Aceh Peace Watch: Kasus Din Minimi Harus Diselesaikan Menyeluruh

Aceh Peace Watch: Kasus Din Minimi Harus Diselesaikan Menyeluruh

BANDA ACEH – Eksekusi menewaskan Junadi alias Beurijuek terduga anggota Din Minimi yang terjadi di SPBU Batuphat, Lhokseumawe,  27 Agustus 2015, terus menuai kencaman dari berbagai pihak. Aceh Peace Wacth menilai semua pihak mestinya tidak sekadar mengecam polisi, melainkan mendesak Pemerintah Aceh menyelesaikan kasus kelompok Din Minimi secara menyeluruh.

Direktur Eksekutif Aceh Peace Wacth, Fahrol Azmi melalui siaran pers, Minggu, 30 Agustus 2015, menyebutkan secara kasat mata tindakan kepolisian menembak Beurijuek hingga tewas memang menyalahi Standar Operasional Prosedure (SOP) tentang strategi pelumpuhan Target Operasi (TO) terhadap orang telah dimasukan kedalam Daftar pencarian orang (DPO).

Akan tetapi, kata Fahrol Azmi, terlalu naif jika kondisi ini dimanfaatkan para stakeholders, aktivis, LSM, pengamat, dan anggota legislatif untuk “menyerang” polisi secara “membabi buta” dengan berbagai asumsi dan kecaman.

 

Menurut Fahrol Azmi, ada subtansi dari urgensi yang harus diperjuangkan dengan disuarakan secara bersama. Kata dia, perlu sinergisitas dalam memahami zone conflict, jangan cuma memakai strategi “pemadam kebakaran”. “Dimana ada api, datang dan siram,” ujarnya.

Fahrol Azmi menyebut bahwa yang harus diperhatikan bersama adalah penyelesaian kelompok Din Minimi secara holistik (menyeluruh), presure dan paksa Pemerintah Aceh memenuhi tuntutan kelompok Din Minimi.

“Karena tuntutan mereka relevan, karena itu adalah janji pasangan ‘Zikir’ pada masa kampanye Pilkada 2012, Gubernur dan Wagub jangan hanya duduk manis,” katanya. Menurutnya, tuntuntan Din Minimi jelas dan absulote, tidak obscur liebelle (kabur). “Apalagi yang harus dipikirkan Gubernur dan Wagub serta Ketua DPRA? Kita melihat Pemerintah Aceh periode ini adalah sebuah pemerintahan auto pilot, seperti bue drop darut (kera tangkap belalang), kenapa mereka tidak pernah duduk mencari solusi sebagai upaya solving problem,” ujarnya.

Fahrol Azmi menambahkan, Wali Nanggroe juga harus turun tangan, jangan cuma diam menunggu istana siap untuk ditempati. “Subtansinya bukan menikmati kekuasaan, akan tetapi bagaimana dengan menggunakan kekuasaan untuk mencari cara melakukan upaya penyelesaian api konflik yang berpotensi membesar yang akan membakar perdamain Aceh secara khusus dan Aceh secara umum,” kata dia lagi. Menurutnya, Muzakir Manaf juga bisa menggunakan jalur KPA (Komite Peralihan Aceh) bila enggan menggunakan jalur pemerintahan.

“Muzakir Manaf tidak boleh diam seribu bahasa, ini ‘PR’ beliau. Disinilah kemampuan seorang Muzakir diuji, bukan hanya capable (mampu) dalam memimpin pasukan perang di masa konflik. Tapi juga mampu mengayomi dan menjaga barisan serta memberdayakan anggotanya di masa damai,” ujarnya.

Kepada Kapolda Aceh, Fahrol Azmi  minta segera audit investigatif pola kinerja polisi dalam memburu kelompok Din Minimi. “Karena publik Aceh mencium gegalat tidak normal dalam pelumpuhan dua anggota komplotan Din Minimi terakhir yaitu Ridhwan dan Junaidi,” ujar Fahrol Azmi.[]

Foto Ketua AHF Adi Maros saat bertemu Din Minimi Cs. @Dok.

 

Leave a Reply