Anggota DPR RI Nilai Penanganan Kasus Korupsi Damkar Rp16,8 Miliar Terlalu Lambat

Anggota DPR RI Nilai Penanganan Kasus Korupsi Damkar Rp16,8 Miliar Terlalu Lambat

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, Muslim Ayub, SH., MH, menilai Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh terlalu lambat menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mobil Pemadam Kebakaran (Damkar).

Kasus tersebut sudah ditangani Kejaksaan Negeri Banda Aceh sejak awal tahun 2015 dan baru bulan ini ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, dengan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Mereka adalah SM selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK), AR selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), HDP dan AB masing-masing selaku pembuat spek dan HPS. Keempatnya merupakan pejabat pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA).

“Ini sangat lambat. Saya tidak tahu apakah kelambatan itu karena ada sangkut pautnya dengan pejabat-pejabat penting di tingkat provinsi,” kata Muslim Ayub kepada di Jakarta, Rabu (17/6/2015).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, kasus ini tidak bisa disederhanakan dengan melokalisir pada empat orang tersangka saja.

“Kejari harus berani membongkar siapa dalang di balik permainan ini. Tidak mungkin hanya empat orang ini yang memiliki inisitif sendiri dan berani berbuat curang tanpa melibatkan pejabat di atasnya,ā€ ujar Muslim Ayub.

Diingatkan, Kejari Banda Aceh tidak perlu takut mengusut otak di balik pencurian uang rakyat ini. Penyidik Kejari perlu meminta keterangan pejabat yang terkait mulai dari perencanaan sampai pengadaan Damkar ini.

“Bila perlu gubernur, walikota dan pejabat lain harus diminta keterangannya,ā€ tukas Muslim Ayub.

Ia mengingatkan, Kejari Banda Aceh harus mendukung program Kejaksaan Agung yang bertekat melakukan penegakan hukum terhadap kasus korupsi.
Kasus Damkar ini bisa menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk menelisik banyaknya pengadan mobil dinas oleh DPKA.

Pengadaan Damkar ini senilai Rp 17,5 milyar ini merupakan permintaan Walikota Banda Aceh kepada Gubernur Aceh dengan spesifikasi yang sudah ditentukan, yakni ‘Fire Ladder Cella ALP 295’ merek ‘Ladder Cella’ standar Italia. Permintaan itu mendapat persetujuan gubernur dengan anggaran bersumber dari APBA 2014.

Namun Damkar yang didatangkan berdasarkan hasil lelang terbuka itu tidak sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditentukan. Diduga terjadi praktik korupsi sehingga berdasarkan temuan awal Kejari Banda Aceh, negara dirugikan sekitar Rp. 4 miliar.

Selama dua tahun, pemerintahan Zaini Abdullah ini melakukan pembelian mobil dinas yang sumber pendanaannya berasal dari DPRA.

Mengutip data dari LSM Gerak Aceh, Muslim Ayub mengatakan, sepanjang tahun anggaran 2013 dan 2014 terdapat 49 paket pengadaan mobil dengan total anggaran Rp. 185,8 miliar. Semua pengadaan ini luput dari pengawasan legislatif.

Sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Indonesia Komisi III DPR RI, Muslim Ayub memastikan ikut mengawal penanganan kasus ini.

“Dalam rapat kerja dengan Kejaksaan Agung mendatang, saya akan mempertanyakan kinerja Kejari Banda Aceh dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Banda Aceh,ā€ janji Muslim.

Muslim memperingatkan, tidak tertutup kemungkinan kasus ini akan dilaporkan ke KPK, apabila penanganan di Kejari Banda Aceh masih lambat.[] sumber: serambi indonesia

Leave a Reply