Akademisi Pertanyakan Skema Pembagian Hasil Migas Aceh

LHOKSEUMAWE – Kalangan akademisi yang menjadi peserta seminar dan dialog “Perkembangan Industri Migas Nasional dan Aceh", di Aula Kantor Bupati Aceh Utara, Minggu, 13 Januari 2013, mempertanyakan skema pembagian hasil minyak dan gas (Migas) Aceh selama ini.

“Skema pembagian SDA (sumber daya alam) Aceh seperti apa, jangan-jangan SDA ini menjadi milik Pemerintah Pusat dan Aceh hanya terlibat secara parsial dalam pembagian hasil itu,” kata M Rizwan Haji Ali, dosen Universitas Malikussaleh.

Mahdi dari Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe yang menjadi peserta seminar itu ikut mempertanyakan mengapa Pemerintah Pusat tidak melibatkan Pemerintah Daerah tentang alokasi gas bumi untuk kebutuhan industri di Aceh. “Ketika gas masih banyak kita tidak dilibatkan sehingga PT AAF dan PT KKA tutup karena tidak ada gas,” katanya.

Dia juga menyebutkan, Kementrian Keuangan telah menghibahkan tiga turbin gas di PT Arun untuk Pemerintah Aceh. Tapi sampai sekarang belum bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan sekitar 60 megawatt listrik karena tidak ada gas. “Kami mohon kepada Pak Ibrahim Hasyim (Anggota Komite BPH Migas/pemateri pada seminar itu, red) bagaimana caranya kita dapatkan gas,” kata Mahdi.

Peserta lainnya, M Nazaruddin mengatakan ada tiga aktor yang terlibat dalam kegiatan eksplorasi dan ekploitasi Migas di Aceh yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan investor. “Lalu posisi masyarakat Aceh di mana,” tanya akademisi Universitas Malikussaleh ini.

Nazaruddin menilai kepentingan politik lebih banyak menjadi penghambat  industri Migas di Aceh. “Sehingga sesuatu yang seharusnya sudah berjalan, tapi tersendat,” katanya.

Menanggapi hal itu, salah seorang pemateri Ibrahim Hasyim mengatakan tidak bisa memutuskan tentang alokasi gas dan bagi hasil Migas untuk Aceh, sebab hal itu di luar kewenangannya. Namun putra Aceh Timur yang menjadi Anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas di Jakarta ini mengaku terus mengikuti perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Migas Aceh.

“Dalam UUPA memang tertulis, SDA di Aceh menjadi pengelolaan bersama. Dan, yang saya ketahui bahwa proses penyelesaian RPP Migas  terus berjalan. Komunikasi antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat sudah terbangun, dan kami-kami ini termasuk orang yang menjembatani, tapi bukan mengambil keputusan,” kata Ibrahim Hasyim.

Sepengetahuan Ibrahim Hasyim, Pemerintah Aceh di bawah Gubernur Zaini Abdullah sudah beberapa kali berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat guna mempercepat penyelesaian RPP Migas. “DPRA sebagai representatif rakyat juga sudah minta dilibatkan,” katanya.

“Dulu pernah ada konsep membentuk BP Migas Aceh meniru BP (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu) Migas Indonesia, tapi dengan bubarnya BP Migas, bubar lagi konsep ini. Maka sekarang sedang digodok kembali dan ini memakan waktu. Karena RPP ini belum final, saya kita kita di Aceh bisa terus memberi masukan,” kata Ibrahim Hasyim.

Diberitakan sebelumnya, ratusan peserta dari berbagai kalangan mengikuti  seminar dan dialog sehari "Perkembangan Industri Migas Nasional dan Aceh", di Aula Kantor Bupati Aceh Utara, Minggu, 13 Januari 2013. Seminar dan dialog yang digelar  DeRE-Indonesia dan Meuligoe Pase, menghadirkan pembicara Dr. Ibrahim Hasyim (Anggota Komite BPH Migas) dan Fuad Buchari (Wakil Presiden Direktur PT Arun NGL).[]

  • Uncategorized

Leave a Reply