Ada Perwakilan Keturunan Tionghoa di DPR Aceh Pertama

DEWAN Perwakilan Rakyat Aceh pernah punya perwakilan khusus dari unsur warga keturunan Tionghoa. Berbeda dengan yang lain, perwakilan Tionghoa ini diangkat oleh Presiden dari 3 calon yang diakukan oleh Kepala Daerah Propinsi Aceh. 

Dalam buku bertajuk Tgk.M.Daud Beureueh, Peranannya dalam Pergolakan di Aceh, M. Nur El Ibrahimy menyebut, anggota dewan dari unsur Tionghoa itu bernama  Lim Hong Moh. 

Disebutkan, selain Lim Hong Moh, ada 26 anggota dewan lainya hasil pemilihan pada 23 Januari 1950. Dari 26 kursi yang diperebutkan, 24 diantaranya dikuasai Masyumi yang sebagian besar ulama PUSA. Sementara dua kursi lainnya diisi oleh Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).  

Adapun nama anggota Dewan Perwakilan Rayat Daerah Propinsi Aceh adalah sebagai berikut:

1. M. Nur El Ibrahimy (Partai Masyumi)
2. Teungku Abdul Wahan Seulimum (Masyumi)
3. Abdul Gani Usman atau Ayah Gani (Masyumi). 
4. A.R. Hasyim (Masyumi)
5. A.R Hajat (Masyumi) 
6. Ismail Usman (Masyumi)
7. Hasan Ali (Masyumi)
8. O.K. Salamudin (Masyumi)
9. Teungku Ismail Yacub (masyumi)
10. Teungku Usman Aziz (Masyumi)
11. A. Gafur Akhir (Masyumi)
12. Ismail Thaib (Masyumi)
13. Teungku Hasan Hanafiah (Masyumi)
14. T.M. Amin (PSII) 
15. Teungku Syekh Abdul Hamid (Masyumi). 
16. Zaini Bakri (Masyumi)
17. Banta Cut (masyumi) 
18. Teungku Zamzami Yahya (Masyumi)
19. Ibrahim Abduh (Masyumi)
20. H.A.Halim Hasan (Masyumi)
21. Mahyudin Yusuf (Masyumi)
22. Mawardi Nur (Masyumi)
23. Teungku Ali Balwi (Masyumi)
24. Bakhtiar Yunus (Masyumi)
25. N.D. Pane (Masyumi)
26. Karim Yusuf (Masyumi)
27. Lim Hong Moh (mewakili WNI keturunan Tionghoa)

Menurut Ibrahimy, Ismail Usman dan A. Gafur Akhir adalah pengganti Ali Hasymi (PSII) dan Yunan Nasution (Masyumi) yang tidak bersedia menjadi anggota Dwan Perwakilan Rakyat propinsi Aceh. 

Namun, pada tahun yang sama, tepatnya pada 14 Agustus 1950, Aceh diturunkan statusnya menjadi keresidenan. Padahal, delapan bulan sebelumnya, pada akhir 1949, Aceh baru saja ditingkatkan statusnya dari keresidenan menjadi provinsi. 

Sejak itu, Aceh bergolak. Sebagian anggota dewan itu memilih naik gunung setelah Teungku Daud Beureueh memproklamirkan DI/TII pada 21 September 1953. 

Buah dari perjuangan itu, pada 29 November 1956, lewat Undang-undang NOmor 24 Tahun 1956, pemerintah pusat mengembalikan Aceh sebagai sebuah provinsi dengan status sebagai daerah otonom. 

Undang-undang ini juga menyebutkan, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Aceh ditetapkan menjadi 30 orang. Setiap satu anggota dewan mewakili 200 ribu penduduk. Saat itu penduduk Aceh disebutkan berjumlah 1.288.810 (Lihat: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.)

Hari ini, 81 orang hasil pemilihan umum legislatif diambil sumpah jabatan sebagai anggota DPR Aceh. Aturan tentang perwakilan dari keturunan Tionghoa sudah lama tak ada lagi.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply