Anggota DPR Aceh Ini Enggan Komentari Soal Pengelolaan Aset Eks PT. Arun

ANGGOTA DPR Aceh, Teuku Hamdani, mengaku belum bisa mengomentari soal pemerintah Aceh yang tidak bisa mengelola aset eks PT. Arun.

"Pokoknya bagaimana hasil kebijakan yang sama-sama menjadi kemasalahatan publik, maaf saya tidak berkewenangan penuh menanggapi soal itu," ujar Teuku Hamdani yang akrab disapa Cut Ham kepada Atjehpost.co via telepon seluler, Banda Aceh, Jum'at, 17 Oktober 2014.

Anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan bahwa semua kebijakan pengelolaan aset eks PT. Arun tersebut sepenuhnya ada di tangan pemerintah Aceh.

"Saya tidak bisa menanggapi dan berkomentar banyak soal ini karena ini bukan ranah saya, masih ada tokoh-tokoh sentral lainnya di wilayah Utara dan Timur. Sedangkan hanya melihat apa yang terbaik bagi pemerintah Aceh saja," ujarnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Aceh dilaporkan terancam tak bisa ikut mengelola asset eks PT. Arun. [Baca: Saat Sisa Arun pun Tak Kebagian].

Terminasi pengoperasian kilang LNG Arun di Aceh dilaporkan hanya mengikutsertakan PT. Pertamina (Persero), PT Arun NGL, serta satuan kerja khusus pelaksana kegiatan  usaha hulu Migas, dan Exxonmobil.

Hal ini bertolakbelakang dengan janji Menko Perekonomian RI, Chairul Tanjung, saat berkunjung ke Lhokseumawe, 14 September 2014 lalu.

  • Uncategorized

Leave a Reply