Anggaran Lembaga Wali Nanggroe Dicoret, Ini Kata Ketua DPR Aceh

DIRJEN Keuangan Kementerian Dalam Negeri mencoret anggaran untuk operasional lembaga Wali Nanggroe Aceh. Hal ini dinilai sebagai sebuah kejanggalan oleh Ketua DPR Aceh Teungku Muharuddin, karena lembaga tersebut seudah ditetapkan dalam qanun sesuai Undang-Undang Pemerintah Aceh.

"Kementerian Dalam Negeri mengakui adanya Lembaga Wali Nanggroe, namun di satu sisi anggaran untuk lembaga tersebut mereka menyebutkan belum ada dasar hukum menganggarkan anggaran untuk Lembaga Wali Nanggroe. Kan aneh,” kata Teungku Muharuddin kepada ATJEHPOST.co, Jumat, 20 Februari 2015.

Ia mengatakan pemerintah pusat masih tetap melarang adanya anggaran untuk Lembaga Wali Nanggroe. "Lantas Lembaga Wali Nanggroe harus menjalani tugas dan wewenang lembaga ini bagaimana?"

“Tim Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh harus mengkaji secara bijak terkait dana operasional Lembaga Wali Nanggroe yang mendapat sorotan dari Dirjen Keuangan,” katanya.

Politisi Partai Aceh ini menilai anggaran untuk Lembaga Wali Nanggroe telah sah dan diatur dalam amanah Undang-Undang Pemerintah Aceh. Selain itu, keberadaan lembaga ini juga sudah diakui secara nasional.

“Kami akan bahas kembali persoalan anggaran untuk Lembaga Wali dengan arif dan bijaksana, serta menyikapi semua persoalan dengan baik,” katanya.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply