Author: BOY NASHRUDDIN

Netizen Heboh, Kadispora Aceh Diduga Ngemis Uang Rp 2 Miliar dari PPTK

Netizen Heboh, Kadispora Aceh Diduga Ngemis Uang Rp 2 Miliar dari PPTK

BANDA ACEH – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh, Iskandar Zulkarnaen, diduga menagih uang senilai Rp 2 miliar kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Permintaan ini disebut-sebut memicu keributan di Kantor Dispora Aceh.

Informasi Kadispora Aceh mengemis uang ini mulai merebak di dunia maya. Salah satu netizen yang diduga asal Aceh bahkan turut mempertanyakan informasi tersebut kepada Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan melalui akun facebooknya.

laporan 2 miliar

Bang, abangkan di DPRA, kami ingin tau, Kadispora ngemis duit ke PPTK untuk ngumpulin recehan Rp 2.000.000.000 yg akan diberikan untuk anggota dewan yg mengemis ke kadispora. bener ga bang, karena ribut nih di kantor Dispora Aceh, gara-gara si Kadis. Apa ini karena dia dapat jabatan beli, makanya harus ‘nyetor’. Mohon penjelasannya bang. Atau abang tanya aja sama Kadispora. Uang itu untuk setor ke siapa di DPRA. Terima kasih bang, mohon investigasinya atas kasus ini,” tulis salah satu warga di wall Facebook Teuku Irwan Djohan, Kamis, 8 Oktober 2015.

Portalsatu.com kemudian mencoba mengonfirmasi narasumber yang menyebutkan adanya dugaan Kadispora ngemis uang ke sejumlah PPTK tersebut. Sumber itu lantas mengatakan adanya konflik antara Iskandar Zulkarnaen dengan tim sukses yang mempromosikannya menjabat sebagai kepala dinas di Dispora Aceh.

“Kadispora tega memotong uang kegiatan kepala seksinya tanpa melihat bahwa kasinya masih hutang dalam kegiatan mereka,” kata sumber yang enggan ditulis namanya itu.

Dia mengatakan pemicu hal tersebut setelah Kepala Dispora Aceh memaparkan program di depan salah satu komisi di DPR Aceh. Saat itu, kata sumber tersebut, Iskandar Zulkarnaen kebingungan. Akhirnya dewan menanyakan program-program Dispora Aceh kepada para kepala bidang dan kepala seksi Dispora Aceh.

Sumber tersebut mengatakan beberapa pejabat dan pegawai di Dispora Aceh sudah mulai membicarakan hal ini di belakang Iskandar Zulkarnaen. “Itu yang kami dengar dari mulut para pejabat dan rekan-rekan kantor, yang benar dan yakin Rp 2 milyar itu betul diminta DPRA. Silakan tanya ke kasie yang jadi korban aja bang,” ujar sumber tersebut.

Namun sumber portalsatu.com tidak menyebutkan nama kasie atau kabid di Dispora Aceh yang menjadi korban pemotongan duit saat ditanya oleh wartawan.

Teuku Irwan Djohan dalam akun facebooknya mengaku mendapat pertanyaan yang sama dari beberapa warga lainnya perihal kasus tersebut.

Beberapa hari yg lalu juga sudah ada staf Dispora Aceh yg menanyakan hal yg sama kepada saya lewat Facebook juga… Katanya Kasie-Kasie di Dispora Aceh sedang kalang kabut dan ribut sampai semua staf jadi tau, bahwa Pak Kadis meminta para bawahannya mengumpulkan uang sampai 2 milliar untuk disetor ke DPRA.

Saya bingung mau jawab apa, karena gak pernah mendengar apalagi mengetahui soal ini… Yang minta 2 miliar itu siapa? Lembaga DPRA kah? Atau individu anggota DPRA? Dan yg diminta 2 milliar itu dalam bentuk apa? Uang tunai kah? Lalu alasannya meminta 2 milliar itu apa?

Saya tidak tahu soal ini… Nanti akan saya cari informasi ke Ketua DPRA, Sekwan dan anggota DPRA… Ada apa sebenarnya? Apakah memang DPRA ada meminta 2 milliar? Jika ada, siapa? … Atau jangan-jangan ada pihak yg “bermain” dengan membawa-bawa nama DPRA.

Jika memang ada pihak yg “bermain” untuk keuntungan pribadi, akan kita minta pihak yg berwajib untuk menelusuri dan membongkarnya… Jika memang Pak Kadispora merasa diperas oleh oknum tertentu di DPRA, sebaiknya Pak Kadispora mengambil jalur hukum, laporkan ke kepolisian, agar masalahnya terungkap dan oknum tersebut diminta keterangan dan pertanggungjawabannya.

Saya sendiri sudah lama sekali tidak ketemu dengan Kadispora, terakhir ketemu waktu upacara Haornas (Hari Olahraga Nasional) di halaman kantor gubernur,” tulis Teuku Irwan Djohan.[]

Tim Tarung Derajat Aceh Target Dua Emas di Pra PON

Tim Tarung Derajat Aceh Target Dua Emas di Pra PON

BANDA ACEH – Sebanyak 19 atlet Tarung Derajat Aceh mengikuti Pelatda persiapan Pra Pekan Olahraga Nasional (PON) di Panorama Lembang, Bandung, Jumat, 9 Oktober 2015.

“Sudah dua bulan saya di Bandung. Kita membawa anak-anak untuk ikut Pelatda Tarung Derajat persiapan Pra PON yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober ini,” ujar salah satu pelatih utama Seni Gerak Tarung Derajat Aceh, Rahmadsyah, kepada portalsatu.com.

Dia mengatakan ke 19 atlet Tarung Derajat tersebut didominasi oleh atlet perempuan sebanyak 10 orang. Mereka nantinya akan mengitu dua nomor di Tarung Derajat yaitu nomor Tarung dan nomor Seni Gerak.

“Kalau target medali, kita 2 emas lah seperti sebelumnya,” kata Rahmadsyah.

Tim Tarung Derajat Aceh untuk pelaksanaan pra PON kali ini juga mengandalkan beberapa atlet di nomor tertentu. Mereka di antaranya adalah Suhermansyah di kelas 55,1 kilogram-58 kilogram dan Kandar Hasan di kelas 67,1 kg-90 k9.

“Itu untuk nomor tarung bebas putra. Kalau untuk nomor seni Getar (gerak tarung) campuran ada empat orang. mereka Iqbal Ismail, Angel Fadilan, Heni Fitria dan Siti Sarawiyah,” katanya.

Menurut Rahmadsyah, para atlet yang dibawa ke Bandung tersebut merupakan hasil seleksi pra Pekan Olahraga Aceh (PORA), PORA, dan seleksi antar Master. Mereka berasal dari Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Tamiang, Pidie, Aceh Jaya, Singkil, dan Simeulue.

Sementara para pelatih utama cabang pertarungan yang mendampingi para atlet adalah Razali, S.Tp dan Azman Fauzan. Untuk pelatih cabang Seni Gerak yang ikut mendampingi para atlet adalah Rahmadsyah dan M. Fahriza.

“Ada juga satu pelatih nasional atau pelatih utama yaitu Yanyan Rahmad AKS,” ujarnya.[]

Agar Sejarah Samudera Pasai Tidak Menjadi Dongeng

Agar Sejarah Samudera Pasai Tidak Menjadi Dongeng

TEUNGKU Taqiyuddin Muhammad mencoba memberikan gambaran baru perihal sejarah Samudera Pasai dan latar belakang penamaan daerah ini. Sebagai ahli epigraf Islam, Taqiyuddin banyak mempertanyakan sumber-sumber sejarah dari kaum orientalis yang selama ini meneliti sejarah Samudera Pasai. Dia juga kerap bersandar dengan sumber-sumber Timur Tengah dan aksara yang terukir di batu nisan. Konon, nisan-nisan yang mencatat sejarah seseorang di masa kerajaan dahulu tersebut banyak tersebar di Aceh.

Lulusan Timur Tengah ini memulai tulisannya dengan sejarah latarbelakang penamaan Sumatera. Dia menukilkan banyak sumber asing yang menyebut nama Sumatera dalam catatannya. Baik dari sumber penjelajah asing, Belanda, hingga sumber lokal.

Namun Teungku Taqiyuddin lebih sepakat menyebut asal kata Sumatera itu berawal dari bahasa Kurdi atau Persia, yaitu Syā-mā-t dan dā-ra[h]. Menurutnya dalam bahasa Kurdi, kata Syā-mā-t berarti tanah mengandung garam, dan dā-ra[h] dalam bahasa Persia atau Kurdi adalah berasal dari kata dark, yang berarti lembah, sungai, alur, air, tanah.

Taqiyuddin kemudian menyimpulkan Syummuthrah asal kata Sumatera mirip dengan Syā-mā-t dan dā-ra[h] yang artinya adalah lembah tanah mengandung garam. Kesimpulan penamaan tersebut, oleh Teungku Taqiyuddin kemudian dicocokkan dengan beberapa nama tempat di kawasan Aceh Utara, yaitu Syamtalira. Lira, menurut Taqiyuddin, berasal dari Layyira[h] dalam bahasa Kurdi. Artinya adalah “di sini.”

Taqiyuddin terus menyebutkan Syamtalira berarti bermakna di sini, tanah mengandung garam.

Dugaan tersebut kemudian diperkuat oleh Taqiyuddin dengan bukti otentik daerah Syamtalira yang disebutkan sebagai zona penghasil garam di Aceh Utara sejak zaman dulu.

Selain mengupas tentang asal usul makna kata Sumatera, Taqiyuddin juga mendobrak hasil penelitian para orientalis tentang Samudera Pasai. Salah satunya adalah hasil penelitian Dr. C Snouck Hougronge yang pernah meneliti tentang sejarah Samudera Pasai.

Taqiyuddin turut membantah penamaan Samudera Pasai yang bersandar pada Hikayat-hikayat Raja Pasai. Dalam hikayat tersebut dituliskan bahwa Samudera memiliki arti “semut besar” dan Pasai berasal dari kata “anjing”. Tentu saja, dengan bersandar pada hikayat ini, sejarah Samudera Pasai menjadi kabur: antara dongeng dan fakta.

Bahkan hasil penelitian Dr. C Snouck Hougronge ini pernah dijadikan sebagai sandaran ilmiah oleh penulis-penulis sejarah Samudera Pasai dalam beberapa dekade.

Selain dua hal tersebut, banyak sejarah-sejarah lain yang ditulis oleh Taqiyuddin dalam buku Daulah Shalihiyyah di Sumatera ini. Dengan begitu, penulis merekomendasi buku ini sangat layak dibaca untuk para peneliti sejarah, akademisi, mahasiswa dan pecinta sejarah jika ingin menambah referensi tentang sejarah Sumatera, khususnya tentang Samudera Pasai. []

Judul: Daulah Shalihiyyah di Sumatera

Sub Judul: Ke arah penyusunan kerangka baru historiografi Samudra Pasai

Penulis: Taqiyuddin Muhammad

Penerbit: Lhokseumawe, Center for Information of Samudera Pasai Heritage (CISAH), 2015

Tebal: xxvi + 286 halaman

Harga: Rp 70.000,- (belum termasuk ongkos kirim)

Cetakan: Kedua, Mei 2015

ISBN: 979137270-5

 

Ini Bocoran Isi Pertemuan Antara Pimpinan Demokrat Aceh dengan Mualem

Ini Bocoran Isi Pertemuan Antara Pimpinan Demokrat Aceh dengan Mualem

BANDA ACEH – Ketua Umum DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf atau kerap disapa Mualem menerima kunjungan pengurus Partai Demokrat di rumah dinasnya, di Banda Aceh, Sabtu, 3 Oktober 2015.

“Mualem sangat menghargai statemen-statemen yang disampaikan pimpinan Demokrat Aceh dalam pertemuan tadi,” ujar politisi Partai Aceh, Win Rimba Raya, yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut kepada portalsatu.com, Sabtu, 3 Oktober 2015.

Selain itu, kata Win Rimba Raya, Demokrat turut memberikan dukungan kepada Muzakir Manaf sebagai pimpinan Aceh di masa depan. Dukungan ini diberikan karena Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf, disebutkan memiliki strategi baru dalam mempersatukan partai nasional dan lokal.

“Hal penting lainnya adalah Demokrat juga meminta agar siapapun calon Wakil Gubernur Aceh yang dipilih dalam menjalankan kepentingan Aceh mendatang harus paling setia agar tidak menggunting dalam lipatan nantinya,” katanya.

Demokrat dalam pertemuan itu juga menerima siapapun calon pendamping Mualem nantinya. “Mereka menerima siapapun yang ditunjuk sama Mualem,’ ujarnya.

“Di sisi lain, Mualem juga meminta segenap Koalisi Aceh Bermartabat dalam menentukan kebijakan dan strategi baru untuk mensejahterakan rakyat Aceh,” katanya.[]

Soal Qanun Jinayat, Ketua ALIF: Pusat Harus Berlapang Dada

Soal Qanun Jinayat, Ketua ALIF: Pusat Harus Berlapang Dada

BANDA ACEH – Ketua Aceh Lamuri Foundation (ALIF), Mawardi Usman Abubakar sangat mendukung dengan kehadiran qanun Islam di Aceh. Termasuk di antaranya adalah Qanun Jinayat yang bakal digugat ke Mahkamah Agung oleh salah satu lembaga sipil di Jakarta.

“Qanun-qanun Islam adalah salah satu peninggalan negeri (Kerajaan Aceh Darussalam) di masa lalu. Hukum Islam adalah rahmatan lil alamin, dimana semua peraturannya itu akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat,” ujar Mawardi kepada portalsatu.com melalui blackberry messenger, Jumat, 2 Oktober 2015, malam.

Dia menilai produk hukum yang dipergunakan oleh Indonesia saat ini merupakan warisan Belanda. Menurutnya produk hukum tersebut akhirnya hanya bisa menyelesaikan perkara dunia saja.

“Itupun jika bisa, tetapi banyak hal yang tak menjadi solusi. Misalnya pencuri jika ketahuan mencuri maka akan dikurung. Inilah yang sebenarnya pelanggaran HAM paling besar. Tetapi dalam Islam itu akan diselesaikan dengan adil. Misalnya potong tangan dan sebagainya,” ujarnya lagi.

Dia mengatakan hukuman seperti itu akan mendatangkan efek jera bagi si pelaku. Menurutnya penerapan qanun Islam juga sesuai dengan kondisi Aceh saat ini yang sedang menerapkan syariat.

“Jadi pihak pusat, baik pemerintah maupun sipil, harus berlapang dada terhadap keputusan di daerah karena kami lebih tahu bagaimana mengurus daerah. Apalagi Aceh merupakan modal bagi Indonesia tercinta ini,” ujarnya.

“Kami masyarakat Aceh merasa tidak keberatan dengan pemberlakuan Qanun Jinayah ini, kenapa orang lain di luar Aceh yang ribut?”

Dia kembali menekankan tentang makna kehadiran Islam ke dunia adalah untuk menyelamatkan kaum anak-anak dan perempuan dari perilaku jahiliah. “Jadi tidak perlu khawatir berlebihan,” kata pria yang juga aktif di Lembaga Peusaboh Budaya dan Adat Aceh (Peusaba) ini.[]

Terkait Qanun Jinayat, Rais ‘Am RTA: Jangan Samakan Konteks (Hukum) Aceh dengan Indonesia

Terkait Qanun Jinayat, Rais ‘Am RTA: Jangan Samakan Konteks (Hukum) Aceh dengan Indonesia

BANDA ACEH – Rais ‘Am atau Ketua Umum Rabithah Taliban Aceh (RTA), Imran Abubakar, SHi, MSy, memberikan dukungan atas upaya Pemerintah Aceh untuk memberlakukan Qanun Jinayat Aceh. Pasalnya dia menilai qanun tersebut merupakan implementasi syariat Islam di Aceh yang sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia.

“Selama ini Aceh telah dapat menekan angka kejahatan dalam beberapa bidang dengan qanun-qanun Aceh. Misalnya seperti di bidang aqidah dengan Qanun Aqidah yang mengontrol aliran sesat,” ujar Imran melalui sambungan telepon kepada portalsatu.com, Jumat, 2 Oktober 2015.

Selain itu, kata dia, Qanun Aceh juga mampu menertibkan kehidupan sosial kemasyarakatan seperti khalwat. Menurut Imran, larangan khalwat Aceh bahkan menjadi daerah yang memiliki semangat kontrol penyakit sosial dan berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

“Aceh adalah laboratorium hukum Islam di Indonesia. Dinamika hukum Islam yang paling cepat terjadi di Indonesia adalah Aceh. Maka kita beri applaus untuk masyarakat Aceh dan Pemerintah Aceh,” katanya.

Dia menilai kekhawatiran Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) terhadap Qanun Jinayah lantaran ketakutan adanya ketidakpastian hukum. Padahal dalam qanun ini, kata dia, sudah ada hukum acara dan uji materi.

“Jadi jangan samakan konteks (hukum) Aceh dengan konteks (hukum) Indonesia. Bahkan yang perlu diketahui di dalam Qanun Jinayat Aceh malah mengatur hukuman kejahatan yang korbannya anak-anak lebih berat dibandingkan hukuman kepada kejahatan terhadap orang dewasa. Intinya, Qanun Jinayah ini melindungi orang yang lemah,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, organisasi masyarakat sipil siapkan upaya hukum judicial review terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono beberapa hal menjadi pertentangan antara Qanun Jinayat dan kerangka hukum nasional Indonesia, termasuk konstitusi dan beberapa ketentuan Internasional yang sudah positif berlaku di Indonesia yakni: Pertama, mengenai perumusan norma pidananya, yang berpotensi menyasar kelompok rentan yakni: perempuan, anak dan LGBT.

“Seharusnya kehadiran Qanun Aceh 6/2014 adalah untuk upaya mengisi kekosongan ketentuan pada KUHP namun dengan tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya, akan tetapi Qanun telah menghadirkan aturan baru yang berbenturan dengan KUHP,” kata Supriyadi. (Baca: Elemen Sipil Gugat Qanun Jinayat Aceh ke MA).[]

Sekjen Ormas Al Kahar: Penentang Qanun Jinayah Berarti…

Sekjen Ormas Al Kahar: Penentang Qanun Jinayah Berarti…

BANDA ACEH – Sekjen Ormas Al Kahar, Muhajir, menilai keberadaan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat akan menjadi bukti sistem hukum dan demokrasi Indonesia yang semakin baik. Pasalnya Qanun Jinayat merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 1 Agustus 2006 lalu.

“Qanun Jinayat merupakan implementasi dari UU RI No 6 Tahun 2011, tentang Pemerintah Aceh. Dimana pada pasal 125 poin 3 mengamanatkan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh diatur dengan Qanun Aceh,” ujar Muhajir menyikapi kabar bakal digugatnya Qanun Jinayat ke Mahkamah Agung oleh beberapa lembaga yang berada di luar Aceh, Jumat, 2 Oktober 2015. (Baca: Elemen Sipil Gugat Qanun Jinayat Aceh ke MA)

Muhajir menilai keberadaan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sesuai dengan kontitusi nasional Repulik Indonesia.

“Inilah bukti bahwa sistem hukum dan demokrasi di Indonesia berjalan baik. Dimana kearifan lokal dan aspirasi masyarakat diberikan ruang yang sebesar-besarnya oleh negara,” ujar Muhajir.

Menurutnya Qanun Jinayat Aceh yang disahkan oleh DPRA (DPRD Aceh) pada 2014 lalu mengatur tentang khamar (minuman keras), maisir (perjudian), zina, pelecehan seksual dan persoalan kemashlatan masyarakat lainnya. Aturan tersebut dinilai sebagai produk hukum yang berasaskan keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia dan pembelajaran kepada masyarakat.

“Mengatur masyarakat saling menghargai, menghormati dan melindungi hak masing-masing adalah hal inti dari qanun tersebut. Seperti yang diatur pada pasal 48 disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali atau beberapa hukuman lain. Inilah produk hukum yang bagus, dimana para perempuan dan anak-anak mendapat perlindungan. Pelaku kejahatan pun diberikan hukuman yang berefek jera. Hal ini dipastikan bisa membendung terjadinya tindak kejahatan kepada perempuan dan anak-anak,” ujarnya.

Atas dasar itu, Ormas Al Kahar meminta kepada masyarakat, lembaga dan organisasi masyarakat yang berada di luar Aceh agar menerima keberadaan Qanun Jinayat Aceh.

“Kami pertegas sekali lagi, Qanun Jinayat Aceh adalah amanat Undang-undang negara RI. Barang siapa menentangnya maka orang itu menentang amanah negara, patut dipertanyakan pemahamannya tentang wawasan nusantara dan keberagaman budaya bangsa yang majemuk ini,” kata Muhajir.[](bna)

Mualem-Sofyan Dawood Bertemu, Tarmizi Panyang: Beu Lage Awai Laju

Mualem-Sofyan Dawood Bertemu, Tarmizi Panyang: Beu Lage Awai Laju

BANDA ACEH – Mantan Panglima Sagoe Daerah II Sawang, Tarmizi atau karib disapa Panyang, mengapresiasi pertemuan antara Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA)/Partai Aceh (PA), Muzakir Manaf dengan Sofyan Dawood pada Kamis, 1 Oktober 2015 malam. Dia menilai jika kedua tokoh mantan kombatan ini bersatu menjadi poin lebih untuk memajukan Aceh.

Tapi beu bit-bit, bek peudeuh-peudeuh mantong. Beu lage awai laju (Tapi harus benar-benar, jangan memperlihatkan di media saja. Seperti dulu lah semasa di GAM),” ujar Tarmizi melalui telepon kepada portalsatu.com.

Tarmizi yang turut serta dalam pertemuan antara Muzakir Manaf dengan Sofyan Dawood di Muslaini Tomyam, Peuniti, Banda Aceh, tadi malam juga mengaku terharu. Dia berharap rekonsiliasi antara Mualem dengan Sofyan Dawood tersebut juga bisa menyejahterakan mantan kombatan.

“Kondisi saat ini 70 persen mantan kombatan yang belum sejahtera. Dan saya berharap ini benar-benar bertujuan untuk membangun Aceh yang lebih baik di masa depan,” kata politisi dari Partai Aceh tersebut.[]

Penyaluran Dana Desa di Banda Aceh Masih Tersendat

Penyaluran Dana Desa di Banda Aceh Masih Tersendat

BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh dinilai tidak mengindahkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Pernyataan ini disampaikan oleh Muksalmina, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh dalam siaran persnya merespon belum tersalurnya dana desa di Kota Banda Aceh, Rabu, 30 September 2015.

Muksalmina menyebutkan dalam SKB ini pencairan Dana Desa 2015 sebenarnya cukup dengan menyampaikan peraturan desa (reusam gampong) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

“Semestinya dana desa tahap pertama (40%) saja sudah harus disalurkan pada April 2015,” ujar Muksalmina.

Namun, kata dia, untuk Kota Banda Aceh penyaluran dana desa butuh banyak syarat tambahan lainnya, di samping berubah-ubahnya format dan standar syarat penyaluran dana desa.

Ia mendapat laporan dari geuchik-geuchik di Banda Aceh terkait pengurusan penyaluran dana desa yang terkesan berbelit-belit dan dipersulit. Akibatnya, aparatur gampong mulai jenuh dengan kondisi ini.

