Author: IRMANSYAH D GUCI

Faktor Apa Saja yang Menghambat Pertumbuhan Investasi di Aceh? Ini Hasil Penelitian BI

Faktor Apa Saja yang Menghambat Pertumbuhan Investasi di Aceh? Ini Hasil Penelitian BI

BANDA ACEH – Bank Indonesia (BI) turut menyajikan box khusus berisi hasil penelitian Growth Diagnostic (Diagnosis Pertumbuhan) dalam laporan tentang Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Aceh Triwulan II 2015. Hasil kajian tersebut dipublikasikan melalui laman resmi BI pada Agustus ini.

BI menjelaskan, penelitian Growth Diagnostic ini untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor apa saja yang menghambat pertumbuhan investasi di Aceh. “Metode Growth Diagnostic bertujuan mengidentifikasi dan memahami secara lebih rinci persoalan-persoalan pertumbuhan ekonomi inklusif yang paling mendesak untuk diperbaiki dan bagaimana upaya reformasi yang tepat untuk mengakomodasi permasalahan tersebut,” tulis BI.

Hasil penelitian Growth Diagnostic Provinsi Aceh menunjukkan beberapa indikator seperti infrastruktur energi/listrik, biaya transaksi, dan kegagalan koordinasi pasar, yang menjadi penghambat prospek ekonomi Aceh ke depan.

Berikut selengkapnya “Growth Diagnostic Provinsi Aceh” yang disajikan BI dalam laporan hasil Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Aceh Triwulan II 2015:

Growth Diagnostic Provinsi Aceh

Seiring dengan habisnya cadangan minyak dan gas di Aceh yang ditandai dengan berakhirnya ekspor LNG dari Aceh yang telah berlangsung selama beberapa dekade, perekonomian Aceh mengalami perlambatan yang signifikan. Pada triwulan II 2015 perekonomian Aceh menunjukan perlambatan sebesar -1,72%.

Fenomena ini tidak hanya berdampak terhadap aspek perekonomian Aceh, namun juga aspek sosial dan keamanan. Aceh merupakan salah satu provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, sebesar 16,94% di tahun 2014. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang prospek pertumbuhan seiring dengan habisnya pasokan LNG yang dulu menjadi tulang punggung perekonomian Aceh. Hal ini tercermin dari tingkat pertumbuhan pada triwulan II 2015 yang menyertakan migas telah mencapai level terendahnya sejak beberapa tahun terakhir yaitu sebesar 0,59%.

Oleh karena itu, pertumbuhan yang inklusif dan berkesinambungan, terutama di sektor non-migas, perlu dicapai untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Aceh secara signifikan. Salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi adalah insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah guna mendorong sektor swasta dan para individu untuk melakukan investasi.

Investasi menyebabkan terjadinya akumulasi modal (fisik, manusia) dan dapat menimbulkan kemajuan teknologi, dengan demikian meningkatkan produktifitas. Investasi memungkinan penerapan teknologi-teknologi baru, menjangkau pasar-pasar baru dan memperkenalkan peningkatan proses usaha. Hal ini dapat  memiliki dampak positif yang bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan (World Bank, 2009).

Dalam rangka mendapatkan gambaran mengenai faktor apa saja yang menghambat pertumbuhan investasi di Aceh, Kantor Perwakilan Bank Indonesia melakukan penelitian Growth Diagnostic. Metode Growth Diagnostic bertujuan mengidentifikasi dan memahami secara lebih rinci persoalan-persoalan pertumbuhan ekonomi inklusif yang paling mendesak untuk diperbaiki dan bagaimana upaya reformasi yang tepat untuk mengakomodasi permasalahan tersebut.

Growth Diagnostic ini melengkapi dan meperbaharui penelitian World Bank pada tahun 2009 yang hanya menggunakan diagnosis pertumbuhan (Growth Diagnostic) HRV dan belum mempertimbangkan diagnosis ketenagakerjaan.  Analisis HRV ini dimulai dengan mempertanyakan permasalahan dari bagian atas pohon dan kemudian terus ke bawah, berupaya untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang benar-benar menghambat investasi sektor swasta pada setiap tahapnya. Setiap cabang mewakili gejala potensial atau ‘penyakit’ ekonomi yang dapat menjelaskan rendahnya tingkat investasi.

Hasil dari penelitian Growth Diagnostic Provinsi Aceh menunjukan beberapa indikator seperti infrastruktur energi/listrik, biaya transaksi, dan kegagalan koordinasi pasar, yang menjadi penghambat prospek ekonomi Aceh ke depan.

A. Infrastruktur Energi

Infrastruktur energi di Aceh masih sangat terbatas. Sistem kelistrikan di Aceh terdiri dari sistem interkoneksi 150 kV Sumut – Aceh dan subsistem isolated dengan tegangan distribusi 20 kV. Sekitar 70% dari sistem kelistrikan di Aceh dipasok dari sistem interkoneksi 150 kV Sumbagut (Sumatera Bagian Utara) dan sisanya 30% dilayani oleh pembangkit PLTD isolated. Seluruh wilayah pantai barat dan tengah Aceh serta kepulauannya masih dipasok dari PLTD berbahan bakar HSD (High Speed Diesel) melalui sistem kelistrikan 20 kV. Daerah yang dilayani oleh sistem interkoneksi masih dalm kondisi rawan pemadaman karena jumlah kapasitas pembangkit yang masuk grid tidak mempunyai cadangan daya yang cukup. Pemadaman dalam skala besar bisa terjadi apabila ada gangguan pada jaringan transmisi atau gangguan pada (atau pemeliharaan) pada unit pembangkit berkapasitas besar. Pada sistem isolated 20 kV yang meliputi Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Kota Subussalam, Aceh Tenggara, gayo Lues, Kota Sabang, dan Simeulue terdapat genset dengan kapasitas total 72 MW untuk mengatasi defisit pada sistem isolated tersebut.

Banyak para investor yang gagal berinvestasi di Aceh karena ketiadaan listrik untuk menyupply lokasi industri tertentu. Oleh karena itu, program kerja pemerintah dalam pengadaan listrik 35.000 MW diharapkan akan mengakomodir masalah tersebut. Rekomendasi untuk pemerintah Aceh adalah untuk terus mengawal progress pengadaan listrik tersebut dan mempermudah izin pembangunan dalam proses pengadaan tenaga listrik tersebut.

B. Biaya Transaksi

Biaya transaksi masih menjadi kendala. Biaya transaksi dalam investasi yang dimaksud adalah biaya di luar biaya-biaya formal yang memamg disyaratkan. Konflik Aceh masih menyisakan polemik kemanan investor untuk berinvestasi. Tampaknya kecil kemungkinan bahwa di Aceh akan kembali terjadi konflik bersenjata, tetapi peristiwa-peristiwa kekerasan masih lazim terjadi dan dunia usaha masih menganggap bahwa provinsi ini tidak aman, yang dapat menjadi penghalang masuknya investasi swasta. Terjadi asimilasi secara luas dalam proses perdamaian di antara para mantan pimpinan GAM karena banyak di antara mereka diangkat menduduki jabatan pemerintah atau menjalankan usaha yang menguntungkan. Akan tetapi, banyak di antara para pengikutnya yang tidak dapat melakukan dan mungkin merasa bahwa mereka tidak menerima keuntungan dari suksesnya perdamaian (Apsinall, 2009b; MSR, 2009). Akibatnya, kadangkala mereka menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencari nafkah. Rekomendasi yang dapat disampaikan terkait masalah ini adalah dengan membentuk satker gabungan yang menjamin keamanan investor dalam melakukan investasi di Aceh.

C. Kegagalan Koordinasi Pasar

Kegagalan koordinasi pasar merupakan kesimpulan dari terus negatifnya neraca perdagangan Aceh. Net impor terjadi karena habisnya produksi LNG sebagai motor utama ekspor Aceh, sementara itu barang dari luar Aceh terutama Sumatera Utara terus masuk tanpa terbendung sehingga impor Aceh sangat tinggi. Rekomendasi yang dapat disampaikan terkait masalah ini adalah melakukan analisis perdagangan antar wilayah di Provinsi Aceh dan membentuk model kerjasama antara Aceh dan Sumatera Utara yang dapat menguntungkan kedua belah pihak baik secara ekonomi riill ataupun makro.[]

Foto ilustrasi.

Baca juga:

Pertumbuhan Ekonomi Aceh Melambat Apa Saja Pemicunya

Kebutuhan Konsumsi Aceh Bergantung Pasokan Luar Daerah

‘Kebutuhan Konsumsi Aceh Bergantung Pasokan Luar Daerah’

‘Kebutuhan Konsumsi Aceh Bergantung Pasokan Luar Daerah’

BANDA ACEH – Bank Indonesia (BI) menyatakan defisit neraca perdagangan Aceh atau net impor memberikan dampak sangat signifikan. Pada triwulan II tahun 2015, impor Aceh mencapai Rp 14,6 triliun atau 52% dari total PDRB Aceh. Kondisi tersebut menunjukkan sebagian besar kebutuhan konsumsi rumah tangga Aceh sangat bergantung pada pasokan luar daerah.

Berdasarkan hasil kajian BI terhadap Ekonomi dan Keuangan Regional  Provinsi Aceh Triwulan II 2015 yang diperoleh portalsatu.com, Senin, 24 Agustus 2015, menyebutkan, komponen perdagangan Aceh memberikan kontribusi terbesar terhadap terkontraksinya perekonomian Aceh.

“Defisitnya neraca perdagangan Aceh atau dengan kata lain net ekspor yang negatif (net impor) ini memberikan dampak yang sangat signifikan yaitu sumbangan kontraksi sebesar -4,75%. Angka tersebut didapat dari total kontribusi ekspor dan impor yang masing-masing sebesar -1,65% dan 3,10%,” tulis BI.

BI menyebut ekspor Aceh masih mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekspor Aceh pada periode laporan (triwulan II 2015) tercatat mengalami kontraksi -4,02% (yoy), terkontraksi lebih besar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

“Komponen ekspor sangat berpengaruh terhadap ekonomi Aceh karena memiliki pangsa yang sangat besar dalam struktur ekonomi Aceh. Pada triwulan laporan, ekspor Aceh mencapai Rp 11,5 triliun atau 41% dari total PDRB Aceh. Ekspor Aceh terdiri dari ekspor antardaerah dan luar negeri. Dalam kurun lima tahun terakhir, pangsa ekspor antar daerah Aceh rata-rata sebesar 82% dari total keseluruhan ekspor Aceh, sementara 18% sisanya merupakan ekspor luar negeri,” tulis BI.

BI menjelaskan, menurunnya ekspor Aceh berasal dari subkomponen ekpor luar negeri akibat telah berakhirnya ekspor LNG. Ekspor luar negeri Aceh mengalami kontraksi sebesar -80,47% dengan kontribusi kontraksi sebesar -0,86%. Sementara itu, ekpor antardaerah memberikan kontribusi positif dengan tumbuh 7,17%(yoy) dan kontribusi 2,87%.

Berdasarkan data ekspor hasil rilis BPS Aceh, menurunnya ekspor luar negeri Aceh tercermin dari tidak adanya ekspor migas pada triwulan laporan. Sementara itu, ekspor nonmigas Aceh mengalami peningkatan. Ekspor nonmigas Aceh terbesar disumbang komoditas bahan bakar mineral dan bahan kimia anorganik dengan tujuan ekspor utama India, Vietnam dan Thailand.

“Peningkatan ekspor antardaerah Aceh diperkirakan dipicu oleh peningkatan ekspor gabah Aceh ke Medan. Produksi padi pada triwulan laporan meningkat karena kondisi cuaca yang lebih baik dibandingkan tahun lalu dan juga adanya upaya khusus (UPSUS) terhadap ketahanan pangan terutama komoditi padi di tahun 2015 yang  meningkatkan luas panen dan produksi padi tahun 2015,” tulis BI.

Di sisi lain, menurut BI, impor Aceh mengalami pertumbuhan sebesar 5,97% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,70%(yoy) dan juga triwulan II tahun 2014 yang sebesar 3,83%. Dengan pertumbuhan yang cukup besar tersebut, impor Aceh memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Aceh yaitu sebesar -3,10%.

“Pada triwulan laporan, impor Aceh mencapai Rp 14,6 triliun atau 52% dari total PDRB Aceh. Nilai tersebut merupakan nilai terbesar setelah konsumsi rumah tangga yang nilainya mencapai Rp 15,9 triliun atau 57% dari total PDRB. Hal ini mencerminkan besarnya kebutuhan konsumsi rumah tangga Aceh yang dipenuhi dari luar Aceh,” tulis BI.

Impor Aceh terdiri dari impor antardaerah dan impor luar negeri. Dalam kurun lima tahun terakhir, pangsa impor antar daerah Aceh rata-rata sebesar 97% dari total keseluruhan impor Aceh, sementara 3% sisanya merupakan impor luar negeri.

“Meningkatnya impor Aceh disebabkan oleh meningkatnya impor antardaerah. Impor antar daerah yang memiliki pangsa 97% dari total impor tumbuh sebesar 7,27%(yoy) dan memberikan kontribusi kontraksi sebesar -3,90% terhadap kontraksinya ekonomi Aceh pada triwulan laporan. Sementara itu, impor luar negeri Aceh justru mengalami penurunan yang signifikan yang kontraksi sebesar -28,88%(yoy),” tulis BI.

BI melanjutkan, berdasarkan data impor hasil rilis BPS Aceh, impor luar negeri Aceh pada triwulan laporan tercatat sebesar 32,7 Juta USD atau setara kurang lebih Rp 245,6 miliar. Nilai tersebut sebenarnya mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan triwulan II 2014.

Sumber peningkatan impor luar negeri tersebut berasal dari impor nonmigas. Impor nonmigas didominasi komoditas mesin peralatan listrik dan pesawat mekanis serta perabot-alat penerangan yang sebagian besar di impor dari negara Finlandia,” .

“Dengan kondisi tersebut, neraca perdagangan luar negeri Aceh pada triwulan laporan tercatat mengalami defisit sebesar -19,8 Juta USD atau setara -Rp 257 miliar. Kondisi neraca perdagangan Aceh pada triwulan laporan tercatat lebih baik jika dibandingkan dengan defisit triwulan lalu yang mencapai -Rp 342 miliar,” tulis BI lagi.

BI memperkirakan ekspor Aceh pada triwulan III 2015 masih akan mengalami kontraksi, namun sedikit mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.  Berhentinya penjualan gas yang memiliki share yang cukup besar dalam ekspor luar negeri Aceh diproyeksikan tetap akan menyebabkan perlambatan ekspor.

“Selain itu tren penurunan harga komoditas dunia, khususnya komoditas pertanian unggulan seperti kelapa sawit, coklat dan kopi dapat menurunkan minat pengusaha untuk melakukan produksi,” tulis BI.

Menurut BI, perbaikan kinerja ekspor diperkirakan akan masih dipicu peningkatan ekspor gabah Aceh ke Sumatera Utara seperti pada triwulan II 2015. Sementara itu, pertumbuhan impor barang dan jasa antarprovinsi diperkirakan meningkat pada triwulan III 2015 seiring dengan peningkatan konsumsi rumah tangga yang mengandalkan pemenuhan pasokannya dari luar Aceh.

“Aktivitas pembangunan pembangkit listrik geothermal dan bendungan Keureuto juga berpotensi meningkatkan impor luar negeri, terutama terkait dengan pengadaan mesin-mesin/pesawat mekanik dan mesin/peralatan listrik. Sepanjang bulan Januari s.d Juni 2015 telah dilakukan impor kedua kelompok komoditi tersebut sebesar USD 65,8 juta dan masih belum menunjukan indikasi penurunan pada triwulan III-2015. Pada periode yang sama tahun sebelumnya tidak terdapat impor barang pada kedua kelompok komoditas tersebut,” tulis BI.

Baca juga:

Pertumbuhan Ekonomi Aceh Melambat Apa Saja Pemicunya

Foto ilustrasi.

Pertumbuhan Ekonomi Aceh Melambat, Apa Saja Pemicunya?

Pertumbuhan Ekonomi Aceh Melambat, Apa Saja Pemicunya?

BANDA ACEH – Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan II tahun 2015 sebesar -1,72%, jauh berada di bawah proyeksi yang dibuat pada triwulan lalu yang diperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,54–1,54%. Perekonomian Aceh pada triwulan III diperkirakan masih akan terkontraksi sebesar 1,84%-0,84%.

Demikian hasil kajian Bank Indonesia (BI) terhadap Ekonomi dan Keuangan Regional  Provinsi Aceh Triwulan II 2015 yang dipublikasikan lewat laman resmi BI pada Agustus ini. Hasil kajian BI itu diperoleh portalsatu.com, Senin, 24 Agustus 2015.

Menurut BI, berakhirnya era ekspor gas Aceh menyebabkan sektor pertambangan dan industri pengolahan memberikan kontribusi negatif sebesar -3,05% dan -1,61%(yoy). Selain itu, defisitnya neraca perdagangan Aceh atau net impor memberikan dampak sangat signifikan yaitu sumbangan kontraksi sebesar -4,75%.

Terkait perkembangan ekonomi makro dari sisi penawaran, BI menjelaskan, pada triwulan II 2105 struktur ekonomi Aceh dari sisi penawaran tidak mengalami perubahan. Sektor pertanian masih menjadi sektor utama dengan pangsa terbesar yaitu sebesar 27,1%. Selanjutnya sektor lainnya dengan pangsa terbesar adalah sektor perdagangan (15,6%), dan sektor konstruksi (9,0%)

“Pada triwulan II 2015, pertumbuhan ekonomi sektoral dengan migas Provinsi Aceh mengalami kontraksi sebesar -1,72% (yoy), tingkat kontraksi ini menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -2,12% (yoy) (Angka ini merupakan koreksi data dari BPS yang sebelumnya sebesar -1,88%),” tulis BI.

Sementara itu, menurut BI, pertumbuhan ekonomi tanpa migas Aceh mengalami pertumbuhan sebesar 4,34%(yoy), meningkat dibandingkan triwulan yang sebesar 4,17%.

“Perlambatan pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan laporan (triwulan II, red) masih dipicu oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan yang terkontraksi cukup dalam pada triwulan laporan. Sektor tersebut mengalami kontraksi masing-masing sebesar -25,91%  dan -21,09% (yoy),” tulis BI.

Selain itu, BI menyebut sektor jasa keuangan dan konstruksi juga mengalami kontraksi. Sektor utama lainnya yang masih mengalami pertumbuhan yaitu sektor pertanian, namun mengalami perlambatan pertumbuhan sehingga belum mampu meningkatkan ekonomi Aceh secara keseluruhan.

“Beberapa sektor yang menjadi penopang pertumbuhan Aceh pada triwulan laporan adalah sektor pemerintahan, perdagangan, transportasi dan jasa pendidikan. Sektor-sektor tersebut mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya,” tulis BI.

Menurut BI, apabila dilihat dari sumber kontraksi, kontribusi terbesar disumbang sektor pertambangan dan industri pengolahan dengan kontribusi masing-masing sebesar -2,30% dan -1,29% (yoy). Meskipun secara keseluruhan perekonomian Aceh mengalami kontraksi, menurut BI, beberapa sektor masih tumbuh dan memberikan kontribusi positif. Di antaranya, sektor administrasi pemerintahan, perdagangan, transportasi, pertanian, dan jasa pendidikan.

Sedangkan perkembangan ekonomi makro dari sisi permintaan, menurut BI, kontraksi ekonomi Aceh dari sisi permintaan disebabkan defisitnya neraca perdagangan Aceh atau net impor.  “Net impor ini memberikan dampak yang sangat signifikan yaitu sumbangan kontraksi sebesar -4,75%”.

Selain itu, BI menyebut, investasi juga tercatat mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -0.15% dengan kontribusi kontraksi sebesar -0,05%. Di sisi lain, walaupun masih tumbuh positif sebesar 2,85%, perlambatan di komponen konsumsi rumah tangga (triwulan lalu sebesar 3,32%) juga berperan terhadap kondisi ekonomi Aceh pada triwulan laporan.

“Sementara itu, walaupun terdapat peningkatan signifikan pada komponen pengeluaran pemerintah yang tumbuh 8,34%, namun belum mampu untuk memperbaiki kondisi ekonomi Aceh pada triwulan II 2015,” tuli BI.

BI memperkirakan perekonomian Aceh pada triwulan III 2015 masih akan terkontraksi sebesar 1,84%-0,84%. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat perayaan lebaran dan tahun ajaran baru, namun demikian kondisi tersebut belum mampu mengimbangi kontraksi akibat defisitnya neraca dagang Aceh.

Menurut BI, adanya indikasi penurunan perekonomian di triwulan III 2015 dikonfirmasi oleh nilai Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang dihasilkan Survei Konsumen Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh periode Juli 2015 yang masih berada dalam tren pesimis. Bahkan indeks ketersediaan lapangan kerja menurun dari sebesar 66 pada bulan Juni 2015 menjadi 58,5 pada bulan Juli 2015.

“Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) merupakan persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat periode survei.  Ekspektasi konsumen menjadi penting untuk menjaga kinerja komponen konsumsi dalam PDRB Aceh. Oleh karena itu, pemerintah Aceh diharapkan terus meningkatkan realisasi APBA di sisa tahun 2015,” tulis BI.

BI menyebut realisasi APBA secara langsung meningkatkan penerimaan beberapa perusahaan di Aceh, terutama pada sektor konstruksi. Kondisi tersebut secara tidak langsung akhirnya meningkatkan pendapatan dari masyarakat Aceh, sehingga daya beli dan tingkat konsumsi tetap terjaga.

“Namun, pemenuhan konsumsi masyarakat Aceh yang sebagian besar melalui impor menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Aceh,” tulis BI.[]

Foto ilustrasi.

Damkar Tak Standby di Malikussaleh, Garuda Kembali Gagal Mendarat

Damkar Tak Standby di Malikussaleh, Garuda Kembali Gagal Mendarat

LHOKSEUMAWE – Pesawat Garuda Indonesia dilaporkan kembali gagal mendarat di Bandara Malikussaleh, Aceh Utara/Lhokseumawe. Kali ini, Garuda gagal landing lantaran pemadam kebakaran (Damkar) tidak standby di bandara itu, Senin, 17 Agustus 2015.

Informasi terkait Garuda gagal mendarat di Bandara Malikussaleh diperoleh portalsatu.com dari keluarga salah seorang calon penumpang yang sudah membeli tiket pesawat itu untuk penerbangan Lhokseumawe-Medan, siang tadi. Kabar diterima sumber tersebut, Garuda gagal mendarat pada pukul 11.15 WIB tadi akibat tidak siapnya fasilitas di bandara. “Penumpang kecewa,” ujar sumber itu.

Pelaksana Harian (Plh) Sales and Service Manager GA Lhokseumawe, Widya Kurniawan Putra membenarkan pesawat Garuda gagal mendarat di Bandara Malikussaleh pukul 11.15 WIB tadi.

“Ya, benar Pak. Hari ini Garuda Indonesia GA 7124 gagal mendarat atau RTB (return to base) dikarenakan salah satu fasilitas di bandara (pemadam kebakaran) tidak standby di tempatnya, sehingga pilot memutuskan untuk mengambil tindakan tersebut,” tulis Widya menjawab portalsatu.com lewat layanan pesan singkat (SMS).

Widya menyebut penanganan terhadap penumpang yang gagal berangkat dari Malikussaleh ke Kualanamu, Medan, akan dijadwalkan ulang. “Kita reschedule kembali jadwal penerbangannya ke esok hari,” tulis dia lagi.

Catatan portalsatu.com, sejak diresmikan penerbangan Garuda Lhokseumawe-Medan dan sebaliknya pada 4 Februari 2015, sudah beberapa kali pesawat itu gagal mendarat di Bandara Malikussaleh. Kejadian sebelumnya lantaran lampu runway bandara tidak hidup. Di antaranya pada 1 Maret dan 24 Juli 2015, malam. (Baca: Lampu Runway Padam Garuda Kembali Gagal Mendarat).[]

Foto: Suasana saat peresmian penerbangan perdana pesawat Garuda di Bandara Malikussaleh, 4 Februari 2015. @Irman

 

[Foto] Pansus Cek Aset Aceh Utara Senilai Rp1,8 Triliun di Lhokseumawe

[Foto] Pansus Cek Aset Aceh Utara Senilai Rp1,8 Triliun di Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE – Panitia Khusus DPRK Aceh Utara mengecek aset milik pemerintah kabupaten ini yang ada di Lhokseumawe senilai Rp1,8 triliun, Selasa, 11 Agustsu 2015. Aset tersebut berupa bangunan/gedung dan tanah, baik yang dipakai Pemerintah Kabupaten Aceh Utara maupun Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Tim Pansus Penyelesaian Aset Aceh Utara dipimpin Tengku Junaidi turun ke lapangan didampingi Asisten III Sekretariat Kabupaten (Setkab) Aceh Utara Iskandar Nasri, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setkab Fauzan dan perwakilan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD).

Bergerak dari Mess DPRK Aceh Utara di Jalan Samudera Lhokseumawe, menjelang siang, mulanya tim Pansus berjalan kaki ke gedung Bappeda Aceh Utara. Pansus lantas melihat kantor Baitul Mal Aceh Utara, mengecek Rumah Sakit PMI Aceh Utara, dan bekas kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh Utara.

“Berdasarkan data, jumlah aset milik Aceh Utara di Lhokseumawe berupa bangunan atau gedung dan tanah mencapai 72 item dan totalnya senilai Rp1,8 triliun,” ujar Teungku Junaidi didampingi Sekretaris Pansus, Zainuddin Iba kepada portalsatu.com.

Setelah mendata kembali semua aset tersebut, kata Teungku Junaidi, Pansus DPRK akan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Aceh Utara. “Bupati yang berwenang mengeksekusi dengan mengacu peraturan berlaku, baik aset yang harus diserahkan langsung kepada Pemko Lhokseumawe tanpa kompensasi maupun aset yang harus melalui pembayaran kompensasi,” ujarnya.

Ditanya apa kendalanya sehingga persoalan aset tersebut tidak kunjung tuntas, Tengku Junaidi mengatakan, “Saya lihat selama ini kedua pihak kurang perhatian dan tidak ada itikad untuk menyelesaikan. Kalau sama-sama punya itikad baik, saya yakin tidak terlalu lama selesai. Jadi jangan bekerja setengah hati, tapi harus betul-betul serius”. (Baca:  Pansus Cek Aset Aceh Utara Senilai Rp18 Triliun di Lhokseumawe).[]

Berikut foto-foto tim Pansus DPRK dan perwakilan Pemkab Aceh Utara saat mengecek sejumlah aset di Lhokseumawe:

Pansus Aset Aceh Utara1@irman

 

Pansus Aset Aceh Utara2@irman

 

Pansus Aset Aceh Utara3@irman

 

Pansus Aset Aceh Utara4@irman

 

Foto: @Portalsatu.com/Irmansyah D. Gucci

Koalisi NGO HAM Tantang Pemerintah Publikasikan Laporan Kemajuan Perdamaian Aceh

Koalisi NGO HAM Tantang Pemerintah Publikasikan Laporan Kemajuan Perdamaian Aceh

BANDA ACEH – Koalisi NGO HAM Aceh menantang Pemerintah Aceh memublikasikan laporan kemajuan perdamaian Aceh dan intervensi biaya/anggaran untuk pemulihan akibat perang.

Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad melalui peryataan tertulis diterima portalsatu.com, Senin, 10 Agustus 2015, mengatakan, tradisi kekerasan yang terus mewarnai sepanjang 10 tahun umur MoU Helsinky yang kerap menggunakan senjata api dengan alasan kesenjangan sosial,
ekonomi, terus saja terjadi belakangan ini.

Catatan Koalisi NGO HAM Aceh, mayoritas pelakunya adalah aktor yang terlibat langsung saat perang Aceh. Momentum digunakan umumnya adalah ketika pesta demokrasi/Pemilu/Pilkada dan perebutan proyek di dinas-dinas.

Melihat kenyataan ini, Koalisi NGO HAM menilai Pemerintah Aceh dan
pemerintah Jakarta gagal dalam melakukan pendekatan reintegrasi damai
ke dalam masyarakat Aceh. “Kegagalan ini menurut kami, karena pemerintah
belum pernah memulai penyelesaian masalah dengan pendekatan keadilan,” tulis Zulfikar Muhammad.

Zulfikar Muhammad menilai reintegrasi dan reparasi kepada masyarakat korban kekerasan masa perang Aceh akan menemui jalan buntu, jika tidak dimulai dengan pengungkapan kebenaran konflik. “Sejarah harus diluruskan untuk menemukan konsep pemulihan korban kekerasan yang menyeluruh,” tulisnya.

“Konflik kekerasan dengan pola pada masa perang terus berlangsung di masa damai. Seperti penculikan, pembunuhan, perampokan, dll. Ini dikarenakan pusat kekuasaan di Aceh gegabah dalam menempatkan fungsi organisasi pemerintah yang terkesan didominasi eks-kombatan atau yang mempunyai afiliasi dengan para eks-kombatan,” tulis Zulfikar Muhammad lagi.

Untuk dapat melanjutkan upaya-upaya penguatan perdamaian dengan momentum 10 tahun peringatan MoU RI dan GAM, Koalisi NGO HAM Aceh menantang Pemerintah Aceh untuk:

1. Melaporkan kemajuan perdamaian Aceh dan intervensi biaya/anggaran
untuk pemulihan akibat perang selama 10 tahun belakangan ini, by name by addres.

2. Presentasi rencana kegiatan dan biaya seluruh SKPA yang mendukung penguatan perdamaian dan dukungan bagi korban kekerasan pada masa perang Aceh.

3. Reintegrasi data kelompok sasaran korban kekerasan perang termasuk keluarga anggota TNI dan Polri yang menjadi korban serta eks-kombatan
dalam skenario rencana pembangunan setiap tahunnya.

4. Pemerintah Aceh segera menfungsikan lembaga Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR), sebagai ujung tombak grand design upaya ketidak
berulangan konflik bersenjata di Aceh.[]

Foto: Zulfikar Muhammad, Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh. @Facebook Matang Raya.

 

Tolak Tarik DPRA dan TAPA, MaTA: Pengesahan APBA 2016 Berpotensi Molor

Tolak Tarik DPRA dan TAPA, MaTA: Pengesahan APBA 2016 Berpotensi Molor

BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai pengesahan APBA tahun 2016 berpotensi molor seperti APBA 2015 lantaran terjadi “tolak tarik” antara DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh atau TAPA.

“Pengesahan APBA 2016 berpotensi ‘jatuh ke lubang yang sama’ (molor), sebab tarik ulur yang akan memperlambat proses pembahasan sudah mulai terjadi. Jika pengesahan APBA 2016 molor seperti APBA 2015, maka masyarakat Aceh kembali dirugikan akibat ulah DPRA dan TAPA,” ujar Kepala Divisi Advokasi Anggaran dan Kebijakan Publik MaTA, Hafidh kepada portalsatu.com lewat telepon seluler, Jumat, 7 Agustus 2015.

Hafidh menyebut sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD yang diatur dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016, kepala daerah harus menyampaikan rancangan KUA PPAS 2016 kepada DPRD pada pertengahan Juni 2015.

“Jika KUA PPAS 2016 yang telah diajukan TAPA ditolak oleh DPRA dengan alasan harus dibahas terlebih dahulu rancangan KUPA PPAS Perubahan APBA 2015, maka DPRA telah menabrak mekanisme yang diatur dalam Permendagri 52/2015,” kata Hafidh.

Sebab, menurut Hafidh, berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015, tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD 2015 dimulai dengan penyampaian rancangan KUPA PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah paling lambat minggu pertama Agustus, dan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA PPAS Perubahan paling lambat minggu kedua Agustus 2015.

“Jadi DPRA tidak boleh memaksa kepentingan mereka dengan tetap bersikeras ingin membahas Rancangan Perubahan APBA 2015 terlebih dahulu,” ujar Hafidh.

Hafidh menduga saat terjadi “konflik” antara DPRA dan TAPA dalam pembahasan APBA murni 2015, ada janji-janji tertentu dari pimpinan eksekutif sebagai “jalan tengah” bahwa program-program usulan DPRA yang tidak tertampung dalam APBA murni akan dimasukkan dalam Perubahan APBA 2015.

“Jangan sampai gara-gara ada kepentingan DPRA yang ingin dimasukkan dalam Perubahan APBA 2015 kemudian mereka mengabaikan aturan, yaitu Permendagri 52/2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016,” kata Hafidh.

Menurut Hafidh, jika mengacu Permendagri 52/2015, tahapan dan jadwal proses penyusunan APBA 2016 sudah molor. Pasalnya, kata dia, gubernur dan DPRA gagal mencapai kesepakatan atas Rancangan KUA PPAS 2016 pada akhir Juli 2015 lalu. “Kita perkirakan tahapan dan jadwal pembahasan Rancangan APBA 2016 akan terus molor jika masih terjadi tolak tarik antara DPRA dan TAPA,” ujarnya.

Ia juga menilai tidak tepat jika DPRA menolak Rancangan KUA PPAS 2016 dengan alasan TAPA tidak memasukkan usulan/aspirasi hasil reses dewan. “Itu persoalan lain yang harus disikapi secara terpisah. Yang jelas tahapan dan jadwal pembahasan KUA PPAS 2016 tetap harus mengacu Permendagri 52/2015,” kata Hafidh.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua II DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan, kepada portalsatu.com, Kamis, 6 Agustus 2015, mengatakan hasil reses DPR Aceh dan temuan Pansus selama ini belum ditindaklanjuti Pemerintah Aceh. Namun, kata dia, TAPA malah sudah membuat Rancangan KUA dan PPAS 2016.

“Kami minta seluruh hasil reses dan tinjauan Pansus dewan selama ini dan program yang tidak terealisasi di 2015 juga harus tertampung pada RKUA dan RPPAS 2016 tersebut,” kata Teuku Irwan Djohan.

“Jangan APBA Perubahan ini (2015) belum jelas kita sudah masuk ke dalam pembahasan RKUA dan RPPAS 2016,” ujar politisi Partai NasDem tersebut. (Baca: Ini Sebab DPR Aceh Tolak Rancangan Kebijakan Anggaran 2016).

Kepala Bappeda Aceh Prof. Abubakar Karim menjawab portalsatu.com, Kamis, 6 Agustus 2015, mengatakan, TAPA sudah menyerahkan rancangan KUA PPAS 2016 ke DPRA, tetapi kemudian dikembalikan ke TAPA.

“KUA-PPAS (2016, red) sudah diserahkan oleh TAPA ke DPRA pada akhir Juni lalu, secara administrasi sudah diterima DPRA, lalu oleh DPRA KUA-PPAS tersebut dikembalikan lagi ke TAPA dengan alasan bahwa usul/aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRA dalam bentuk hasil reses belum dimasukkan di dalam KUA-PPAS tersebut,” tulis Abubakar Karim lewat layanan pesan singkat (SMS).

Abubakar Karim mengaku sejauh ini TAPA belum menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan APBA (KUA PPAS P-APBA) 2015 kepada DPRA.

“KUA PPAS P-APBA 2015 belum, sesuai jadwal memang (KUA PPAS-red) 2016 dulu diajukan, baru diajukan perubahan (P-APBA-red) 2015,” tulis Abubakar Karim lewat pesan singkat. (Baca: DPRA Tolak Rancangan Kebijakan Anggaran 2016).[]

Foto ilustrasi.

 

KontraS: Segera Bentuk Tim Advokasi KKR Aceh

KontraS: Segera Bentuk Tim Advokasi KKR Aceh

BANDA ACEH – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menilai penting segera dibentuk tim advokasi untuk mendorong pelaksanaan Qanun Aceh tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

“KKR sejauh ini belum bisa berjalan karena mandek di tingkat DPR Aceh
yang belum berani mengambil komitmen untuk segera membentuk Komisi KKR Aceh dengan cara segera melakukan perekrutmen Komisioner KKR Aceh. Di mana tahapan untuk rekrutmen KKR harus dilakukan dengan segera membentuk Pansel Komisi KKR Aceh,” tulis Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra melalui layanan BlackBerry Messenger (BBM) kepada portalsatu.com, Kamis, 6 Agustus 2015.

Disinggung soal Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR masih “terhambat” di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hendra Saputra menyebut, “Persoalan di Kemendagri itu masih bisa dinegosiasi. Maka, selain melakukan pembentukan Pansel KKR Aceh, DPR Aceh bersama Pemerintah Aceh dengan melibatkan CSO (Civil Society Organization/Organisasi Masyarakat Sipil) juga harus membentuk tim bersama untuk melakukan advokasi di tingkat nasional”.

Menurut Hendra Saputra, dua strategi tersebut harus dapat “dimainkan” secara bersamaan supaya tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan KKR Aceh.

“Maka untuk bisa menjawab semua tahapan, KontraS Aceh menilai perlu segera duduk bersama antara DPR Aceh, Pemerintah Aceh, dan CSO untuk merumuskan strategi bersama terkait dengan mendorong pelaksanaan Qanun KKR,” ujar Hendra Saputra yang tengah mengikuti FGD tentang KKR Aceh di Jakarta.[]

Foto: Hendra Saputra, Koordinator KontraS Aceh.

 

DPRA “Tolak” Rancangan Kebijakan Anggaran 2016?

DPRA “Tolak” Rancangan Kebijakan Anggaran 2016?

BANDA ACEH – Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) telah menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2016 ke DPRA. Akan tetapi, DPRA dilaporkan “menolak” rancangan KUA PPAS tersebut.

Kepala Bappeda Aceh Prof. Abubakar Karim menjawab portalsatu.com, Kamis, 6 Agustus 2015, pagi tadi, mengatakan, TAPA sudah menyerahkan rancangan KUA PPAS 2016 ke DPRA, tetapi kemudian dikembalikan ke TAPA.

“KUA-PPAS (2016, red) sudah diserahkan oleh TAPA ke DPRA pada akhir Juni lalu, secara administrasi sudah diterima DPRA, lalu oleh DPRA KUA-PPAS tsb dikembalikan lagi ke TAPA dgn alasan bhwa usul/aspirasi masyarakat yg disampaikan melalui anggota DPRA dlm bentuk hasil reses belum dimasukan di dalam KUA-PPAS tsb,” tulis Abubakar Karim lewat layanan pesan singkat (SMS).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016, tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, antara lain kepala daerah harus menyampaikan rancangan KUA PPAS kepada DPRD (Aceh: DPRA/DPRK) pada pertengahan Juni 2015.

Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA PPAS harus dicapai pada akhir Juli 2015. Penerbitan surat edaran (SE) kepala daerah perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan RKA Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) pada awal Agustus 2015.

Mengacu Permendagri tersebut, kepala daerah (Gubernur Aceh) dan DPRA telah gagal mencapai kesepakatan KUA PPAS 2016 pada akhir Juli lalu.

P-APBA 2015

Sementara itu, Abubakar Karim mengaku sejauh ini TAPA belum menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan APBA (KUA PPAS P-APBA) 2015 kepada DPRA.

“KUA PPAS P-APBA 2015 belum, sesuai jadwal memang (KUA PPAS, red) 2016 dulu diajukan, baru diajukan perubahan (P-APBA, red) 2015,” tulis Abubakar Karim lewat pesan singkat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015, tahapan dan jadwal proses penyusunan perubahan APBD antara lain: Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD (Aceh: TAPA) kepada kepala daerah paling lambat minggu pertama Agustus, dan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA PPAS Perubahan paling lambat minggu kedua Agustus 2015.

Sejauh ini portalsatu.com belum berhasil mengonfirmasi pihak DPRA terkait “penolakan” (mengembalikan) Rancangan KUA PPAS 2016 yang diajukan TAPA. Saat berita ini diturunkan, pihak DPRA sedang melakukan rapat koordinasi dengan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri di gedung utama dewan. (Baca: DPR Aceh Rapat dengan Dirjen Keuangan Listrik Padam Dua Kali).[]

Baca juga:

Penyusunan Anggaran Pemkab Aceh Utara Abaikan Permendagri

Foto ilustrasi rapat DPRA.

Dan, Penjaga Tangki CPO pun Weuh Hatee

Dan, Penjaga Tangki CPO pun Weuh Hatee

Mukhlis berlari tergopoh-gopoh. Pemuda berkulit gelap itu kemudian membuka pintu pagar Kompleks Tangki Timbun Crude Palm Oil (CPO/Minyak Kelapa Sawit) di seputaran Pelabuhan Umum Krueng Geukueh, Aceh Utara. Ia mengumbar senyum lebar ketika sejumlah mobil tim Pansus DPRK melesat masuk kompleks itu.

Siang itu, Senin, 3 Agustus 2015, tim Pansus Penyelesaian Aset Aceh Utara mengecek kondisi aset Perusahaan Daerah (PD) Bina Usaha. Tangki CPO, salah satu aset milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aceh Utara itu dilaporkan belum difungsikan setelah dibangun tahun 2003 silam.

“Saya petugas jaga aset sini,” ujar Mukhlis kepada tim Pansus yang diketuai Tengku Junaidi.

Mukhlis lantas memandu tim Pansus ke sebuah gudang, tidak jauh dari Tangki CPO. Ada tiga mesin dalam gudang yang halamannya dipenuhi rumput liar itu. “Mesin pemanas minyak kelapa sawit, mesin kompresor, dan mesin genset (generator set). Mesin pemanas dan kompresor produk tahun 2003,” kata Mukhlis sambil menunjukkan label/merk mesin-mesin itu.

Mesin kompresor (Screw Air Compressor) bermerk Ingersoll Rand. Sedangkan mesin—yang disebut pemanas minyak kelapa sawit oleh Mukhlis—merk Mechmar diproduksi PT Mechmar Jaya Industries, Kawasan Industri Medan.

Mukhlis turut melaporkan kepada tim Pansus bahwa ia sudah delapan bulan tidak dibayar gaji oleh PD Bina Usaha. “Biasanya dibayar 850 ribu per bulan,” ujarnya, lalu terkekeh.

“Tapi yang membuat saya sedih, semua peralatan di Kompleks Tangki CPO ini tidak pernah difungsikan. Kaweuh atee-atee (hatee) teuh, sep-trep ka,” kata Mukhlis yang berasal dari desa lingkungan kompleks aset itu.

Mukhlis berharap Tangki CPO itu difungsikan agar tidak menjadi besi tua. Jika aset itu dioperasikan, ia yakin akan membuka lapangan kerja bagi para pemuda dari desa lingkungan.

Kamoe lakee nyoe beu udep, soe yang mat mat, yang peunteng udep (kami minta ini dihidupkan, terserah siapa yang mengoperasikannya, yang penting usaha berjalan),” ujar Jamal, rekan Mukhlis, warga Desa Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe yang datang ke kompleks itu ketika mengetahui ada kunjungan tim Pansus DPRK Aceh Utara.

Permohonan sama disampaikan Busliadi, juga warga Blang Naleung Mameh, salah seorang Satpam Kompleks Tangki CPO itu tahun 2003-2007. “Mestinya mesin-mesin ini difungsikan agar gudang ini tidak jadi ‘rumah hantu’,” kata Busliadi.

Data diperoleh portalsatu.com dari tim Pansus Penyelesaian Aset Aceh Utara, penyertaan modal untuk pembangunan Tangki Timbun Minyak Kelapa Sawit (CPO) kapasitas 3.000 ton serta pumping facility senilai Rp5 miliar. Data tersebut berdasarkan berita acara penyerahan penyertaan modal Pemerintah Aceh Utara kepada PD Bina Usaha tahun 2003.

Sementara data dari laporan PD Bina Usaha, menurut tim Pansus, total investasi pada Tangki CPO itu per 31 Desember 2014 mencapai Rp9,4 miliar lebih. “Dana yang cukup besar, tapi hasilnya sampai sekarang sia-sia, karena aset ini dibiarkan terbengkalai. Ini sangat kita sesalkan,” ujar Teungku Junaidi, anggota DPRK Aceh Utara yang menjabat ketua Pansus.

Direktur Utama PD Bina Usaha Yusuf Abdullah menjawab portalsatu.com lewat telpon seluler, 31 Juli 2015, mengatakan, “Tangki CPO, user-nya (pemakainya) tidak ada. Kita tidak bermain di industri itu”.

Mukhlis, penjaga Kompleks Tangki CPO kembali berlari tergopoh-gopoh. Ia mengejar Teungku Junaidi dan anggota Pansus yang ingin pamit. “Nyan bek tuwo neuh pak dewan, kiban cara nyoe beu udep,” Muklis berharap. []

Baca juga:

Eks-Pabrik Garmen Aceh Utara yang Seram