AJI Banda Aceh: Pro Haba dan Waspada Langgar Kode Etik Jurnalistik

BANDA ACEH – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Banda Aceh, Senin 17 September 2012, menyatakan dua media massa telah melanggar Kode Etik Jurnalistik terkait kasus gantung diri seorang remaja di Langsa.

Tanpa mengindahkan Pasal 1 dan Pasal 3 KEJ, Harian Pro Haba dinilai langsung menghakimi PE dan IT sebagai pelacur yang kerap beraktivitas melayani lelaki hidung belang. Dalam berita itu juga disebutkan, dalam menjalankan aktivitasnya, mereka diarahkan oleh seorang germo yang namanya telah dikantongi Dinas Syariat Islam setempat.

“Pasal 4 menyebutkan,  Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pada penjelasan Pasal 4, fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Kami menilai, berita tersebut berisi tuduhan yang tidak berdasar,” ujar Taufik Al Mubarak, Plh Ketua AJI Banda Aceh, 17 September 2012.

Menurutnya,  hal ini bisa dilihat dari berita yang dimuat Pro Haba. Pada alinea ketiga, Pro Haba mengutip pernyataan narasumber. Namun, tidak ada satu kutipan pun (dari narasumber) yang menyebutkan bahwa kedua anak tersebut merupakan pelacur.

Kemudian, katanya, berdasarkan verifikasi yang dilakukan AJI Banda Aceh dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Ibrahim Latif. Dalam Berita Acara Penangkapan (BAP), saat ditangkap korban tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pelacur. Ibrahim pun membantah pernah menyebut mereka sebagai pelacur saat diwawancarai media.

“Wartawan yang menulis berita tersebut mengaku Kepala Dinas Syariat Islam Langsa menyebutkan bahwa kedua anak tersebut merupakan pelacur. Namun, wartawan itu mengaku tidak memiliki rekaman wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam yang dilakukan pada Senin 3 September lalu,” kata Taufik.

Sementara itu, Harian Waspada lewat berita berjudul “WH Amankan Dua Remaja Putri” edisi 4 September 2012, menyebutkan kedua anak tersebut sebagai pelaku mesum. Meski nama kedua anak tersebut diinisialkan, tetapi Waspada menulis secara jelas alamat mereka.

Tindakan itu melanggar Pasal 5 KEJ, yaitu “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.

“Berita di Harian Waspada juga memuat prasangka dan tidak melalui proses check and recheck, sehingga berita tidak berimbang," kata dia.

Hal ini, kata Taufik, melanggar Pasal 3 yang diperkuat Pasal 8 yang berbunyi, bahwa Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply