Aceh bukan separatis

TELEPON genggam Muzakir Abdul Hamid berdering. Di ujung telepon, Kepala Perwakilan Aceh di Jakarta Muhammad Badri Ismail membawa kabar penting: salah satu Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri ingin bertemu Gubernur Zaini Abdullah. Tak langsung mengiyakan, Staf Khusus Gubernur Zaini itu minta waktu untuk bertanya terlebih dahulu. Maklum, saat itu gubernur baru saja beristirahat usai menghadiri sebuah acara penting.

Sore itu, Selasa, 16 April 2013, Muzakir bersama Gubernur Zaini Abdullah, Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud, dan sejumlah rombongan dari Aceh sedang berada di Mess Aceh di Jakarta. Sudah dua hari mereka menunggu kepastian untuk bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sempat dua kali dijanjikan berjumpa, tetapi belakangan dibatalkan.

“Dua hari terakhir itu kami pindah dari Hotel Saripan Pacific dan menginap di Mess Aceh. Kita terus mengupayakan untuk bisa berjumpa Presiden SBY,” kata Muzakkir Abdul Hamid kepada The Atjeh Times, Jumat pekan lalu.

Malamnya, sang Dirjen utusan Mendagri datang ke Mess Aceh tempat Gubernur Zaini dan rombongan menginap. Ia membawa kabar gembira: mereka dijanjikan bisa berjumpa Presiden SBY keesokan harinya. Hanya saja, “Dirjen itu minta hanya Gubernur Zaini yang berjumpa presiden. Dia juga minta tidak usah bicara soal bendera dengan presiden,” kata Muzakir. Ia menolak menyebut nama salah satu Dirjen itu.

Doto Zaini, sapaan akrab Zaini Abdullah, keberatan dengan syarat itu. Ia meminta agar Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar ikut mendampingi. Sempat terjadi negosiasi, akhirnya dicapai kata sepakat: keduanya boleh berjumpa presiden. Pertemuan disepakati pukul 15.00 WIB di Istana Negara.

Keesokan harinya, menjelang siang rombongan Aceh sudah bersiap menuju Istana Negara. Doto Zaini mengenakan baju batik warna biru, sedangkan Malik Mahmud memakai kemeja lengkap dengan dasi. Padahal, biasanya mereka tak pernah lepas dari jas jika bertemu pejabat penting. “Pihak Istana meminta mereka memakai pakaian dinas harian atau PDH. Tapi kebetulan saat itu tidak dibawa. Akhirnya gubernur pakai batik, dan Wali lebih nyaman memakai kemeja,” kata Muzakir.

Setengah jam sebelum pertemuan dimulai, mobil Camry BL 1 yang mereka tumpangi tiba di Istana Merdeka. Dari ruang tunggu, Gubernur Zaini dan Malik Mahmud dijemput dengan mobil khusus ke ruang pertemuan. Di sana telah menunggu Presiden SBY, Wakil Presiden Budiono, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Sementara Muzakir Hamid dan sejumlah staf menunggu di ruang tunggu.

Dalam pertemuan satu jam itu, kata Muzakir Hamid, Presiden SBY memahami jika persoalan bendera dan lambang Aceh dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana. Untuk itu, presiden meminta Pemerintah Aceh agar dapat berdialog serta membangun komunikasi yang intensif guna menyelesaikan persoalan itu.

"Pak SBY menyampaikan jika persoalan konflik yang besar saja masih bisa diselesaikan, apalagi ini hanya masalah bendera," kata Muzakir A. Hamid.

Yang menggembirakan, kata Muzakir, Presiden SBY menjanjikan menyelesaikan sejumlah aturan turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh sebelum masa jabatannya berakhir. Aturan turunan itu berupa Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP).

Adapun PP dan Perpres yang dimaksud adalah PP Kewenangan Pemerintah Aceh, PP Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi, serta Perpres mengenai pertanahan.

***

PERTEMUAN dengan Presiden SBY adalah puncak dari lawatan sepekan unsur pimpinan Aceh ke Jakarta. Sebelumnya, mereka juga berjumpa sejumlah tokoh yang terlibat dalam perundingan Helsinki, tokoh Aceh di Jakarta, bertemu tim Kementerian Dalam Negeri, juga Menko Polhukam Djoko Suyanto.

Rangkaian pertemuan itu tak lain untuk mencari jalan keluar terhadap perbedaan pandangan antara Aceh dan Jakarta terkait bendera dan lambang Aceh.

Perbedaan ini mencuat sejak DPR Aceh mengesahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh pada 22 Maret lalu. Pemerintah Pusat memandang qanun itu bertentangan dengan PP Nomor 77 tahun 2007 yang melarang simbol-simbol separatis. Pemerintah Pusat menilai bendera dan lambang Aceh mengadopsi simbol-simbol Gerakan Aceh Merdeka.

Sebaliknya, Pemerintah Aceh mengatakan setelah perjanjian damai antara Pemerintah RI dan GAM, otomatis separatis juga sudah tidak ada lagi.  Karena itu, bendera dan lambang Aceh yang dicantumkan dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh tak dapat dikatakan separatis. Apalagi, dalam qanun disebutkan bendera Aceh dikibarkan bersamaan bendera Merah Putih, dan penempatannya di bawah bendera Merah Putih.

Lawatan sepekan itu  tak sia-sia. Saat berjumpa Djoko Suyanto pada Senin, 15 April, misalnya,  pemerintah pusat mulai melunak. “Menko Polhukam Djoko Suyanto semakin memahami apa yang menjadi permasalahan krusial pada qanun itu,” kata Asisten I Setda Aceh, Iskandar A. Gani.

Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Abdullah Saleh mengatakan, ada hal yang menggembirakan dalam pertemuan itu.  "Menko Polhukam memandang jika penggunaan kata "separatis" untuk Aceh pada PP Nomor 77 tahun 2007  itu sudah tidak tepat lagi," kata Abdullah yang ikut bertemu Menko Polhukam.

Perkembangan lainnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan kedua pihak sepakat cooling down dahulu untuk mendinginkan suasana. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh sepakat membentuk tim untuk mencari solusi.

Sosiolog Universitas Syiah Kuala Profesor Humam Hamid menilai cara penyelesaian perbedaan pendapat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh ini sangat positif. “Mari kita selesaikan secara baik-baik. Yang penting diingat, ini adalah persoalan perbedaan dalam memandang sebuah peraturan, jangan mendorongnya menjadi persoalan politik. Selesaikan dengan cara sehat dan cerdas,” kata Humam.

Humam berharap aturan turunan UUPA dapat diselesaikan sebelum rezim pemerintahan Presiden SBY berakhir.  Setelah rezim berganti, kata Humam, tak mudah memprediksi sikap pemerintahan mendatang terhadap Aceh. “Mereka tak memiliki hubungan historis maupun emosional dengan perdamaian Aceh,” katanya. “Jadi sebaiknya, sekaranglah diselesaikan semuanya.”[]

  • Uncategorized

Leave a Reply