Apa Kata Anggota DPRK Soal Pelayanan Publik di Aceh Barat Daya?

BLANGPIDIE – Menanggapi persoalan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Barat Daya, anggota DPRK Abdya Hermansyah, mengungkapkan bahwa pernah terjadi penempatan mayat di luar ruang jenazah di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan (RSUTP).

“Ketika RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menajemennya belum jelas sehingga administrasinya tidak pasti, maka dibutuhkan Qanun tentang managemen pengelolaan RSUTP Abdya,” ujarnya dalam diskusi pelayanan publik di Vanilla Kupi malam tadi, Senin, 21 Januari 2013.

Sedangkan persoalan Qanun katanya, tergantung dengan siapa akan disusun. “Apakah dengan pihak eksekutif? Jika dengan eksekutif, maka akan dilakukan dengan eksekutif, DPRK sudah menegaskan bahwa semua Qanun harus ada kajian akademik,” ujarnya dalam diskusi yang diselenggarakan oleh LOGICA 2.

Sementara perencanaan di sekolah selama ini katanya dilaksanakan oleh dinas, bukan oleh sekolah. Sehingga, banyak kebutuhan sekolah yang tidak terakomodir. Ia berharap di masa mendatang sekolah bisa dijadikan SKPK yang menyusun kebutuhan anggarannya sendiri.

“Guru di Sekolah Dasar Luar Biasa saat ini sangat kekurangan, saat ini hanya ada dua guru dan akan pensiun namun belum ada guru pengganti di sekolah tersebut. Kalau bisa Pemkab Abdya menyekolahkan tenaga guru untuk SDLB,” katanya.

Sementara itu seorang anggota DPRK lainnya, Afdhal Jihad, mengatakan pernah ada kasus tentang standar kompetensi yang pernah ditolak di Kabupaten Abdya.

“Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar di Kecamatan Babahrot dan hampir semua sekolah tidak memiliki standar SPM tentang guru bidang studi itu tidak ada,” katanya.[] (ihn)

Berita terkait:

Pemkab Aceh Barat Daya Akan Mengutamakan Transparansi Publik

Kata Mahasiswa Soal Pelayanan Publik di Aceh Barat Daya

  • Uncategorized

Leave a Reply