Anggota Komisi A DPRA Minta Keistimewaan Aceh Tidak Dihapus Satu Persatu

BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Abdullah Saleh meminta semua pihak menjaga marwah dan keistimewaan Aceh yang tercantum dalam Undang–Undang Pemerintah Aceh sesuai perjanjian MoU Helsinki.

“Semangat adanya UUPA dan MoU Helsinki perlu dipelajari sehingga tidak asal dalam menggelar judicial review,” ujar Abdullah Saleh, yang juga anggota Komisi A DPR Aceh, kepada The Atjeh Post, Rabu 15 Agustus 2012.

Hal itu dikatakan Abdullah terkait rencana Kobar GB menggugat atau mengajukan judicial review Pasal 263 UUPA ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal itu berisi tentang peralihan penyelenggaraan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah kepada pemerintahan kabupaten kota di Aceh.

Menurut Abdullah Saleh, semangat yang melatarbelakangi lahirnya UUPA, semestinya jadi catatan khusus bagi para pihak di Aceh. Apalagi, kata dia, keistimewaan tersebut dapat diperoleh setelah konflik puluhan tahun.

Walaupun keberadaan UUPA belum sempurna, kata Abdullah, keistimewaan yang ada di dalamnya semestinya tetap dijaga serta tidak dihapus satu persatu melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

“Kita berharap UUPA disempurnakan bukannya justru dihilangkan keistimewaan yang sudah ada,” ujar politisi Partai Aceh ini.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply