Author: IRMANSYAH D GUCI

MaTA: Setahun Kinerja DPR Aceh ‘Tidak Becus’

MaTA: Setahun Kinerja DPR Aceh ‘Tidak Becus’

BANDA ACEH – DPR Aceh (DPRA) masa jabatan 2014-2019 dilantik atau dikukuhkan pada 30 September 2014. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai setahun kinerja DPRA ‘tidak becus’.

“Tidak becus, karena jauh dari harapan rakyat Aceh yang telah memilih mereka menjadi wakil rakyat. Dan jauh dari janji-janji yang disampaikan partai politik saat masa kampanye. Konkritnya, hasil kinerja DPRA selama setahun tidak sebanding dengan anggaran melimpah yang mereka nikmati, termasuk fasilitas mewah,” ujar Koordinator MaTA, Alfian menjawab portalsatu.com lewat telpon seluler, Kamis, 1 Oktober 2015.

Alfian mencontohkan, dari sisi fungsi legislasi, DPRA hanya mampu menyelesaikan satu dari 13 rancangan qanun (Raqan) yang masuk program legislasi (Prolega) Aceh. Ironisnya lagi, kata Alfian, fungsi pengawasan DPRA terkesan tidak berjalan.

“Tidak berjalan karena DPRA tidak pernah mengeluarkan report hasil pengawasan mereka. Kalau Pansus (Panitia Khusus terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran 2014) itu kegiatan formalitas. Dan melalui Pansus itu berpeluang terjadinya politik anggaran dengan eksekutif yang menguntungkan ke dua pihak,” kata Alfian.

Menurut Alfian, DPRA hanya sekadar melaporkan temuan hasil Pansus dalam rapat paripurna. “Setelah diparipurnakan selesai, hasil Pansus tidak pernah di-follow up baik secara administrasi maupun ke ranah hukum,” ujarnya.

Itu sebabnya, Alfian menilai DPRA saat ini tidak jauh beda dengan parlemen Aceh periode sebelumnya. Pasalnya, tidak ada yang fundamental dari hasil kinerja DPRA untuk kepentingan rakyat Aceh.

“Mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak mendesak terhadap kondisi Aceh hari ini. Kesannya mereka malah sangat menikmati beberapa kali studi banding dan kunjungan kerja baik ke luar negeri maupun luar Aceh, sehingga lupa dengan tanggung jawabnya sebagai anggota DPRA. Ini sangat memprihatinkan,” kata Alfian.[]

Foto Alfian, Koordinator MaTA.

Ekses Peralihan Saham, 243 Karyawan PT Arun Di-PHK?

Ekses Peralihan Saham, 243 Karyawan PT Arun Di-PHK?

LHOKSEUMAWE – Sebanyak 243 karyawan inti PT Arun Natural Gas Liquefaction (NGL) dilaporkan kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ekses peralihan kepemilikan saham ExxonMobil kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Pihak PT Arun menyebut PHK karyawan dengan istilah terminasi.

Sebagaimana diketahui, ExxonMobil memiliki 30 persen saham pada PT Arun, perusahaan operator kilang gas alam cair (LNG) yang berdiri di Lhokseumawe sejak tahun 1974 silam. Sedangkan saham Pertamina 55 persen dan 15 persen lainnya dimiliki konsorsium Japan-Indonesia LNG Company (JILCO).

Humas PT Arun NGL, Hendra Afiat menjawab portalsatu.com lewat telpon seluler, Rabu, 30 September 2015, sore, mengatakan, mulai besok (1 Oktober 2015) saham ExxonMobil dan JILCO beralih kepada PHE.

Ditanya nasib karyawan PT Arun, Hendra menyebut semua karyawan inti yaitu 243 orang diterminasi. “Semua harus diterminasi, sebagian sudah ditampung di PAG (PT Perta Arun Gas, anak perusahaan PT Pertamina Gas/Pertagas, anak perusahaan PT Pertamina). Sebagian mungkin nanti dipertahankan, tapi hak-haknya diselesaikan dulu, dan ini masih dalam proses. Jadi terminasi (karyawan PT Arun) masih berproses, hak-haknya dalam proses,” ujarnya.

Menurut dia, walau saham ExxonMobil dan JILCO beralih ke PHE mulai 1 Oktober 2015, namun PT Arun masih ada. “PT Arun masih ada sampai ada ketentuan selanjutnya. PT itu kan nggak serta merta dibubarkan, harus melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), apakah dilikuidasi atau bagaimana nantinya. Cuma saham (ExxonMobil dan JILCO) di Arun diambil PHE,” kata Hendra.

Akan tetapi, Hendra melanjutkan, tugas PT Arun selama ini seperti memasok gas ke PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Aceh Utara dan pengolahan kondensat, beralih kepada PHE.[]

Baca juga:

 ExxonMobil “Angkat Kaki” dari Aceh, Karyawan Beralih ke Pertamina

Foto: Gedung PT Arun NGL di Lhokseumawe. @Ist

 

ExxonMobil “Angkat Kaki” dari Aceh, Karyawan Beralih ke Pertamina

ExxonMobil “Angkat Kaki” dari Aceh, Karyawan Beralih ke Pertamina

LHOKSEUMAWE – ExxonMobil akhirnya “angkat kaki” dari Aceh setelah puluhan tahun mengelola Blok B dan Blok North Sumatra Offshore (NSO). Mulai 1 Oktober 2015, pengelolaan dua blok Migas itu beralih ke PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak perusahaan PT Pertamina (Persero).

Informasi terkait peralihan pengelolaan Blok B dan Blok NSO dari ExxonMobil ke PHE dibenarkan perwakilan Bagian Humas ExxonMobil, Jailani dalam pertemuan dengan DPRK, Pemkab Aceh Utara dan perwakilan warga Kecamatan Matangkuli dan Pirak Timu di gedung dewan setempat, Rabu, 30 September 2015. Pertemuan itu membahas persoalan jalan ExxonMobil (jalan line pipa gas) yang sudah lama rusak parah.

“Hari ini, hari terakhir kami di Exxon, semua leader kita luar biasa sibuk, tidak sempat berhadir (dalam pertemuan ini). Exxon akan berakhir hari ini dan beralih ke PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, anak perusahaan PT Pertamina mulai besok,” ujar Jailani.

Jailani menyebut pihaknya sebagai staf tidak terlalu mengerti soal peralihan pengelolaan/penjualan saham dua blok Migas itu. “Tetapi seperti kita baca berita di media, Blok B (ladang gas di Aceh Utara) dan Blok NSO (di laut) beralih ke PHE mulai besok, 1 Oktober 2015,” katanya.

“Semua karyawan Exxon (di Aceh Utara) jadi karyawan PHE mulai besok,” ujar Jailani didampingi Teuku Fakhrizal, juga staf Bagian Humas ExxonMobil. (Baca: Ambil Alih Blok Migas di Aceh Pertamina Siap Tampung Pekerja Exxon).

Informasi diperoleh portalsatu.com, karyawan inti ExxonMobil di Aceh Utara saat ini 200-an orang.

Menurut Jailani, walaupun pengelolaan Blok B beralih ke PHE mulai besok, program yang sudah direncanakan ExxonMobil di Aceh Utara tetap akan dilanjutkan. Misalnya, kata dia, rencana pembangunan kembali jalan ExxonMobil yang sudah rusak parah. “Semua progres tidak akan hilang,” ujarnya.

Jailani mengatakan itu menanggapi kekhawatiran masyarakat yang disampaikan Zahri dari BEM Unimal. “Takutnya setelah peralihan ini, berubah rencana pembangunan jalan yang rusak,” kata Zahri dalam pertemuan itu.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua III DPRK Aceh Utara Abdul Muthalib alias Taliban sempat mempertanyakan mengapa ExxonMobil tidak memberitahu kepada Pemerintah Aceh tentang peralihan pengelolaan Blok B dan Blok NSO kepada PHE.

“Kami dari DPRK Aceh Utara juga terkejut saat baca berita tentang peralihan itu,” ujar Taliban. (Baca: Pemda Aceh tidak Tahu Jual Beli Blok B & Blok NSO).

“Ya, mestinya ketika Exxon mau pamit, beunalah assalamualaikum, sebagaimana mestinya seorang tamu yang datang ke suatu daerah, dan kemudian pamit,” kata Wakil Ketua II DPRK Aceh Utara Saifuddin.

Akan tetapi, pertanyaan pimpinan DPRK Aceh Utara itu tidak mampu dijawab perwakilan Bagian Humas ExxonMobil dalam pertemuan tersebut.[]

Baca juga:

Kamoe Hana Tuntut Busoe Broek, tapi Jalan Beu Mulus

Foto: Perwakilan Bagian Humas ExxonMobil, Jailani dan Teuku Fakhrizal saat pertemuan dengan DPRK, Pemkab Aceh Utara dan perwakilan masyarakat lingkungan ExxonMobil.@Irman/portalsatu.com

Soal Penjualan Saham Blok Migas, Ketua DPR Aceh: Ini Aneh

Soal Penjualan Saham Blok Migas, Ketua DPR Aceh: Ini Aneh

LHOKSEUMAWE  – Ketua DPR Aceh Teungku Muharuddin belum mengetahui tentang jual beli saham Blok B dan Blok North Sumatera Offshore (NSO) dari ExxonMobil kepada PT Pertamina (persero).

“Saya belum tahu soal itu, kebetulan sedang perjalanan dinas. Jika benar sudah dilakukan penjualan saham Blok Migas itu tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Aceh, saya kira ini aneh. Perlu dipertanyakan, ada apa ini, karena blok itu berada di Aceh,” ujar Teungku Muharuddin dihubungi portalsatu.com lewat telpon seluler, Kamis, 17 September 2015, sekitar pukul 12.10 WIB.

Menurut Teungku Muharuddin, sesuai mekanisme jika nantinya kontrak pengelolaan Blok Minyak dan Gas (Migas) itu sudah berakhir, ExxonMobil harus mengembalikan aset tersebut kepada Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Pemerintah pusat melalui kementerian terkait, kata Teungku Muharuddin, kemudian akan berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh untuk menentukan siapa yang berhak mengelola aset Migas itu, apakah diserahkan kepada Pemerintah Aceh atau pihak ketiga.

“Tapi kalau seperti ini (ExxonMobil langsung menjual saham kedua blok itu kepada Pertamina tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Aceh), saya kira perusahaan itu tidak fair. Kesannya, ketika mereka masuk ke Aceh butuh pemerintah daerah, tapi ketika ingin keluar dari Aceh, tanpa koordinasi. Ini aneh,” ujar Ketua DPRA yang merupakan putra Aceh Utara ini.

Ditanya apa yang harus dilakukan Pemerintah Aceh menyikapi persoalan ini, Teungku Muharuddin mengatakan, “Nanti kami akan kaji dulu lebih mendalam, kita panggil Pemerintah Aceh atau SKPA terkait untuk kemudian kita tentukan sikap. Intinya jangan sampai persoalan ini merugikan Aceh”.

Diberitakan sebelumnya, penjualan saham Blok B dan Blok NSO oleh ExxonMobil Indonesia kepada PT Pertamina  ternyata belum diberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Aceh.

Padahal menurut Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto, Pertamina dan ExxonMobil juga harus berkoordinasi dengan Pemda Aceh mengingat kedua blok tersebut berada di Aceh dan sudah ada dalam UU Aceh dan PP tentang pengelolaan migas di Aceh.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov Aceh, Said Ikhsan bilang, pihaknya belum pernah diberitahu baik secara lisan maupun tertulis perihal jual-beli saham Blok B dan Blok NSO. “Mereka harusnya memberitahukan kepada kami. Pemda Aceh kurang senang karena tidak diberitahukan,”ujar Ikhsan pada Kontan, Rabu (16/9).

Ikhsan menyebut, Pemprov Aceh berencana mengundang ExxonMobil dan Pertamina untuk meminta penjelasan terkait dengan jual-beli saham di Blok B dan Blok NSO. “Kami berencana mengundang mereka, tetapi ini baru mau dibicarakan dengan gubernur terlebih dahulu. Karena memang dalam aturan jual beli saham blok migas tidak melibatkan Pemda, namun jangan mendahului, jangan terburu-buru, belum diserahkan tapi melakukan seperti itu,” tegasnya.

Sementara itu, Vice President Public and Goverment Affairs ExxonMobil Indonesia, Erwin Maryoto mengatakan dalam proses pengalihan participating interest ini, ExxonMobil dan Pertamina telah mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang. “Dalam proses pengalihan participating interest ini, ExxonMobil dan Pertamina mengikuti peraturan yang berlaku,”kata Erwin. (Baca: Pemda Aceh tidak Tahu Jual Beli Blok B Blok NSO).[]

Foto: Ketua DPR Aceh, Teungku Muharuddin.

Baca juga:

Mau Beli Blok Exxon Pertamina harus Izin Pemda Aceh

Bulan Depan Pertamina Kuasai Tiga Aset Migas Exxon di Aceh

Keluar dari Aceh Oktober 2015 Terpiadi ExxonMobil Ibarat Lebah

 

Banjir Terjang Kecamatan Samudera Akibat Tanggul Krueng Pase Jebol

Banjir Terjang Kecamatan Samudera Akibat Tanggul Krueng Pase Jebol

LHOKSUKON – Sejumlah gampong di Kecamatan Samudera, Aceh Utara, diterjang banjir akibat jebolnya tanggul Krueng (Sungai) Pase, Sabtu, 12 September 2015. Banjir turut merendam badan Jalan Banda Aceh-Medan dan pekarangan Masjid Geudong di Meunasah Mancang, Kecamatan Samudera.

“Tanggul Krueng Pase jebol sekitar 30 meter, sehingga terjadi banjir sejak pukul 03.00 dinihari tadi. Masyarakat kemudian mengungsi ke Jembatan Keude Geudong, dan sekarang sudah ada tenda milik polisi,” ujar Feri, 28 tahun, warga Meunasah Mancang kepada portalsatu.com lewat telpon seluler tadi pukul 11.10 WIB.

Feri menyebut banjir yang merendam rumah-rumah penduduk dekat Krueng Pase mencapai setinggi pinggang orang dewasa. Kata dia, banjir turut merendam badan Jalan Banda Aceh-Medan dan pekarangan Masjid Geudong di Meunasah Mancang.

“Sepeda motor tidak bisa lewat, karena arus banjir yang melintasi badan jalan cukup deras. Jadi pengguna sepeda motor terpaksa mencari jalur alternatif. Mobil masih bias lewat, tapi juga mengalami kesulitan,” kata Feri.

Informasi tersebut juga dibenarkan Abel dan Khairul, pengguna sepeda motor yang melintasi kawasan itu saat dihubungi terpisah.[]

Foto: Warga Aceh Utara melintasi jalan yang banjir akibat tanggul Krueng Pase jebol. @Datuk Haris Molana/portalsatu.com

Presiden Jokowi Salat Jumat di Aceh

Presiden Jokowi Salat Jumat di Aceh

BANDA ACEH – Presiden Jokowi dijadwalkan salat Jumat di kompleks Lanud SIM, Aceh Besar, sebelum bertolak ke Timur Tengah, hari ini.

Informasi diperoleh portalsatu.com, sekitar pukul 11.30 WIB, Gubernur Aceh Zaini Abdullah didampingi Wali Nanggroe Malik Mahmud dan unsur Forkopimda menjemput Presiden Jokowi di Lanud SIM. Menurut jadwal, presiden tiba di Lanud SIM sekitar pukul 12.30 WIB.

Presiden Jokowi didampingi Gubernur, Wali Nanggroe dan unsur Forkopimda Aceh kemudian salat Jumat, dilanjutkan makan siang bersama. Setelah itu, Presiden Jokowi bersama rombongan langsung terbang ke Jeddah.

Kepala Bagian Protokol Biro Humas Setda Aceh Frans Dellian dihubungi lewat telpon seluler tadi sekitar pukul 11.00 WIB membernarkan informasi tersebut. Kata dia, sesuai jadwal, Presiden Jokowi hanya sekitar satu jam berada di Lanud SIM.[]

Foto Presiden Jokowi.

Ini Alasan TAPA Belum Serahkan Rancangan Perubahan APBA ke DPRA

Ini Alasan TAPA Belum Serahkan Rancangan Perubahan APBA ke DPRA

BANDA ACEH – Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) mengakui hingga kini belum menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (KUPA PPASP) APBA 2015 kepada DPRA.

“Benar (belum diserahkan ke DPRA), sedang kita finalkan dan sinkronkan antara pendapatan dan belanja. Di samping itu pengiputan kembali oleh masing-masing SKPA butuh waktu,” tulis Kepala Bappeda Aceh Prof. Abubakar Karim menjawab portalsatu.com lewat layanan pesan singkat (SMS), Kamis, 10 September 2015. Bappeda Aceh merupakan bagian dari TAPA.

Data diperoleh portalsatu.com, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015, tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD  (Aceh: APBA dan APBK) antara lain: Penyampaian rancangan KUPA PPASP oleh Ketua TAPD (Provinsi Aceh: TAPA) kepada kepala daerah paling lambat minggu pertama Agustus, dan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUPA PPASP paling lambat minggu kedua Agustus 2015.

Berikutnya, penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD, RKAPPKD dan DPPA-SKPD/PPKD serta penyusunan rancangan Perda (Aceh: Qanun) tentang Perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD paling lambat minggu pertama September.

Penyampaian rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD paling lambat minggu kedua September, dan pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.[]

Foto ilustrasi

Baca juga:

Tolak Tarik DPRA dan TAPA MaTA Pengesahan APBA 2016 Berpotensi Molor

 

 

Ujong Pacu Kini Punya ‘Teman’, Rancong Baro Antinarkoba

Ujong Pacu Kini Punya ‘Teman’, Rancong Baro Antinarkoba

“Narkoba itu sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda. Ekses narkoba bukan hanya merusak masa depan pribadi anak-anak muda itu sendiri, tapi kompor gas, tabung gas, bahkan ayam pun disikat habis,” ujar Marzuki dengan aksen Aceh yang kental.

Marzuki adalah mantan Kepala Dusun Rancong Baro, Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Rancong Baro, salah satu dari empat dusun di Gampong Blang Naleung Mameh. Tiga lainnya: Dusun Barat, Timur, dan Utara.

Masyarakat Rancong Baro sejak empat malam terakhir menghidupkan “jaga malam” atau ronda malam di Pos Siskamling dusun itu. “Fokus utama untuk mencegah (peredaran) narkoba, selain untuk menjaga keamanan di dusun ini,” kata Marzuki kepada portalsatu.com lewat telpon seluler, Rabu, 9 September 2015.

Marzuki mengakui tokoh masyarakat dan pemuda Rancong Baro termotivasi dengan program antinarkoba yang sudah berjalan beberapa bulan di Gampong Ujong Pacu, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe.

Menurut Marzuki, kegiatan ronda malam tersebut merupakan hasil keputusan rapat umum masyarakat Rancong Baro. Rapat umum itu digelar di meunasah Gampong Blang Naleung Mameh sekitar enam hari lalu.

“Sebelumnya, di kalangan tokoh masyarakat dan pemuda Rancong Baro sudah ada saling tukar pikiran (diskusi) tentang pentingnya mencegah narkoba. Hasil tukar pikiran itu kemudian dibawa dalam rapat umum masyarakat di meunasah gampong, sehingga lahirlah keputusan, dan sudah berjalan empat malam di Rancong Baro,” ujar Marzuki.

Program “pageu gampong” untuk menghalau gempuran narkoba itu, menurut Marzuki, mendapat dukungan dari pihak Polsek Muara Satu dan Polres Lhokseumawe. Sebab, kata dia, masyarakat berkomitmen mengedepankan pola persuasif dalam membangun “benteng” Rancong Baro antinarkoba.

“Kalau ada warga dusun ini atau orang dari luar masuk kemari diduga mengedarkan narkoba, jika ditemukan barang bukti oleh masyarakat maka akan diserahkan kepada polisi. Jadi tidak boleh ‘main hakim sendiri’ atau melakukan tindakan kekerasan,” kata Marzuki.

Itu sebabnya, kata Marzuki, setiap regu ronda malam beranggotakan sekitar 12 warga berusia 18 hingga 45 tahun, turut dipantau dua atau tiga tokoh masyarakat. “Penting peran serta tokoh masyarakat agar anggota jaga malam yang masih muda-muda lebih mengedepankan kesabaran dalam bertugas,” ujarnya.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Anang Triarsono melalui Kapolsek Muara Satu AKP M. Nasir, S.H., menyatakan mendukung kegiatan ronda malam masyarakat Dusun Rancong Baro, Gampong Blang Naleung Mameh untuk mencegah peredaran narkoba.

“Ada diberitahukan kepada kita, tentu kita mendukung jika masyarakat mengedepankan cara-cara persuasif untuk mencegah narkoba maupun kriminal lainnya seperti pencurian. Kita imbau masyarakat tidak bertindak anarkis, jika ada orang yang diduga mengedar narkoba, mohon segera dilaporkan agar dapat kita tindaklanjuti secepatnya,” ujar M. Nasir.

Menurut Kapolsek Nasir, sejauh ini di wilayah hukum Polsek Muara Satu hanya Gampong Ujong Pacu dan Dusun Rancong Baro, Gampong Blang Naleung Mameh yang menghidupkan ronda malam mencegah peredaran narkoba.

Hasil swadaya masyarakat, kini di dusun itu juga sudah dipajang dua spanduk bertuliskan, “Masyarakat Rancong Baro Antinarkoba”. Spanduk tersebut, kata Marzuki, sebagai bentuk sosialisasi baik untuk masyarakat setempat maupun warga dari luar yang bertamu ke dusun itu.

“Memang sejak aktifnya kegiatan jaga malam masyarakat Ujong Pacu mencegah narkoba, bias dibilang saat ini sudah 90 persen berkurang narkoba di tempat kami. Mudah-mudahan dengan aktifnya jaga malam di dusun ini, ke depan tidak ada lagi narkoba yang masuk ke Rancong Baro,” kata Marzuki.

Rancong Baro kini menjadi “teman” Ujong Pacu dalam program masyarakat antinarkoba. Bagaimana dengan dusun-dusun atau gampong-gampong lainnya di Aceh?[]

Foto ilustrasi. @okezone.com

 

Apa Permasalahan Pertanian Aceh? Ini Kata Dekan FP Unsyiah

Apa Permasalahan Pertanian Aceh? Ini Kata Dekan FP Unsyiah

BANDA ACEH – Dekan Fakultas Pertanian Unsyiah, Dr. Ir. Agussabti, M.Si., menilai permasalahan pertanian di Aceh saat ini terletak pada sistem irigasi yang belum mumpuni.

“Sekarang masalah pertanian itu ada pada irigasi. Saat hujan tidak ada, sawah kering, saat musim penghujan datang, sawah malah banjir karena sistem irigasi yang belum mumpuni,” ujar Agussabti menjawab portalsatu.com di kantornya, Rabu, 2 September 2015.

Agussabti menyebut persoalan fundamental dalam membangun pertanian di Aceh adalah dengan memperbaiki irigasi. “Berbicara masalah pertanian tidak terlepas dari permasalahan air, dalam hal ini sistem irigasi, dan itu sangat fundamental untuk membangun sistem pertanian yang modern,” katanya.

Menurut Agussabti, tanpa irigasi yang memadai maka sulit membangun pertanian yang modern. Sebab irigasi menjadi masalah pokok dalam dunia pertanian. Itu sebabnya, ia menyarankan pemerintah membangun sistem irigasi yang benar-benar memadai untuk mengairi lahan pertanian yang ada di Aceh.

“Pak gubernur harus punya program irigasi prioritas. Kita tidak mungkin sekaligus membangun, namun harus ada prioritas, dan itu menjadi program jangka panjang Pemerintah Aceh,” ujar Agussabti.

Selain itu, menurut Agussabti, benih pertanian juga menjadi hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan sistem pertanian di Aceh agar lebih berkembang.

“Setelah ada air dan benih yang berkualitas, baru kita berbicara tentang teknologi, baik itu teknologi pertanian maupun teknologi pengolahan hasil pertanian,” kata Agussabti.

Ia berharap pemerintah memperhatikan segala aspek untuk memajukan pertanian yang ada di Aceh.

Modern dan Merata

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) dalam hasil kajiannya tentang Ekonomi dan Keuangan Provinsi Aceh Triwulan III-2014 lalu, telah merekomendasikan kepada Pemerintah Aceh agar “Pembangunan sistem irigasi yang terpadu dan modern serta merata di seluruh daerah produksi pertanian hendaknya perlu diprioritaskan untuk membuat kinerja sektor pertanian menjadi lebih baik”.

Dalam hasil kajian tersebut yang dipublikasikan lewat laman resmi BI, disebutkan kinerja sektor pertanian (triwulan III-2014) menunjukkan perlambatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 4,1% (yoy) menjadi 2,2% (yoy).

“Cukup besarnya perlambatan sektor pertanian ini merupakan satu penyebab melambatnya ekonomi Aceh. Hal tersebut terjadi karena share yang dimiliki oleh sektor pertanian terhadap ekonomi Aceh cukup tinggi yaitu 27%, dengan andil pertumbuhan kedua terbesar terhadap ekonomi Aceh yaitu 0,59%. Namun, kontribusi tersebut turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 1,1%,” tulis BI.

BI menyebut kekeringan di Aceh pada tahun 2014 menjadi faktor utama melambatnya kinerja sektor pertanian, terutama pertanian bahan pangan. BI mengakui saat itu (triwulan III-2014), pemerintah daerah Provinsi Aceh sudah melakukan langkah anitisipasi terhadap kekeringan dengan mengoptimalkan pompa-poma air.

Namun, menurut BI, infrastruktur yang tersedia di Provinsi Aceh belum optimal dalam memitigasi lahan produksi yang mengalami kekeringan. Itu sebabnya, BI merekomendasikan, “Pembangunan sistem irigasi yang terpadu dan modern serta merata di seluruh daerah produksi pertanian hendaknya perlu diprioritaskan untuk membuat kinerja sektor pertanian menjadi lebih baik”.

Masih menurut BI, seiring pertumbuhan sektor pertanian yang tumbuh melambat, kredit pertanian yang disalurkan perbankan juga mengalami perlambatan. Pada triwulan III-2014, kredit sektor pertanian berada pada posisi Rp1,3 triliun. Kredit sektor pertanian pada triwulan itu tercatat mengalami perlambatan dari 63% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 53% (yoy) pada triwulan laporan.

“Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh Bank Indonesia Provinsi Aceh juga menunjukkan bahwa realisasi sektor pertanian juga tercatat mengalami perlambatan yang sejalan dengan pertumbuhan sektor pertanian (PDRB Sektor Pertanian) pada triwulan III-2014,” tulis BI.

Pertanyaannya kemudian, apakah Pemerintah Aceh mengevaluasi persoalan sektor pertanian tahun 2014 tersebut agar kinerja tahun 2015 ini lebih baik?[]

Laporan M. Fajarli Iqbal

Foto ilustrasi.

Baca juga:

Gubernur Aceh Ajak Semua Pihak Majukan Pertanian Aceh

 Enam Imbauan Zaini Abdullah tentang Program Ketahanan Pangan

 

BI: Bentuk Satker Gabungan yang Menjamin Keamanan Investor di Aceh

BI: Bentuk Satker Gabungan yang Menjamin Keamanan Investor di Aceh

BANDA ACEH – Bank Indonesia (BI) merekomendasikan agar dibentuk Satker Gabungan yang menjamin keamanan investor dalam melakukan investasi di Aceh. Pasalnya, kondisi Aceh dinilai masih menyisakan polemik kemanan investor untuk berinvestasi.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam penjelasan BI terkait biaya transaksi yang masih menjadi kendala di Aceh. Hasil penelitian BI tentang Growth Diagnostic Provinsi Aceh yang dipublikasikan pada Agustus 2015 ini, salah satu indikator menjadi penghambat prospek ekonomi Aceh ke depan adalah persoalan biaya transaksi.

“Biaya transaksi masih menjadi kendala. Biaya transaksi dalam investasi yang dimaksud adalah biaya di luar biaya-biaya formal yang memang disyaratkan,” tulis BI.

Dijelaskan bahwa konflik Aceh dinilai masih menyisakan polemik kemanan investor untuk berinvestasi. Meski kecil kemungkinan di Aceh akan kembali terjadi konflik bersenjata, tetapi peristiwa-peristiwa kekerasan masih lazim terjadi. Dunia usaha menganggap provinsi ini tidak aman, sehingga dapat menjadi penghalang masuknya investasi swasta.

Diberitakan sebelumnya, BI turut menyajikan box khusus berisi hasil penelitian Growth Diagnostic (Diagnosis Pertumbuhan) dalam laporan tentang Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Aceh Triwulan II 2015. Hasil kajian tersebut dipublikasikan melalui laman resmi BI pada Agustus ini.

BI menjelaskan, penelitian Growth Diagnostic ini untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor apa saja yang menghambat pertumbuhan investasi di Aceh.

“Metode Growth Diagnostic bertujuan mengidentifikasi dan memahami secara lebih rinci persoalan-persoalan pertumbuhan ekonomi inklusif yang paling mendesak untuk diperbaiki dan bagaimana upaya reformasi yang tepat untuk mengakomodasi permasalahan tersebut,” tulis BI. (Baca: Faktor Apa Saja yang Menghambat Pertumbuhan Investasi di Aceh Ini Hasil Penelitian BI).[]

Foto ilustrasi.