Author: TEMPO

Rupiah Jumat Pagi Dibuka Menguat 396 Poin

Rupiah Jumat Pagi Dibuka Menguat 396 Poin

Jakarta – Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi bergerak menguat sebesar 396 poin menjadi Rp 13.491 dibandingkan posisi sebelumnya Rp13.887 per dolar Amerika Serikat.

Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada di Jakarta, Jumat mengatakan bahwa ketersediaan dolar AS yang bertambah di dalam negeri menyusul beberapa kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan masih menjadi salah satu sentimen positif bagi mata uang rupiah.

“Kebijakan ekonomi oleh pemerintah ditambah kebijakan moneter dari Bank Indonesia direspon positif kalangan pelaku pasar uang,” katanya.

Ia menambahkan bahwa sentimen dari harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa hari terakhir ini berada dalam tren penguatan menambah sentimen positif bagi rupiah termasuk mata uang negara berkembang lainnya. Minyak mentah dunia saat ini mulai bergerak ke level 50 dolar AS per barel.

“Penguatan yang terjadi pada rupiah ini tentunya diharapkan masih dapat berlanjut. Meski rawan aksi ambil untung oleh spekulan, namun sifatnya belum signifikan mengingat sentimen di dalam negeri masih cukup baik,” katanya.

Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra menambahkan bahwa dolar AS melanjutkan pelemahan terhadap mayoritas mata uang dunia menyusul belum adanya kepastian kenaikan suku bunga bank sentral AS (Fed fund rate).

“Bank sentral AS diperkirakan mempertahankan suku bunganya di tengah kondisi perekonomian global yang belum pulih terutuama dari Tiongkok,” katanya.

Menurut dia, lembaga dana moneter internasional (IMF) yang memangkas outlook pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini meningkatkan kecemasan the Fed sehingga menunda kenaikan suku bunga hingga tahun depan.

“IMF memperkirakan perekonomian global kemungkinan hanya menunjukkan pertumbuhan 3,1 persen di 2015, atau lebih rendah 0,2 persen dibanding proyeksi sebelumnya pada bulan Juli lalu,” katanya. | sumber: tempo.co

Survei: Menteri Susi Paling Memuaskan, Menteri Puan…

Survei: Menteri Susi Paling Memuaskan, Menteri Puan…

Jakarta – Masyarakat ditengarai masih banyak yang belum mengetahui kinerja menteri kabinet Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal ini tercermin dari hasil survei lembaga Indo Barometer mengenai keberhasilan dan kegagalan setahun pemerintahan Jokowi-JK. Dalam survei disebutkan sebanyak 16,2 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Adapun hasil survei menunjukkan secara garis besar kinerja menteri kabinet Jokowi-JK belum memuaskan.

“Responden yang menjawab tidak puas sebesar 3,9 persen, kurang puas 42,8 persen, cukup puas 36,3 persen, dan paling rendah sangat puas 0,8 persen,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari dalam presentasinya di Century Hotel Park, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2015.

Responden paling banyak menjawab tidak tahu untuk Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dengan persentase 64,5 persen, selanjutnya disusul Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi 63,7 persen, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara 63,6 persen.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merupakan menteri yang patut diapresiasi dengan persentase kepuasan sebesar 71,9 persen dan kurang puas atau tidak puas sama sekali sebesar 7,5 persen. Sebagian besar masyarakat juga mengetahui sepak terjang Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal ini dilihat dengan persentase ketidaktahuan yang terendah, yaitu sebesar 20,7 persen.

Menurut pengamat ekonomi, Ichsanuddin Noorsy, mengatakan bahwa nilai kepuasan merupakan salah satu indikator kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Hal yang patut disayangkan adalah masih banyaknya masyarakat yang kurang puas dengan kinerja menteri.

Dari hasil survei, publik paling tidak puas terhadap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, yaitu sebesar 34,6 persen. Sebanyak 29,4 persen menyatakan cukup puas atau sangat puas, sementara 36 persen menjawab tidak tahu.

Meskipun demikian menteri yang memiliki persentase kepuasan publik terendah adalah Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution sebesar 15 persen. Ketidakpuasan pada Darmin persentasenya sebesar 32 persen dan yang menjawab tidak tahu 53 persen.

Survei ini dilakukan Indo Barometer dan dilaksanakan di 34 provinsi pada tanggal 14–22 September 2015. Survei ini mengumpulkan informasi dari 1.200 orang responden dengan margin error sebesar 3,0 persen. Adapun kategori responden dibagi ke dalam jenis kelamin, wilayah desa atau kota, suku bangsa, dan provinsi.

Responden dipilih dengan metode multistage random sampling untuk menghasilkan responden yang mewakili seluruh populasi publik dewasa Indonesia yaitu yang berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. | sumber: tempo.co

Atasi Bencana Asap, Indonesia Gandeng Lima Negara Ini

Atasi Bencana Asap, Indonesia Gandeng Lima Negara Ini

JAKARTA – Indonesia akan bekerja sama dengan lima negara untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan serta penyebaran asap. Pernyataan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2015.

“Kita merasa penting untuk bekerja sama dengan negara yang mempunyai sumber daya untuk memadamkan api dan asap. Ada lima negara, yaitu Australia, Tiongkok, Malaysia, Rusia, dan Singapura,” ujar Arrmanatha.

Menurut dia, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi sudah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Singapura, Australia, dan Malaysia untuk membahas kerja sama dan mendapatkan bantuan dalam mengatasi titik-titik api yang masih berkembang di beberapa wilayah di Indonesia. “Sampai hari ini, masih ada sekitar 110 titik api, dan di antaranya ada 11 titik api di Riau,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan, pemerintah Indonesia masih harus membahas bentuk bantuan dan kerja sama yang akan dilakukan dengan lima negara tersebut. “Bentuk kerja sama ini masih harus dibahas karena beberapa kerja sama itu ada yang bersifat bantuan dan ada yang bersifat commercial base (komersial),” tuturnya.

Arrmanatha menyebutkan sudah cukup banyak upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi kebakaran lahan dan hutan serta mengurangi penyebaran asap. “Pada intinya, upaya Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan langkah-langkah yang telah dilakukan sudah cukup banyak. Tidak hanya upaya pemadaman api, tapi juga penindakan hukum (terhadap pelaku pembakaran),” ucapnya.

Dia memaparkan, untuk pemadaman api, pemerintah Indonesia telah mengerahkan 26 helikopter guna melakukan pengeboman air (water bombing) dan mengerahkan empat pesawat khusus untuk melakukan rekayasa cuaca (weather modification) guna menghasilkan hujan buatan.

“Data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyebutkan 65 juta liter air dituangkan ke berbagai titik api di lima provinsi, dan 250 ton garam digunakan untuk weather modification,” katanya.[] sumber: tempo.co

Warning, Merokok di Tempat Umum Bakal Kena Denda Rp 1 Juta di Aceh Barat

Warning, Merokok di Tempat Umum Bakal Kena Denda Rp 1 Juta di Aceh Barat

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, mengeluarkan ketentuan denda Rp 1 juta bagi warga yang kedapatan merokok di tempat-tempat umum sesuai dengan Rancangan Qanun (Perda) Kawasan tanpa Rokok (KTR) yang akan disahkan.

Bupati Aceh Barat H.T. Alaidinsyah mengaku kebijakan ini sangat bertentangan dengan nalurinya karena mengekang kebebasan merokok.

“Karena saya perokok aktif, ini bertentangan dengan naluri pribadi saya. Tapi, karena ini merupakan kepentingan dan kebijakan umum, qanun ini harus kita utamakan dan segera disahkan. Saya ikhlas mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi,” ucapnya di Meulaboh, Selasa, 6 Oktober 2015.

Alaidinsyah menjelaskan, denda Rp 1 juta tersebut masih bisa direvisi. Kebijakan ini, ujar dia, akan diterapkan jika Pemerintah Provinsi Aceh telah menyetujuinya.

Tujuan akhir qanun ini adalah menekan tingginya aktivitas merokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, di samping bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warganya

“Pemberlakuannya sesuai dengan tata ruang Kota Meulaboh sampai tahun 2034 dengan dimulai secara simultan. Dalam pelaksanaannya, ada pemberlakuan aturan secara terukur. Tempat lokalisasinya pun sudah diatur oleh Bappeda,” tuturnya.

Setelah disepakati eksekutif dan legislatif setempat, qanun ini dikirimkan ke Pemerintah Provinsi Aceh untuk dilihat efektivitasnya dan dievaluasi. Selama 30 hari setelah itu, barulah bisa diterapkan secara menyeluruh.[] sumber: tempo.co

Kisah Paus Purba, Padang Rumput, dan Sejarah Awal Manusia

Kisah Paus Purba, Padang Rumput, dan Sejarah Awal Manusia

Berlin – Sebuah fragmen fosil paus paruh berumur 17 juta tahun membantu peneliti mengetahui seperti apa tanah kelahiran manusia di Afrika Timur. Paus paruh (Ziphiidae) hidup di masa dataran tinggi Afrika Timur masih belum setinggi sekarang dan ditutupi hutan lebat.

Para ilmuwan telah lama mencoba mengungkap kapan kenaikan permukaan ini terjadi, karena saat itu berlangsung, kelembapan dari Samudra Hindia tak lagi bisa mencapai vegetasi dan pepohonan sehingga daerah tersebut berubah menjadi savana.

Nenek moyang manusia yang telah punah ada kemungkinan hidup di pepohonan di Afrika Timur, tapi setelah daerah itu berubah menjadi padang rumput, para ilmuwan menduga mereka mulai berjalan di atas kedua kaki. “Ini adalah penelitian tentang kapan bipedalisme dimulai,” kata Henry Wichura, peneliti ilmu bumi University of Potsdam di Jerman, yang terlibat dalam penelitian ini.

Arkeolog menemukan fosil paus itu pada 1964, tapi baru dipublikasikan pada 1975. Fosil itu juga sempat “hilang” hingga ditemukan kembali di gudang penyimpanan pada 2011.

Awalnya, fosil ini sempat membingungkan para peneliti. Sebab, paus berparuh merupakan perenang di laut dalam, tapi fosilnya ditemukan di ketinggian 640 meter di daratan Afrika Timur. “Kami menduga paus sepanjang 7 meter yang semula hidup di Samudra Hindia itu terdampar ke sungai dan mati,” kata Wichura.

Untuk mengungkap proses pembentukan dataran tinggi di Afrika Timur, Wichura pun mencari contoh lain paus yang tersesat di sungai. Salah satunya paus yang terdampar di Sungai Thames pada 2006 dan paus pembunuh yang berenang ke Sungai Colombia di Pacific Nortwest, Amerika Serikat.

Tim yang dipimpin Wichura kemudian mengambil sampel tersebut dan membuat modelnya. Model tersebut lalu diterapkan ke sungai prasejarah tempat paus paruh ditemukan.

Dari analisis tersebut, mereka mengasumsikan bahwa sungai purba itu naik 4 sentimeter per kilometer dari pantai, ketinggian dataran tinggi Afrika Timur tempat paus itu mati sekitar 24-37 meter. Pada saat ini ketinggian daerah tersebut 620 meter. Artinya, dataran tinggi Afrika Timur terangkat sekitar 590 meter selama 17 tahun terakhir.

Wichura mengatakan, pengangkatan tersebut terjadi karena naiknya bulu mantel-material panas yang naik melalui mantel bumi. Lapisan ini naik dengan mendorong kerak bumi. “Jika fosil paus tak ditemukan, sulit untuk menemukan umur pengangkatan,” ujarnya.

Menurut Frank Brown, dosen geologi di University of Utah, studi ini mengingatkan para geolog dan paleontologi untuk mempelajari usia fosil dan lokasi penemuannya. “Bahkan, spesimen organisme tunggal menyimpan banyak informasi tentang bumi,” kata dia.[] Sumber: tempo.co

Foto: Fosil paus purba ditemukan di Gurun Atacama, Cile. AP/Museo Paleontologico de Caldera

Izin Eksplorasi Migas Diharapkan Bisa Satu Atap

Izin Eksplorasi Migas Diharapkan Bisa Satu Atap

JAKARTA – Komite Eksplorasi Nasional (KEN) merekomendasikan perizinan satu atap di bidang usaha mencari dan menemukan minyak dan gas di Indonesia.

“Kerumitan jenis dan proses perizinan migas yang memerlukan waktu lama dan biaya besar harus dihentikan,” tegas Ketua Komisi Eksplorasi Nasional Andang Bachtiar di Balikpapan, Selasa, 6 Oktober 2015.

Izin-izin yang diperlukan untuk eksplorasi migas di Indonesia, disebutkan Andang, tidak kurang dari 100 izin. Saat ini pun sudah berhasil disederhanakan menjadi 40 izin saja.

Lebih jauh, KEN juga mengusulkan bahwa mengurus perizinan itu justru oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Migas ke instansi yang mengeluarkan izin.

Bachtiar mencontohkan misalnya sebuah blok migas baru sudah dimenangkan oleh satu kontraktor migas. Namun demikian, penandatanganan kontrak hanya akan dilakukan setelah urusan tumpang tindih lahan, bila ada demikian, juga izin pinjam pakai kawasan hutan sekiranya berlokasi di hutan, izin lingkungan (AMDAL), izin prinsip dan izin lokasi yang biasanya dikeluarkan bupati atau wali kota, dan lain-lain izin yang diperlukan usaha tersebut.

Dengan demikian, pemerintah yang mengurus semua izin tersebut. Sebagai pemerintah tentu semua izin dapat diproses dan dikendalikan dari dan oleh pemerintah sendiri.

“Jadi kontraktor tinggal kerja setelah kontrak ditandatangani. Terima clean and clear dari pemerintah c.q. Ditjen Migas,” kata Bachtiar.

Sebelumnya, KEN juga mengumumkan identifikasi potensi penambahan cadangan minyak dan gas Indonesia sebanyak 2,7 miliar barrel minyak plus 14 triliun kaki kubik (trillion cubic feet-TCF) gas atau setara 5,2 miliar barrel minyak.

“Identifikasi itu dari 108 struktur dari sumur-sumur penemuan migas yang sudah terbukti, namun belum ditingkatkan statusnya menjadi cadangan nasional,” kata Andang Bachtiar.

Selain cadangan yang sudah terbukti namun belum masuk cadangan nasional itu ada juga cadangan prospek sebesar 16,6 miliar barrel minyak ekuivalen. Indikasi migas diketahui dari struktur batuan dan tanah yang didapat dalam uji pengeboran. Menurut Andang Bachtiar, ada 120 struktur yang mendukung klaim 16,6 miliar barrel tersebut.

“Kalau 20 persen saja bisa terbukti, kita dapat sekurangnya 2 milar barrel,” kata Bachtiar bersemangat.

Komite Eksplorasi Nasional dibentuk 12 Juni 2015. Misinya adalah meningkatkan cadangan migas atau reserve replacement ratio (RRR) menjadi lebih dari 75 persen hingga 5 tahun ke depan.

Juga menjadi tugas KEN untuk menemukan cadangan migas baru dan mempercepat proses penemuan cadangan migas, yang semula antara 6-10 tahun menjadi 3-5 tahun sejak blok migas tersebut diserahkan kepada kontraktor oleh negara.[] sumber: tempo.co

Kajian Awal Kementerian ESDM: Harga BBM Tidak Turun

Kajian Awal Kementerian ESDM: Harga BBM Tidak Turun

Jakarta – Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Susyanto, mengatakan dari kajian yang diumumkan pekan lalu, tidak ada perubahan harga BBM jenis Premium dan solar. Kajian ini didasarkan atas perhitungan fluktuasi harga minyak dunia tiga bulan terakhir. “Kajian awalnya memang seperti itu,” kata dia, Senin, 5 Oktober 2015.

Kajian tersebut, sebenarnya sempat menghasilkan keputusan sementara bahwa harga solar mestinya turun. Namun, penurunan tidak dilakukan lantaran surplus harga akan dipakai untuk memberi kompensasi atas kerugian PT Pertamina (Persero).

Tapi, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Energi dan Pertamina mengkaji kembali kemungkinan penurunan harga BBM. Tujuannya, menekan penurunan daya beli masyarakat.

Akhirnya, Ditjen Migas melakukan dua kajian dalam waktu hampir bersamaan. Menurut Susyanto, ada dua variabel tambahan yang dipakai dalam kajian baru ini. Pertama, kemungkinan perubahan variabel perhitungan fluktuasi harga dari tiga bulan ke satu bulan. Jika diubah, kemungkinan harga BBM turun cukup besar.

Variabel kedua,  kompensasi kepada Pertamina. Belakangan Perseroan meminta tambahan penyertaan modal negara (PMN) atau pengurangan dividen guna menambal kerugian. Namun, kajian sampai saat ini belum selesai.

Direktur Jenderal Migas IGN Wiratmadja juga irit bicara terkait pembahasan yang terhitung ‘mendadak’ ini. “Itu biar pimpinan yang putuskan. Semoga kajian bisa segera selesai,” kata Wirat di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. | sumber: tempo

70 TAHUN TNI: Soedirman Jadi Panglima, Sidang Ala Koboi

70 TAHUN TNI: Soedirman Jadi Panglima, Sidang Ala Koboi

Jakarta – Pada peringatan Hari Tentara Nasional Indonesia yang ke-70, ada baiknya melihat kembali proses pemilihan Panglima TNI setelah kemerdekaan RI. Bagaimana seorang Soedirman yang baru berusia 29 tahun bisa terpilih menjadi Panglima TNI yang kala itu bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan situasi saat pemilihan. Majalah Tempo edisi 18 November mengisahkan suasana pemilihan tersebut.

***

Rapat di Markas Tinggi Tentara Keamanan Rakyat di Gondokusuman, Yogyakarta, 12 November 1945, tiba-tiba memanas. Kolonel Holland Iskandar, mantan perwira Pembela Tanah Air (Peta), menginterupsi pemimpin sidang, Oerip Soemo-hardjo, meminta peserta rapat memilih pemimpin tertinggi Tentara Keamanan Rakyat yang baru dibentuk seminggu sebelumnya.

Oerip, yang kala itu Kepala Staf Umum berpangkat letnan jenderal, kehilangan kendali atas pertemuan. Hari itu juga Soedirman, yang berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Sayang tak banyak rekaman yang tertinggal dari pertemuan bersejarah yang sebagian pesertanya panglima divisi dan komandan resimen itu. Catatan yang lumayan lengkap antara lain dibuat A.H. Nasution dalam bukunya, TNI Jilid 1. Nasution saat itu berumur 26 tahun, hadir sebagai Kepala Staf Komandemen I Jawa Barat, yang membawahkan tiga divisi dengan pangkat kolonel. Menurut dia, sebenarnya hari itu Oerip mengundang semua wakil tentara dan laskar untuk membicarakan koordinasi dan strategi menghadapi kemungkinan agresi Belanda yang mendompleng tentara Sekutu. Namun, “Oerip terlihat tak bisa memimpin rapat. Dia susah menguasai jalannya pembicaraan,” tulis Nasution.

Didukung sebagian besar peserta rapat yang berlatar belakang eks Peta, Holland mengambil alih pimpinan sidang. Dia lalu meyakinkan peserta rapat bahwa TKR sangat membutuhkan seorang pemimpin atau panglima besar.

Sebenarnya, sejak TKR dibentuk pemerintah pada 5 Oktober 1945, Presiden Sukarno telah menunjuk Soepriyadi sebagai panglima. Soepriyadi adalah komandan peleton atau shodancho tentara Peta. Sebelumnya dia ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Namun Soepriyadi menghilang sejak pemberontakan di Blitar pada Mei 1945. Sebagian pejuang yakin dia sudah tewas terbunuh tentara Jepang.

Dalam bukunya, Genesis of Power, Profesor Salim Said, mantan wartawan dan peneliti militer, mengatakan penunjukan Soepriyadi sungguh mengherankan. Sebaiknya Sukarno atas rekomendasi Perdana Menteri Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin menunjuk Oerip menjadi kepala staf umum. Tugas Oerip membenahi organisasi tentara yang masih semrawut. Ketika itu para pejuang dari beragam kelompok berjalan sendiri-sendiri. Pangkat dan jabatan pun diatur sendiri.

“Ada yang mengangkat diri menjadi jenderal hanya karena berhasil merebut jip Belanda,” kata Salim kepada Tempo awal September 2012. Untuk menulis bukunya, Salim mewawancarai banyak pelaku sejarah, di antaranya Nasution dan Didi Kartasasmita, saat itu Panglima Komandemen Jawa Barat dengan pangkat jenderal mayor.

Nasution curiga pembelokan agenda pertemuan Gondokusuman itu sudah diatur. “Saya yakin mereka telah membicarakannya sebelum sidang. Holland Iskandar hanya sedang akting,” katanya sebagaimana dikutip Salim.

Malah Didi Kartasasmita mendeskripsikan sidang berlangsung ala koboi. “Hampir semuanya pegang senjata. Gila, sebuah pertemuan revolusioner,” ujarnya. Pendapat yang berbeda dengan suara mayoritas yang menghendaki pemilihan panglima besar tak diindahkan. Pendapat Menteri Keamanan Ad Interim Muhammad Sulyoadikusumo, yang mewakili pemerintah pusat, pun tak diacuhkan.

Pemilihan berlangsung secara sangat sederhana. Nama-nama calon, di antaranya Oerip, Soedirman, Amir Sjarifoeddin, dan Moeljadi Djojomartono dari Barisan Banteng, ditulis di papan tulis. Lalu panitia menyebutkan nama calon dan pendukungnya diminta mengacungkan tangan. Kalkulasi suara langsung ditulis di papan tulis.

Tjokropranolo dalam buku Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman ­mengatakan pemilihan berlangsung dalam tiga tahap. Pada tahap pertama dan kedua diberlakukan sistem gugur. Cerita mengenai metode pemilihan ini, kata Tjokropranolo, yang pernah menjadi ajudan Soedirman, dia peroleh dari Komandan Batalion Badan Keamanan Rakyat Surakarta Djati­koesoemo.

Selain mendapat dukungan luas dari tentara eks Peta, Soedirman, yang saat itu baru 29 tahun, dipilih utusan dari Sumatera, Kolonel Moh Noch. Nasution mengatakan suara Moh Noch, yang mewakili enam divisi di Sumatera, turut menjadi penentu kemenangan Soedirman dalam pemilihan.

Dalam catatan Nasution, Soedirman terpilih lantaran TKR kala itu didominasi bekas Peta—selain unsur KNIL, Heiho, dan pemuda. Dan di kalangan Peta, terutama beberapa daerah di Jawa, Soedirman memang sudah cukup dikenal. Sersan Purnawirawan TKR Sarmoedji, 87 tahun, bercerita kepada Tempo, mantan Komandan Batalion atau Daidancho Kroya itu dikenal luas berkat keberhasilannya meyakinkan Jepang agar menyerahkan senjata secara damai kepada tentara Indonesia. Hal senada diungkapkan T.B. Simatupang dalam buku Laporan dari Banaran. Menurut dia, ketika menjadi Panglima Divisi BKR Purwokerto, Banyumas, Soedirman bersama Raden Ishaq menjadikan Banyumas sumber pasokan senjata bagi wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. “Pak Dirman selalu dapat diharapkan untuk memberikan bantuan,” ujarnya.