“Pemerintah Kota Banda Aceh seharusnya memperkuat koordinasi antar instansi terkait mengenai penyaluran dana desa,” kata mantan Geuchik Alue Papeun, Kecamatan Tanoh Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara ini.

Dia mengatakan seharusnya Pemerintah Kota Banda Aceh membentuk tim percepatan penyaluran dana desa yang beranggotakan BPM, Bappeda dan DPKAD yang dikoordinasi oleh Sekdakot. Sehingga jika ada kekurangan administrasi dalam pengajuan penyaluran dana desa langsung dapat disupervisi di tempat.

Ia juga menyayangkan atas penghargaan APDESI Award yang pernah diterima oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal pada Rakernas II APDESI tahun 2014 di Yogyakarta. Setelah menerima penghargaan, kini Kota Banda Aceh menjadi merosot perhatiannya terhadap gampong yang merupakan salah satu indikator anugerah tersebut.

“Lebih baik dikembalikan saja penghargaan itu,” katanya.

Dia mengatakan Kota Banda Aceh juga berpotensi kehilangan dana desa sebesar Rp 5 miliar pada 2016. Pasalnya dana desa untuk Kota Banda Aceh akan dipotong pada anggaran 2016 jika tidak segera dicairkan.

Hal lain yang bakal dihadapi oleh Pemkot Banda Aceh yaitu akan ada penundaan penyaluran dana alokasi umum/atau dana bagi hasil tahun 2016. “Ditambah lagi dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri yang akan memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten/kota yang tidak segera menyalurkan dana desa tersebut,” ujarnya.[]

DPR Aceh Jadwalkan Pemberhentian Sulaiman Abda Nanti Malam?

DPR Aceh Jadwalkan Pemberhentian Sulaiman Abda Nanti Malam?

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menjadwalkan rapat paripurna pemberhentian dan penggantian Wakil Ketua DPR Aceh, Rabu, 30 September 2015 sekitar pukul 20.30 WIB. Paripurna ini akan digelar di Ruang Serbaguna Lantai 2 Gedung Sekretariat DPR Aceh.

Belum diketahui apakah paripurna ini terkait dengan surat Golkar Aceh yang meminta pemberhentian Sulaiman Abda sebagai Wakil Ketua DPRA beberapa waktu lalu. Pasalnya Ketua DPR Aceh Teungku Muharuddin beberapa kali dihubungi untuk mengonfirmasi hal tersebut tidak menjawab panggilan masuk ke nomor pribadinya. Begitu juga dengan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Hamid Zein.

Seperti diketahui, Golkar Aceh telah memecat Sulaiman Abda selaku kader beberapa waktu lalu. Sekretaris Golkar Aceh, Muntasir Hamid, menyerahkan surat pemecatan Sulaiman Abda kepada pimpinan DPR Aceh, Teungku Muharuddin, Kamis, 17 September 2015 sekitar pukul 15.05 WIB. Penyerahan surat tersebut sekaligus sebagai pemberitahuan pergantian Wakil Ketua DPR Aceh yang selama ini dijabat oleh Sulaiman Abda kepada M. Saleh S.Pdi.

“Maka Sulaiman Abda semenjak diberhentikan, apapun fasilitas yang digunakan, Sulaiman Abda bertanggung jawab dengan negara. Misalnya gaji, mobil, itu dikembalikan dan itu tanggung jawabnya Sulaiman Abda dengan negara,” kata Muntasir Hamid yang ditemani oleh Ketua Golkar Aceh versi Aburizal Bakri, Ishak Yusuf, bendahara serta sejumlah pengurus partai lainnya.

Muntasir mengatakan kasus ini menjadi salah satu pembelajaran politik untuk Sulaiman Abda.

Penyerahan surat tersebut dibenarkan oleh Ketua DPR Aceh, Teungku Muharuddin. Dia mengatakan akan segera memproses surat tersebut sesuai undang-undang yang berlaku. “Akan segera diproses,” katanya.[](bna)