10 Tahun Perdamaian, M@PPA: Pemerintahan Zikir Terkesan Menutup Mata

10 Tahun Perdamaian, M@PPA: Pemerintahan Zikir Terkesan Menutup Mata

 BANDA ACEH – Mahasiswa dan Pemuda Peduli Perdamaian Aceh (M@PPA) menilai 10  tahun perdamaian Aceh, pimpinan eks-GAM yang selama ini sudah punya posisi penting di Aceh, gagal mewujudkan perdamaian yang subtansial dan menyeluruh.

“Karena subtansi dari perdamaian itu sendiri adanya rasa keadilan, kemanusian dan kesejahteraan rakyat, khususnya para pihak yang terlibat dalam konflik Aceh yang hampir mencapai 34 tahun,” tulis Koordinator M@PPA, Azwar AG melalui pernyataannya dikirim kepada portalsatu.com, Jumat, 14 Agustus 2015, malam tadi.

Azwar AG menyebut Pemerintah Aceh di bawah Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (Zikir) terkesan menutup mata terhadap berbagai permasalahan yang selama ini terjadi di Aceh. “Itu belum lagi bicara kompensasi yang harus diterima mantan kombatan GAM dan juga mantan Tapol, seperti mereka berhak menerima lahan pertanian kemudian adanya reintegrasi dan rekonsiliasi yang seharusnya ini dijadikan sebagai program prioritas,” tulisnya.

“Tapi malah sangat bertolak belakang dengan semangat perdamaian, bahkan kami  menilai program andalan Zikir yaitu resufle SKPA. Jadi tidak salah kalau Zikir itu spesialis resufle,” tulis Azwar AG lagi.

Azwar menambahkan, 10 tahun perdamaian bukanlah waktu yang singkat. Itu sebabnya, M@PPA minta Pemerintah RI dan GAM serius mewujudkan damai di Aceh secara bermartabat, bukan sekadar “cilet meulisan bak rung”.

M@PPA berharap pimpinan eks-GAM dan RI kembali duduk bersama untuk membicarakan permasalahan UUPA yang tidak sesuai dengan MoU Helsinki. Pemerintah RI harus segera membentuk KKR nasional sebagai payung hukum untuk membentuk KKR Aceh. Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh mesti segera membentuk Pengadilan HAM untuk mengadili semua aktor pelanggaran HAM di Aceh.

“Kalau itu tidak dilakukan dengan serius berarti Pemerintah RI dan pimpinan GAM atau pihak yang terlibat dalam perdamaian, mereka sudah berkhianat terhadap rakyat dan masa depan Aceh,” tulis Azwar AG.

“Dan kami mengajak seluruh mantan kombatan dan rakyat Aceh khususnya para korban korban konflik mari lupakan MoU Helsinki. Dan mari bersama menata masa depan yang lebih baik,” tulis dia lagi.[]

Leave a Reply