Sebaliknya, Oerip diperkirakan kalah karena di kalangan tentara muncul sentimen negatif terhadap serdadu didikan Belanda. “Semangat itu terpupuk dari didikan organisasi tentara Jepang,” kata Salim Said. Tak aneh, Oerip—mantan mayor KNIL yang kala itu 52 tahun—lebih dekat dengan pemerintah dibanding tentara. Yang juga merugikan posisi Oerip, dia lebih lancar berbahasa Belanda dan Jawa dibanding berbahasa Indonesia. Padahal para tentara TKR, yang mayoritas berusia 20-an tahun sedang bersemangat menggunakan bahasa Indonesia.[] Sumber: tempo.co

Tahun ini, 900 Pekerja Asing Akan Masuk Tangerang

Tahun ini, 900 Pekerja Asing Akan Masuk Tangerang

Jakarta – Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang memperkirakan ada 900 pekerja asing yang akan masuk ke kota industri dan jasa ini pada tahun 2015.

Kepala Dinas ketenagakerjaan Kota Tangerang, Abduh Surahman di Tangerang, Minggu, 4 Oktober 2015 mengatakan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah tenaga kerja asing terus meningkat.

Jumlahnya mulai dari 600 tenaga kerja asing.  Tahun ini diperkirakan sampai 900 orang yang akan datang ke Kota Tangerang berasal dari Jepang, Korea, RRT dan beberapa negara lainnya.

“Untuk tahun ini, diperkirakan akan ada 900 pekerja asing yang datang ke Kota Tangerang dalam urusan bekerja,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tingginya jumlah pekerja asing yang datang karena berkaitan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Bahkan, ia telah memperkirakan jika pedagang di Kota Tangerang nantinya adalah orang asing. “Jangan kaget kalo nantinya ada pedagang di pasar yakni orang asing,” ujarnya.

Abduh juga mengungkapkan, ada 1.600 lowongan bekerja di luar negeri untuk masyarakat Kota Tangerang. Perusahaan yang membuka lowongan yakni Jepang dan Korea untuk bidang konstruksi dan Pertanian modern.

Namun, peminat untuk bekerja di luar negeri dari masyarakat masih tergolong kecil dibandingkan di dalam negeri. “Selain ada warga asing yang datang, ada juga lowongan bekerja di luar negeri tetapi belum begitu terlalu banyak yang berminat,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun, sejak Januari hingga akhir September telah ada 15 orang yang di PHK akibat dampak ekonomi. Termasuk dua Bank di Tangerang yang juga melakukan pengurangan pegawai dengan cara pensiun dini seperti Bank CIMB dan Danamon.

“Perlambatan ekonomi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap nasib pekerja. Sebab, perusahaan tak mampu mengeluarkan biaya yang begitu besar saat ini disaat harga dolar terus meningkat,” katanya. | sumber: tempo

Malaysia Sebut Indonesia Kurang Serius Tangani Masalah Asap

Malaysia Sebut Indonesia Kurang Serius Tangani Masalah Asap

Kuala Lumpur – Malaysia mendesak pemerintah Indonesia lebih serius lagi menangani masalah asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia. Malaysia menganggap rencana penanggulangan asap saat ini membutuhkan waktu lama agar dapat berjalan efektif.

“Kami berterima kasih atas usaha yang sudah dilakukan sekarang. Tapi kami rasa ini akan membutuhkan waktu. Setiap hari, masih ada pembakaran yang dilakukan petani Indonesia,” ujar Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi.

Zahid menyambut positif komitmen yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo dalam mengupayakan tindakan penanggulangan serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Hal ini disampaikan Zahid merespons pernyataan Presiden Jokowi yang meminta negara-negara lain bersabar dan memberi waktu kepada Indonesia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun Zahid menilai waktu tiga tahun yang diminta terlalu lama.

“Kita tahu bahwa tindakan yang telah diambil selama ini tidaklah cukup. Buktinya, ini masih saja terus berulang setiap tahun. Kita sudah menghabiskan banyak pengeluaran untuk kesehatan, khususnya penyakit seperti asma,” ucap Zahid.

Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Alam Malaysia Datuk Seri Wan Junaidi Tunku Jaafar diutus Zahid untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia terkait dengan langkah strategis penanggulangan yang akan dilakukan kedua negara untuk menyelesaikan masalah tahunan ini. | sumber: tempo