Author: M Fajarli Ikbal

Direktur: Mahasiswa Unsyiah yang Berobat di Prince Nayef Cukup Bawa KTM

Direktur: Mahasiswa Unsyiah yang Berobat di Prince Nayef Cukup Bawa KTM

BANDA ACEH – Direktur Rumah Sakit Prince Nayef milik Universitas Syiah Kuala, dr. Beni menyebutkan pihaknya tidak mengutip biaya berobat untuk mahasiswa.

“Bagi mahasiswa Unsyiah yang berobat ke poliklinik rumah sakit Unsyiah, yaitu Prince Nayef cukup membawa KTM saja dan biayanya gratis,” kata Beni.

Namun dia mengatakan layanan tersebut tidak termasuk rawat inap dan biaya infus. Pengobatan gratis tersebut hanya berlaku untuk rawat jalan saja dan dalam rentang jam kerja, yaitu mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

“Yang rawat inap atau memakai infus harus bayar karena itu di luar pelayanan poliklinik,” kata Beni.

Sebelumnya pihak BEM Unsyiah dan DPM Unsyiah mempertanyakan pelayanan rumah sakit yang dinilai ‘aneh’ dan terindikasi ada pengutipan liar.

“Banyak mahasiswa yang melapor ke BEM bahwa ada pungutan biaya saat berobat ke rumah sakit milik Unsyiah itu. Makanya kita ingin informasi yang jelas terkait dengan ini,” kata Menteri Dalam Negeri BEM Unsyiah, Syakir Daulay, setelah diskusi antara pihak rumah sakit, rektorat, dan mahasiswa di gedung rektorat lantai tiga pada Jumat, 2 Oktober 2015 kemarin.[](bna)

Berobat ke RS Nayef, Mahasiswa Unsyiah Mengaku Diminta Bayaran

Berobat ke RS Nayef, Mahasiswa Unsyiah Mengaku Diminta Bayaran

BANDA ACEH – Salah satu mahasiswa FKIP Unsyiah mengaku diminta bayaran saat berobat ke RS Prince Nayef, Darussalam, Banda Aceh. Padahal, berdasarkan keterangan pihak rektorat dan manajemen Rumah Sakit Prince Nayef, berobat di tempat tersebut gratis untuk mahasiswa.

“Ya, ada diminta Rp 50 ribu pas berobat kemarin tu. Katanya sih tergantung jenis obat yang kita butuh,” kata Ulan, mahasiswa Unsyiah yang pernah berobat di RS Prince Nayef kepada portalsatu.com, Sabtu, 3 Oktober 2015.

Ia mengaku diminta bayaran. Padahal Ulan hanya menjalani rawat inap dan tidak menggunakan infus.

Sementara Menteri Dalam Negeri BEM Unsyiah, Syakir Daulay, mengatakan ada oknum-oknum tertentu yang melakukan pungutan tidak sah di RS Nayef.

“Kita ingin informasi yang jernih dan ada saling keterbukaan informasi, karena kita takutkan ada oknum-oknum yang bermain di rumah sakit,” ujar Syakir.[](bna)

Foto: Ilustrasi

BEM Unsyiah Pertanyakan Kinerja Rumah Sakit Nayef

BEM Unsyiah Pertanyakan Kinerja Rumah Sakit Nayef

Banda Aceh – Badan Eksekutif Mawasiswa (BEM) Unsyiah mempertanyakan kinerja rumah sakit Prince of Nayef atau rumah sakit milik universitas Syiah Kuala. Diskusi tersebut dihelat di salah satu ruang di gedung rektorat lantai tiga Jumat petang, 2 Oktober 2015.

Tatap muka tersebut diadakan untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan pengutipan uang liar di rumah sakit dan pelayanan di rumah sakit yang dianggap tidak memuaskan dan pasalnya juga menggunakan dana yang berasal dari potongan SPP mahasiswa.

“Terkait dengan pengutipan uang tersebut, laporannya masuk bukan cuma ke BEM Unsyiah saja tapi juga ke BEM fakultas dan ke DPM juga ada, berarti ini kan ada oknum yang bermain,” ucap Syakir Daulay saat ditemui portalsatu.com seusai diskusi.

Pihak rumah sakit membantah telah mengutip uang mahasiswa secara liar. Hal tersebut dikatakan dr. Beni selaku direktur rumah sakit Prince of Nayef.

“Kalau pelayanan poliklinik cukup bawa KTM dan dan biayanya gratis dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 jika tidak rawat inap dan tidak pakai infus,” ucap Beni.

Beni mengatakan bahwa menggunakan infus dan rawat inap harus bayar sebagaimana mestinya.

Diskusi tersebut dihadiri direktur rumah sakit Prince of Nayef, BEM Unsyiah, DPM, kepala biro kemahasiswaan Nasir Ibrahim dan Alfiansyah Yulianur selaku pembantu rektor bidang kemahasiswaan.[] (mal)

Ada yang ‘Aneh’ di Rumah Sakit Unsyiah

Ada yang ‘Aneh’ di Rumah Sakit Unsyiah

BANDA ACEH – Rumah Sakit Universitas Syiah Kuala atau akrab disebut Rumah Sakit Nayef mendapat sorotan dari berbagai pihak terkait pelayanan yang dianggap ‘aneh.’ Perihal tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsyiah, Syakir Daulay, Jumat, 2 Oktober 2015.

“Banyak hal yang akan kita bahas nanti, terutama terkait pelayanan dan keterangan yang kurang jelas terkait asuransi,” kata Syakir kepada portalsatu.com.

Berdasarkan penuturan Syakir, Unsyiah mempunyai perjanjian asuransi dengan Takaful. Namun hal tersebut dibantah oleh pihak rumah sakit yang menyebutkan perjanjian asuransi dengan takaful sudah berakhir. Akibatnya biaya rumah sakit kemudian dibebankan kepada mahasiswa angkatan 2013, 2014, dan 2015.

Namun, berdasarkan pengakuan Kepala Biro Mahasiswsa Unsyiah, Nasir, asuransi Takaful masih berjalan. Unsyiah juga terus membayar kepada asuransi tersebut berdasarkan klaim rumah sakit.

Rencananya hari ini akan ada pertemuan antara pihak rumah sakit, perwakilan mahasiswa dan rektorat untuk membahas masalah tersebut.

“Kita berharap ada saling keterbukaan informasi kampus. Oleh sebab itu kita minta diskusi seperti ini,” kata Syakir.[](bna)

“Sulaiman Abda Masih Wakil Ketua DPR Aceh, Hingga..”

“Sulaiman Abda Masih Wakil Ketua DPR Aceh, Hingga..”

BANDA ACEH – Ketua DPR Aceh, Teungku Muharuddin, mengatakan pergantian Wakil Ketua DPR Aceh dari Sulaiman Abda ke M. Saleh tidak diartikan sebagai PAW. Hal itu dikatakan Teungku Muharuddin kepada portalsatu.com, Rabu malam 30 September 2015.

“Sulaiman Abda masih wakil ketua DPR Aceh hingga SK dikeluarkan. Ini jangan diartikan PAW. Ini pergantian posisi, reposisi ini,” ujar Teungku Muharuddin kepada wartawan.

Ia mengatakan keputusan malam ini akan diserahkan ke gubernur dan gubernur akan menyerahkan ke Kementerian Dalam Negeri.

“Yang kita bahas malam ini adalah reposisi dan bukan PAW,” ujarnya lagi.

Rapat akhirnya selesai pukul 23.33 WIB dengan keputusan Sulaiman Abda masih menjadi wakil Ketua DPR Aceh selama SK belum dikeluarkan menteri.[](mal)

Paripurna Penggantian Sulaiman Abda Akhirnya Dilanjutkan

Paripurna Penggantian Sulaiman Abda Akhirnya Dilanjutkan

BANDA ACEH – Sidang paripurna penggantian Wakil Ketua DPR Aceh dari unsur Golkar akhirnya dilanjutkan pukul 22.34 WIB. Sidang digelar usai kuota dewan yang menghadiri sidang terpenuhi.

Sidang sempat tertunda setelah diskor sebanyak dua kali.

Perwakilan partai Golkar yang dibacakan oleh Amiruddin, mengatakan 99 persen anggota partai sepakat untuk menurunkan posisi Sulaiman Abda dari Wakil Ketua DPR Aceh dan digantikan oleh M. Saleh S.Pdi.

“99 persen anggota partai sepakat menurunkan Sulaiman Abda dari posisinya,” kata Amiruddin saat membacakan keputusan partainya.

Paripurna Penggantian  Sulaiman Abda Belum Juga Dimulai, Teungku Muharuddin Rapat dengan Ketua Fraksi

Paripurna Penggantian Sulaiman Abda Belum Juga Dimulai, Teungku Muharuddin Rapat dengan Ketua Fraksi

BANDA ACEH – Rapat paripurna PAW Wakil Ketua DPR Aceh dari unsur Golkar tak kunjung dimulai usai diskor sebanyak dua kali.

Pantauan portalsatu.com, hingga pukul 10.15 WIB, rapat paripurna belum juga dimulai. Ini terjadi usai rapat diskor sebanyak dua kali karena anggota sidang belum memenuhi kuota.

Sejumlah anggota dewan dan wartawan terlihat berdiri di depan ruang. Ada yang ngobrol, berbicara melalui handphone hingga merokok.

Sedangkan para ketua fraksi masih menggelar rapat dengan Ketua DPR Aceh, Teungku Muharuddin di ruangnya. Rapat ini dimulai pukul 09.45 WIB dan hingga berita ini dimuat belum selesai.

Sebelumnya diberitakan,  rapat pergantian wakil ketua DPRA diskor s10 menit karena belum cukupnya anggota sidang.

“Karena kurang lima orang rapat kita skor 10 menit,” ucap ketua DPRA Muharuddin seraya mengetuk palu.

Ia juga mengatakan bahwa rapat tersebut terbuka untuk umum. [] (mal)

Tak Lulus Bintara Karena Akreditasi, Ini Pengakuan Alumni FKIP Unsyiah

Tak Lulus Bintara Karena Akreditasi, Ini Pengakuan Alumni FKIP Unsyiah

BANDA ACEH – Mila Maisarah, alumni FKIP Unsyiah dinyatakan tidak lulus seleksi bintara polisi khusus penyidik karena akreditasi program studinya saat ijazahnya keluaar masih kadaluarsa. Padahal ia mengaku mendapatkan peringkat ke-dua dalam seleksi penerimaan prajurit bintara korps bhayangkara tersebut.

Saat ditemui portalsatu.com Selasa, 30 September 2015 ia mengaku kecewa harus mengubur mimpinya.

“Ya, sedih sih tapi mau bagaimana lagi faktanya saya tidak lulus karena akreditasi,” ucap gadis yang bernama lengkap Mila Maisarah itu.

Ia juga sempat mempertanyakan hal tersebut kepada panitia, pasalnya pemeriksaan dokumen awal ijazah yang ia pakai tidak dipermasalahkan. Namun saat akan ke Jakarta, ijazah yang ia gunakan dianggap tidak sah karena akreditasi program studi saat ijazah tersebut dikeluarkan sudah kadaluarsa.

“Saya tanya itu, kenapa gak di Rikmin awal aja dijatuhkan, ya jawabannya begitu. jadi di Rikmin awal itu hanya diperiksa kelengkapan ijazah dan pemeriksaan lebih lanjutnya itu ada di Rikmin akhir,” ucapnya.

Ia mengaku sedih karena tahapan tes yang lain berhasil ia lewati tanpa ada kendala dan bahkan mendapatkan peringkat tertinggi ke dua. Namun Mila harus mengubur impiannya karena akreditasi program studinya sudah kadaluarsa.[]

Kurang Anggota, Rapat Penggantian Sulaiman Abda Diskor 10 Menit

Kurang Anggota, Rapat Penggantian Sulaiman Abda Diskor 10 Menit

BANDA ACEH – Rapat pergantian wakil ketua DPRA diskor s10 menit karena belum cukupnya anggota sidang.

“Karena kurang lima orang rapat kita skor 10 menit,” ucap ketua DPRA Muharuddin seraya mengetuk palu.

Ia juga mengatakan bahwa rapat tersebut terbuka untuk umum.

Usai waktu diskor berlalu, rapat kembali diskor 15 menit karena anggota masih berjumlah 49 orang dan masih kekurangan 5 orang lagi.

“Karena masih kurang anggota rapat kita skor lagi 15 menit, saya harapkan ketua fraksi untuk berkoodinasi dengan anggotanya,” lanjut Muhar.

Namun ruang serba guna yang dipakai untuk rapat tersebut terlihat penuh bahkan sampai ke luar ruangan. Hal ini disebabkan pembangunan ruangan utama masih dalam tahap rehab.

Ini Sikap Nasdem Soal Penggantian Sulaiman Abda

Ini Sikap Nasdem Soal Penggantian Sulaiman Abda

BANDA ACEH – Fraksi Partai Nasdem DPR Aceh menilai rapat paripurna DPR Aceh terkait pergantian Wakil Ketua DPR Aceh dari unsur Golkar terlalu dipaksakan.

Hal ini disampaikan Fraksi Nasdem dalam pernyataan sikapnya yang dikirim ke redaksi portalsatu.com, Rabu malam, 30 September 2015.

Pertanyaan ini ditandatangani oleh Ketua Fraksi Nasdem, Ramadhana Lubis dan sekretaris Ir. Hj. Fatimah, serta seluruh anggotanya.

“Fraksi Nasdem menghormati proses hukum yang sedang berlangsung tentang kepengurusan Partai Golkar, dimana status kepengurusan Partai Golkar yang sah belum mempunyai keputusan hukum yang tetap,” tulis Ramadhana dalam pernyataan tersebut.

“Fraksi Nasdem juga berpendapat bahwa pelaksanaan Rapat Paripurna untuk membahas agenda pimpinan DPR Aceh (Wakil Ketua DPR Aceh) terlalu dipaksakan dan kurang memberikan pendidikan politik bagi rakyat. Saat ini adalah masa-masa terpenting bagi DPR Aceh untuk fokus pada pembahasan APBA Perubahan yang berkaitan dengan kepentingan publik,” kata Ramadhana.