

Ketua Panitia Pelaksana, Rahmad Saputra, S.IP, menjelaskan adapun rangkaian HUT PAN ke 17  tersebut di antaranya aksi sosial seperti donor darah, kunjungan panti jompo dalam rangka penyerahan bantuan, turnamen Futsal dan malam resepsi HUT PAN.

“Tujuan kegiatan aksi peduli sosial itu adalah untuk meningkatkan kepedulian dan kepekan para anak muda PAN, terutama BM-PAN  terhadap lingkungan sekitar dan mengenal lebih dekat kehidupan mereka. Insya Allah rangkaian kegiatan ini akan start Selasa dalam rangka kunjungan panti jumpo Ulee Kareng,” katanya.

Disamping itu, Ketua DPW BM PAN Aceh Teuku Hafid Hasan didampingi Sekretaris Musriadi Aswad  berharap  kepada seluruh kader dan simpatisan PAN untuk memanfaatkan momen hari ulang tahun ke 17 ini sebagai titik tolak berefleksi seberapa jauh PAN mewujudkan apa yang menjadi cita-cita reformasi 98.

“Di usia PAN yang sudah dewasa ini mampu memberikan konstribusi yang positif terhadap pembangunan Indonesia, khususnya Aceh, Peran PAN dan BM PAN sangat strategi mengawal semua kebijakan eksekutif,” ujarnya. [] (mal)

Polisi Tangkap Tiga Tersangka Penyalahgunaan Narkotika

Polisi Tangkap Tiga Tersangka Penyalahgunaan Narkotika

BANDA ACEH – Petugas Satuan Narkoba Polresta Banda Aceh berhasil meringkus tiga tersangka penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan data yang diperoleh portalsatu.com, polisi menangkap Allan Yudha Nofreza, 25 tahun,  seorang tersangka penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Jalan Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baro, Banda Aceh, Jumat, 28 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 WIB.

Selain menangkap tersangka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti (BB) sebanyak dua plastik besar yang berisikan ganja, sat amp ganja dan satu plastik kecil ganja yang telah bersih.

Sementara itu, di hari yang sama polisi juga berhasil meringkus dua orang yang diduga tersangka tindak pidana narkotika jenis sabu, yaitu Mulyadi (32 tahun) dan usman (45 tahun). Keduanya diringkus oleh pihak kepolisian di jalan Teungku Dikandang Lorong 3 Desa Pelanggahan, Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh, Jumat, 28 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 WIB.

Selain menangkap tersangka, polisi juga berhasil mengamankan Barang Bukti (BB) sebanyak satu sak sabu, satu paket sedang sabu, dan tiga paket kecil sabu.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes pol Zulkifli,, mengatakan para tersangka dan BB sudah diamankan di Unit 2 Satres Narkoba Polresta Banda Aceh. [] (mal)

Ghazali Abbas: Wali Nanggroe Cuma Tercermin Pada Sosok Hasan Tiro

Ghazali Abbas: Wali Nanggroe Cuma Tercermin Pada Sosok Hasan Tiro

BANDA ACEH – Ghazali Abbas Adan menyebutkan semangat keberadaan Wali Nanggroe hanya diberuntukan untuk almarhum Teungku Hasan di Tiro. Hal tersebut dikarenakan kebatinannya yang dibuat sengaja untuk memberi penghargaan kepada Teungku Hasan di Tiro.

“Sosok Wali Nanggroe itu sudah jelas terarah kepada almarhum Teungku Hasan di Tiro. Ilmu agamanya jelas, ilmu pendidikannya jelas, pengorbanannya terhadap masyarakat luas juga jelas,” kata Ghazali Abbas, Jumat, 28 Agustus 2015.

Ghazali Abbas menambahkan bahwa dirinya  mendukung 100 persen sosok Wali Nanggroe pada Teungku Hasan di Tiro sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya.

Dia menjelaskan untuk saat ini maka tidak ada lagi sosok yang dapat menjadi pengayom sepert almarmahum Teungku Hasan di Tiro.

“Maka bagi saya saat ini tidak perlu ada lagilah Lembaga Wali Nanggroe. Untuk urusan adat sudah ada MAA, untuk agama sudah ada MPU, maka untuk apa lagi lembaga Wali Nanggroe,” ujarnya.

Menurutnya, sosok almarhum Teungku Hasan di Tiro memang layak untuk dijadikan Wali Nanggroe karena agamanya bagus, bacaan Alquran-nya juga fasih, pendidikannya juga jelas sampai ke jenjang doctor.

“Dedikasinya untuk orang Aceh juga jelas dan begitu juga pengorbanannya hingga sampai akhir hayatnya hidup dengan penuh sederhana,” katanya. [] (mal)

Ghazali Abbas: Wali Nanggroe Tak Mampu Satukan Gubernur dan Wagub

Ghazali Abbas: Wali Nanggroe Tak Mampu Satukan Gubernur dan Wagub

BANDA ACEH – Anggota DPD asal Aceh, Ghazali Abbas Adan, mempertanyakan fungsi dari keberadaan lembaga Wali Nanggroe yang selama ini ditunding tidak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di Aceh.

“Dia itu belum menjadi pemersatu rakyat Aceh. Begitu banyak masalah di Aceh tapi apa peran dia untuk menyelesaikan masalah tersebut,” kata Ghazali Abbas Adan, Jumat, 28 Agustu 2015.

Menurutnya, saat ini kehadiran Wali Nanggroe juga belum dapat mempersatukan ketidakharmonisan antara Pemerintah Aceh.

“Gubernur dan wakil gubernur saja saat ini konflik dan dia tidak bisa berani untuk mempersatukan mereka. Padahal itu di lingkungan dia sendiri, apalagi untuk seluruh rakyat Aceh,” ujar Ghazali Abbas.

Ghazali Abbas juga menunding selama ini Wali Nanggroe cuma datang ke pesisir timur, dan tidak pernah ke wilayah pesisir tengah dan tenggara.

“Padahal itu juga Aceh, jadi dia sangat-sangat partisan. Belum menjadi pengayom seluruh rakyat Aceh,” katanya.

Dia juga mengharapkan agar Lembaga Wali Nanggroe bisa selalu dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. “Jangan hanya dengan satu kelompok tertentu saja, tapi seluruh masyarakat Aceh harus di ayomi,” kata Ghazali Abbas. [] (mal)

Senator Aceh Minta BPK Audit Lembaga Wali Nanggroe

Senator Aceh Minta BPK Audit Lembaga Wali Nanggroe

BANDA ACEH – Anggota DPD asal Aceh, Ghazali Abbas Adan, meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mengaudit Lembaga Wali Nanggroe. Pasalnya dia menilai lembaga adat tersebut dijadikan lembaga politik.

“Menurut saya Lembaga Wali Nanggroe itu masih ilegal dan tidak ada guna di kalangan masyarakat. Lembaga tersebut lebih cenderung menjadi lembaga politik,” kata Ghazali Abbas Adan dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan di Aula Kesbangpolinmas Aceh, Jumat, 28 Agustus 2015.

Menurutnya Lembaga Wali Nanggroe dipaksa untuk dijalankan. Sehingga konpensasi anggaran atas jabatan itu juga terkesan dipaksa untuk dijalankan.

“Padahal orang duafa masih banyak yang belum memiliki rumah, apa salahnya anggaran Wali Nanggroe diarahkan ke situ,” ujarnya.

Menurutnya anggaran sebesar Rp 144 milyar yang dianggarkan untuk Kelembagaan Wali Nanggroe tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga banyak persoalan-persoalan di Aceh tidak mampu dijalankan oleh lembaga tersebut.

“Coba uang itu digunakan untuk membangun rumah kaum dhuafa, menyantuni yatim piatu yang dulu orang tuanya menjadi korban konflik, ini bentuk ketidakadilan menurut saya,” ujarnya.

Ghazali Abbas meminta agar BPK mengaudit arah anggaran tersebut. Apalagi lembaga ini dinilai belum mendapat pengesahan oleh Mendagri sehingga belum layak mendapatkan dana dari negara.

“Tidak layak diberikan dana ke lembaga yang masih illegal dan masih belum disahkan oleh Mendagri,” katanya.

Dia juga meminta BPK untuk mengaudit legalitas Lembaga Wali Nanggroe. “Mengaudit kinerja Wali Nanggroe dan mengaudit keuangannya,” ujarnya.[](bna)

Senator Minta Lembaga Wali Nanggroe Dihapus

Senator Minta Lembaga Wali Nanggroe Dihapus

BANDA ACEH – Senator asal Aceh, Ghazali Abbas Adan, meminta dan mendukung agar Kelembagaan Wali Nanggroe dihapuskan. Menurutnya selama ini lembaga tersebut dinilai tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Aceh.

