Ada Apa dengan SKPA Kita?

Ada Apa dengan SKPA Kita?

MEDIA ini kemarin menulis soal lima Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) masih berapor merah hingga 18 Agustus 2015. Serapan anggaran SKPA ini masih di bawah 25 persen hingga pertengahan Agustus 2015.

Dari Rp 12,7 triliun APBA 2015, ternyata baru 36,9 persen yang terealisasi. Angka ini dinilai masih jauh dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh, yaitu 40 persen hingga akhir 31 Agustus.

Informasi ini sangat miris. Ini juga bukan kali pertama SKPA di Aceh berapor merah hingga akhir tahun. Tahun tahun sebelumnya juga terjadi hal yang sama.

Padahal pepatah menyebutkan, ”keledai saja tak mau masuk dalam lubang yang sama.”

Uniknya pepatah ini tidak berlaku untuk SKPA. Pasalnya SKPA yang berapormerah masih lembaga sama setiap tahunnya. Sebut saja diantaranya seperti Cipta Karya, Bina Marga dan Dinas Pengairan Aceh. Padahal kepala dinas di SKPA tersebut acapkali dirombak sesuai dengan selera gubernur selaku pimpinan tertinggi di Aceh.

Lambannya kinerja dinas ini harus menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Apa yang salah dengan kinerja SKPA sehingga hal yang sama selalu terulang? Inilah yang harus kita bedah.

Siapa yang salah?

Lihatlah sistem rekrutmen pejabat di pemerintahan kita selama ini. Dimana kita ketahui, penempatan pejabat di Aceh cenderung lebih karena alasan politis dan kekerabatan dibandingkan dengan profesional.

Pejabat yang dilantik adalah mereka yang pandai memuji pimpinan serta memiliki hubungan kerabat. Demikian juga dengan para bawahan di SKPA. Rata-rata adalah orang yang memiliki hubungan famili dengan kepala SKPA, termasuk honorer. Inilah penyakit paling fatal di Aceh.

Sarjana yang pandai akan susah masuk PNS karena kuatnya nepotisme. Mereka bahkan tak memiliki kesempatan untuk menjadi honorer.

Akhirnya perilaku nepotisme ini memengaruhi kinerja SKPA. Karena memang kinerja SKPA dipengaruhi oleh faktor nepotisme yang kuat. Akhirnya masyarakatlah yang menderita.

Perilaku nepotisme di Aceh bukanlah hal yang baru. Nepotisme ini sudah terjadi sejak belasan tahun lalu sehingga menghasilkan pejabat-pejabat yang ber-IQ rendah. Belum lagi pejabat-pejabat ini kemudian merekrut sanak family-nya ke SKPA demi menjaga dinasti masing-masing.

Pertanyaannya, kapan ini berakhir? Inilah yang harus diubah. Kebijakan pemimpin Aceh, baik sekarang maupun nanti, yang berani mengubah sistem rekrutmen PNS dan pejabat di Aceh, tentu akan memengaruhi kinerja. Namun hasilnya baru akan dirasakan 10 hingga 15 tahun mendatang.

Untuk saat ini dan 5 tahun mendatang, mustahil menciptakan perubahan yang besar di Aceh. Ini karena pejabat yang sedang bekerja dan akan dilantik adalah hasil dari rumah ‘produksi’ yang sama. Yaitu mereka yang direkrut karena nepotisme, baik karena faktor kerabat maupun sogokan saat menjadi PNS.[]

Leave a Reply