Author: Zulkarnaini Syehjoel

Disbudpar Aceh Bakal Koordinasi dengan BPCB Terkait Cagar Budaya

Disbudpar Aceh Bakal Koordinasi dengan BPCB Terkait Cagar Budaya

BANDA ACEH – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Reza Pahlevi, memberikan apresiasi yang besar kepada Masyarakat Pecinta Sejarah Aceh (Mapesa) yang telah membantu menelusuri sejumlah situs sejarah. Dia mengatakan sudah banyak situs sejarah yang ditemukan Mapesa dan bukan hanya bangunan Kuta Teungku Dianjong yang diduga sebagai masjid kuno dari abad 16-17 masehi tersebut.

“Kita sangat berterimakasih kepada Mapesa yang telah membantu menyelamatkan situs sejarah Aceh selama ini,” katanya kepada portalsatu.com, usai mengunjungi situs sejarah di Kuta Teungku Diangjong, Ladong, Aceh Besar, Senin, 4 Mai 2015.

Reza berharap masyarakat di sekitar situs sejarah atau cagar budaya agar merasa memiliki sehingga dapat terawat dengan baik.

“Kita berharap kepada masyarakat Aceh agar terus menjaga situs sejarah yang ada. Jadi masyarakat ketika mengetahui itu merupakan peninggalan tempo dulu, masyarakat kita berharap memeliharanya dengan baik,”ujarnya.

Menurutnya Disbudpar Aceh akan terus menjaga dan memugar semua cagar budaya dan situs sejarah yang telah ditemukan karena hal tersebut dinilai sangat penting.

“Kita terus berkoordinasi dengan BPCB terhadap penemuan-penemuan situs sejarah di Aceh,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Reza Pahlevi, bersama Sekjend Mapesa, Mizuar Mahdi, dan aktivis PuKAT, Thayeb Loh Angen berkunjung ke Dusun Kuta Teungku Dianjong. Dalam kunjungan tersebut, rombongan tidak banyak melakukan kegiatan dan terbatas melihat kondisi bangunan.

Seperti diketahui, tim ekspedisi Masyarakat Pecinta Sejarah Aceh (Mapesa) bersama arkeolog independen lulusan UGM, Deddy Satria, berhasil menemukan satu kontruksi bangunan yang diduga masjid kuno dari abad 16-17 masehi pada Minggu, 3 Mai 2015. Bangunan yang diduga masjid ini terletak di Dusun Kuta Dianjung, Gampong Ladong, Aceh Besar.

“Konstruksinya besar terdiri dari tiga halaman yang disusun secara sentral berbentuk teras, yang disusun bertingkat. Teras di halaman pertama dikelilingi pagar dan parit, yang mengelilingi bangunan dan terhubung dengan sebuah alue, tempat air pasang surut naik dari Ujung Batee,” ujar Deddy Satria kepada portalsatu.com lewat sambungan telepon.

Bangunan ini, kata Deddy, juga memiliki struktur lainnya di halaman pertama teras yaitu sumur yang terdapat di sisi timur halaman. “Atau tepatnya di depan tangga masuk ke teras kedua yang memiliki sembilan anak tangga,” ujarnya.

“Halaman pertama berukuran 80×80 meter. Halaman kedua ukuran luasnya kurang lebih 40×40 meter. Di tengah-tengah halaman kedua, ada konstruksi tertutup berukuran 50-60 centimeter dengan ketebalan 40 centimeter. Dan di sisi paling timur, sejajar dengan tangga ada pintu masuk lebih kurang 60 hingga 70 centimeter,” ujar Deddy lagi didampingi Sekjen Mapesa, Mizuar Mahdi.

“Nah di tengah-tengah konstruksi bangunan tersebut terdapat bangunan induk berukuran 20×20 meter. Tafsiran awal kita, konstruksi ini adalah masjid yang model dan bentuknya sama seperti masjid tua Indrapuri,” katanya.

Namun, kata Deddy, bangunan ini tidak sebesar Masjid Indrapuri. “Ukurannya lebih kecil. Mungkin hanya bisa menampung kurang lebih 100 orang di dalamnya. Tapi jika di halaman baik teras kedua atau teras pertama itu bisa menampung sekitar 400 hingga 500 jamaah,” katanya lagi.

Selain itu juga terdapat tembok setinggi satu meter yang diduga sebagai pagar bangunan, tapi sudah tidak terlihat samar-samar. Tim ekspedisi Mapesa hanya menemukan bangunan yang menyerupai pagar sepanjang 60 centimeter di konstruksi tersebut.

Deddy menduga konstruksi ini merupakan masjid yang dipergunakan warga di Indrapatra pada masa kejayaannya. Dugaan ini berasal dari adanya sumur, pintu masuk dan tangga yang bertempat di arah timur bangunan.

“Ini artinya menghadap kiblat. Dari bentuk bangunannya juga tidak memungkinkan untuk pertahanan atau benteng,” katanya.

Sementara dari amatan awal, kata Deddy, teknologi bangunan ini menggunakan semen yang terbuat dari karang laut. Ia mengatakan teknologi ini nyaris sama seperti teknologi bangunan dari kebudayaan Turki dan Arab di abad 16-17 masehi.

“Diperkirakan sama seperti benteng Kuta Leubok, benteng Inong Balee, dan benteng atau Kuta Indrapatra,” ujarnya.

Berdasarkan amatannya di lokasi, kontruksi bangunan ini terdiri dari batu gunung yang diikat menggunakan semen dan kerang-kerang laut. “Kerang laut dan terumbu karang itu dibakar dan dihaluskan sehingga menjadi semen. Ini adalah kasus kedua setelah Masjid Indrapuri di Aceh. Dengan adanya temuan ini, teori Aceh Lhee Sagoe itu juga membuktikan adanya masjid di setiap sagoe-nya yaitu Indrapuri, Indrapatra dan Indrapurwa. Ini sangat menarik,” ujar Deddy yang juga ditemani oleh Afrizal Hidayat dan Rahmat Akbar.

Ia mengatakan satu-satunya masjid di Lhee Sagoe yang masih berdiri kokoh hingga kini adalah Masjid Indrapuri. Sementara Masjid Indrapurwa telah tenggelam ke lautan saat tsunami lalu.

“Temuan bangunan diduga masjid ini menguatkan teori Aceh Lhee Sagoe. Kita menghimbau BPCB serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk meninjau bangunan ini, dan mendaftarkannya menjadi situs cagar budaya,” kata Deddy.[] (bna)

Mapesa Konsisten Teliti Temuan Bangunan Kuno di Ladong

Mapesa Konsisten Teliti Temuan Bangunan Kuno di Ladong

BANDA ACEH – Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (Mapesa) akan terus mendalami hasil penemuan yang diduga masjid kuno di Dusun Kuta Teungku Dianjong, Gampong Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. Bangunan yang diduga masjid kuno ini kerap disebut kuta oleh warga setempat.

“Kita terus dalami penemuan ini. Penelitian terus kita lakukan untuk membuktikan apa yang sebenarnya bangunan tersebut,” ujar Mizuar Mahdi kepada portalsatu.com, Senin, 4 Mai 2015.

Mizuar belum bisa memastikan kapan penelitian akan dilakukan untuk menjawab kontroversi terkait bangunan yang diduga dibangun pada abad 16-17 masehi tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Reza Pahlevi, bersama Sekjend Mapesa, Mizuar Mahdi, dan aktivis PuKAT, Thayeb Loh Angen berkunjung ke Dusun Kuta Teungku Dianjong. Dalam kunjungan tersebut, rombongan tidak banyak melakukan kegiatan dan terbatas melihat kondisi bangunan.

Seperti diketahui, tim ekspedisi Masyarakat Pecinta Sejarah Aceh (Mapesa) bersama arkeolog independen lulusan UGM, Deddy Satria, berhasil menemukan satu kontruksi bangunan yang diduga masjid kuno dari abad 16-17 masehi pada Minggu, 3 Mai 2015. Bangunan yang diduga masjid ini terletak di Dusun Kuta Dianjung, Gampong Ladong, Aceh Besar.

“Konstruksinya besar terdiri dari tiga halaman yang disusun secara sentral berbentuk teras, yang disusun bertingkat. Teras di halaman pertama dikelilingi pagar dan parit, yang mengelilingi bangunan dan terhubung dengan sebuah alue, tempat air pasang surut naik dari Ujung Batee,” ujar Deddy Satria kepada portalsatu.com lewat sambungan telepon.

Bangunan ini, kata Deddy, juga memiliki struktur lainnya di halaman pertama teras yaitu sumur yang terdapat di sisi timur halaman. “Atau tepatnya di depan tangga masuk ke teras kedua yang memiliki sembilan anak tangga,” ujarnya.

“Halaman pertama berukuran 80×80 meter. Halaman kedua ukuran luasnya kurang lebih 40×40 meter. Di tengah-tengah halaman kedua, ada konstruksi tertutup berukuran 50-60 centimeter dengan ketebalan 40 centimeter. Dan di sisi paling timur, sejajar dengan tangga ada pintu masuk lebih kurang 60 hingga 70 centimeter,” ujar Deddy lagi didampingi Sekjen Mapesa, Mizuar Mahdi.

“Nah di tengah-tengah konstruksi bangunan tersebut terdapat bangunan induk berukuran 20×20 meter. Tafsiran awal kita, konstruksi ini adalah masjid yang model dan bentuknya sama seperti masjid tua Indrapuri,” katanya.

Namun, kata Deddy, bangunan ini tidak sebesar Masjid Indrapuri. “Ukurannya lebih kecil. Mungkin hanya bisa menampung kurang lebih 100 orang di dalamnya. Tapi jika di halaman baik teras kedua atau teras pertama itu bisa menampung sekitar 400 hingga 500 jamaah,” katanya lagi.

Selain itu juga terdapat tembok setinggi satu meter yang diduga sebagai pagar bangunan, tapi sudah tidak terlihat samar-samar. Tim ekspedisi Mapesa hanya menemukan bangunan yang menyerupai pagar sepanjang 60 centimeter di konstruksi tersebut.

Deddy menduga konstruksi ini merupakan masjid yang dipergunakan warga di Indrapatra pada masa kejayaannya. Dugaan ini berasal dari adanya sumur, pintu masuk dan tangga yang bertempat di arah timur bangunan.

“Ini artinya menghadap kiblat. Dari bentuk bangunannya juga tidak memungkinkan untuk pertahanan atau benteng,” katanya.

Sementara dari amatan awal, kata Deddy, teknologi bangunan ini menggunakan semen yang terbuat dari karang laut. Ia mengatakan teknologi ini nyaris sama seperti teknologi bangunan dari kebudayaan Turki dan Arab di abad 16-17 masehi.

“Diperkirakan sama seperti benteng Kuta Leubok, benteng Inong Balee, dan benteng atau Kuta Indrapatra,” ujarnya.

Berdasarkan amatannya di lokasi, kontruksi bangunan ini terdiri dari batu gunung yang diikat menggunakan semen dan kerang-kerang laut. “Kerang laut dan terumbu karang itu dibakar dan dihaluskan sehingga menjadi semen. Ini adalah kasus kedua setelah Masjid Indrapuri di Aceh. Dengan adanya temuan ini, teori Aceh Lhee Sagoe itu juga membuktikan adanya masjid di setiap sagoe-nya yaitu Indrapuri, Indrapatra dan Indrapurwa. Ini sangat menarik,” ujar Deddy yang juga ditemani oleh Afrizal Hidayat dan Rahmat Akbar.

Ia mengatakan satu-satunya masjid di Lhee Sagoe yang masih berdiri kokoh hingga kini adalah Masjid Indrapuri. Sementara Masjid Indrapurwa telah tenggelam ke lautan saat tsunami lalu.

“Temuan bangunan diduga masjid ini menguatkan teori Aceh Lhee Sagoe. Kita menghimbau BPCB serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk meninjau bangunan ini, dan mendaftarkannya menjadi situs cagar budaya,” kata Deddy.[] (bna)

Kadisbudpar Aceh Kunjungi Situs yang Diduga Masjid Kuno di Ladong

Kadisbudpar Aceh Kunjungi Situs yang Diduga Masjid Kuno di Ladong

BANDA ACEH – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Reza Pahlevi, mengunjungi situs sejarah yang diduga masjid kuno abad 16 atau 17 masehi di Kuta Dianjong, Desa Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar, Senin, 4 Mai 2015. Kunjungan Reza ke lokasi ditemani oleh Sekjend Masyarakat Pecinta Sejarah Aceh (Mapesa) Mizuar Mahdi, dan aktivis Pusat Kebudayaan Aceh-Turki (PuKAT), Thayeb Loh Angen.

Reza mengatakan kunjungannya ke lokasi tersebut untuk memastikan temuan tim ekspedisi Mapesa untuk ditindaklanjuti oleh Disbudpar Aceh.

Sebelumnya diberitakan, tim ekspedisi Masyarakat Pecinta Sejarah Aceh (Mapesa) bersama arkeolog independen lulusan UGM, Deddy Satria, berhasil menemukan satu kontruksi bangunan yang diduga masjid kuno dari abad 16-17 masehi pada Minggu, 3 Mai 2015. Bangunan yang diduga masjid ini terletak di Dusun Kuta Dianjung, Gampong Ladong, Aceh Besar.

“Konstruksinya besar terdiri dari tiga halaman yang disusun secara sentral berbentuk teras, yang disusun bertingkat. Teras di halaman pertama dikelilingi pagar dan parit, yang mengelilingi bangunan dan terhubung dengan sebuah alue, tempat air pasang surut naik dari Ujung Batee,” ujar Deddy Satria kepada portalsatu.com lewat sambungan telepon.

Bangunan ini, kata Deddy, juga memiliki struktur lainnya di halaman pertama teras yaitu sumur yang terdapat di sisi timur halaman. “Atau tepatnya di depan tangga masuk ke teras kedua yang memiliki sembilan anak tangga,” ujarnya.

“Halaman pertama berukuran 80×80 meter. Halaman kedua ukuran luasnya kurang lebih 40×40 meter. Di tengah-tengah halaman kedua, ada konstruksi tertutup berukuran 50-60 centimeter dengan ketebalan 40 centimeter. Dan di sisi paling timur, sejajar dengan tangga ada pintu masuk lebih kurang 60 hingga 70 centimeter,” ujar Deddy lagi didampingi Sekjen Mapesa, Mizuar Mahdi.

“Nah di tengah-tengah konstruksi bangunan tersebut terdapat bangunan induk berukuran 20×20 meter. Tafsiran awal kita, konstruksi ini adalah masjid yang model dan bentuknya sama seperti masjid tua Indrapuri,” katanya.

Namun, kata Deddy, bangunan ini tidak sebesar Masjid Indrapuri. “Ukurannya lebih kecil. Mungkin hanya bisa menampung kurang lebih 100 orang di dalamnya. Tapi jika di halaman baik teras kedua atau teras pertama itu bisa menampung sekitar 400 hingga 500 jamaah,” katanya lagi.

Selain itu juga terdapat tembok setinggi satu meter yang diduga sebagai pagar bangunan, tapi sudah tidak terlihat samar-samar. Tim ekspedisi Mapesa hanya menemukan bangunan yang menyerupai pagar sepanjang 60 centimeter di konstruksi tersebut.

Deddy menduga konstruksi ini merupakan masjid yang dipergunakan warga di Indrapatra pada masa kejayaannya. Dugaan ini berasal dari adanya sumur, pintu masuk dan tangga yang bertempat di arah timur bangunan.

“Ini artinya menghadap kiblat. Dari bentuk bangunannya juga tidak memungkinkan untuk pertahanan atau benteng,” katanya.

Sementara dari amatan awal, kata Deddy, teknologi bangunan ini menggunakan semen yang terbuat dari karang laut. Ia mengatakan teknologi ini nyaris sama seperti teknologi bangunan dari kebudayaan Turki dan Arab di abad 16-17 masehi.

“Diperkirakan sama seperti benteng Kuta Leubok, benteng Inong Balee, dan benteng atau Kuta Indrapatra,” ujarnya.

Berdasarkan amatannya di lokasi, kontruksi bangunan ini terdiri dari batu gunung yang diikat menggunakan semen dan kerang-kerang laut. “Kerang laut dan terumbu karang itu dibakar dan dihaluskan sehingga menjadi semen. Ini adalah kasus kedua setelah Masjid Indrapuri di Aceh. Dengan adanya temuan ini, teori Aceh Lhee Sagoe itu juga membuktikan adanya masjid di setiap sagoe-nya yaitu Indrapuri, Indrapatra dan Indrapurwa. Ini sangat menarik,” ujar Deddy yang juga ditemani oleh Afrizal Hidayat dan Rahmat Akbar.

Ia mengatakan satu-satunya masjid di Lhee Sagoe yang masih berdiri kokoh hingga kini adalah Masjid Indrapuri. Sementara Masjid Indrapurwa telah tenggelam ke lautan saat tsunami lalu.

“Temuan bangunan diduga masjid ini menguatkan teori Aceh Lhee Sagoe. Kita menghimbau BPCB serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk meninjau bangunan ini, dan mendaftarkannya menjadi situs cagar budaya,” kata Deddy.[] (bna)

Nasir Djamil: Kami di DPR – RI Selalu Siap Membantu

Nasir Djamil: Kami di DPR – RI Selalu Siap Membantu

JAKARTA – Anggota DPR RI asal Aceh, M. Nasir Djamil, mengaku dirinya tak pernah diajak oleh Pemerintah Aceh untuk ikut terlibat dalam pembahasan aturan turunan UUPA di kementerian terkait selama kepemimpinan Jokowi-JK. Padahal, Nasir Djamil adalah anggota Komisi III yang membidangi hukum di DPR RI.

“Pada pertemuan Kemarin (di kantor Wapres-red), Gubernur Aceh tidak mengajak saya,” ujar Nasir Djamil kepada portalsatu.com, Jumat, 1 Mei 2015.

Menurut politisi PKS ini, dirinya pernah diajak oleh Gubernur Aceh untuk ikut terlibat dalam proses penyelesaian turunan UUPA semasa kepemimpinan Presiden SBY.[Baca: Di Jakarta, DPR Aceh dan Gubernur Zaini Jalan Sendiri-sendiri].

“Dulu pernah diajak, tapi jarang. Bahkan selama ini tidak pernah lagi diajak(terlibat mengadvokasi aturan turunan UUPA di kementerian terkait-red),” kata M. Nasir DJamil.

Padahal, kata Nasir Djamil, pemerintah Aceh perlu selalu berkoordinasi dengan DPR–RI asal Aceh pada setiap persoalan terkait Aceh di Jakarta.

Hal itu, katanya, bertujuan untuk menciptakan rasa kekompakan antara pemerintah Aceh dengan DPR RI asal Aceh. Selain itu, juga penting agar tercipta-nya sinergisitas dalam menuntaskan semua persoalan terkait nasib Aceh ke depannya.

“Kami di DPR – RI selalu siap untuk membantu. Kapan saja kami dibutuhkan, yang penting koordinasi antar sesama itu perlu dalam menyelesaikan sebuah persoalan yang terjadi,” katanya. [] (mal)

Mualem Minta FPM Berdayakan Ekonomi Rakyat Aceh

Mualem Minta FPM Berdayakan Ekonomi Rakyat Aceh

BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau kerap disapa Mualem mengharapkan Federasi Pengusaha Mandiri (FPM) dapat bekerja maksimal dalam menuntaskan pengangguran di Aceh.

“Kita berharap FPM bisa membantu memberdayakan ekonomi rakyat Aceh,” ujar Mualem dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) PPP Aceh di Banda Aceh, Sabtu, 25 April 2015 malam.

Mualem mengatakan siap memberikan dukungan terhadap FPM dalam rangka menjalankan program kerja lembaga tersebut.

“Kita siap memberikan dukungan terhadap FPM ke depannya. Kita juga sangat berharap program yang menyentuh terhadap rakyat Aceh,” ujar Mualem.

Dalam acara tersebut, Mualem turut menyerahkan cinderamata berupa cincin giok dan rencong Aceh kepada Ketua Dewan Pembina DPP FPM Jenderal Purn. Djoko Santoso serta kepada Ketua Umum DPP FPM.

Acara tersebut juga diakhiri dengan santunan kepada puluhan anak yatim korban konflik yang diserahkan oleh Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta Ketua Dewan Pembina DPP FPM Jenderal Purn Djoko Santoso.[] (bna)

Federasi Pengusaha Mandiri: Aceh Harus Sejahtera Seperti Dahulu Kala

Federasi Pengusaha Mandiri: Aceh Harus Sejahtera Seperti Dahulu Kala

BANDA ACEH – Ketua Dewan Pembina DPP Federasi Pengusaha Mandiri (FPM) Jendral Purn Djoko Santoso mengatakan Aceh merupakan salah satu daerah yang menjadi pintu gerbang Indonesia. Menurutnya Aceh juga telah berjasa terhadap kemerdekaan NKRI.

“Aceh ke depan harus menjadi pintu gerbang NKRI. Aceh harus sejahtera seperti dahulu kala,” ujar Djoko Santoso dalam kegiatan pelantikan FPM Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Sabtu, 25 April 2015.

Ia mengharapkan kehadiran FPM menjadi sebuah gerakan baru yang dapat memberikan kontribusi terhadap persoalan perekonomian Aceh.

“Ke depan Aceh harus menjadi pangkalan terbesar perekonomian NKRI, dan Aceh secara khusus,” katanya.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Wali Nanggro Aceh Malik Mahmud Al – Haytar, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Pangdam Iskandar Muda, Ketua Umum DPP FPM Drs Toto Utomo Budi Santoso, M, Si, serta Ketua Dewan Pembina DPP FPM Djoko Santoso.[] (bna)

Mualem Dukung Sepenuhnya Koalisi Aceh Bermartabat

Mualem Dukung Sepenuhnya Koalisi Aceh Bermartabat

BANDA ACEH – Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf atau kerap disapa Mualem mengatakan selalu mendukung sepenuhnya Koalisi Aceh Bermartabat. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Kerja Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Desa Lamdingin, Banda Aceh, Sabtu, 25 April 2015.

“Ini perlu kita jaga dalam rangka menyambut pemilu 2017 mendatang,” ujar Mualem, Sabtu, 25 April 2015.

Hal senada disampaikan Ketua PPP Aceh, Teungku H Mohammad Faisal Amin. Menurutnya Koalisi Aceh Bermartabat tetap berlanjut ke depan guna membangun Aceh secara khusus dan Indonesia pada umumnya.

“Walau berbeda warna baju, tetapi kita tetap satu. Koalisi Aceh Bermartabat sebagai bentuk keseriusan membangun Aceh,” ujarnya.[] (bna)

Gaji Korban Kebakaran Bank Aceh Tetap Diberikan hingga Setahun

Gaji Korban Kebakaran Bank Aceh Tetap Diberikan hingga Setahun

BANDA ACEH- Direktur Utama Bank Aceh, Busra Abdullah, mengatakan korban yang meninggal dalam kebakaran Bank Aceh, Yudesri, akan tetap menerima gaji aktif selama satu tahun. Gaji tersebut akan diterima oleh ahli waris, terutama istri korban.

Hal itu disampaikan Busra di sela-sela mendampingi rombongan Pemerintah Aceh melayat ke rumah duka, di Desa Cot Lamkeweuh, Ulee Lhee, Kota Banda Aceh, Jumat 24 April 2015.

“Karena almarhum merupakan satu-satu nya tenaga IT yang telah lama bekerja di Bank Aceh. Kemudian ia meninggal saat masih dalam bertugas. Maka kami akan tetap memberikan gaji aktif selama satu tahun, setelah satu tahun baru dihitung gaji pensiun,” ujar Busra Abdullah.

Katanya, pemberian hak berupa gaji tersebut selama setahun terhadap Yudesri merupakan bentuk perhatian Bank Aceh terhadap pegawainya.

Menurut Busra, jika karyawan Bank Aceh meninggal dalam keadaan biasa, maka posisinya tidak seperti Yudesri. Bank Aceh hanya menghitung gaji selama 6 bulan, baru setelah itu diberikan uang pension.

“Bank Aceh juga akan menanggung biaya hingga selesai acara di rumah duka, serta untuk biaya sekolah anak almarhum juga kami tanggung hingga selesai S-I kedepannya,” ujar Busra.

Selain itu, Deputi IT Bank Aceh, Yusmadiansyah juga menyerahkan bantuan dalam bentuk uang dari PT.Colega Inti Pratama Jakarta. Namun sumbangan tersebut tidak disebutkan jumlahnya. [] (mal)

Gubernur Zaini Serahkan Bantuan Rp100 Juta Untuk Keluarga Korban Kebakaran Bank Aceh

Gubernur Zaini Serahkan Bantuan Rp100 Juta Untuk Keluarga Korban Kebakaran Bank Aceh

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Zaini Abdullah didampingi istrinya, Niazah A. Hamid, menggelar samadiah di rumah karyawan PT. Bank Aceh, Yudasri, di Cot Lamkuweuh, Banda Aceh, Sabtu, 24 April 2015. Hadir dalam kegiatan ini Sekda Aceh Dermawan, dan sejumlah SKPA di ruang lingkup Pemerintah Aceh.

Gubernur Aceh turut menyerahkan sumbangan sebesar Rp100 juta untuk keluarga karyawan Bank Aceh yang meninggal saat kebakaran terjadi. Sumbangan tersebut diterima langsung oleh istri almarhum.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta agar keluarga yang ditinggalkan, terutama istrinya bersabar dan menerima semua kenyataan ini.

“Tidak ada manusia mana pun yang tidak meninggal menghadap sang pencipta,” ujar Gubernur Zaini, Jumat, 24 April 2015.

Ia juga menyampaikan belangsungkawa yang mendalam atas nama pribadi maupun Pemerintah Aceh.

Kedatangan Gubernur Zaini mendapat sambutan dari Direktur Utama PT Bank Aceh, Busra Abdullah.

Sebelumnya diberitakan Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengunjungi rumah Yudasri, karyawan PT Bank Aceh yang tewas dalam insiden kebakaran pada Rabu, 22 April 2015 lalu. “Hari ini, Gubernur Zaini dijadwalkan berkunjung ke rumah duka milik karyawan Bank Aceh yang menjadi korban dua hari lalu,” kata Humas Bank Aceh, Amal Hasan, kepada portalsatu.com, Jumat siang.

Menurutnya, kunjungan ini merupakan salah satu bentuk perhatian Gubernur Zaini kepada keluarga korban.[](bna)

Kinerja Pemkab Aceh Selatan Dinilai Lamban

Kinerja Pemkab Aceh Selatan Dinilai Lamban

TAPAKTUAN – Konsorsium Masyarakat Sipil Aceh Selatan menilai kinerja pemerintah kabupaten Aceh Selatan di bawah kepemimpinan H. T. Sama Indra dan Kamarsyah (SAKA) berjalan lamban.

Penilaian tersebut berdasarkan evaluasi Konsorsium Masyarakat Sipil Aceh Selatan selama dua tahun kinerja SAKA.

Juru bicara Konsorsium Masyarakat Sipil Aceh Selatan Muhammad Nasir, SH mengatakan, dalam evaluasi itu, pihaknya menilai penerapan visi dan misi tidak sinkron dengan program dan kebijakan Pemerintahan SAKA selama dua tahun terakhir.

“Ini bisa dibuktikan dengan belum diqanunkannya RPJMD Kabupaten Aceh Selatan dan menyalahi peraturan perundang-undangan terutama Permendagri No. 54 Tahun 2010 sehingga akan berimplikasi buruk bagi perencanaan pembangunan dan penganggaran belanja daerah,” katanya kepada portalsatu.com melalui surat elektronik hari ini, Jumat, 24 April 2015.

Pemerintahan SAKA katanya, hingga saat ini belum menjalankan komitmen/tekad yang mereka janjikan saat kampanye. Seperti masih lemahnya komitmen menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan pembenahan birokrasi,  terutama penempatan jabatan daerah. Mereka juga dinilai tidak berkomitmen membenahi BUMD, malah aset-aset BUMD dilelang dan dijual.

“Belum adanya optimalisasi lahan seperti yang dijanjikan khususnya pembersihan kembali lahan terlantar untuk ditanami, belum adanya upaya sarana daerah irigasi yang baik dan pembenahan tenaga penyuluh untuk meningkatkan produksi pertanian. Belum ada langkah-langkah dari pemerintah daerah untuk mengupayakan pemberantasan hama dan penyakit pada tanaman perkebunan khususnya pala yang merupakan primadona Aceh Selatan,” ujarnya.

Di sisi lain kata dia,  Pemerintahan SAKA dan DPRK Aceh Selatan belum menyelesaikan pembuatan  Qanun Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Selatan.

“Persoalan lain menurut kami alokasi anggaran pelayanan publik yang belum tepat sasaran dan tidak berbasiskan kinerja serta masih ditemukan banyak kekurangannya. Seperti terbengkalai proyek pembangunan Puskesmas Labuhan haji Timur dan belum ada langkah konkret dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik fasilitas maupun tenaga dan pelayan medis bagi masyarakat,katanya.

Aspek lain yang dinilai menjadi indikasi belum optimalnya kinerja pemerintah kabupaten Aceh Selatan yaitu masih minimnya bantuan dan pembinaan bagi masyarakat nelayan tradisional guna peningkatan perekonomiannya. Bantuan pertanian juga dinilai belum mencukupi dan terkesan asal ada, tidak tepat sasaran dan tidak memiliki output yang jelas. Sehingga tingkat pencapaian keberhasilan pertanian di Aceh Selatan tidak terukur.

“Karena itu, kami merekomendasikan pemerintahan SAKA dan DPRK agar segera menuntaskan Qanun RPJMD  dan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Selatan serta mensosialisasikan kepada masyarakat Aceh Selatan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Selain itu, Pemerintahan SAKA juga diminta  segera membuat renstra dan roadmap pembangunan Aceh Selatan, agar arah pembangunan daerah bisa dievaluasi, terukur dan tepat sasaran, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Mereka juga diminta melakukan fit and propertest terhadap Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemkab Aceh Selatan, dengan penempatan yang sesuai dengan keahliannya untuk Aceh Selatan yang lebih baik.[] (ihn)