“Menurut saya karena lembaga itu belum ada manfaatnya kepada rakyat, sehingga kinerjanya belum dirasakan langsung oleh rakyat secara keseluruhannya,” kata Ghazali Abbas Adan, Jumat, 28 Agustus 2015.

Ghazali Abbas menambahkan fungsi lembaga tersebut belum terwujud seperti yang selama ini berfungsi sebagai lembaga adat.

“Padahal itu perintah dari MoU, tapi saat ini lembaga tersebut terkesan sebagai lembaga politik saja,” katanya.

Jika mengarah pada konstitusi, hal tersebut telah melanggar perintah konstitusi dan sudah melanggar UUPA.

“Katanya lembaga adat istiadat, lembaga pemersatu masyarakat, tapi berubah menjadi lembaga politik, itukan sudah melanggar konstitusi, itu barangkali alasan bagi Mendagri kenapa qanun tersebut tidak disahkan,” ujarnya.[] (ihn)

Ghazali Abbas: Lembaga Wali Nanggroe Tidak Penting

Ghazali Abbas: Lembaga Wali Nanggroe Tidak Penting

BANDA ACEH – Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe yang disahkan melalui qanun pada akhir 2013 lalu dinilai tidak membawa manfaat yang besar kepada masyarakat Aceh. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPD RI asal Aceh, Ghazali Abbas Adan dalam acara sosialisasi empat pilar kebangsaan di Aula Kesbangpolinmas Aceh, Jumat, 18 Agustus 2015.

“Kelembagaan tersebut belum disahkan Kemendagri, berarti kalau tidak disahkan oleh Mendagri berarti ini kan tidak legal dan mereka tidak berhak menerima dana dari pemerintah, karena masih liar,” kata Ghazali Abbas Adan.

Ghazali mengatakan perlu adanya penjelasan dari kehadiran kelembagaan tersebut apakah sudah legal dengan undang-undang negara atau belum.

“Yang pasti itu akan berlawanan dengan undang-undang yang lebih tinggi,” ujarnya.

Ghazali Abbas melihat kelembagaan Wali Nanggroe tersebut bersifat lembaga politik bukan sebagai lembaga adat. Sehingga hal tersebut berlawanan dengan undang-undang yang lebih tinggi dan juga tidak sesuai dengan UUPA.

“Lembaga Wali Nanggroe itu tidak penting karena akan menghabiskan uang negara,” ujarnya.

Dia juga menilai keberadaan lembaga ini sebagai sebuah pemborosan. “Jika anggaran untuk Lembaga Wali Nanggroe itu dibuat rumah kaum dhuafa, maka berapa dhuafa yang akan memiliki rumah sendiri,” katanya.[](bna)

Ini Kata Wakil Sekretaris IPAU Soal Pencalonan Tjut Ika Mauliza

Ini Kata Wakil Sekretaris IPAU Soal Pencalonan Tjut Ika Mauliza

BANDA ACEH – Kongres ke-II Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) tinggal menghitung hari saja. Rencananya acara tersebut akan digelar pada Sabtu-Minggu, 28-29 Agustus mendatang.

Sejumlah paguyuban pun mulai memunculkan kader terbaiknya untuk maju sebagai calon ketua FPMPA. Namun berbeda halnya dengan Paguyuban Ikatan Pemuda Aceh Utara (IPAU) yang sampai saat ini belum menentukan sikap untuk memunculkan kandidat untuk maju sebagai calon Ketua FPMPA.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal IPAU, Aulia Nur, kepada portalsatu.com, Kamis, 27 Agustus 2015.

“Untuk saat ini kami belum memunculkan calon. Kami masih melakukan konsolidasi internal dulu,” kata Aulia.

Aulia juga membantah pencalonan Tjut Ika Mauliza sebagai calon yang dimunculkan dari IPAU untuk maju sebagai calon ketua umum FPMPA.

“Saat ini IPAU belum memiliki calon untuk bersaing dalam bursa kandidat calon ketua umum FPMPA,” ujarnya.

Terkait Tjut Ika Mauliza yang akan maju sebagai kandidat calon ketua FPMPA dari IPAU, Aulia menyayangkan sikapnya yang mengambil keputusan atau klaim sebelah pihak.

“Pada intinya kami masih membicarakan hal ini di internal IPAU sendiri, dan saya atas nama kepengurusan IPAU sangat kecewa dengan klaim sepihak tersebut,” katanya. [] (mal)

Foto: Aulia Nur