3 Turbin Gas Milik Pemerintah Aceh Tak Difungsikan, Mengapa?

LHOKSEUMAWE – Pemerintah Aceh memiliki tiga Turbin Gas hasil hibah dari Kementrian Keuangan pada Agustus 2009 lalu. Tapi sampai sekarang Pembangkit Listrik Tenaga Gas berkapasitas 3×22 megawatt itu masih dibiarkan terbengkalai. Mengapa?

Tiga Turbin Gas yang berada di komplek kilang LNG Arun, Blang Lancang, Muara Satu, Lhokseumawe itu diserahkan kepada Pemerintah Aceh lewat penandatanganan perjanjian hibah antara Gubernur Aceh dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementrian Keuangan, di Jakarta, 7 Agustus 2009.

Asset itu dihibahkan untuk memenuhi ketersediaan fasilitas pembangkit listrik dan menyediakan pasokan daya listrik bagi masyarakat kawasan pantai timur Aceh. Selain tiga Turbin Gas kapasitas 3×22 MW bersama aksesorisnya, Kemenku juga menghibahkan lahan seluas 6,64 hektare di Rancong, Muara Satu, Lhokseumawe.

Humas PT Arun NGL Roby Sulaiman membenarkan tiga dari sebelas unit Turbin Gas Arun telah dihibahkan kepada Pemerintah Aceh pada 2009. “Tiga Turbin Gas itu kapasitasnya sekitar 20-22 MW per unit, tapi sudah lama tidak difungsikan. Turbin itu hasil teknologi tahun 1980-an,” kata Roby saat dihubungi, Jumat, 21 September 2012.

PT PLN Wilayah Aceh menyatakan siap membeli energi listrik hasil produksi Turbin Gas Arun yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Aceh. Masalahnya sekarang, Pemerintah Aceh belum mampu menyediakan alokasi gas untuk menghidupkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas itu.

“Kalau bahan bakarnya sudah ada, kita dalam posisi siap. Alokasi bahan bakar (gas) itu tergantung Pemda, mareka yang menyediakan. Selama ini kita tetap berkoordinasi dengan Pemda, tapi belum ada kepastian soal bahan bakar,” kata Humas PT PLN Wilayah Aceh Said Mukarram.

Sumber The Atjeh Post menyebutkan, jauh hari sebelum Turbin Gas itu dihibahkan, Pemerintah Aceh telah mengadakan pertemuan dengan ExxonMobil dan PT Arun, 14 Mei 2008. Hasil pertemuan itu terungkap, tiga Turbin Gas itu tidak difungsikan lagi oleh PT Arun sejak 11 tahun silam sehingga perlu perbaikan besar.

Dalam pertemuan itu, ExxonMobil memprediksikan perbaikan Turbin Gas tersebut butuh dana sebesar US$ 14 juta. Sedangkan menurut perkiraan PLN  butuh dana US$ 4 juta untuk pembangunan fasilitas pendukung supaya Turbin itu bisa menjadi pembangkit listrik.

Setelah asset itu jadi milik daerah, Pemerintah Aceh pada akhir 2009 meminta Perusahaan Daerah Pemerintah Aceh (PDPA) menangani Turbin Gas itu. Ketika itu, PDPA mengemukakan butuh dana sekitar Rp171 miliar dan perlu investor untuk mengoperasikan kembali tiga Turbin Gas tersebut. Lalu Pemerintah Aceh pada Februari 2010 menyurati DPRA supaya menyetujui peryertaan modal. Berikutnya, DPRA melalui Komisi C turun ke Lhokseumawe meninjau Turbin Gas itu.

Kini, di tubuh PDPA telah terjadi peralihan managemen. Syukri Ibrahim resmi menjadi Direktur Utama PDPA yang baru sejak 3 September 2012. Apa kata bos baru PDPA soal Turbin Gas Arun?

“Kita upayakan untuk dihidupkan kembali, kendala sekarang hanya soal pasokan gas. Kalau 2013 Kilang LNG Arun sudah jadi Receiving Gas, maka akhir 2013 baru tersedia gas untuk kita hidupkan tiga Turbin Gas itu yang akan menghasilkan daya listriknya lebih 60 MW,” kata Syukri Ibrahim saat dihubungi, Jumat, 21 September 2012.

Kata Syukri, ada beberapa investor yang mengajukan tawaran kerja sama dengan PDPA untuk mengoperasikan Turbin Gas Arun milik Pemerintah Aceh. “Soal perbaikan (Turbin Gas) tidak memakan waktu lama. Yang penting sekarang kepastian alokasi gas, karena Turbin itu tak bisa kita hidupkan tanpa gas,” katanya.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply